BAB I.
PENDAHULUAN.
A.Latar Belakang.
Manusia sebagai
makhluk sosial selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia Jika diteliti kasus-kasus kriminal yang
terjadi di lingkungan masyarakat maka
ada dijumpai seseorang yang sudah menjalani hukuman di penjara, ternyata terungkap sama sekali tidak bersalah,
dikarenakan salah tindak dari aparat penegak
hukum melalui putusan hakim yang keliru, divonis salah dan karenanya menjalani hukuman, dan kasus-kasus tersebut
tidak diusut lagi. Seperti pada kasus ,
dan secara alamiah setiap individu selalu menyelaraskan dan menyesuaikan dirinya dengan kehendak kelompok
manusia dimana pun ia berada dan dalam
keadaan demikian ia selalu berorganisasi sehingga tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan
hidup tersebut. Pergaulan hidup sesama
manusia inilah yang disebut sebagai masyarakat.
Kehidupan
masyarakat yang dalam pergaulan dengan
sesamanya yang teratur dan tertib
tersebut kemudian mengalami pergeseran dalam perkembangannya. Hal itu disebabkan pengaruh
perkembangan teknologi dan informasi
serta komunikasi sosial yang semakin kompleks. Pergeseran sosial yang diikuti
dengan konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial
termasuk norma hukum. Salah satu bentuk
konkrit dari pelanggaran norma tersebut adalah tindak pidana.
Soediman Kartohadiprojo , Pengantar Tata Hukum
di Indonesia , PT Pembangunan Ghalia
Indonesia, Bandung, 1965, h.32.
salah tangkap Maman Sugianto alias Sugik yang
disangka melakukan pembunuhan terhadap
Asrori oleh polisi Jombang yang diputus bersalah oleh hakim.
Kasus terjadinya orang yang tidak bersalah
namun harus menjalani hukuman adalah
diluar kehendak masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat prihatin akan hal ini. Menurut Soedjono. D hal
tersebut dapat disebabkan oleh 2 kemungkinan
: a.
Tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan oleh oknum-oknum penegak hukum tertentu secara
pribadi.
b. Kemungkinan ketidaksengajaan, karena ada
diantara kasus-kasus kematian seseorang
yang tidak jelas, yang terkadang kematian bisa terjadi karena penyakit atau kecelakaan tetapi disangka
karena pembunuhan, dan seseorang
dicurigai lalu dituntut dan dihukum, demikian pula untuk kejahatan-kejahatan misterius lainnya dalam
perampokan, penyelundupan dan lain-lain
yang dapat meninggalkan jejak-jejak yang justru diarahkan agar orang lain atau kelompok lain dicurigai.
Keadaan tersebut
disebabkan karena adanya kesalahan analisa dan konklusi aparat penegak hukum yang keliru,
maka dalam problema tindak pidana di
tengah masyarakat, khususnya melalui upaya ahli yang mendalami masalah hukum dan pidana, berusaha mengurangi
korban-korban tak bersalah yang terkena tindakan
hukum, hal ini mengingat bahwa tujuan dari Hukum Pidana adalah Zainul Arifin, Kasus Salah Tangkap di
Jombang, http://koranrakyat.net/2008/11/kasussalah-tangkap-di-jombang/ diakses
tanggal 12 November 20 Sudjono D,
Kriminalistik dan Ilmu Forensik: Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan kejahatan, Tp, Bandung, 1976,
h.19-20 melindungi dan menyelamatkan
individu atas kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga tujuan
tersebut harus dijaga agar adanya perbuatan
pidana yang telah membawa korban jangan membawa korban tambahan yang disebabkan kesalahan dalam penyidikan
peristiwa pidana tersebut, atau mungkin
tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum
oleh pengadilan.
Berbicara mengenai Hukum
Pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok dalam hukum Pidana itu
sendiri. Semua permasalahan tersebut
memiliki hubungan sebab akibat yang
apabila tidak dipenuhi salah satunya
maka tidak akan ditemukan suatu keadilan hukum.
Untuk dapat
diadakan suatu pemidanaan, selain ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar
undang-undang, masih diperlukan adanya
syarat, yaitu orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan. Pembebanan unsur atau syarat
kesalahan dalam pemberian pidana (pemidanaan)
berarti ada pengakuan atas
berlakunya ”asas pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)”. Asas ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam
pertanggungjawaban pidana.
Tidak
dicantumkannya asas kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, bukan berarti asas
tersebut tidak diakui dalam proses peradilan.
Secara yuridis, meski tidak secara eksplisit, pengakuan asas kesalahan ini sudah tertuang pada Undang-Undang No.48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa : ”Tidak seorang pun dapat dijatuhi
pidana, kecuali apabila pengadilan
karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang mendapat keyakinan bahwa
seseorang yang diangggap dapat
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Menyangkut 3
permasalahan pokok dalam Hukum Pidana, berarti membicarakan mengenai hukum acara pidana
dimana hukum tersebut berfungsi untuk
menjalankan hukum pidana materiil, sehingga disebut Hukum Pidana Formal atau Hukum Acara Pidana.Hukum acara
pidana berhubungan erat dengan hukum
pidana karena itu sebagai pelaksana hukum acaranya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan berkewajiban untuk menegakkannya
agar tercapainya keadilan di dalam masyarakat.
Tujuan hukum acara
pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil,
ialah kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara pidana
secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan
dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan
apakah orang yang didakwa itu dapat
dipersalahkan.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV
Sapta Artha Jaya,Jakarta,1996a, h.8 Keadaan tersebut mendorong aparat penegak
hukum dan orang-orang yang menaruh
perhatian terhadap kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan cara-cara atau metode-metode
untuk menyidik, mengejar dan mengungkap
kejahatan, yang kemudian dikenal dengan istilah kriminalistik.
Dalam mencari kebenaran yang hakiki para
penegak hukum seperti hakim, jaksa dan
polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminil, perlu melengkapi
diri dengan Ilmu Kriminalistik.
Menurut James
W.Osterberg kriminalistik ialah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, identifikasi,
individualisasi, dan evaluasi buktibukti fisik dengan jalan menerapkan
ilmu-ilmu alam dalam masalah hukum dan ilmu.
Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan
tentang penyidikan dan pengusutan suatu
kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Upaya menegakkan keadilan
dalam pemeriksaan suatu perkara pidana
tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau
reka ulang.
Kenyataannya, reka
ulang atau rekonstruksi tidak selalu dilaksanakan dalam setiap kasus pidana, dan hanya dilakukan
jika aparat penegak hukum menganggap hal
tersebut diperlukan.
Berdasarkan uraian
tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke
dalam suatu tulisan yang berbentuk
skripsi dengan judul, ”Peranan Rekonstruksi Perkara Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Deli
Serdang)”.
Dikutip dari Andi Hamzah, Pengusutan Perkara
Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana
hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,1996b, h.
B. Perumusan Masalah Perumusan masalah
dibutuhkan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih
memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat
mencapai sasaran yang diinginkan. Berangkat dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan rekonstruksi perkara
pidana dalam hukum acara pidana di
Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan suatu tindak pidana di Polres Deli
Serdang? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penelitian merupakan bagian pokok ilmu
pengetahuan yang bertujuan untuk lebih
mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan baik dari segi teoritis
maupun praktek.
Demikian pula
penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk
menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan
masalah. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan rekonstruksi
perkara pidana dalam hukum acara pidana
di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran rekonstruksi perkara
pidana dalam proses penyidikan suatu
tindak pidana di Polres Deli Serdang.
Sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian maka
penelitian ini diharapkan dapat
mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai
manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat
Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum
pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara Pidana
pada khususnya.
2. Manfaat Praktis Secara praktis, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi-instansi terkait yang
berkaitan dengan objek yang diteliti.
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi