BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Permasalahan
kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara
bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan
tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum
optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi
sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga
mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan
menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Kemiskinan
juga merupakan masalah global yang juga dihadapi negara-negara berkembang
termasuk Indonesia. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah
"negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada
negara-negara yang "miskin". Begitupun kemiskinan merupakan suatu
keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti
makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan
erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses
terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan
mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.
Di Sumatera Barat khususnya di
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tingkat kemiskinan juga semakin
meningkat. Hal ini dilihat dari bertambahnya angkatan kerja namun kesempatan
kerja tidak tersedia sehingga menciptakan semakin banyaknya angka pengangguran
yang selanjutnya menambah angka kemiskinan. Di Kecamatan Tanjung Raya ini
banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka
pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan, namun semuanya itu
terkendala oleh faktor modal yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah
yang berada di kecamatan ini.
Banyak penawaran kredit yang ditawarkan oleh bank-bank
konvensional yang dimaksudkan untuk penanaman modal bagi masyarakat ekonomi
lemah agar mayarakat ekonomi lemah dapat memanfaatkan sumber daya alam yang
ada. Namun kesempatan ini tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi
lemah karena sistem perbankan dan lembaga keuangan formal yang ada sekarang
menetapkan syarat-syarat yang tidak memungkinkan dapat dipenuhi oleh masyarakat
ekonomi lemah. Syarat- syarat tersebut antara lain seperti agunan, dan kemampuan
memahami dalam penandatanganan akad kredit, yang sangat terbatas dimiliki oleh
masyarakat ekonomi lemah selain itu bunga kredit yang ditawarkan cukup tinggi
sehingga masyarakat ekonomi lemah sulit dalam mengembalikannya. Perjanjian
kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku (standar
contractz). Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah terkait dengan sifat
(karakternya), yang ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan
sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya. Sistem seperti
inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat ekonomi lemah menjadi tidak
dapat mengembangkan usahanya, Sebab,
tanpa adanya penyaluran kredit masyarakat ekonomi lemah tidak akan pernah
mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha kecil menengah (UKM)
yang mereka miliki (Untung, 2005:34).
Usaha kecil mikro ini pada dasarnya adalah suatu alternatif
jalan yang dapat menurunkan angka pengangguran serta menekan angka kemiskinan.
Untuk itu pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya yang dapat membantu
masyarakat ekonomi lemah melalui berbagai macam pemberian kredit yang disubsidi
serta pendekatan pemberdayaan kepada masyarakat yang diupayakan melalui
berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara
parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan
kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, perlu adanya alternatif
kebijakan pemerintah yang bisa memberdayakan masyarakat ekonomi lemah secara
efektif dengan menyediakan modal kredit yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
ekonomi lemah secara baik. Banyak model yang dapat dijadikan alternatif dalam
pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dan dalam pembangunan nasional
diantaranya yaitu bagaimana menciptakan lapangan kerja yang luas dalam rangka
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah menetapkan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menjadi solusi yang tepat.
Program ini diluncurkan oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudoyono tanggal
30 April 2007 di Kota Palu- Sulawesi Tengah.
Melalui PNPM Mandiri dirumuskan
kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur
masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan
evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan
kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan
sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Diharapkan melalui Program PNPM Mandiri dapat terjadi harmonisasi
prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan
prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses
peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Pelaksanaan kegiatan yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang terdiri
dari 7 Nagari dan 53 Jorong yang memiliki 2472 KK Miskin dan Rumah Tangga
Miskin (RTM) dalam jiwa berjumlah sekitar 9542 jiwa, menyerap sekitar seribu
angkatan kerja. Penyerapan angkatan kerja mencakup kegiatan Simpan Pinjam
Perempuan dan juga mencakup angkatan kerja dari RTM yang ada di Kecamatan
Tanjung Raya.
Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk mengetahui
lebih jauh lagi seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan, modal kerja, usia,
dan jumlah tanggungan terhadap jumlah kredit yang diminta. Untuk itu penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan
Permintaan Kredit PNPM Mandiri Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang
di atas, maka perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain :
1. Apakah pendapatan anggota PNPM
berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diminta?
2. Apakah modal kerja anggota PNPM
berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diminta?
3. Apakah tingkat usia berpengaruh
terhadap jumlah kredit yang diminta?
4. Apakah jumlah tanggungan berpengaruh terhadap jumlah
kredit yang diminta? 1.3 Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang
menjadi objek penelitian dimana kebenarannya masih harus diuji secara empiris.
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai
berikut :
1. Pendapatan anggota PNPM
berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang diminta
2. Modal kerja anggota berpengaruh
negatif terhadap jumlah kredit yang diminta
3. Usia berpengaruh positif terhadap
jumlah kredit yang diminta
4. Jumlah tanggungan berpengaruh negatif terhadap jumlah
kredit yang diminta
1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh
pendapatan anggota terhadap jumlah kredit yang diminta melalui PNPM Mandiri
2. Untuk mengetahui pengaruh modal
kerja anggota terhadap jumlah kredit yang diminta melalui PNPM Mandiri
3. Untuk mengetahui pengaruh usia
anggota terhadap jumlah kredit yang diminta melalui PNPM Mandiri
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tanggungan anggota
terhadap jumlah kredit yang diminta melalui PNPM Mandiri 1.5 Manfaat
Penelitian
Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah
:
1. Menjadi bahan masukan bagi lembaga
pengelola PNPM Mandiri
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan
bagi mahasiswa fakultas ekonomi terutama Departement Ekonomi pembangunan yang
ingin melakukan penelitian selanjutnya
3. Sebagai proses pembelajaran dan
manambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama untuk
penulis.
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak
yang peduli terhadap pengembangan ekonomi rakyat..
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi