BAB
I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Secara
umum tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi, menjaga kesetabilan harga, mengatasi masalah penggaguran, manjaga
keseimbangan neraca pembayaran, dan pendistribusian pendapatan yang lebih adil
dan merata. Melalui tujuan pembangunan ini diharapkan akan terjadi peningkatan
kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan yaitu dengan cara
meningkatkan konsumsinya. Untuk mencapai tujuan itu peranan pemerintah sebagai 1)
alokasi,
mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara
efisien, 2) peranan distribusi pendapatan yaitu peran pemerintah dalam
mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil
dan merata dan 3) stabilisasi perekonomian yaitu pemerintah dalam memelihara
stabilitas perekonomian dan memulihkanya apabila berada pada disequlibrium.
(Mangkoesbroto,2001; 20)
Dalam
konteks pembangunan ekonomi daerah di Indonesia diarahkan untuk memacu
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat,
serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu
dalam mengisi ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab
serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Pembangunan
ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat
mengelola sumber daya - sumber daya yang ada dan membantuk suatu pola kemitran
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan
kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi)
dalam wilayah tersebut (Arsyad,lincolin:1999)
Sebagai
sebuah organisasi atau Rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali
pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pengeluaran tersebut bukan
saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi untuk
membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis
(meskipun hal ini sangat sering dilakukan, terutama oleh pemerintah yang berada
di Negara-negara sedang berkembang), melainkan dalam arti pemerintah harus
menggerakan dan merancang kegiatan ekonomi yang masyarakatnya atau kalangan
swasta tidak tertarik untuk menjalankannya, Dalam kasus ini pemerintah
memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu yang
menurut penilaiannya sebaikanya tidak dijalankan oleh pihak swasta, Itulah
sebabnya pemerintah melakukan berbagai pengeluaran bahkan dalam jumlah besar.
Pengeluaran
pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayan pemerintah daerah. Berdasarkan
kinerja dalam struktur anggaran daerah pengeluaran daerah dibagi menjadi
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin merupakan
pengeluaran pemerintah yang konsumtif, sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya
satu tahun anggaran dan tidak
dapat
menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran pembangunan
merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena pengeluaran ini
digunakan untuk membiayai sektor- sektor produktif yang dapat menambah kekayan
daerah. Hal inilah membuat pengeluaran ini disebut investasi pemerintah.
Menurut
teori Keynesian, stimulus fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah baik
belanja barang dan jasa, maupun belanja modal atau investasi dapat membantu
menggerakan sektor rill. Setimulus fiskal tersebut tercermin di APBN atau APBD
khususnya pada pos pengeluaran, yang memang ditujukan untuk menggerakan
prekonomian nasional maupun daerah selama masih berada dalam batas - batas yang
ditopang oleh penerimaan. Pemberian stimulus fiskal berupa insentif perpajakan;
belanja Negara untuk sarana dan perasarana pembangunan, serta meningkatkan daya
beli aparatur daerah dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan dukungan
pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Pengeluaran
pemerintah (government expenditure) pada pertumbuhan ekonomi memang tak bisa diabaikan,
pangsa pangaluaran pemerintah pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari
segi penggunaan di Kabupaten Karo sekitar 9 persen di tahun 2006. Sementara
instrumen lain seperti konsumsi, investasi swasta dan ekspor neto masing-masing
26 persen, 24 persen dan 5 persen. Untuk itu masih perlu dioptimalkan. Namun
tidak semua pengeluaran dikatakan beperan kepada pembangunan melainkan sebagian
saja seperti belanja barang-barang modal dan belanja barang dan jasa.
Untuk mengoptimalkan pengeluaran, maka
penyerapan anggaran yang tercermin dari belanja pemerintah harus benar-benar
dimanfaatkan sesuai sasaran dan tentunya didukung kuat oleh penerimaan.
Beberapa langkah strategis harus dilakukan agar penyerapan anggaran memberi kontribusi
besar bagi pembangunan nasional maupun daerah yaitu: Pelaksanan
program-program, proyek yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus
dijalankan dengan kesadaran dan tepat sasaran, bukan menghabiskan anggaran agar
dikatakan berhasil menyerap dana yang tersedia. (Harian Ekonomi Neraca, 2008)
Pengeluaran
pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan
pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y=
C+I+G+X-M.
Dengan
membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamaati dari waktu ke waktu dapat
diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan
permintaan agregat atau pendapatan nasional, dengan ini pula dapat di analisis
seberapa pentingnya peranan pemerintah terhadap perekonomian nasional.
Sebagai
indentitas pendapatan nasional. Variable Y melambangkan pendapatan nasional
(dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat, sedangkan
varibel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G
melambangkan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Data
pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi
gambaran tentang (a) sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau
sampai dimana baikanya tingkat pertumbuhan yang dicapai dengan tingkat
kemakmuran yang sedang dinikmati,dan (b) memberikan informasi dan
data
yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk
mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang
dihadapi. Penghitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran membedakan
pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4
komponen, yaitu: konsumsi, rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan
modal sektor swasta (investasi) dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor)
Hubungan
antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah atau lebih umumnya adalah
dari sektor publik, menjedi subyek penting dan menarik untuk dianalisis karena
sektor ini dapat menaikan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi
(long run steady state growth economy).
Fakta
menunjukan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan
ekonomi tidak ada yang konsisten bisa positif atau negatif, bukti dan hasilnya
berbeda di setiap negara maupun di daerah. Sifat dari pengeluaran
publik/pemerintah akan tergantung kondisinya (Barro,1990).
Hal
ini juga ditegaskan oleh penelitian lainnya bahwa kontribusi pengeluaran
produktif positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebaliknya untuk pengeluaran
tidak produktif hasilnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (folster dan
Henrekson,1999)
Berdasarkan
uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan
judul: “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karo Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi”.
1.2
Perumusan Masalah
Berdasarkan
uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat beberapa perumusan
masalah. Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah:
1.
Bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi ?
2.
Bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh pengeluaran konsumsi terhadap
pertumbuhan ekonomi ?
3.
Bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh investasi terhadap pertumbuhan
ekonomi ?
1.3
Hipotesis
Hipotesis
merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian
dan masih perlu dikaji kebenarannya dengan menggunakan data yang mempunyai
hubungan.
Dari
permasalahan yang ada, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:
1.
Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi.
2.
Pengeluaran konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi
3.
Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
1.4
Tujuan Penelitian
Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.
Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi
2.
Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh pengeluaran konsumsi terhadap
pertumbuhan ekonomi
3.
Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh invastasi terhadap pertumbuhan
ekonomi
1.5
Manfaat Penelitian
Adapun
manfaat penelitian ini adalah:
1.
Untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh investasi, pengeluaran
pemerintah, pengeluaran konsumsi, terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.
Menambah pengetahuan penulis dan sebagai pelengkap salah satu syarat
menyelesaikan kuliah di Fakultas ekonomi, jurusan ekonomi pembangunan
khususnya.
3.
Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah, Instansi/ lembaga yang terkait dalam
menentukan kebijaksanaan dan dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi
khususnya di Kabupaten Karo.
4.
Menambah hasil-hasil penelitian yang ada, khususnya mengenai pengeluaran
pemerintah, pengeluaran konsumsi dan investasi.
5.
Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa/i Fakultas ekonomi khususnya mahasiswa/i jurusan ekonomi
pembangunan
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi