Skripsi Manajemen: PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM BELANJA PADA PEMERINTAHAN

BAB I.

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayananan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penerapan prinsip good governance pada masa reformasi menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Perubahan paradigma berpikir tersebut diarahkan untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang Mery Yosepha Manik : Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..., 2007 USU Repository © 2009 transparan, akuntabel, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum, di bidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Kep. Mendagri No. 29/2002 mengisyaratkan bahwa untuk tujuan efektivitas atas pengelolan dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten yang ada di Sumatera Utara diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD dan laporan aliran kas. Dari laporan APBD dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal, sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang No. 33/2004 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Dimana disamping Dana Perimbangan tersebut pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah, pinjaman daerah, maupun penerimaan daerah lain yang sah. Tujuan dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan Mery Yosepha Manik : Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..., 2007 USU Repository © 2009 menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri, tetapi pada prakteknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang dilaporkan di perhitungan APBD. Dana alokasi umum memegang peranan yang sangat dominan dibanding sumber dana yang lain seperti dana lokasi khusus, maupun dana kontijensi (penyeimbang). Dengan harapan Dana Alokasi Umum dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Keadaan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah”.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi dasar dalam menyusun skripsi yaitu “Bagaimana pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah” Mery Yosepha Manik : Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..., 2007 USU Repository © 2009   

Download lengkap Versi Word

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III-V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download