BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia
merupakan Negara kepulauan/bahari. Dua pertiga luas wilayah Negara ini terdiri
dari lautan dengan total panjang garis pantainya terpanjang kedua
didunia.wilayah pesisir Indonesia yang luas memiliki garis pantai sepanjang
81.000 Km, sekitar 75% dari wilayahnya merupakan wilayah perairan sepanjang 5,8
Km termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan juga merupakan terbesar
di dunia dengan jumlah pulau lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan
1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2. Semenjak orde
baru, pemerintah telah giat mencanangkan pembangunan sektor ekonomi sebagai
titik tumpu dalam usaha mencapai kemakmuran. Kompleksitas pembangunan akibat
resesi ekonomi, terbatasnya sumber daya alam, ledakan penduduk yang berakibat
langsung pada peningkatan angkatan kerja. Hal ini juga berdampak pada
masyarakat bermukim dan berusaha di daerah pesisir.
Dengan
wilayah laut yang luas tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya
kelautan ( hayati dan non hayati ) yang bernilai tinggi dan sangat melimpah
untuk dimanfaatkan secara optimal karena berperan penting bagi kelangsungan
hidup bangsa. Ada banyak kegunaan yang mampu kita eksplorasi dari sumber
kelautan yang kita miliki, salah satunya memberdayakan masyarakat pesisir
sebagai konsumen utama yang akan memanfaatkan sektor kelautan tersebut.
Kawasan
pesisir merupakan suatu ekosistem yang khas yang dapat di lihat dari berbagai
sudut pandang. Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan
masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Tapi
pada
kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat
pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan
dengan kelompok masyarakat lainnya (DKP, 2000).
Salah
satu ciri umum yang melekat pada masyarakat pesisir Indonesia adalah permodalan
yang lemah. Padahal permodalan merupakan unsur utama dalam mendukung
peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pesisir itu sendiri. Kekurangan
modal ini sangat mengurangi aktivitas usaha masyarakat pesisir, yang ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan (Kasryno,
1984). Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisr secara
terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen
Kelautan dan Perikanan) melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di
kawasan peisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir
dan lautan secara optimal dan berkelanjutan.
Sementara
itu, masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah
dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial
ekonominya tergantung pada sumber daya kelautan, merupakan segmen anak bangsa
yang pada umumnya masih tergolong miskin. Nelayan, misalnya, tingkat pendapatan
hanya sekitar Rp 400.000/bulan/kepala keluaraga. Sungguh sebuah ironi, sebab
negeri ini memiliki sumber daya kelautan yang melimpah ruah.
Kemiskinan
masyarakat pesisir berakar pada keterbatasn akses permodalan dan kultur
kewirausahaan yang tidak kondusif. Keterbatasan akses permodalan ditandai
dengan realisasi modal melalui investasi pemerintah dan swasta selama periode
Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) yang hanya 0,02% dari
keseluruhan modal pembangunan. Konsekuensinya, terutama nelayan, kebutuhan
permodalan dipenuhi oleh para tengkulak, rentenir,
toke yang kenyataannya tidak banyak menolong kesejahteraan mereka, malah
cenderung menjeratnya dalam lilitan utang yang tidak akan pernah bisa dilunasi.
Demikian pula kultur kewirausahaan mereka masih bercorak manajemen keluarga
dengan orientasi sekedar memenuhi keburuhan sehari-hari.
Selain
itu, ketertinggalan masyarakat pesisir dapat dilihat dari terbatasnya dalam
mengakses sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial
ekonomi masyarakat di tingkat desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat
pesisir semakin tertinggal. Untuk itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dalam kiprahnya berusaha meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban
masyarakat pesisir. Hal ini di tempuh dengan memberikan penguatan baik yang
bersifat ekonomi atau kelembagaan atau pun yang bersifat sosial-budaya yang
muaranya kepada peningkatan standar kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain
permodalan, jumlah tanggungan keluarga juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan
nelayan. Semakin banyak jumkah tanggungan keluarga maka semakin banyak biaya
yang dikeluarkan. Hal ini mempunyai pengaruh yang negatif terhadap peningkatan
kesejahteraan nelayan. Tingkat kesejahteraan adalah kemampuan dari pendapatan
yang diterima untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi yang dihitung dalam
satuan rupiah. Tingkat kesejahteraan nelayan di hitung dengan indeks nilai
tukar nelayan (NTN). NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total
pengeluaran rumah tangga nelayan selama satu bulan.
Sibolga
merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi
sumberdaya pesisir dan lautan yang cukup besar, yang dipengaruhi oleh letaknya
yaitu berada pada daratan pantai, lereng dan pegunungan. Salah satu potensial
sumber daya pesisir dan laut yang paling potensial dan selama ini telah
menopang perekonomian masyarakat Sibolga adalah
perikanan laut. Penyebaran penduduk wilayah pantai di kota Sibolga sebagian
besar berada di kecamatan Sibolga selatan, Sibolga utara, Sibolga kota. Bila
dilihat kontribusi atau peranan sektor-sektor ekonomi di Kota Sibolga, peranan
sektor pertanian tetap dominan dalam pembentukan PDRB daerah seperti halnya
pada tahun – tahun sebelumnya. Kontribusi sektor ini paling besar dibandingkan
sektor-sektor ekonomi lainnya yaitu mencapai 23,65 persen. Faktor yang
menyebabkan tingginya kontribusi sektor ini berasal dari subsektor perikanan
khususnya perikanan laut, karena wilayah Kota Sibolga yang berada di sepanjang
pantai barat Pulau Sumatera.
Jumlah
nelayan di Sibolga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu
dari 7.606 orang pada tahun 2008 menjadi 8.360 orang di tahun 2009. Melihat
banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya pada kecamatan
Sibolga selatan, “dipandang perlu adanya kebijakan-kebijakan pembangunan
khususnya pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan. (Kusnadi.2003:10)”.
Selanjutnya Kusnadi juga menjelaskan tujuan dari pemberdayaan ini dapat
membantu meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi pendapatan relatif merata
dan kedepannya mobilitas vertikal nelayan dapat diraih secara bertahap. Proses
pemberdayaan ini menganggap nelayan sebagai pelaku utama yang menentukan
tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi
hidupnya. Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya
pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan.
Sejalan
dengan pendapat diatas, konteks seperti komunitas pemberdayaan nelayan,
khususnya komunitas nelayan miskin menjadi penting dalam upaya penyadaran dan
peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat khususnya nelayan melalui pemberdayaan (empowering).
Pemerintah memandang dengan potensi wilayah pesisir
yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya msanusia perlu adanya
upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung
kesasarannya. Salah satu program yang bertujuan dan mendukung kearah tersebut
adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri–Kelautan Perikanan
(PNPM Mandiri-KP). Program ini berjalan sejak tahun 2009, dapat dilakukan
melalui penggunaan dana bergulir bagi nelayan. Dana bergulir merupakan pinjaman
yang diberikan PNPM Mandiri-KP kepada nelayan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan nelayan dan kesempatan kerja bagi masyarakat kelautan dan
perikanan yang miskin.
Berdasarkan
alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengajukan judul
penelitian sebagai berikut:
“Analisis
Pengaruh Pelaksanaan PNPM Mandiri – KP, Modal Dan Jumlah Tanggungan Keluarga
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Kota Sibolga”.
1.2
Rumusan Masalah
Dalam
penelitian ini, penulis terlebih dahulu merumuskan masalah dengan jelas sebagai
dasar penelitian yang dilakukan, sehubungan dengan hal tersebut penulis
mengidentfikasikan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri – KP)
melalui dana bergulir terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota
Sibolga.
2. Bagaimana pengaruh modal terhadap peningkatkan
kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
3. Bagaimana pengaruh jumlah tanggungan keluarga
terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga. 1.3 Hipotesis
Hipotesis
adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang keberadaannya harus diuji
secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis yang dibuat
penulis adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri – Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri - KP) melalui dana
bergulir yang dilaksanakan di kota Sibolga mempunyai pengaruh positif terhadap
peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
2. Modal nelayan mempunyai pengaruh positif terhadap
peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
3. Jumlah tanggungan keluarga mempunyai pengaruh
negatif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
1.4
Tujuan Penelitian
Adapun
tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan
Perikanan (PNPM Mandiri – KP) yang dilaksanakan melalui dana bergulir terhadap
peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh modal
terhadap peningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah
tanggungan keluarga terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
1.5 Manfaat Penelitian
Adapun
manfaat dari penelitian ini adalah:
1.
Menjadi bahan masukan bagi lembaga pengelola PNPM Mandiri – KP.
2.
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi terutama
Departemen Ekonomi pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
3.
Sebagai proses pembelajaran dan manambah wawasan serta ilmu pengetahuan di
bidang ekonomi terutama untuk penulis.
4.
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang peduli terhadap
pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi