Skripsi Syariah:SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN ATAS DASAR DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS (Study Komparatif Undang-undang No. 40 Tahun 2008 dan Fiqih Jinayah)

BAB I .PENDAHULUAN .

A. Latar Belakang Masalah .

Komisi Hak Asasi Manusia mempersiapkan sebuah pernyataan .

internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada .

tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan ini, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi .

Manusia (Universal Declaration of Human Rights), diumumkan sebagai suatu .

standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara.

Hak-hak yang disuarakan lewat langkah-langkah progresif, secara nasional dan .

internasional, guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal .

dan efektif terhadapnya.

.

Deklarasi universal menyatakan bahwa hak-hak ini berakar di dalam .

martabat dan harkat manusia, serta didalam syarat-syarat perdamaian dan .

keamanan domestik maupun internasional.

.

Hak tersebut dipandang bukan .

sebagai hak-hak hukum melainkan sebagai hak-hak moral yang berlaku secara .

universal.

Penghormatan hak-hak manusia tampaknya sudah diterima sebagai .

bagian dari pikiran bangsa Indonesia. Banyak kalangan masyarakat menjalankan .

.

James W. Nickel, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi .

Manusia, Ter. Arini, h. 3 .

.

ibid, h. 6 .

.

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan isu hak-hak manusia seperti diskusi, .

seminar, lokakarya, pelatihan, demonstrasi menuntut hak dan mengajukan .

gugatan pelanggaran hak-hak manusia  serta merekomendasikan perbaikan .

kondisi hak-hak manusia, bahkan pada 10 Desember setiap tahunnya, dirayakan .

sebagai hari hak asasi manusia sedunia.

Negara Republik Indonesia (RI) juga sudah menjadi salah satu dari negara .

pengamat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia karena sudah menandatangani .

dan meratifikasi sebagian perjanjian internasional hak asasi manusia. Dengan .

demikian, Indonesia terikat secara hukum dalam menunaikan kewajiban untuk .

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak manusia.

Aturan tentang hak-hak manusia mengalami kemunduran sesudah dekrit .

presiden yang mengembalikan UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Terlebih lagi ketika .

Orde Baru berdiri dan beroperasi sejak akhir 1965 dengan kepemimpinan rezim .

otoriter yang memang berwatakmenindas hak-hak manusia.

Kendati demikian, tetap tumbuh upaya memperjuangkan hak-hak .

manusia dari kalangan masyarakat di hadapan rezim Orde Baru. Pada 1966, .

berdiri sebuah organisasi di Jakarta bernama Lembaga Pembela Hak Asasi .

Manusia (LPHAM). Dalam hak-hak manusia yang lebih khusus, muncul .

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 1970 yang mengalami perkembangan di .

bawah Yayasan LBH Indonesia (YLBHI).Belakangan hadir pula beberapa .

organisasi seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia .

.

Indonesia (PBHI) pada 1996, dan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak .

Kekerasan (Kontras) pada 1998.

Pelanggaran hak asasi manusia  merupakan kejahatan terhadap .

kemanusiaan. Salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah .

perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara .

sewenang-wenang. Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum .

internasional mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan .

yang bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dalam hukum .

nasional.

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download