BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Masalah
kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian
pemerintah di negara manapun. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di
seluruh negara di belahan dunia. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak bisa
dipisahkan apabila kita hendak membicarakan mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan
rakyat khususnya di negara dunia ketiga sampai saat ini masih dihantui oleh
masalah kemiskinan yang tidak kunjung terselesaikan. Oleh karena itu, tidak
mengherankan tentunya apabila banyak negara dunia ketiga terus berupaya
menyelesaikan dan mencari solusi untuk keluar dari jeratan kemiskinan.
Indonesia
yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah sekalipun, hingga saat ini
masih terus berkutat di masalah yang sama. Kemiskinan di Indonesia dapat kita
saksikan di berbagai daerah, apalagi jika kita masuk lebih jauh dan menyoroti
lebih dalam, bagaimana kondisi dan kesejahteraan masyarakat yang hidup
khususnya di daerah pesisir pantai. Masyarakat pesisir yang sebagian besar
berprofesi sebagai nelayan, hingga saat ini nasibnya masih sangat
mengkhawatirkan. Banyak nelayan yang terpaksa harus menyambungkan hidupnya
dengan bersusah payah keluar dari lingkaran kemiskinan. Padahal jika kita
berkaca ke belakang, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi perikanan
dan kelautan yang sangat menjanjikan. Besarnya potensi kelautan Indonesia
dibanding potensi daratan, telah merubah orientasi pembangunan yang semula
berorientasi daratan menjadi orientasi laut. Wilayah pesisir yang
merupakan sumber daya potensial di
Indonesia merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber
daya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar
81.000 km (Dahuri et al. 2001), namun sungguh ironis sekali bahwa
tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di daerah pesisir hingga saat ini
masih sangat rendah.
Kondisi masyarakat pesisir juga terimbas dengan
diberlakukannya Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
yang juga berdampak pada sektor perikanan, dimana sebagian urusan perikanan dan
kelautan diserahkan pada daerah, dan banyak daerah tidak serius mengelola
potensi kelautan dan pesisir baik upaya eksploitasi maupun upaya pengentasan
kemiskinan yang tepat sasaran. Program-program yang diberlakukan untuk
peningkatan kesejahteraan implementasinya sering salah sasaran, akibatnya
nelayan yang seharusnya mendapat dampak perubahan terhadap kesejahteraan sama
sekali tidak merasakannya. Padahal Sekitar 16,42 juta jiwa penduduk Indonesia
merupakan masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Mereka bertempat tinggal di
sedikitnya 8.090 desa pesisir yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini.
Pilihan untuk hidup di kawasan pesisir tentu sangat relevan
mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 17.504
pulau. Sepanjang wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam hayati
maupun non-hayati, sumber daya buatan serta jasa lingkungan yang sangat penting
bagi penghidupan masyarakat. Kondisi geografis yang memiliki garis pantai
begitu panjang ditambah besarnya potensi perikanan yang ada, seharusnya mampu
memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang mendiaminya. Berharap
kemakmuran hidup dari potensi dan
kekayaan alam yang ada tentu bukan keinginan yang muluk-muluk.
Sejatinya kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pesisir
bukan cerita baru di negeri ini. Kemiskinan yang mereka alami sekan menjelma
menjadi kemiskinan yang bersifat struktural. Masyarakat pesisir ditengarai
masih berlum terpenuhi hak-hak dasarnya seperti pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, dan kondisi tempat tinggal. Akibatnya masih cukup banyak anak
nelayan miskin yang ikut terjebak dalam rantai kemiskinan sebagaimana yang
dialami orang tuanya.
Kondisi tersebut tentu sebuah ironi, di tengah gemerlapnya
kekayaan alam nan melimpah ternyata belum mampu mengangkat derajat
kesejahteraan masyarakat. Besarnya potensi sektor kelautan seharusnya mampu
memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sektor
kelautan juga semestinya memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB). Namun hingga sekarang, kontribusi yang disumbangkan masih
relatif relatif kecil bila dibandingkan dengan negara lain yang secara
geografis memiliki garis pantai lebih pendek.
Kecamatan Medan Labuhan sebagai salah satu kecamatan di Kota
Medan merupakan daerah yang berdekatan dengan daerah pesisir yaitu dengan
Belawan dan pesisir Deli Serdang, dengan penduduknya berjumlah 111,173 Jiwa
(2010) dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Besar yakni sebanyak 33706
orang dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Nelayan Indah yakni sebanyak
7850 orang.
Bila dilihat dari luas kelurahan, kelurahan Sei Mati memiliki
luas yang terbesar yakni 12,870 km2 sedangkan
kelurahan Pekan Labuhan memiliki luas
terkecil yakni 3,605 km2 dengan luas wilayah total Kecamatan Medan Labuhan yakni
seluas 40,68 km2.
Bila dibandingkan antara jumlah penduduk serta luas
wilayahnya, maka kelurahan Pekan Labuhan merupakan kelurahan terpadat yaitu
5336 jiwa tiap km2
Kecamatan Medan Labuhan sebagai salah satu daerah paling
tertinggal di Kota Medan tentu tidak lepas dari masalah yang sama yaitu masalah
kemiskinan. Dengan mata pencaharian utama berasal dari hasil tangkapan laut,
tentu saja masyarakat yang mendiami daerah ini sebagian besar hidup sebagai
nelayan. Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang
dianggap miskin bahkan paling miskin di antara penduduk miskin (the poorest
of the poor).
Kemiskinan dapat dilihat dari ketidakmampuan orang untuk
memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan serta akses terhadap kesehatan maupun
pendidikan yang berkaitan dengan daya beli. Kemiskinan juga terkait dengan
ketersediaan sumberdaya alam dan pengetahuan yang dimiliki serta perilaku hidup
masyarakat setempat. (Yoseph M. Laynurak: 2008)
Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir disebabkan karena
masyarakat lebih berorientasi terestorial, kurangnya ketrampilan dalam sektor
perikanan, kurangnya sarana prasarana pendukung usaha, belum dioptimalkan
sumberdaya alam lain di luar sektor perikanan, pengaruh budaya dan paradigma
yang sudah tertanam, Akibatnya pendapatan masyarakat rendah, maka daya beli
rendah yang mengakibatkan masyarakat pesisir miskin. Kemiskinan berdampak luas
pada berbagai segi kehidupan dan hal ini sangat menyulitkan bagi mereka untuk
keluar dari lingkaran kemiskinan.
Rendahnya tingkat pendidikan di
wilayah pesisir diduga merupakan faktor penyebab kemiskinan nelayan. Pola
berfikir yang seakan-akan sudah pasrah dengan kondisi yang ada, mengakibatkan
mereka sulit untuk melanjutkan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.
Karena sepertinya sudah tertanam paradigma dikalangan para masyarakat pesisir
bahwa untuk menangkap ikan dilaut tidak membutuhkan pendidikan Tinggi atau
dengan kata lain cukup sekedar bisa baca dan hitung maka itu sudah cukup.
Kondisi ini diperparah dengan Tingginya angka kelahiran yang
dalam jangka panjang menyebabkan Tingginya jumlah penduduk. Seperti apa yang
pernah dikatakan oleh Robert Malthus bahwa manusia hidup membutuhkan makanan,
sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan
pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap penduduk maka
manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan, hal inilah merupakan sumber
dari kemelaratan dan kemiskinan manusia. Karena kondisi seperti inilah, tidak
mengherankan apabila kita melihat gambaran kehidupan masyarakat di daerah ini
pada umumnya sungguh jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di daerah
perkotaan. Begitu juga dengan tingkat kesehatan, kondisi lingkungan dan
perumahan yang jauh dari kata layak huni menyebabkan daerah ini rentan akan
berbagai macam penyakit. Hal ini menjadi penyebab rendahnya usia harapan hidup
masyarakat pesisir.
Kondisi ini juga diperparah dengan banyaknya rumah tangga
rawan pangan, dan total rumah tangga rawan pangan di Kota Medan sebanyak 79.136
kepala keluarga (KK) atau 22,93% dari 345.127 KK, yang lagi-lagi kebanyakan
berada di Medan Utara diantaranya Kelurahan Belawan Bahagia, Belawan
Bahari, Belawan-I, Belawan II, Bagan
Deli, Pulau Sicanang (Medan Belawan), Kelurahan Terjun, Paya Pasir, Labuhan
Deli (Medan Marelan), dan Kelurahan Pekan Labuhan, Nelayan Indah di Kecamatan
Medan Labuhan.
Dengan rendahya tingkat pendidikan, sulitnya memperoleh
layanan kesehatan, kumuhnya wilayah pemukiman, dan paradigma yang sudah
tertanam tentang “sabar” dan pasrah dengan kondisi yang mereka alami,
menyebabkan mereka tidak dapat berbuat banyak untuk anak-anaknya, masa
depannya, dan kesejahteraannya. Apalagi pemerintah Kota Medan sangat kurang
perhatiannya terhadap daerah ini dan terkesan “menganaktirikannya” daripada
daerah lain.
Dengan adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk
meneliti sebuah fenomena yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan yang diberi
judul Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Medan
Labuhan.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini
dibatasi pada hubungan antara indikator-indikator kesejahteraan terhadap
tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Medan Labuhan,
dalam hal ini kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta
kondisi dan fasilitas perumahan.
Dengan memperhatikan batasan masalah maka dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat kesejahteraan
masyarakat pesisir di Kecamatan Medan Labuhan ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di
Kecamatan
Medan Labuhan.
2. Menganalisis tingkat pendapatan, pengeluaran dan kondisi
daerah serta
fasilitas tempat tinggal masyarakat pesisir di Kecamatan
Medan Labuhan.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi
pihak-pihak lain dalam memahami masalah-masalah di bidang ekonomi yang
berkaitan dengan masalah dalam bidang kesejahteraan masyarakat khususnya
wilayah pesisir, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu
ekonomi.
2. Untuk mengetahui masalah pokok
yang dialami oleh masyarakat di wilayah pesisir serta solusi yang dapat
dikembangkan agar kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat
ditingkatkan.
3. Untuk kepentingan informasi bagi
masyarakat pesisir/nelayan dan pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan dan
pengambilan kebijakan yang tepat.
4. Sebagai acuan bagi mahasiswa dan
koleksi perpustakaan yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah
yang berkaitan dengan penelitian dalam bidang kesejahteraan masyarakat pesisir.
5. Sebagai sarana bagi penulis dalam menambah pengetahuan
serta wawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di
wilayah pesisir Kecamatan Medan Labuhan
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi