BAB I.
PENDAHULUAN.
A.Latar Belakang Masalah.
Skripsi Ekonomi: Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta Dan Kabupaten Boyolali Periode 2011-2013
Pembangunan yang dilakukan
di Indonesia merupakan
salah satu cara untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur, sehingga
negara perlu melaksanakan
pembangunan di berbagai sektor.
Menurut Arkadianto (2012: 18)
dalam rangka melaksanakan pembangunan
nasional itu diperlukan
dana yang tidak
sedikit untuk membiayai
setiap pembiayaan dan
pengeluarannegara. Sumber dana tersebut sedapat
mungkin digali dari
sumber kekayaan dan
pendapatan negara sendiri.
Salah satu usaha
untuk menggali dan
mengumpulkan sumber pendapat
tersebut yaitu melalui pajak.
Menurut Sumardiyanti dan
Suryo(2003) Pajak merupakan iuran dalam bentuk
uang (bukan barang)
yang dipungut oleh
pemerintah (negara) dengan
sesuatu peraturan tertentu (tarif tertentu) yang digunakan untuk
pembiayaan kepentingan umum.
Sedangankan jenis pajak berdasarkan wewenang
pemungutannya, terdiri dari
pajak negara (pajak pusat)
dan pajak daerah.
Pajak pusat adalah pajak
yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayairumah tangga negara.
Pajak daerah
adalah pajak yang
dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pemungutan pajak daerah dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah dan
dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak. Undang-undang yang mengatur tentang
pajak daerah yaitu Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah danRetribusi.
Jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009yaituPajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air
Permukaan dan Pajak Rokok,
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah, Pajak Sarang
Burung Walet, Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.
Salah satu pajak
daerah yang dipungut adalah pajak
hiburan, dengan adanya
pemungutan tersebut diharapkan
mampu memberikan peningkatan
penerimaan daerah. Menurut
www.joglosemar.com penerimaan hiburan di Karisiden Surakarta yang
terhimpun melebihi target yang ditetapkan.
Hal tersebut seiring
dengan semakin tumbuhnya pembangunan pembangunan hotel,
restoran, dan hiburan di Kota Solo dan sekitarnya.
Karena pentingnya pajak hiburan
terhadap penerimaan pajak daerah, pemerintah
daerah memungut pajak
hiburan. Pelaksanaan pemungutan
tersebut berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
6 Tahun 2010, Pajak
Hiburan adalah pajak
atas penyelengaraan hiburan.
Maka dari itu
penulis tertarik untuk
melakukan penelitian
terhadap pajak hiburan
di Karanganyar. Hiburan disini
adalah semua
jenis tontonan, pertunjukan,
permainan dan/atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut
bayaran.Pajak hiburan merupakan salah satu yang memberikan kontribusi penting terhadap
penerimaan pendapatan asli daerah di
Kabupaten Karanganyar.
Untuk memperkuat
penelitian penulis mengambil
daerah pembanding yaitu Kota
SurakartadanKabupatenBoyolali. Kota Surakarta dan
Kabupaten Boyolali merupakan
daerah otonomi yang sama-sama melaksanakan pembangunan nasional. Selain itu
Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta
dan Kabupaten Boyolalijuga masih berada di dalam satu wilayah Karisidenan yaitu Karisidenan
Surakarta dan tigadaerahtersebut juga sering
mengadakan
pertunjukan-pertunjukan atau
tontonan yang bersifat hiburanbagi masyarakatnya.
Berdasarkan pada
uraian diatas maka
penulis berkeinginan menganalisis
efektivitas penerimaan pajak hiburandan
kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah
(PAD)diKabupaten Karanganyar dengan daerah pembanding Kota Surakartadan Kabupaten
Boyolaliyang mengalami perkembangan
yang pesat sehingga
di harapkan mampu meningkatkan pendapatan
asli daerah. Karena pentingnya
sebuah keefektifan untuk
Kabupaten Karanganyar, Kota Surakartadan Kabupaten Boyolali maka penulis mengambil judul
“ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK
HIBURAN PADA KABUPATEN KARANGANYAR,
KOTA SURAKARTA DAN KABUPATEN BOYOLALIPERIODE 2011-2013”.
B.Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar
belakang diataas maka penulis merumusakan sebagai berikut:.
1. Bagaimanakah perbandingan
efektivitas penerimaan pajak hiburan
di Kabupaten Karanganyar, Kota Surakartadan
Kabupaten Boyolali periode
2011-2013?.
2. Bagaimana perbandingan
kontribusi penerimaan pajak
hiburan terhadadap pendapatan
asli daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar, Kota Surakartadan Kabupaten
Boyolaliperiode 2011-2013?.
C.Tujuan.
Berdasarkan perumusan
masalah yang diambil
penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai
berikut:.
1. Untuk mengetahui perbandingan tingkat efektifitas
penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Karanganyar, Kota
Karanganyardan Kabupaten Boyolaliperiode
2011-2013.
2. Untuk mengetahui
perbandingankontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap
penadapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolaliperiode
2011-2013.
D.Manfaat.
Manfaat yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah:.
1. Bagi Objek Penelitian.
Diharapkan dapat
memberikan masukan dan sumbangan
dalam pemungutan pajak untukmeningkatkan penerimaankhususnya pada pajak hiburan.
2. Bagi Pihak lain.
Penulis berharap
karya ini dapat
digunakan untuk referensi
serta sumber informasi
bagi peneliti selanjutnya
dan dapat digunakan sebagai
informasi bagi masyarakat
untuk menyadarkan pentingnya kontribusi pajak hiburan.
3. Bagi Fakultas.
Dapat menambah
pembendaharaan perpustakaan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UNS.
4. Bagi Penulis.
Menambah pengetahuan dalam
penerapan ilmu perpajakan yang telah didapat kedalam
kenyataan sesungguhnya khususnya
dalam pajak hiburan.
Skripsi Ekonomi: Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta Dan Kabupaten Boyolali Periode 2011-2013
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi