BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pembangunan
nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat,
bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan
ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi
tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi terjamin
peningkatan produktivitas dan penigkatan pendapatan melalui penciptaan
kesempatan kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan
manusia berlangsung melalui dua jalur.
Jalur
pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor
yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang
merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya
pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap
pembangunan manusia.
Jalur
kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor
yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk
kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan
kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa.
Dalam manajemen anggaran pemerintah
seringkali terjadi tarik menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi
(fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan sosial. Di satu sisi pengeluaran
investasi infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi,
namun disisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkna kualitas SDM.
Pembangunan manusia yang berhasil sebetulnya juga memberi manfaat positif bagi
pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Dengan
kata lain terdapat hubungan 2 arah yang telah disebutkan diatas antara
pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia (Ramirez,rannis,steawart, 1998).
Dalam kasus Indonesia, seperti disebutkan dalam Indonesian
human development report 2004, perkembangan pembangunan manusia selama ini
sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir
1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan
pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah
untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Alokasi pengeluaran
pemerintah untuk bidang sosial selama ini jauh lebih sedikit dibandingkan
dengan Malaysia, Filipina dan Thailand. Kebutuhan akan peningkatan alokasi
pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi kian terasa, sejak indonesia
mengalami krisis ekonomi.
Sebelum krisis, Indonesia cukup sukses dalam memenuhi jumlah
hak-hak dasar seperti menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke dalam
pembangunan manusia yang cepat dan merata. Namun demikian, keberhasilan ini
sebagian besar dibiayai melalui belanja masyarakat, bukan belanja pemerintah.
Krisis tersebut bukan hanya
menyebabkan merosotnya pencapaian pembangunan manusia tetapi juga membawa
pengaruh buruk pada tingkat kemiskinan. Sementara itu, selain pertumbuhan
ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi
kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan
penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal terpenting
dari mereka ialah tenaga mereka. Sehubungan dengan itu maka pengeluaran
pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan sangatlah penting.
Kemiskinan juga menghambat mereka untuk mengonsumsi nutrisi
bergizi, dan dengan rendahnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki, mereka
kurang bisa memelihara lingkungan yang menyehatkan. Dari sudut pandang ekonomi,
kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas,
atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga
berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh.
Indeks pembangunan manusia (IPM), atau yang dikenal dengan
sebutan Human Development index (HDI) adalah indikator yang digunakan
untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari
hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah
suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan,
pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Jadi jelas bahwa 3 unsur ini
sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu propinsi untuk
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusianya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri
sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja,
yang pada gilirannya ditentukan oleh
pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM akan
meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang
tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain terdapat
korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan
ekonomi.
Berdasarkan data BPS yang ada dari tahun 1996 sampai 2002,
alokasi pengeluaran pemerintah provinsi masih lebih banyak untuk sektor-sektor
diluar bidang pembangunan sosial. Kelompok sektor pendidikan dan kesehatan yang
terdiri dari 6 sektor diatas tidak sampai setengah dari total pengeluaran pembangunan.
Pada tahun 1996, rata-rata persentase investasi pembangunan
sosial tersebut adalah 14,43%. Pada tahun tersebut persentase alokasi tertinggi
pada propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan terendah adalah propinsi
Sulawesi Tenggara. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata persentase investasi
pembangunan sosial ini meningkat yakni tahun 1999 menjadi 18,40% dan 22,12%.
Tahun 1999 dan 2000 propinsi Riau menduduki posisi pertama dalam persentase
investasi sosial tersebut. Propinsi-propinsi baru hasil pemekaran wilayah masih
sangat rendah alokasi anggarannya untuk bidang pembangunan sosial tersebut.
Menurut Laporan Pembangunan Manusia United Nations
Development Programme (UNDP) tahun 2009, menyebutkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dalam tabel berikut ini.
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi