BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pembangunan
Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang
meliputi seluruh kehidupan Bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas
mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu :
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
Sasaran
pembagunan khusus bidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri
dan andal sebagai usaha atas asas kekeluargaan berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran yang makin merata,
pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap.
Dalam
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan tujuan pembangunan nasional
dan sasaran pembagunan nasional, Bangsa Indonesia menempatkan penanggulangan
kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan
penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) setiap tahun serta
digunakan sebagai acuan bagi
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembagunan tahunan.
Berbagai kebijakan dalam RPJM 2004-2009 diharapkan menurunkan persentase
penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.
Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan masalah besar
yang dihadapi Bangsa Indonesia sejak merdeka. Banyak upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan namun
hasilnya jauh dari memuaskan. Kelemahan pemerintah terletak pada sustainability
yang rendah sehingga selesai program semua aktivitas juga akan selesai.
Kemiskinan atau kemiskinan absolute adalah situasi penduduk
atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian dan perumahan
yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum
(Kamus Besar Bahasa Indonesia : 749). Deklarasi Coopenhagen mengatakan
kemiskinan absolute sebagai sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan
kebutuhan dasar manusia termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas
sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan dan informasi. Menurut Todaro (1998),
kemiskinan absolute adalah suatu kondisi penduduk yang hidup dibawah tingkat
pendapatan minimum tertentu.
Masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai oleh rendahnya
mutu. kehidupan masyarakat karena masalah kemiskinan mempunyai kaitan erat
dengan masalah sumber daya manusia, tingkat pendidikan, rendahnya tingkat
investasi dan strategi pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan di Indonesia khususnya
propinsi Sumatera Utara yang mana masyarakat yang berada di bawah garis
kemiskinan memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp
178.132. Daerah-daerah di propinsi Sumatera Utara pada tahun 2007 yang memiliki
masyarakat yang berada di garis kemiskinan seperti Kabupaten Nias (31,75%),
Kabupaten Nias Selatan (33,84%), Kabupaten Tapanuli Tengah (27,47%), Kabupaten
Samosir (22,72%), Kabupaten Pakpak Bharat (22,42%), Kabupaten Tapanuli Selatan
(20,33%) dan daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara (Sumatera Dalam
Angka,BPS).
Menurut Todaro, salah satu yang menyebabkan tingkat
kemiskinan adalah pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang
dialami golongan miskin yang tercermin dari kesehatan gizi dan pendidikan yang
rendah dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan akibatnya secara langsung
maupun tidak langsung menyebabkan perekonomian bertumbuh dengan lambat. Salah
satu karakteristik kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat
yang berada di garis kemiskinan tidak mampu untuk mengikuti pendidikan baik
pendidikan dasar, menengah dan atas. Ini disebabkan karena pendapatan mereka
sangat kurang untuk pengeluaran-pengeluaran khusunya untuk pendidikan.
Masyarakat yang dibawah garis kemiskinan sangat bersyukur apabila mereka hanya
dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti makanan dan minuman, dan
tempat tinggal.
Pendidikan merupakan komponen penting terhadap pembangunan
terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga berfungsi
meningkatkan produktivitas, selain dari itu kemampuan untuk menyerap teknologi
memerlukan peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Tingkat pendidikan sangat sulit dicapai oleh masyarakat
yang berada di garis kemiskinan. Masyarakat miskin berharap anak-anak mereka
mengikuti pendidikan sampai ke tingkat atas seperti SMK (sekolah Menengah
Kejuruan), SMA (Sekolah Menengah Atas), sekolah-sekolah pertanian dan
sekolah-sekolah kejuruan lainnya. Dengan mengikuti pendidikan sampai ke tingkat
atas, masyarakat miskin akan mempunyai modal sumber daya manusia untuk
mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan yang
diperoleh sebelumnya dan juga menyatakan bahwa membuat keputusan untuk
melakukan investasi pada human capital.. Sumber daya manusia dapat diterapkan
di bidang pertanian, perdagangan, industri berat dan ringan, makanan dan
minuman, tata rias dan usaha-usaha lainnya. Dengan demikian pendidikan
merupakan suatu modal dasar untuk mendapatkan pekerjaan. Dari pekerjaan yang
didapat akan menghasilkan pendapatan yang diterima. Pendapatan yang diterima
akan merubah taraf hidup masyarakat. Secara teoritis disebutkan bahwa semakin
tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi juga pendapatan yang diterima.
Terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan seseorang dan tingkat
penghasilan selama hidupnya. Hal ini memang benar, terutama sekali bagi mereka
yang bias menyelesaikan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dimana
perbedaan penghasilan terhadap pekerja-pekerja yang hanya bias menyelesaikan
sekolah dasar bias mencapai 300 sampai 800 persen.
Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah bekerjasama meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto) daerah masing-masing. PDRB
merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi. PDRB juga merupakan jumlah dari
pendapatan yang diterima oleh factor produksi yang dimiliki oleh penduduk di
wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam waktu jangka waktu
tertentu. Dengan demikian PDRB dapat mengurangi angka kemiskinan.
Investasi merupakan salah satu indicator pertumbuhan ekonomi.
Investasi dapat berasal dari investasi dalam negeri maupun invesatasi luar
negeri. Pertumbuhan investasi dapat mengembangkan produksi barang-barang dan
jasa-jasa yang sangat bernilai dari produksi barang-barang dan jasa-jasa
sebelumnya. Peningkatan investasi juga dapat mengurangi pengangguran melalui
penciptaan lapangan kerja. Peningkatan investasi juga dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya lapangan kerja dan
pendapatan masyarakat, akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di garis
kemiskinan. Dengan demikian masyarakat yang berada di garis kemiskinan tadi
dapat meningkatkan gizi, pendidikan bagi anak-anak mereka dan dapat menanbung
untuk masa depan mereka.
Peningkatan investasi sangat penting bagi propinsi Sumatera
Utara, dimana Sumatera Utara yang kaya sumber daya alam membutuhkan modal untuk
mengelolah sumber-sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang sangat
memberikan kontribusi yang paling besar seperti : perkebunan, pertanian,
pariwisata, perikanan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya yang perlu
ditingkatkan melalui peningkatan investasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka
penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh tingkat pendidikan dan
tingkat investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, sehingga
penelitian ini diberi judul : “Analisis Pengaruh PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto), Tingkat Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat
Kemiskinan Di Sumatera Utara”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan
masalah penelitian ini adalah :
1. Apakah ada pengaruh PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto) terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Sumatera
Utara.
2. Apakah ada pengaruh tingkat
investasi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
3. Apakah ada pengaruh Angkatan Kerja terhadap pegurangan
tingkat kemiskinan di Sumatera Utara
1.3 Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang
menjadi objek penelitian, dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji.
Bedasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka
hipotesis penelitian ini adalah :
1. PDRB (Produk Domestik Regional
Regional Bruto) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera
Utara, ceteris paribus..
2. Tingkat investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat
kemiskinan di Sumatera Utara, ceteris paribus.
3. Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat
kemiskinan di Sumatera Utara, ceteris paribus.
1.4 Tujuan dan Mamfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bahwa PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan di
Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui bahwa tingkat
investasi mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui bahwa Angkatan Kerja mempengaruhi
pengurangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
1.4.2 Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian ini adalah :
1. Sebagai bahan masukan bagi
pemerintah daerah dalam mengambil keputusan
2. Sebagai referensi untuk
menganalisa masalah-masalah yang ada hubungannya dengan tingkat kemiskinan di
Sumatera Utara.
3. Sebagai tambahan literature bagi mahasiswa Fakultas
Ekonomi khususnya bagi mahasiswa
Departemen Ekonomi Pembangunan.
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi