Skripsi Syariah:ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP SYARAT TINGGI BADAN BAGI PENDAFTAR CALON HAKIM PENGADILAN AGAMA

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah   Peradilan punya peranan penting dalam sebuah pemerintahan negara  . Dia  berfungsi untuk menata kehidupan hukum masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dia sebagai sistem penegakan hukum dan keadilan. Dia menyelesaikan berbagai  permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat: sengketa,  gugat-menggugat dan dakwa-mendakwa. Negara, tanpa adanya peradilan akan  mengalami banyak kekacauan di mana-mana.

 Islam memerintahkan mendirikan peradilan. Sebagaimana terdapat dalam alQuran:  َ ­­ ( Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka  dengan apa yang diturunkan Allah”. (Q.S. Al-Ma>’idah: 49)   Menegakkan hukum di tengah masyarakat menggunakan dasar apa yang telah  diturunkan oleh Allah yaitu al-Quran.

 Al-Siddi>qy, Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 3   Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 168  2  Dari perintah ini dapat diketahui bahwa Islam menghendaki keadilan. Dan  setiap orang kedudukannya sama di matahukum. Tidak ada perbedaan antara  satu dengan yang lain. Berbicara tentang keadilan tidak hanya teori tapi yang  lebih penting adalah prakteknya, yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu dalam rangka melaksanakan penegakan keadilan tersebut  dibutuhkan adanya lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah institusi  pelaksana kekuasaan kehakiman. Tugasnyaadalah menerima, memeriksa, dan  mengadili serta memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

 Dan dia  tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih  belum ada hukumnya, atau hukum yang mengatur belum jelas, kecuali jika  penolakan itu atas dasar karena keterbatasan kewenangan. Karena setiap  lembaga peradilan mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana yang sudah  tetapkan oleh undang-undang.

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia adalah lembaga peradilan agama.

Lembaga peradilan agama secara hirarkis terdiri dari pengadilan agama sebagai  pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan  banding, dan mahkamah agung sebagai pengadilan kasasi.

 Adanya susunan  hirarkis lembaga peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah sebagai  pemenuhan kebutuhan akan upaya hukum bagi para pencari keadilan. Sehingga  siapa pun bisa mengupayakan hukum hingga terakhir ke Mahkamah Agung.

 Citrawacana, Undang-Undang RI tentang Peradilan, h. 454   Rasyid, A. Rosihan, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 11  3  Pengadilan agama menangani khusus perkaranya orang Islam, dan dalam  perkara-perkara tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,  infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (ps. 49 UUPA). Dia merupakan pelaksana  syariat Islam di Indonesia.

 Dalam Pengadilan terdapat banyak unsur di dalamnya, salah satunya adalah  hakim. Hakim sangat menentukan keadilanbagi para pencari keadilan. Bahkan  kewibawaan institusi pengadilan berhubungan erat dengan seorang hakim. Jika  hakim pengadilan itu bijaksana dan berwibawa, maka pengadilan akan secara  otomatis menjadi berwibawa. Tapi sekali saja hakim berbuat yang mencederai  keadilan, maka akan hilang kepercayaan masyarakat terhadapnya. Sebenarnya  hakim merupakan unsur inti di dalam lembaga peradilan.

Oleh sebab itu hakim adalah diangkatdari orang yang tepat, yang punya  kapasitas dan integritas sebagai penegak hukum. Di antara pedoman dan kriteria  dalam memilih hakim adalah dari orang yang banyak ilmu, yang takwa kepada  Allah, wara’, adil, dan cerdas.

 Kriteria itu menjadikan hakim yang diangkat oleh  penguasa mempunyai kewibawaan yang tinggi dan mendapakan kepercayaan  penuh dari masyarakat.

Tentang keadilan hakim Syafi’i memasukkannya ke dalam bagian dari syarat  hakim. Menurutnya tidak sah mengangkat hakim kecuali dari orang yang adil.

 Widiana, Wahyu, Penyatuatapan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dalamPeradilan  Satu Atap dan Profesi Advocat, h. 93   Al-Siddi>qy, Hasbi, Peradilan Islam, h. 17  4  Syafi’i sangat tegas dalam menentukan kriteria adil ini, menurutnya adil tidak  hanya dalam putusannya tapi juga orangnya yang memang dikenal adil. Orang  yang adil lebih menjamin putusan hukum yang adil.

Keadilan memang sulit ditentukan ukurannya. Dalam hal keadilan putusan  hakim ini Islam mempunyai prinsip kebenaran hukum pada yang tampak yaitu  atas dasar keterangan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Nabi  bersabda:  Artinya: “Rasul SAW bersabda, kalianmengadukan perkara kepadaku sedang  aku sesunguhnya adalah manusia biasa, mungkin di antara kalian ada yang  lebih pandai berhujjah dari pada yang lain, maka jika aku memutuskan  sesuatu kepada salah satu di antara kalian yang merupakan hak saudaranya,  sesungguhnya aku telah memberinya potongan dari api neraka, maka jangan  mengambilnya sesuatupun.” (HR. At-Tirmi>z}i>)  Dalam hal ini Rosihan Rasyid juga mengatakan bahwa ukuran kebenaran bagi  hakim adalah hanya pada batas kebenaran material menurut kemampuan  manusia.

  At-Tirmi>z|i>, Al-Ja>mi’ al-S}ahi>h, Juz II, h.

 Rasyid, Hukum Acara, h. 10  5   Jika Allah yang menjadi hakim di mukabumi ini, sudah pasti tidak akan ada  ketidakadilan karena Allah pasti mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download