BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan
bangsa dan negara karena dari sanalah kecerdasan dan kemampuan bahkan watak
bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan
saat ini. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia
yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan
dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu setiap warga negara Indonesia
berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang
dimilikinya tanpa melihat pada status sosial, status ekonomi, suku, etnis,
agama,
dan gender. Maka pemenuhan atas hak dalam mendapat pendidikan dasar yang
bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan
sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM).
Pendidikan adalah tujuan kedua dari delapan
kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs), yang mempunyai target
pada tahun 2015, seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan di mana saja
mereka berada harus sudah menyelesaikan pendidikan dasar. Maka sebagai negara
yang ikut meratifikasi MDGs/ Tujuan Pembangunan Millenium, Indonesia tidak bisa
mengabaikan pembangunan di bidang pendidikan ini (Dyah Ratih Sulistyastuti,
2007).
Pentingnya peran dari pendidikan
menandakan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama
dalam pembangunan sumber daya manusia, besarnya peran sektor pendidikan ini
mendorong pemerintah indonesia memberikan perhatian yang lebih pada sektor
pendidikan. Perhatian ini kemudian direalisasikan, bahwa sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal
pemenuhan pemerataan pendidikan juga terlihat dalam gerakan wajib belajar.
Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh
kemampuan orang banyak. Gerakan wajib belajar mulai dicanangkan pada 2 mei 1984
yaitu program wajib belajar 6 tahun (tingkat SD), diteruskan dengan program
wajib belajar 9 tahun (Tingkat SMP) pada pertengahan tahun 1990-an (2 mei
1994), tetapi di tingkat SMA program wajib baru mulai dicanangkan dan dikaji
pada tahun 2008. (Statistik Pendidikan, 2009).
Untuk melihat seberapa jauh keberhasilan usaha
pemerintah di sektor pendidikan maka dapat digunakan salah satu indikator yang
juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengukur keberhasilan
dibidang pendidikan yaitu dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat
terhadap pendidikan itu sendiri, dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK)
dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mewakili indikator keberhasilan sektor
pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) itu sendiri merupakan rasio jumlah
siswa, berapapun usianya, yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu
terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu
(Statistik Pendidikan, 2009). Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan
rasio siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah
penduduk usia yang sama/kelompok umur (Statistik Pendidikan, 2009).
Angka partisipasi murni sendiri tidak digunakan dalam
penelitian ini karena terkadang akan terdapat kasus dimana terdapat siswa yang
berusia lebih tua dari pada usia jenjang pendidikan tertentu yang di jalaninya,
kasus ini bisa terjadi karena orang tersebut tinggal kelas, terlambat masuk,
sakit dan lainnya, maka begitu juga sebaliknya akan di temui kasus dimana
seseorang tersebut berusia lebih muda dibandingkan usia jenjang pendidikan yang
dijalaninya, hal ini bisa di sebabkan oleh terlalu cepat masuk sekolah atau
mendapat kelas akselerasi. Oleh karena itu Angka Partisipasi Kasar penulis
menilai lebih tepat di gunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat
partisipasi masyarakan secara umum disuatu tingkat pendidikan.
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi