BAB I PENDAHULUAN
I. Latar Belakang Pemberian kredit,
dalam pengertian sebagai
cash loan, merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan
oleh sebuah bank. Berdasarkan UU Nomor
10 tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
yang dimaksud dengan
kredit adalah “penyedian
uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga”.
Menurut Undang-undang tersebut, penyedian
dana untuk nasabahnya
tidak hanya bisa
dalam bentuk kredit.
Penyediaan dana
tersebut dapat juga
berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan
prinsip syari‟ah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia,
seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998.
Penyaluran dana
dalam bentuk kredit
ini biasanya mendominasi
sebagian besar pengalokasian dana.
.
Berbagai resiko
dalam pemberian pijaman
dapat menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman
ketika tiba saat
pelunasan. Kerugian kadang-kadang terjadi karena “bencana alam” seperti badai,
musim kering, kebakaran, gempa .
Totok Budisantoso dan Sigit
Triandaru, Bank dan Lembaga Lain. Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 114 1.
bumi, dan banjir. Perubahan
permintaan konsumen atau perubahan teknologi dalam
suatu industri dapat
mengubah nasib perusahaan
dan menjadikan seorang
peminjam yang menguntungkan
dalam suatu posisi
yang tidak menggembirakan. Pemogokan
yang berkepanjangan, perang
harga, atau kehilangan
pejabat manajemen yang
penting dapat sangat
memperburuk kemampuan peminjam
untuk membayar pinjamannya.
Perubahan siklus dunia
usaha mempengaruhi laba
banyak orang yang
meminjam uang dari bank dan
mempengaruhi optimisme dan
pesimisme pengusaha maupun konsumen.
.
Dalam memberikan
kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syari‟ah, bank
umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam
atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan
nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Mengingat
hal tersebut di
atas dan adanya
prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaan bank serta
adanya risiko yang
selalu melekat dalam penyaluaran dana,
maka sebelum kredit
atau pembiayaan disalurkan
bank selalu ingin
mengetahui segala sesuatu
tentang kemampuan dan
kemauan nasabahnya untuk
mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Halhal
yang selalu ingin
diketahui bank sebelum
menyalurkan dananya dalam bentuk
kredit maupun pembiayaan berdasar prinsip syari‟ah adalah
: 1.
Perizinan dan legalitas 2.
Karakter .
Edward W. Reed, Edward K. Gill,
Bank Umum. Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 184 1.
3. Pengalaman dan manajemen 4. Kemampuan teknis 5.
Pemasaran 6. Sosial 7. Keuangan 8.
Agunan .
Banyak faktor yang
dipertimbangkan oleh petugas kredit bank dalam menganalisis
suatu permohonan pinjaman.
Faktor-faktor ini merupakan ramuan
yang menentukan keyakinan
pejabat kredit atas
kemampuan dan kesungguhan
seorang peminjam untuk membayar
kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam
perjanjian kredit. Selama bertahuntahun petugas kredit menggunakan tiga C –
kemampuan, karakter dan modal (capacity,
character and capital). Sejak lama berbagai faktor analisis kredit lainnya telah ditentukan sebagai patut
diperhatikan, dan, dengan sedikit daya khayal, semua
ini dapat dimulai
dengan “C”. Yang
paling penting dari
ini adalah jaminan (collateral)
dan kondisi (conditian).
.
Definisi (collateral)
agunan atau jaminan
adalah hak dan
kekuasaan atas barang
jaminan yang diserahkan
oleh nasabah kepada
bank guna menjamin
pelunasan utangnya apabila
pembiayaan yang diterimanya
tidak bisa dilunasi sesuai waktu
yang diperjanjikan dalam pembiayaan.
Sebenarnya agunan
bukan merupakan faktor
utama yang dijadikan oleh
bank untuk menentukan
keputusan pemberian dana
kepada suatu .
Totok Budisantoso dan Sigit
Triandaru, opcit, hlm.114-116 .
Opcit. Edward W. REED, Edward K.
Gill. Bumi Aksara, 1995. Hlm. 18.
1.
nasabah tertentu.
Namun mengingat analisis
yang telah dilakukan
bank terhadap berbagai aspek yang
lain seperti telah disebutkan di atas tidak selalu dapat mencerminkan kinerja nasabah di masa
yang akan datang, pihak bank perlu
berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terburuk. Antisipasi terhadap kemungkinan
macetnya pemenuhan kewajiban
oleh nasabah adalah kewajiban
penyerahan berbagai bentuk
agunan sebelum dana
diberikan kepada nasabah. Hal
penting dalam penyerahan agunan ini adalah keabsahan secara
yuridis dalam perjanjian
pengikatan agunan. Pihak
bank harus yakin bahwa agunan
yang telah diserahkan
telah berdasarkan perjanjian
yang sah secara yuridis. Agunan ini meliputi : 1) Agunan
utama, yaitu barang
yang dibiayai oleh
dana dari bank.
Apabila dana
dari bank digunakan
untuk pembelian truk,
maka truk tersebut dapat dijadikan agunan utama.
2) Agunan
tambahan, yaitu barang
yang tidak dibiayai
oleh dana bank dan
bukan merupakan bagian barang yang
digunakan untuk kegiatan operasional usaha
nasabah. Apabila usaha
nasabah mengalami masalah
atau bangkrut, sering
kali dana kas atau persediaan
atau piutang tidak
dapat lagi dilikuidasi
untuk memenuhi berbagai kewajiban nasabah kepada pihak lain. Oleh
sebab itu, nasabah harus menyerahkan
agunan tambahan di luar barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi