Skripsi Ekonomi: Evaluasi Dan Desain Sistem Akuntansi Biaya Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

  BAB I.

PENDAHULUAN.

1.1  Latar Belakang.

Skripsi Ekonomi: Evaluasi Dan Desain Sistem Akuntansi Biaya Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tujuan utamanya  adalah memberikan pelayanan  kepada masyarakat dan berkaitan dengan hajat  hidup  orang  banyak  (Halim  dan  Khusufi,  2011:  11).  Pemberian  pelayanan  publik  dibiayai  melalui  dua  sumber,  yaitu  pajak  dan  pembebanan  langsung  kepada masyarakat yang memanfaatkan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002: 107).  Sumber  pembiayaan  yang  sebagian  besar  berasal  dari  masyarakat  membuat  organisasi  sektor  publik  bertujuan  untuk  memberikan  layanan  kepada masyarakat dengan tidak mengutamakan keuntungan.

Salah  satu  sifat  organisasi  sektor  publik  adalah  tidak  mengutamakan  keuntungan,  sehingga  seringkali  pengeluaran  organisasi  sektor  publik  lebih  besar  dibandingkan  penghasilan  yang  diterima  dan  merugi  (Mahsun,  Sulistiyowati,  dan  Purwanugraha,  2011:  21).  Kondisi  tersebut  diperparah  dengan  banyaknya  korupsi  dan  penggunaan  dana  yang  tidak  efektif  dan  efisien. Dampak negatif dari kerugian tersebut adalah organisasi sektor publik  harus  mencari  tambahan  dana  lain  untuk  menutupi  kerugian  yaitu  menjual  aset berharganya atau meminjam dana kepada pihak lain. Hal ini dapat dilihat  dari kondisi pemerintah Indonesia saat ini yang memiliki banyak hutang luar  negeri dan beberapa aset berharganya telah dikuasai pihak swasta.     Berawal dari kondisi tersebut, maka timbul kesadaran dari masyarakat  dan  pemerintah  Indonesia  bahwa  diperlukan  pengelolaan  keuangan  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Di  samping  itu,  masyarakat  juga  menuntut  adanya  transparansi publik, kinerja yang baik, dan akuntabilitas pemerintah (Basti an,  2006:  4).  Oleh  karena  itu,  reformasi  terhadap  pengelolaan  keuangan  merupakan  hal  yang  mutlak  dibutuhkan  oleh  pemerintah  Indonesia.

Reformasi  di  bidang  pengelolaan  keuangan  diawali  dengan  terbitnya  tiga  paket Undang-Undang yaitu UU Nomor 17 tahun 2003,  UU Nomor 1 tahun  2004  tentang Perbedaharaan Negara, dan UU Nomor 24 tahun 2005. Hal ini  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  pemerintah  serius  untuk  melakukan  perbaikan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Adanya  tiga  paket  Undang-Undang  tersebut  berdampak  terhadap  pengelolaan  keuangan  di  semua  organisasi  sektor  publik  di  Indonesia  termasuk organisasi sektor publik di bidang pendidikan. Universitas Sebelas  Maret  Surakarta  (UNS)  sebagai  salah  satu  bagian  dari  organisasi  sektor  publik di bidang pendidikan telah berusaha menjalankan amanat dari ketiga  undang-undang  tersebut,  di  antaranya  merubah  tata  kelola  keuangannya menjadi  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PPK-BLU)  pada tahun 2009.

UNS sebagai BLU diberikan kewenangan yang lebih fleksibel dalam  mengelola  keuangannya.  PP  Nomor  23  tahun  2005  pasal  9  menyebutkan  bahwa  BLU  diberikan  kewenangan  untuk  dapat  memungut  dana  dari  masyarakat  sebagai  balas  jasa  atas  layanan  atau  hasil  yang  diberikan.  Akan    tetapi,  sebelum  dapat  memungut  dana  dari  masyarakat,  setiap  BLU diharuskan untuk membuat dasar perhitungan biaya per unit layanan atau unit  cost. Unit cost merupakan estimasi perhitungan biaya yang digunakan sebagai  dasar dalam memungut dana dari masyarakat (Mulyadi, 2012:  201). Unit cost seharusnya mengacu pada tujuan dan rencana yang ingin dicapai. Selain itu,  unit cost  harus digunakan dalam penyusunan anggaran agar dapat digunakan  untuk  alat  evaluasi  mengenai  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  (Hanggana, 2009: 240). Unit cost dihasilkan dari sistem akuntansi biaya.

Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  UNS  dituntut  untuk  memenuhi  peraturan-peraturan  pemerintah  terkait  dengan  BLU.  Salah  satu  peraturan  yang  penting  untuk  ditaati  adalah  PMK  Nomor  76  tahun  2008  tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. PMK Nomor 76  tahun 2008 pasal 5 mewajibkan setiap BLU untuk memiliki sistem akuntansi  biaya.

UNS telah memiliki sistem akuntansi biaya sejak tahun 2012. Sistem  akuntansi  biaya  tersebut  sangat  bermanfaat  bagi  UNS  di  antaranya  menghasilkan  perhitungan  biaya  satuan  per  jenis  layanan  atau  disebut  di  dalam lingkungan UNS sebagai Cost Structure Analysis (CSA).

Selain kewajiban dari peraturan-peraturan pemerintah untuk memiliki  sistem  akuntansi  biaya,  adanya  tuntutan  pasar  dan  semakin  meningkatnya  persaingan di segala bidang termasuk pendidikan saat ini mengharuskan UNS  untuk  dapat  bersaing  dengan  universitas  lain  demi  menjaga  kelangsungan  usahanya. Salah satu    usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya    adalah  meningkatkan  pengendalian  biaya  produksi  (Susetyo,  2007).  Oleh  karena  itu,  sistem  akuntansi  biaya  sangat  diperlukan  sebagai  alat  untuk  pengendalian biaya dan mendukung rencana jangka panjang organisasi.

Salah satu output dari sistem akuntansi biaya adalah perhitungan biaya  satuan per jenis layanan  atau CSA. Tanpa penggunaan akuntansi biaya yang  baik,  perhitungan  CSA  akan  tidak  tepat.  Perhitungan  akuntansi  biaya  yang  baik  dan  tepat  akan  sangat  berguna  bagi  alat  pengendalian  aktivitas  operasi  dan perencanaan jangka panjang (Hanggana, 2009: 4). Selain itu, Hanggana  (2009: 237) menambahkan bahwa perhitungan  unit cost  bermanfaat sebagai  dasar  penyusunan  anggaran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  akuntansi  biaya  sangat  bermanfaat  bagi  BLU  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  keuangan  secara efisien.

Akan  tetapi,  hingga  saat  ini  unit  cost  yang  dihasilkan  oleh  sistem  akuntansi  biaya  UNS  belum  diakui  kelayakan  dan  belum  disahkan  oleh  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu).  Hal  yang  sama  juga  dialami  oleh  sebagian besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang perhitungan  biaya  satuan  per  jenis  layanannya  belum  disahkan  oleh  Kemenkeu  hingga  saat  ini.  Satu-satunya  PTN  yang  diakui  dan  disahkan  perhitungan  biaya  satuannya hanya Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2012.  Padahal,  syarat  legal  untuk  memungut  dana  dari  masyarakat  adalah  unit  cost  harus  disahkan oleh Kemenkeu.

Melihat  pentingnya  peran  akuntansi  biaya  terhadap  efektifitas  dan  efisiensi  pengelolaan  keuangan,  serta  hanya  satu  PTN  yang  telah  disahkan    biaya  satuan  per  jenis  layanannya  oleh  Kemenkeu,  maka  penelitian  ini  berusaha  untuk  memahami  dan  mengevaluasi  bagaimana  penerapan  sistem  akuntansi  biaya  di  UNS.  Hal  ini  dilakukan  dengan  melakukan  analisis  dan  pemahaman  terkait  dengan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dan  dokumen-dokumen  antara  lain  Rencana  Strategis  Bisnis  (RSB)  UNS  tahun  2011-2015, CSA dari beberapa  jurusan  tahun 2012, dan Rencana Bisnis dan  Tahunan  (RBA)  2012.  Setelah  memperoleh  pemahaman  yang  memadai  mengenai  sistem  akuntansi  biaya  di  UNS,  selanjutnya  penelitian  ini  akan  memberikan usulan mengenai desain sistem akuntansi biaya UNS yang lebih  baik.   Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  penelitian  ini  menggunakan  judul  “Evaluasi  dan  Desain  Sistem  Akuntansi  Biaya di Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Studi Kasus di Universitas  Sebelas Maret Surakarta)”. Penelitian terkait dengan desain sistem akuntansi  biaya  sejauh  ini  belum  pernah  dilakukan  di  Indonesia.  Sebagian  besar  penelitian  tersebut  lebih  membahas  tentang  bagaimana  perumusan  penghitungan  unit  cost  suatu  jenis  jasa  atau  barang.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  perbaikan  positif  terhadap  sistem  akuntansi  biaya UNS yang lebih baik.   1.2  Perumusan Masalah.

Berdasarkan  latar  belakang  yang  ada,  masalah  yang  ingin  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  unit  cost  yang  dihasilkan  oleh  sistem  akuntansi    biaya di UNS belum disahkan oleh Kemenkeu.  Berdasarkan wawancara yang  dilakukan  terhadap  narasumber,  diketahui  bahwa  sebanyak  37  narasumber  menyatakan  bahwa  unit  cost  yang  dibuat  UNS  masih  belum  dioptimalkan  fungsinya.  Di samping itu,  unit cost  yang dibuat oleh hampir semua PTN di  Indonesia juga belum disahkan oleh Kemenkeu. Oleh karena itu, pertanyaan  penelitian dirumuskan sebagai berikut ini.

1.  Bagaimana penerapan sistem akuntansi biaya di UNS saat ini?.

2.  Bagaimana perancangan manual sistem akuntansi biaya BLU yang tepat?.

1.3  Batasan Masalah .

Penulis  membatasi  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini pada hal-hal sebagai berikut ini.

1.  Penelitian ini dilakukan pada Badan Layanan Umum Universitas Sebelas  Maret Surakarta.

2.  Penelitian  ini  hanya  membahas  mengenai  manual  sistem  akuntansi  biaya  dengan alat bantu Flow chart dan Data Flow Diagram.

3.  Dokumen  yang  digunakan  terbatas  pada  Rencana  Strategis  Bisnis  (RSB)  2011-2015, CSA UNS  tahun 2012, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2012 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UNS 2012.

1.4  Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:.

1.  memahami  dan mengevaluasi  penerapan sistem  akuntansi biaya saat ini  di UNS, dan .

  2.  merancang  sebuah  manual  sistem  akuntansi  biaya  yang  tepat  untuk  pengendalian biaya.

1.5  Manfaat Penelitian.

Manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  di  antaranya  adalah  sebagai berikut ini.

1.  Bagi obyek penelitian yaitu Universitas Sebelas Maret.

Penelitian  ini  bertujuan  menghasilkan  output  berupa  manual  procedure sistem  akuntansi  biaya  BLU  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  BLU  UNS  dan  dapat  digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan  unit cost  atau CSA  dan penyusunan anggaran.

2.  Bagi universitas dan kalangan akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan  berguna sebagai masukan atas penelitian – penelitian serupa berikutnya.

3.  Bagi peneliti.

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  peneliti  untuk  menerapkan  ilmu  yang  dipelajari  selama  perkuliahan  sehingga  dapat  mengetahui  sistem  akuntansi  biaya  yang  tepat  untuk  diterapkan  pada  Badan Layanan Umum khususnya Universitas Sebelas Maret.   

Skripsi Ekonomi: Evaluasi Dan Desain Sistem Akuntansi Biaya Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

  

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download