BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Yang menjadi cita-cita dari suatu suatu
negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu tolak ukur
dari ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional
suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian
berlangsung secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang
paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satu
satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah
proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada
perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono,1992).
Pertumbuhan
ekonomi akan menunjukkan sejauh mana kinerja atau aktifitas dari beberapa
sektor ekonomi akan menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada
suatu periode tertentu. Untuk mengetahui fluktuasi pendidikan ekonomi tersebut
secara riil dari tahun ke tahun digunakan PDRB atas dasar harga konstan secara
berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian
dan sebaliknya apabila pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan dalam
pembangunan. Kuznets dalam Jhingan (2008) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi,
sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan
semakin banyak jenis barangbarang ekonomi kepada penduduk.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu
proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada.
Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan serangkaian
usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas
lapangan kerja, meningkatkan pemerataan pembangian pendapatan dan mengupayakan
peningkatan ekonomi.
Menurut
Samuelson dan Nordhaus, ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam,
pembentukan modal, dan teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam
pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti
sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasaran ini
umumnya menjadi social
overhead capital (SOC)
yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Pendidikan
merupakan komponen penting dan vital terhadap pembangunan terutama dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang keduanya merupakan input bagi total
produksi (Todaro,2003). Pendidikan juga berfungsi meningkatkan produktivitas.
Selain dari itu kemampuan untuk menyerap teknologi dan mengembangkan kapasitas
memerlukan peningkatan sumber daya manusia agar tercipta pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.
Seseorang
yang memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan mendapatkan pekerjaan
atau pendapatan yang semakin tinggi dimasa yang akan datang dan juga menyatakan
bahwa bila untuk membuat keputusan untuk melakukan investasi pada human capital.
Todaro (2003) menjelaskan bahwa ada dua
alasan ekonomi mendasar yang memaksa kita percaya bahwa sistem pendidikan di banyak
Negara berkembang pada dasarnya tidak memperhatikan aspek pemerataan
(equality), dalam arti anak anak dari keluarga miskin tidak dibantu sedikitpun
untuk meningkatkan kesempatannya yang sangat terbatas itu dalam memperoleh dan
menyelesaikan program pendidikan pada segala tingkatan, terutama jika
kesempatan mereka dibandingkan dengan dari kesempatan dari anak keluarga kaya.
Pertama tingginya biaya oportunitas tenaga kerja yang harus ditanggung keluarga
miskin jika anaknya bersekolah. Program wajib belajar oleh pemerintah pada
prinsipnya diberikan kemasyarakat tanpa ada biaya moneter atau pungutan uang,
akan tetapi bagi keluarga miskin pendidikan tidak pernah cuma-cuma.
Berdasarkan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 201pasal 28 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara anggaran pendidikan direncanakan sebesar
Rp248.978.493.061.200,00 (dua ratus empat puluh delapan triliun sembilan ratus
tujuh puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh satu
ribu dua ratus rupiah) dengan persentase anggaran sebesar 20,2 persen yang
merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran
belanja Negara sebesar Rp1.229.558.465.306.000,00 (satu kuadriliun dua ratus
dua puluh sembilan triliun lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus
enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
Untuk
alokasi anggaran pendidikan di Sumatera Utara sebesar Rp. 2,1 triliun.
Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi
Sumatera Utara tercatat terdapat pertumbuhan yang positif sebesar 6,36% (yoy),
pada triwulan IV-2010. Secara keseluruhan nilai PDRB Sumatera Utara tahun 2010
sebesar Rp. 118,64 triliun.
Pengeluaran
pemerintah atas pendidikan, pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada pengeluaran pendidikan tersebut
tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa period untuk
dapat merasakan dampaknya. Terdapat time lag ketika
pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk sektor
tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian
yang menggunakan runtut waktu (time series)
cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat
hubungan kausalitas pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
Investasi pemerintah dalam pendidikan akan menyebabkan peningkatan kualitas
modal manusia, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi
selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena banyaknya modal yang
tersedia untuk pembangunan.
Pengeluaran
pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah
sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju
pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan,
merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan
masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Atas dasar
inilah penulis tertarik menganalisanya dan menuangkannya dalam penulisan skripsi yang
berjudul: “Analisis
Kausalitas Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi SumateraUtara”.
1.2 Perumusan Masalah Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan
ekonomi, terutama jenis pengeluaran pemerintah yang menyangkut pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran atas
pendidikan. Pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, terhadap pertumbuhan
ekonomi tidak dapat langsung dirasakan dalam jangka pendek melainkan baru akan
terasa dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian
ini dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana pola atau
arah hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan realisasi pengeluaran
pendidikan di Sumatera Utara? 2. Apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka
panjang antara pertumbuhan ekonomi dan realisasi pengeluaran pendidikan di
Sumatera Utara? 1.3
Hipotesis Hipotesis adalah
jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya harus
diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dibuat hipotesis
sebagai berikut : 1. Terdapat pola atau hubungan yang timbal balik (feedback) antara realisasi pengeluaran pendidikan
dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
2.
Terdapat hubungan jangka panjang antara realisasi pengeluaran pendidikan dan
pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1
Tujuan Penelitian Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui
perkembangan pertumbuhan ekonomi dan realisasi pengeluaran pendidikan di
Sumatera Utara.
2.
Untuk mengetahui pola atau arah hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi
dan realisasi pengeluaran pendidikan di Sumatera Utara.
3.
Untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan
ekonomi dan realisasi pengeluaran pendidikan di Sumatera Utara.
1.4.2 Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah
sebagai berikut : 1. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi
instansi - instansi yang terkait.
2.
Sebagai alat penambah wawasan bagi peneliti yang berkaitan dengan hubungan
kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Sumatera
Utara.
3.
Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang akan meneliti
mengenai kebijakan mengenai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan.
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi