BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang
Indonesia
merupakan Negara kepulauan/bahari. Dua pertiga luas wilayah Negara ini terdiri
dari lautan dengan total panjang garis pantainya terpanjang kedua di dunia.
Wilayah pesisir Indonesia yang luas memiliki garis pantai sepanjang 81.000 Km,
sekitar 75% dari wilayahnya merupakan wilayah perairan sepanjang 5,8 Km
termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan juga merupakan terbesar di
dunia dengan jumlah pulau lebih kurang 17.000 pulau dengan luas daratan
1.922.570 km2
dan
luas perairan 3.257.483 km2. Semenjak orde
baru, pemerintah telah giat mencanangkan pembangunan sektor ekonomi sebagai
titik
tumpu dalam usaha mencapai kemakmuran. Kompleksitas pembangunan akibat
resesi ekonomi, terbatasnya sumber daya alam, ledakan penduduk yang berakibat
langsung pada peningkatan angkatan kerja. Hal ini juga berdampak pada
masyarakat bermukim dan berusaha di daerah pesisir.
Dengan wilayah
laut yang luas tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan (
hayati dan non hayati ) yang bernilai tinggi dan sangat melimpah untuk
dimanfaatkan secara optimal karena berperan penting bagi kelangsungan hidup
bangsa. Ada banyak kegunaan yang mampu kita eksplorasi dari sumber kelautan
yang kita miliki, salah
satunya
memberdayakan masyarakat pesisir sebagai konsumen utama yang akan memanfaatkan
sektor kelautan tersebut.
Kawasan pesisir
merupakan suatu ekosistem yang khas yang dapat di lihat dari berbagai sudut
pandang. Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat
yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Tapi pada
kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan
bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya
(Dinas Kelautan dan Perikanan, 2000).
Salah satu ciri
umum yang melekat pada masyarakat pesisir Indonesia adalah permodalan yang
lemah. Padahal permodalan merupakan unsur utama dalam mendukung peningkatan
produksi dan taraf hidup masyarakat pesisir itu sendiri. Kekurangan modal ini
sangat mengurangi aktivitas usaha masyarakat pesisir, yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan (Kasryno, 1984).
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan
terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Kelautan dan
Perikanan) melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan
pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan
lautan secara optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu,
masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan
pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial ekonominya
tergantung pada sumber daya
kelautan,
merupakan segmen anak bangsa yang pada umumnya masih tergolong miskin. Nelayan,
misalnya, tingkat pendapatan hanya sekitar Rp 400.000/bulan/kepala keluaraga.
Sungguh sebuah ironi, sebab negeri ini memiliki sumber daya kelautan yang
melimpah ruah.
Kemiskinan
masyarakat pesisir berakar pada keterbatasn akses permodalan dan kultur
kewirausahaan yang tidak kondusif. Keterbatasan akses permodalan ditandai
dengan realisasi modal melalui investasi pemerintah dan swasta selama periode
Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) yang hanya 0,02% dari
keseluruhan modal pembangunan. Konsekuensinya, terutama nelayan, kebutuhan
permodalan dipenuhi oleh para tengkulak, rentenir, toke yang kenyataannya tidak
banyak menolong kesejahteraan mereka, malah cenderung menjeratnya dalam lilitan
utang yang tidak akan pernah bisa dilunasi. Demikian pula kultur kewirausahaan
mereka masih bercorak manajemen keluarga dengan orientasi sekedar memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
Selain itu,
ketertinggalan masyarakat pesisir dapat dilihat dari terbatasnya dalam
mengakses sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial
ekonomi masyarakat di tingkat desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat
pesisir semakin tertinggal. Untuk itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dalam kiprahnya berusaha meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban
masyarakat pesisir. Hal ini di tempuh dengan memberikan penguatan baik yang
bersifat ekonomi atau kelembagaan atau pun yang bersifat sosial-budaya
yang muaranya
kepada peningkatan standar kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain
permodalan, jumlah tanggungan keluarga juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan
nelayan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin banyak biaya
yang dikeluarkan. Hal ini mempunyai pengaruh yang negatif terhadap peningkatan
kesejahteraan nelayan. Tingkat kesejahteraan adalah kemampuan dari pendapatan
yang diterima untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi yang dihitung dalam
satuan rupiah. Tingkat kesejahteraan nelayan di hitung dengan indeks nilai
tukar nelayan (NTN). NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total
pengeluaran rumah tangga nelayan selama satu bulan.
Sibolga
merupakan salah satu Kota di provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi
sumberdaya pesisir dan lautan yang cukup besar, yang dipengaruhi oleh letaknya
yaitu berada pada daratan pantai, lereng dan pegunungan. Salah satu potensial
sumber daya pesisir dan laut yang paling potensial dan selama ini telah
menopang perekonomian masyarakat Sibolga adalah perikanan laut. Penyebaran
penduduk wilayah pantai di kota Sibolga sebagian besar berada di kecamatan
Sibolga Selatan, Sibolga Utara, Sibolga Kota dan Sibolga Sambas. Bila dilihat
kontribusi atau peranan sektor-sektor ekonomi di Kota Sibolga, peranan sektor
pertanian tetap dominan dalam pembentukan PDRB daerah seperti halnya pada tahun
– tahun sebelumnya. Kontribusi sektor ini paling besar dibandingkan
sektor-sektor ekonomi lainnya yaitu mencapai 23,65 persen. Faktor yang
menyebabkan tingginya kontribusi sektor ini berasal dari subsektor
perikanan
khususnya perikanan laut, karena wilayah Kota Sibolga yang berada di sepanjang
pantai barat Pulau Sumatera.
Jumlah nelayan
di Sibolga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 7.606
orang pada tahun 2008 menjadi 8.360 orang di tahun 2009. Melihat banyaknya
masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya pada kecamatan Sibolga
selatan, “dipandang perlu adanya kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya
pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan. (Kusnadi.2003:10)”. Selanjutnya
Kusnadi juga menjelaskan tujuan dari pemberdayaan ini dapat membantu
meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi pendapatan relatif merata dan
kedepannya mobilitas vertikal nelayan dapat diraih secara bertahap. Proses
pemberdayaan ini menganggap nelayan sebagai pelaku utama yang menentukan
tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi
hidupnya. Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya
pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan.
Sejalan dengan
pendapat diatas, konteks seperti komunitas pemberdayaan nelayan, khususnya
komunitas nelayan miskin menjadi penting dalam upaya penyadaran dan peningkatan
kesejahteraan ekonomi mereka. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
khususnya nelayan melalui pemberdayaan (empowering). Pemerintah
memandang dengan potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam
maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang
berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya. Salah satu program
yang bertujuan
dan mendukung kearah tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri–Kelautan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). Program ini berjalan sejak tahun
2009, dapat dilakukan melalui penggunaan dana bergulir bagi nelayan. Dana
bergulir merupakan pinjaman yang diberikan PNPM Mandiri-KP kepada nelayan
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kesempatan kerja
bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang miskin.
Berdasarkan
alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengajukan judul
penelitian sebagai berikut:
“Analisis
Pengaruh Pelaksanaan PNPM Mandiri – KP, Modal Dan Jumlah Tanggungan Keluarga
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Kota Sibolga”.
1.2 Rumusan
Masalah
Dalam penelitian
ini, penulis terlebih dahulu merumuskan masalah dengan jelas sebagai dasar
penelitian yang dilakukan, sehubungan dengan hal tersebut penulis
mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana
pengaruh pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan
dan Perikanan (PNPM Mandiri – KP) melalui dana bergulir terhadap peningkatan
kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
2. Bagaimana
pengaruh modal terhadap peningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
3. Bagaimana
pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan
di Kota Sibolga.
1.3 Hipotesis
Hipotesis adalah
jawaban sementara terhadap permasalahan yang keberadaannya harus diuji secara
empiris. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis yang dibuat penulis
adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri – Kelautan dan Perikanan (PNPM
Mandiri - KP) melalui dana bergulir yang dilaksanakan di kota Sibolga mempunyai
pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
2. Modal nelayan
mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota
Sibolga.
3. Jumlah
tanggungan keluarga mempunyai pengaruh negatif terhadap peningkatan
kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
1.4 Tujuan
Penelitian
Adapun tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk
menganalisis seberapa besar pengaruh pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri – KP) yang dilaksanakan
melalui dana bergulir terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota
Sibolga.
2. Untuk
menganalisis seberapa besar pengaruh modal terhadap peningkatkan kesejahteraan
nelayan di Kota Sibolga.
3. Untuk
menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap
peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga.
1.5 Manfaat
Penelitian
Adapun manfaat
dari penelitian ini adalah:
1. Menjadi bahan
masukan bagi lembaga pengelola PNPM Mandiri – KP.
2. Sebagai
tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi terutama Departemen
Ekonomi pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
3. Sebagai
proses pembelajaran dan manambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang
ekonomi terutama untuk penulis.
4. Sebagai bahan
masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang peduli terhadap pengembangan
ekonomi masyarakat pesisir.
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi