BAB I .
PENDAHULUAN .
A. Latar Belakang.
Skripsi Ekonomi: Analisis pengaruh pdrb perkapita, jumlah penduduk, angka partisipasi sekolah, dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah
Kemiskinan merupakan masalah
multidimensial di setiap negara di dunia,
kemiskinan dianggap sebagai penyakit sosial yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.
Kemiskinan di negara yang sedang
berkembang menjadi masalah yang sangat rumit untuk diurai dan diruntut awal mula penyebab kemiskinan itu
terjadi. Pandangan ekonomi baru menyebutkan
bahwa keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan PDB, melainkan juga
kemampuan suatu negara dalam mengatasi
masalah kemiskinan (Michael P. Todaro, 2000).
Kemiskinan adalah ketidakmampuan
untuk memenuhi standar hidup minimum
(Mudrajad Kuncoro, 1997). Kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi diantaranya pangan,
sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
Kemiskinan terjadi ketika tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan minimum tersebut. Kemiskinan juga dapat
dibedakan berdasarkan pola waktu menjadi
4, diantaranya (1) persistent poverty,yaitu kemiskinan kronis yang telah turun-menurun; (2) Cyclical Poverty,
yaitu kemiskinan yang mengikuti pola
siklus perekonomian secara keseluruhan; (3) Seasonal Poverty, yaitu kemiskinan musiman sebagai contoh pada petani
dan nelayan; (4) Accident Poverty, yaitu
kemiskinan yang terjadi karena bencana alam, konflik, atau dampak kebijakan pemerintah yang
menyebabkan menurunnya kesejahteran masyarakat
(Soemitro Djojohadikusumo, 1994).
Kemiskinan adalah keadaan dimana
individu kehilangan kesempatan dan
pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan yang layak (World Bank, 2007). Menurut Bank
Dunia pada tahun 20 ditetapkan indikator kemiskinan berdasarkan pendapatan per
hari, untuk kemiskinan absolut
pendapatan per hari dibawah $1 dan kemiskinan menengah dengan pendapatan dibawah $2. Badan
Pusat Statistik Indonesia (BPSI)
mendefinisikan keadaan dimana individu tidak mempunyai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan makan dan
non makan.
Tingkat kemiskinan didasarkan
pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan
yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang
berada dilapisan bawah), dan konsumsi
nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah
pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan
2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan,
serta perkiraan status fisiologis penduduk,
ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan
dikatakan dalam kondisi miskin (Badan
Pusat Statistik Indonesia, 2007).
Usaha pemerintah dalam
penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah
serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Upaya
penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “Grand Strategy” sebagai berikut (1) perluasan kesempatan
kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi
dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial; (2) pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat
kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan
sosial; (3) peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar: (4) perlindungan
sosial, dilakukan untuk memberikan
perlindungan dan rasa aman bagi kelomnpok rentan konflik ekonomi dan sosial; (5) kemitraan regional,
dilakukan untuk pengembangan dan menata
ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional (Bappeda Jateng, 2007).
Program pengentasan kemiskinan di
Provinsi Jawa Tengah menggunakan paket
kebijakan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi selalu berhubungan erat dengan pembangunan
kualitas masyarakat dengan tujuan
kesejahteraan masyarakat secarakeseluruhan. Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai perencana pembangunan
menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan
dalam merencanakan program pengentasan kemiskinan.
Bappeda Provinsi Jawa Tengah
dalam lima pilar pembangunan mempunyai
tujuan-tujuan pokok dan penting di bidang ekonomi, politik, social dan kependudukan. Masyarakat miskin
menjadi fokus utama karena pada
tingkatan rendah ini sangat rentang oleh goncangan ekonomi, social dan politik. Pemberdayaan masyarakat bertujuan
untuk memperkuat kemampuan masyarakat
dalam menghadapi goncangan dan konflik social ekonomi yang terjadi pada masyarakat modern. Tujuan
akhirnya adalah kesejahteraan secara keseluruhan
pada masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah
Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun
1993-20 Tahun Jumlah Penduduk
Miskin Jumlah Penduduk 1993
7.621.400 27.005.6 1994 7.590.800 28.856.4 1995 7.412.300 29.519.4 1996 6.417.880 29.698.8 1997 7.047.800 29.907.4 1998 7.267.700 30.385.4 1999 8.775.400 30.761.2 2000 8.365.900 30.775.8 2001 7.866.200 31.063.8 2002 7.408.100 31.691.8 2003
6.779.800 32.052.8 2004 6.803.400
32.397.4 2005 6.993.300 32.908.8 2006
7.060.600 32.177.3 2007 6.657.900
32.380.2 2008 6.189.650 32.626.3 2009
5.725.680 32.864.5 2010 5.369.240
32.382.6 2011 5.256.470 32.643.6 2012
4.863.410 32.380.6 Sumber : BPS,
tahun 20 Data jumlah penduduk miskin dan data jumlah penduduk total di Jawa Tengah dari tahun 1993-2012 diatas, dapat
kita lihat fenomena tentang kemiskinan
Jawa Tengah selama 20 tahun terakhir. Pada tahun 1993 data penduduk miskin Jawa Tengah tercatat sebesar
7.621.400 jiwa berbanding dengan jumlah
penduduk total sebesar 27.005.625. Tren jumlah penduduk miskin dalam rentang waktu selama 20 tahun
relatif menurun kecuali pada sekitar
tahun 1998 dan 2006. Pada tahun 1998 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin karena dampak dari krisis
ekonomi yang melanda sebagian besar
Indonesia berimbas juga ke provinsi Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah, 2012).
Jumlah penduduk miskin merupakan
salah satu tolok ukur keberhasilan
kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Jumlah penduduk
miskin yang terlalu tinggi akan menjadi
masalah penting yang dapat mengganggu program pembangunan suatu daerah. Beberapa upaya
pengentasan kemiskinan telah direncanakan
bahkan telah berjalan programnya. Setelah otonomi daerah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan
untuk mengatur daerah masing-masing yang
sesuai dengan potensi maupun kendala yang ada.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
menetapkan program pengentasan kemiskinan
seperti program bantuan raskin (beras miskin), PNPM (pemberdayaan nasional masyarakat mandiri),
BLSM (bantuan langsung sementara
masyarakat) sesuai dengan program penanggulang kemiskinan di pemerintahan pusat.
Jumlah penduduk di suatu wilayah
akan berpengaruh terhadap kesejahteraan
penduduk di wilayah tersebut. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya
alam akan habis. Sehingga muncul
wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan manusia (Malthus, 1798). Teori Malthus menjelaskan
bahwa wabah penyakit kelaparan, dan
penderitaan manusia ini adalah kemiskinan yang melilit masyarakat.
Penduduk di suatu wilayah
merupakan subjek sekaligus objek pembangunan
masyarakat. Penduduk apabila dilihat dari sisi produktivitas dinilai sebagai sumber daya manusia. Jumlah
penduduk yang banyak disuatu wilayah
akan menjadi dilema, di suatu sisi jumlah penduduk yang banyak dapat meningkatkan produktivitas dan di sisi
lain jumlah penduduk yang banyak juga
menjadi beban. Penduduk yang banyak dengan komposisi pengangguran yang lebih banyak dari pekerja
menyebabkan tingginya angka ketergantungan
terhadap pekerja sehingga justru menambah jumlah penduduk miskin. Kemiskinan tercipta dari tidak
optimalnya tenaga kerja dalam bekerja dikarenakan
adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni. Hal ini disebabkan oleh tingginya
jumlah penduduk yang masuk ke pasar
kerja sehingga memaksa pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan secepat-cepatnya walaupun tidak sesuai dengan
latar belakang pendidikannya akibat
ketatnya persaingan dalam mencari kerja (Philip M Hauser, 1959).
Pertumbuhan ekonomi ialah proses
kenaikan output perkapita yang terus
menerus dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2006). Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu
wilayah adalah angka PDRB per kapita.
PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah
dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006).
Peningkatan PDRB perkapita akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan
output perkapita dalam jangka panjang (Suprapti Supardi, 2011).
Pertumbuhan ekonomi mencakup 3
aspek yaitu proses, kenaikan output perkapita
dan jangka waktu yang lama (Suprapti Supardi, 2011). Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur sesaat, tetapi
lebih bersifat dalam kurun waktu tertentu.
Secara agregat, GDP tumbuh apabila nilai output barang maupun jasa meningkat. Sedangkan output perkapita dapat
meningkat apabila pertumbuhan GDP lebih
bessar dari pertumbuhan penduduk. Peningkatan output ini bisa disebabkan oleh adanya investasi dan kemajuan
teknologi untuk meningkatkan
produktivitas penduduk (Suprapti Supardi, 2011).
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
dalam berita resmi statistik pada bulan
februari 2013, pertumbuhan PDRB Jawa Tengah pada tahun 20 mencapai 6,3 persen
yaitu dari Rp. 198,3 Triliun pada tahun 2011 menjadi 210,6 Triliun pada tahun 2012. Untuk PDRB
perkapita Jawa Tengah tercatat di BPS
provinsi sebesar Rp. 16,7 juta per tahun pada 2012, ini mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 10,8% dari
tahu 2011 yang sebesar Rp.
15,1 juta. Keberhasilan
pembangunan ekonomi daerah dikatakan berhasil apabila terjadi pertumbuhan PDRB ataupun PDRB
perkapita, pemerataan yang semakin
membaik, dan adanya kesinambungan serta terjadi sterilitas dan efisiensi (Suprapti Supardi, 2008). Beberapa
faktor yang mempengaruhi pembangunan
ekonomi dapat dilihat dari faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi
yang mempengaruhi diantaranya ketersediaan sumber daya alam, modal usaha, sumber daya
manusia atau entrepreneurship, kemajuan
teknologi, kemampuan manajerial dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian.
Faktor non-ekomoni yang berpengaruh
diantaranya kondisi sosio-budaya, kondisi sosio-politik serta nilai moral dan agama.
PDRB perkapita menjadi salah satu
indikator tingkat kesejahteraan masyarakat
di suatu daerah, PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan
ekonomi di suatu daerah dalam suatu
periode. PDRB perkapita mencerminkan keadaan perekonomian yang terjadi di lapisan masyarakat paling bawah
yaitu rumah tangga konsumsi.
Kesejahteraan keluarga terjadi
ketika setiap kebutuhan pokok dapat terpenuhi tanpa mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan
lainnya.
Provinsi Jawa Tengah memiliki
tren peningkatan nilai PDRB Perkapita yang
positif, ini terbukti dalam data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yang menunjukan kenaikan selama kurun waktu 20
tahun terakhir. Peningkatan nilai ini
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang positif dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Optimalisasi lahan pertanian dan perluasan
lahan untuk industry di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu faktor meningkatnya nilai PDRB yang konsisten
selama kurun waktu 2 dekade ini.
Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berjalan dengan baik juga menjadi faktor kemajuan di suatu daerah.
Peningkatan nilai PDRB perkapita juga
berpengaruh terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, baik dalam taraf nasional maupun
di tingkat regional.
Tabel 1.
PDRB Perkapita Jawa Tengah
Menurut Harga Konstan Tahun 1993-20 Tahun
PDRB Perkapita 1993 1.276.5 1994 1.296.8
1995 1.316.5 1996 1.401.9 1997 1.428.3 1998 1.246.6 1999 1.274.9 2000 3.673.6 2001
3.762.2 2002 3.851.1 2003 3.998.1 2004 4.155.7 2005 4.488.0 2006 4.913.8 2007
5.142.7 2008 5.345.7 2009 5.471.4 2010 5.774.5 2011 6.112.8 2012 6.337.5 Sumber:
BPS Jawa Tengah tahun 20 Data pada tabel
1.2 diatas menunjukan pertumbuhan PDRB perkapita
Jawa Tengah tahun dari tahun 1993 sampai dengan 2012. Secara keseluruhan tren pertumbuhannya mengalami
peningkatan setiap tahun, ini terlihat
mulai tahun 1993 dengan angka sebesar 1.148.989 menjadi sebesar 6.337.506 pada tahun 2012.
Upaya mencapai pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan (sustainable
development), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi
modal yang dapat mendukung proses
produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Secara definisi, seperti yang dilansir dalam World Commision on Environmental and Development, 1997 dalam McKeown (dalam Adit
Agus, 2010), bahwa sustainable
development adalah: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without
comprimising the ability of future generations
to meet their own needs.” Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena
dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat
tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.
Pendidikan, usaha pembangunan yang lebih
hijau (greener development) dengan
memperhatikan aspek-aspek lingkungan
juga mudah tercapai.
Pembangunan pendidikan yang
cenderung ramah lingkungan yang menjadi
solusi global pengentasan kemiskinan dalam konteks daerah maupun nasional. Pembangunan kualitas pendidikan
dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia harus berwawasan budaya dan kearifan lokal dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan
dan kesejahteraan di tingkat pusat
maupun di tingkat regional.
Tabel 1.3 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Harapan Hidup Jawa Tengah tahun 1993-20 Tahun Angka Partisipasi Sekolah SMA Angka
Harapan Hidup 1993 42,44
63, 1994 43,06 63, 1995
43,97 65, 1996 44,14 65, 1997 44,13 66, 1998 45,52 66, 1999 45,14 67, 2000 45,63 67, 2001 47,48 68, 2002 47,66 68, 2003 48,13 68, 2004 51,02 69, 2005 52,97 70, 2006 51,31 70, 2007 53,20 70, 2008 53,38 71, 2009 52,84 71, 2010 53,72 71, 2011 55,00 72, 2012 58,56 72, Sumber: BPS Jawa Tengah 2013.
Angka Partisipasi sekolah adalah
angka perhitungan yang didapatkan dari
perbandingan antara jumlah murid yang sekolah usia tertentu dengan jumlah penduduk usia tertentu. Tabel Angka
Partisipasi sekolah tingkat SMA di Jawa
Tengah dapat kita lihat bahwa tren positiff pada partisipasi sekolah yang mengalami kenaikan secara keseluruhan.
Angka partisipasi sekolah jenjang SMA
pada tahun 1993 berada pada nilai 42,44 dan secara keseluruhan meningkat hingga angka 58,56 pada tahun 2012.
Untuk skala nasional Indonesia, tingkat
pendidikan di Jawa Tengah termasuk tinggi dibanding provinsi yang lain. Penduduk Jawa Tengah
sebetulnya memiliki potensi summber daya
manusia yang mumpuni untuk mewujudkan kesejahteraan menyeluruh di provinsi Jawa Tengah. Program
pemerintah dalam upaya pengentasan
kemiskinan, SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan sebagai subjek maupun objek pembangunan.
Peran pendidikan sebagai faktor
produksi semakin kesini memiliki peran
yang penting dibandingkan dengan masa lalu. Tingkat pendidikan menjadi obyek utama dalam pengklasifikasian
kelas dalam tenaga kerja.
Tingkat pendidikan tenaga kerja
berbanding lurus dengan upah yang diterimanya,
dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja semakin tinggi pula upah atau gaji yang
diterima. Tingkat pendapatan akan berpengaruh
secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya kemiskinan. Pendidikan menunjukan
kualitas sumber daya manusia sebagai faktor
produksi dalam perekonomian. Pembangunan kualitas pendidikan yang baik akan berpengaruh terhadap
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia tersebut.
Menurut Dr. Baedhowi, ada 4 upaya
dalam pembangunan sumber daya manusia
diantaranya (1) Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, upaya perluasan kesempatan memperoleh
pendidikan ditandai dengan program
wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pelaksana program
tersebut. Anggaran pemerintah pusat di
bidang pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN semakin membuka lebar kesempatan siswa untuk
memperoleh pendidikan terutama pada
masyarakat miskin. Sebagaimana yang telah diamanahkan UUD 19 yang menyatakan
bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh peendidikan dan penghidupan yang layak. (2)
Pembangunan jaringan ekonomi pedesaan,
pembangunan ini bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian tingkat bawah, beberapa caranya antara lain
pembangunan infrastruktur dan sarana
penunjang perekonomian pedesaan seperti lumbung desa, pasar tradisional, dan KUD (koperasi unit desa).
Setelah itu dilakukan menajemen ekonomi
yang modern di desa, sistem modal bergilir,dan simpan pinjam jarring pengaman sosial. Dengan begitu
masyarakat mendapatkan pendidikan untuk
mengelola sumber daya yang dimiliki masyarakat itu sendiri secara mandiri. Sumber daya manusia inilah yang
mengalami peningkatan kualitas sebagai
faktor produksi suatu daerah. (3) Ekonomi kerakyatan, sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945, bahwa hasil
sumber daya alam dan sebagainya dikuasai
oleh Negara dan diperuntukkan untuk kemamuran rakyat.
Pada posisi ini rakyat sebagai
subjek perekonomian, rakyat diharapkan mampu
belajar dan mengelola sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia
berperan sentral terhadap keberhasilan
ekonomi kerakyatan. (4) Pembangunan sumber daya manusia dengan organisasi, dengan organisasi
masyarakat diharapkan mampu melakukan
perencanaan, bekerja secara tim, dan memenuhi target yang diharapkan. Melalui wadah organisasi ini
kualitas SDM anggota akan meningkat
meuilal tukar pendapat dan saling berbagi ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah untuk mencapai tujuan
utamanya.
Kondisi kesehatan masyarakat
memiliki pengaruh yang erat dengan kemiskinan,
apabila dilihat dari sudut pandang produktivitas sebagai faktor produksi dalam perekonomian. Daerah dengan
tingkat kesehatan penduduk yang tinggi
akan berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerjanya, sebaliknya di daerah yang memiliki tingkat
kesehatan penduduk yang rendah akan
berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja. Semakin meningkatnya produktivitas tenaga kerja akan
diikuti dengan peningkatan PDRB di
daerah tersebut.
Salah satu modal dasar dalam
pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah
kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan dan mengimbangi dengan
pelaksanaan pembangunan kesehatan.
Pembangunan tersebut harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua
yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat
kesehatan masyarakat dari tingkat yang
kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan
kesehatan merupakan pembangunan yang
dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia (Juanita, 2002).
Angka Harapan Hidup adalah salah satu indikator untuk menjelaskan tingkat kesehatan penduduk di suatu negara
maupun suatu daerah. Badan Pusat
Statistik mendefinisikan angka \harapan hidup sebagai perkiraan ratarata jumlah
tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut dilahirkan. Data angka harapan hidup pada
tabel 1.3 menunjukkan bahwa di Jawa
Tengah mengalami tren positif kenaikan angka harapan hidup secara keseluruhan dari tahun 1993 sampai dengan
2012. Pada tahun 1993 Angka harapan
hidup Jawa Tengah menunjukkan angka sebesar 63,1 dan setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan menjadi
72,8 pada tahun 2012.
Secara umum penyebab kemiskinan
di negara berkembang seperti Indonesia
terlihat dari beberapa aspek kehidupan masyarakat diantaranya pada keadaan ekonomi, kondisi kesehatan dan tingkat
pendidikan masyarakat tersebut.
Selanjutnya untuk di provinsi Jawa Tengah kemiskinan juga dapat dilihat melalui ketiga aspek kehidupan
tersebut. Pertumbuhan penduduk yang besar
yang tidak dapat diimbangi sumber daya alam akan menimbulkan sebuah masalah seperti kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
Tingginya pertumbuhan angkatan
kerja yang tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan
kesempatan kerja akan menyebabkan banyaknya penganggur yang akan menjadi beban kepala keluarga.
Ketika kelebihan suplai tenaga kerja
terjadi, tenaga kerja terpaksa menerima upah yang rendah dari perusahaan karena apabila tidak mau menerima
upah rendah masih banya tenagak kerja
lain yang mau menerimanya dengan pertimbangan daripada menjadi pengangguran. Ketika upah rendah
dan banyak penduduk yang tidak bekerja,
maka total output yang dihasilkan oleh tenaga kerja menurun.
Penelitian ini akan mencoba
meneliti pengaruh PDRB perkapita, jumlah
penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi
Jawa Tengah.
Berdasarkan latar belakang yang
telah dijelaskan diatas, judul yang akan
diambil dalam penelitian ini adalah “ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA, JUMLAH PENDUDUK, ANGKA PARTISIPASI
SEKOLAH, DAN ANGKA HARAPAN HIDUP
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
PROVINSI JAWA TENGAH”.
B. RUMUSAN MASALAH.
Berdasarkan latar belakang
diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : .
1. Bagaimana pengaruh PDRB
perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah?.
2. Bagaimana pengaruh jumlah
penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah?.
3. Bagaimana pengaruh angka
partisipasi sekolah tingkat SMA terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa
Tengah?.
4. Bagaimana pengaruh angka
harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin
di provinsi Jawa Tengah?.
C.
TUJUAN PENELITIAN .
Tujuan penelitian ini adalah :.
1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita
terhadap jumlah penduduk miskin di
provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk
terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa
Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap
jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa
Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap
penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah.
D. MANFAAT PENELITIAN .
Manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah:.
1. Sebagai masukan terhadap pemerintah sebagai
penentu kebijakan tentang pengentasan
kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai bahan bacaan akademisi maupun umum
dalam mengetahui faktor penyebab
besarnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
3. Sebagai bahan kajian untuk penelitian
selanjutnya yang tertarik terhadap
kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.
Skripsi Ekonomi: Analisis pengaruh pdrb perkapita, jumlah penduduk, angka partisipasi sekolah, dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi