Skripsi Ekonomi Pembangunan: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASI KASAR PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEDERAJAT

 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara karena dari sanalah kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai

dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa melihat pada status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Maka pemenuhan atas hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM).

Pendidikan adalah tujuan kedua dari delapan kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs), yang mempunyai target pada tahun 2015, seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan di mana saja mereka berada harus sudah menyelesaikan pendidikan dasar. Maka sebagai negara yang ikut meratifikasi MDGs/ Tujuan Pembangunan Millenium, Indonesia tidak bisa mengabaikan pembangunan di bidang pendidikan ini (Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007).

Pentingnya peran dari pendidikan menandakan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia, besarnya peran sektor pendidikan ini mendorong pemerintah indonesia memberikan perhatian yang lebih pada sektor pendidikan. Perhatian ini kemudian direalisasikan, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan pemerataan pendidikan juga terlihat dalam gerakan wajib belajar. Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan orang banyak. Gerakan wajib belajar mulai dicanangkan pada 2 mei 1984 yaitu program wajib belajar 6 tahun (tingkat SD), diteruskan dengan program wajib belajar 9 tahun (Tingkat SMP) pada pertengahan tahun 1990-an (2 mei 1994), tetapi di tingkat SMA program wajib baru mulai dicanangkan dan dikaji pada tahun 2008. (Statistik Pendidikan, 2009).

Untuk melihat seberapa jauh keberhasilan usaha pemerintah di sektor pendidikan maka dapat digunakan salah satu indikator yang juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengukur keberhasilan dibidang pendidikan yaitu dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri, dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mewakili indikator keberhasilan sektor pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) itu sendiri merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (Statistik Pendidikan, 2009). Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan rasio siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia yang sama/kelompok umur (Statistik Pendidikan, 2009).

Angka partisipasi murni sendiri tidak digunakan dalam penelitian ini karena terkadang akan terdapat kasus dimana terdapat siswa yang berusia lebih tua dari pada usia jenjang pendidikan tertentu yang di jalaninya, kasus ini bisa terjadi karena orang tersebut tinggal kelas, terlambat masuk, sakit dan lainnya, maka begitu juga sebaliknya akan di temui kasus dimana seseorang tersebut berusia lebih muda dibandingkan usia jenjang pendidikan yang dijalaninya, hal ini bisa di sebabkan oleh terlalu cepat masuk sekolah atau mendapat kelas akselerasi. Oleh karena itu Angka Partisipasi Kasar penulis menilai lebih tepat di gunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi masyarakan secara umum disuatu tingkat pendidikan. 

Download lengkap Versi Word

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III-V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download