BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Era reformasi
merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia kearah
yang nyata. Reformasi juga memberikan hikmah yang sangat besar kepada daerah-
daerah untuk menikmati otonomi daerah. Dengan otonomi daerah maka
kebijakan-kebijakan suatu daerah yang selama ini tersimpan akan dapat
terlaksana sesuai dengan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan.
Kebijakan
otonomi daerah diyakini memberikan peluang bagi daerah untuk lebih maju. Namun
demikian, oleh sebagian kalangan kebijakan ini dianggap dimulai terlalu cepat.
Pelaksanaan desentralisasi dianggap sebagai pendekatan yang mengejutkan karena
pendeknya waktu persiapan untuk setiap wilayah yang cukup besar dengan kondisi
geografis yang cukup menyulitkan. Hal ini bisa berarti kebijakan otonomi ini
dimulai justru pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal daerah yang
berbeda satu dengan lainnya.
Dalam
pelaksanaannya kelihatannya sederhana, namun mengandung pengertian yang cukup
rumit, karena didalamnya juga terkandung pendewasaan politik daerah,
pemberdayaan masyarakat dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat. Sebab
sebagaimanapun juga tuntutan pemerataan, tuntutan keadilan yang sering
dilancarkan baik menyangkut ekonomi maupun politik akan menjadi relative dan
dilematis apabila tergantung pada tinjauan perspektif yang berbeda antara
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah dipandang cukup merata, tetapi
persfektif daerah meninjau lain
menganggap bahwa
hasil dari sumber-sumber kekayaan daerah ditarik kepusat jauh tidak seimbang
dengan hasil yang diberikan ke daerah.
Pemerintah
daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap
pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait
dengan kemampuan pengelolaan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah
diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik
guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya
tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap
pemerintah daerah juga semakin tinggi. Hakekat dari otonomi daerah adalah
adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah
termasuk didalamnya pengelolaan keuangan.
Pengelolaan
keuangan daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota mengalami
perubahan yang sangat berarti seiring dengan diterapkannya otonomi daerah sejak
awal tahun 2001. Hal ini ditandai dengan di berlakukannya UU yang menyangkut
otonomi daerah yaitu UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25
Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah (dalam perkembangan kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No.32
Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004).
Kedua UU ini
memberikan suatu kewajiban bahwa suatu daerah itu harus mampu untuk
mengembangkan daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah
diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus
rumah tangganya
sendiri. Hal ini juga bertujuan agar pemerintah daerah itu agar dapat
meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam pembangunan di
daerah. Pemerintah Daerah mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar
memungkinkan mereka untuk berharap untuk menerima tanggung jawab yang lebih
besar memiliki landasan politik yang lebih kuat dalam mempertahankan hak-hak
mereka dalam mengelola pelayanan-pelayanan utama daerah. Disamping itu
pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya untuk menggalakkan dan mengadakan
investasi (direct investment) pada sektor-sektor tertentu. Apabila pendapatan
daerah mencukupi, maka pendapatan asli daerah tersebut akan memungkinkan
pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang efektif untuk
membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan didaerah.
Anggaran belanja
operasi untuk kegiatan rutin merupakan salah satu alternatif yang dapat
merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara
keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh
sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan salah satu aspek yang
menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.
Bertitik tolak
dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas
keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan
pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan
memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang
dilakukan oleh
aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan
perundang undangan yang berlaku.
Dalam rangka
implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang
selanjutnya disebut dengan Permendagri 13, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk
melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan
daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan
penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Sedangkan
keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah.
Pemerintah
Daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung
operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah
yang harus diatur secara hati-hati yaitu dana alokasi umum (DAU) yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemeratan kemampuan keuangan antar
daerah untuk membiayai belanja daerah (block grant) masalah pengelolaan
keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi
Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral
dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD
digunakan
sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu
pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di
masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk
evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi
semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan
dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung
pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan.
Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan
dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat
pertanggungjawaban (responsibility centers) sebagai unit pelaksana.
Untuk memastikan
bahwa pengelolaan dana publik (public money) telah dilakukan sebagaimana
mestinya sesuai konsep (value for money) yang mana, perlu dilakukan
evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh
pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun oleh eksternal
auditor, misalnya auditor independen. Untuk menciptakan transparansi dan
akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang
disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan pada
pihak pemerintah agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak dialokasikan
pada arah yang salah dan dapat mencapai tujuannya.
Berdasarkan
uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera
Utara Era Otonomi Daerah”.
1.2. Perumusan
Masalah
Dari latar
belakang yang diuraikan diatas, maka perlu dibuat rumusan masalah agar
pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara terarah. Selain itu, perumusan
masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir
penulisan skripsi ini.
Adapun yang
menjadi perumusan masalah yang dimaksud adalah:
1. Bagaimana
pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah ?
2. Bagaimana
pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Daerah?
1.3. Hipotesis
Hipotesis
merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek
penelitian, dimana tingkat kebenarannya masih perlu dibuktikan atau di uji
secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka
penulis membuat hipotesis sebagai berikut:
1. Pendapatan
asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja daerah.
2. Dana alokasi
umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja daerah.
1.4. Tujuan
Penelitian
Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk
mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah( PAD) terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk
mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum( DAU) terhadap Belanja Daerah.
1.5 Manfaat
Penelitian
Manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Sebagai bahan
studi atau tambahan bagi mahasiswa/ mahasiswi fakultas ekonomi terutama Departemen
Ekonomi Pembangunan .
2. Untuk
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan daerah terhadap
belanja daerah, yang nantinya akan berguna dimasa yang akan datang.
3. Sebagai
proses pembelajaran dan menambah wawasan bagi penulis dalam hal menganalis dan
berfikir.
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi