BAB I.
PENDAHULUAN.
1.1 Latar Belakang
Masalah.
Pelayanan publik
dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan tuntutan kepada pemerintah, dalam hal ini
adalah pegawai negeri, untuk dapat
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat atau sering dinamakan pelayanan prima. Sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat, pegawai
negeri sipil dituntut tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.Pelayanan publik biasanya
diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tingginya tuntutan
masyarakat akan pelayanan yang lebih
baik, memaksa berbagai
instansi pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja yang prima.
Kinerja seseorang
atau kelompok dipengaruhi oleh faktor eksternal
dan internal. Faktor eksternal antara lain berupa peraturan organisasi, kepemimpinan dan pengawasan
atasan, ketenagakerjaan/kepegawaian,
keinginan masyarakat, nilai-nilai sosial,
kondisi ekonomi, perubahan lokasi kerja, dan kondisi lingkungan kerja. Faktor internal yang
mempengaruhi kinerja karyawan/kelompok
terdiri dari kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, motivasi, komitmen, persepsi, kondisi
keluarga, kondisi fisik seseorang
dan karakteristik kelompok kerja dan budaya kerja (Nursyahfitri, 2010:1). Kinerja (performance)
dapat dipengaruhi oleh tiga faktor
(Henry Simamora dalam Mangkunegara 2009:4), yaitu : a. Faktor individual yang terdiri dari : 1. Kemampuan dan keahlian 2. Latar belakang 3. demografi b.
Faktor psiko logis yang terdiri dari : 1. Persepsi 2.
Attitude 3. Personality 4.
Pembelajaran 5. Motivasi c.
Faktor organisasi yang terdiri dari : 1.
Sumber daya 2. Kepemimpinan 3. Penghargaan 4. Struktur 5. Job
design Pengawasan adalah usaha atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dilaksanakan
menurut ketentuan dan sasaran yang
hendak dicapai (Situmorang dan Juhir, 1998: 21). Sementara Menurut Gitosudarmo (1986: 89)
pengawasan adalah usaha
untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai sasaran yang ditentukan.
Pengertian motivasi erat kaitannya
dengan timbulnya suatu kecenderungan
untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Ada hubungan yang kuat antara kebutuhan motivasi,
perbuatan atau tingkah laku, tujuan dan
kepuasan, karena setiap perubahan senantiasa
berkat adanya dorongan motivasi. Setiap tindakan atau perbuatan seseorang cenderung dimulai dari apa
yang memotivasi seseorang untuk
melakukan sesuatu. Buhler, (2004) memberikan pendapat tentang pentingnya motivasi sebagai
berikut: Motivasi pada dasarnya adalah
proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan
pekerjaan. Motivasi atau dorongan untuk
bekerja ini sangat menentukan bagi tercapainya sesuatu tujuan, maka manusia harus dapat
menumbuhkan motivasi kerja
setinggi-tingginya bagi para karyawan/pegawai dalam organisasi”. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah
kepemimpinan. Menurut Santoso (2008 : 7)
kepemimpinan ialah kemampuan seseorang
mempengaruhi orang lain untuk berpikir dan berperilaku dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan
organisasi di dalam situasi tertentu.
Dalam
setiap organisasi, peran pemimpin dalam melakukakan pengawasan dan motivasi terhadap bawahannya sangat
penting untuk menjaga konsistensi kinerja
pegawai. Pada umumnya, pegawai tidak mengerjakan pekerjaanya dengan baik apabila kurang diawasi dan dimotivasi,
dan tentu saja akan berdampak pada kinerja
organisasi secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, terjadinya kemangkiran atau absen menunjukkan motivasi
pegawai yang rendah di Dinas Kesehatan
Tapanuli Utara. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir data absensi pegawai pada Dinkes Taput tergolong tinggi,
seperti pada Tabel 1.1 dibawah ini.
Tabel 1.1 Jumlah
Absen Pegawai No Waktu (Bulan)
Jumlah Absensi Pegawai 1 Agustus 2011
88 ketidakhadiran 2 September
2011 82 ketidakhadiran 3 Oktober 2011
85 ketidakhadiran Jumlah 255
ketidakhadiran Sumber: Dinas kesehatan Tapanuli Utara (data diolah) Dari Tabel
1.1 ditunjukkan bahwa jumlah ketidak hadiran pegawai cukup tingggi jika dibandingkan dengan jumlah
pegawai yaitu 69 orang. Dari data tersebut
persentase absensi pegawai Dinas Kesehatan Tapanuli Utara sebesar 4,73% per bulannya. Pimpinan organisasi perlu
mengatasi hal ini dengan memberikan
peringatan serta melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang fatal. Hal ini untuk menjaga agar pedoman
normatif tetap terlaksana dan memiliki
kekuatan sebagai kontrol terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh seluruh pegawai pemerintahan. Tingkat absensi
pegawai tentu akan mempengaruhi
kinerja organisasi secara keseluruhan, dimana tingkat partisipasi kerja berhubungan positif dengan tingkat
produktivitas.
Dalam pelaksanaan
tugasnya sebagai penanggung jawab kesehatan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas
Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
Puskesmas merupakan salah satu Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam
sistem pelayanan kesehatan harus melakukan
upaya kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, dan inovasi serta
kebijakan pemerintah daerah setempat.
Jumlah Puskesmas di
Kabupaten Tapanuli Utara sampai tahun 2010 adalah 19 puskesmas. Untuk meningkatkan
jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap
masyarakan di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu).
Jumlah Pustu di Kabupaten Tapanuli Utara
tahun 2010 sebanyak 60 unit.
Adapun fungsi
Puskesmas adalah sebagai berikut: 1.
Pusat pembangunan berwawasan kesehatan 2. Pusat pemberdayaan masyarakat 3. Pusat pelayanan kesehatan primer 4. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer Dalam
pelaksanaan tugasnya, Dinas Kesehaatan Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai standar kerja yang harus
dicapai dalam suatu periode waktu tertentu.
Berikut adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara pada
tahun 2010 beserta hasil pencapaiannya: Tabel 1.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Hasil
Pencapaian Dinkes TAPUT pada Tahun 2010 Tabel 1.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Hasil Pencapaian Dinkes Taput 2010 N0 Jenis
Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Hasil Pencapaian Tahun 2010 Indikator Nilai
Nilai 1 Pelayanan Kesehatan Dasar Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 97% 90% Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%
97% Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan 100% 87% Cakupan peserta KB
aktif 70% 57% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 92% 81% Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 77% 2
Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%
81% Cakupan pelayanan gawat darurat
yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kab/Kota 100% 100% Lanjutan Sumber : www.dinkestaput.go.id& profil
kesehatan Kab.Taput 2010 (data diolah) Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa
kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli
Utara pada tahun 2010 belum memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Ada empat
jenis pelayanan utama yang harus diberikan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara kepada masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan
rujukan, penyelidikan epidemologi dan
penanggulangan kejadian luar biasa KLB,
serta promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat. Namun semua pelayanan itu tidak dapat diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli
Utara secara maksimal kepada masyarakat,
dimana hanya 1 indikator pelayanan saja yang memenuhi standar pelayanan yaitu, Cakupan pelayanan gawat
darurat yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kab/Kota, dengan nilai 100%.
Hasil kinerja di
atas sudah seharusnya mendapat perhatian dan memerlukan perbaikan di setiap lini yang
dianggap bermasalah agar kinerja Dinas 3 Penyelidikan Epidemologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Cakupan penyelidikan epidemologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) 95% 90% 4
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan desa siaga aktif 80%
43% Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara melalui
pelayanan maksimal kepada masyarakat
dapat ditingkatkan.
Berdasarkan uraian
di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Pengawasan,
Motivasi, dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tapanuli Utara”. 1.2 Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang,
maka dirumuskan masalah sebagai berikut:.
”Apakah Ada
Pengaruh Pengawasan, Motivasi, dan Kepemimpinan
Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan
Tapanuli Utara?” .
1.3 Tujuan
Penelitian.
Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan, motivasi, dan
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai
pada Dinas Kesehatan Tapanuli Utara. 1.4
Manfaat Penelitian.
Manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah: .
1. Bagi pimpinan Dinas Kesehatan Tapanuli Utara,
dalam rangka melakukan pengawasan yang
baik, kepemimpinan yang kondusif, dan motivasi bagi pegawai dengan tujuan meningkatkan kinerja
pegawai..
2. Bagi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi
USU, merupakan tambahan kekayaan
penelitian studi kasus untuk dapat dipergunakan dan dikembangkan.
3. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini
diharapkan pengetahuan yang dimiliki
akan bertambah luas terutama mengenai pengawasan, motivasi, dan kepemimpinan.
4. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai referensi
dalam melakukan penelitian khususnya
mengenai pengawasan, kepemimpinan, dan motivasi pegawai.
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi