BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran
(belanja) uang oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan
ekonomi. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah akan bergantung dari keadaan,
apakah dalam keadaan inflasi, deflasi, atau keadaan normal. Realisasi dari
kebijakan fiskal ini adalah kebijaksanaan anggaran. Instrumen fiskal yang
digunakan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan
ekonomi adalah (1) pajak
sebagai pendapatan pemerintah yang dapat digunakan sebagai sumber bagi belanja
pemerintah, (2) belanja (pengeluaran) pemerintah yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi; dalam pengeluaran terdapat juga transfer, seperti
tunjangan sosial yang merupakan bantuan penghasilan, (3) regulasi atau
pengaturan dan pengendalian yang merupakan pengarahan bagi masyarakat dalam
aktivitas ekonomi (Samuelson dan Nordhaus,1994:388).
Dalam menjalankan
berbagai kegiatannya, pemerintah memerlukan anggaran. Anggaran adalah alat
perencanaan mengenai pengeluaran dan pendapatan di masa yang akan datang dalam
periode tertentu dan sebagai alat kontrol atau pengawasan terhadap pengeluaran
maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sebagai alat kontrol atau
pengawasan, anggaran (budget) mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi
pemenuhan kebutuhan masyarakat (publik),
fungsi perbaikan distribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi perekonomian.
Pemerintah daerah wajib untuk menyediakan barang dan jasa yang dampaknya
bersifat terbatas pada penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti penerangan
jalan, penyediaan lampu lalu lintas, prasarana jalan raya dan sebagainya
melalui anggaran (Suparmoko,2002).
Pengeluaran pemerintah
sebagai kebijakan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dan menuju
pertumbuhan ekonomi. Salah satu tolak ukur dari ukuran pertumbuhan ekonomi
adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat menunjukkan seberapa
besar aktivitas perekonomian berlangsung secara keseluruhan. Konsep pendapatan
nasional adalah ukuran yang sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu
gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan
dan penggunaan waktu, (Boediono,1999).
Kota Medan sebagai ibu
kota provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kota metropolitan di
Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan relatif
tinggi. Ini karena Kota Medan mempunyai hubungan yang kuat dengan wilayah
sekelilingnya yang dapat mendorong perekonomian di Kota Medan itu sendiri dan
merupakan lokasi yang potensial untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi khususnya
di Sumatera Utara. Perkembangan Kota Medan sebagai pusat kegiatan ekonomi
Sumatera Utara memberi daya tarik pada masyarakat yang telah membawa pengaruh
tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam kota maupun luar kota Medan untuk
berpindah ke Kota Medan yang menyebabkan
jumlah penduduk relatif besar juga. Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi
Kota Medan selama 2005-2010 atas dasar harga konstan 2000: Tabel 1.1 Laju
Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan ADH Konstan 2000 (2005-2010) Tahun Laju
Pertumbuhan Ekonomi (%) 2005 6,98 2006 7,76 2007 7,78 2008 6,75 2009 6,56 2010
7,43 Sumber: BPS Kota Medan Menurut Samuelson dan Nordhaus (1994), ada empat
unsur pembangunan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) sumber daya
manusia (tenaga kerja, pendidikan, disiplin, dan lain-lain), (2) sumber daya
alam (tanah, mineral, bahan bakar, dan lain-lain), (3) pembentukan modal
(mesin, pabrik, jalan raya, dan lain-lain), dan (4) tingkat teknologi
(pengetahuan, manajemen, kewiraswastaan, dan lain-lain). Melalui pengeluaran
pemerintah di berbagai bidang pembangunan sarana dan prasarana pendorong
perekonomian dapat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan
melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan pemerintahan.
Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan negara. Tujuan pembangunan salah satunya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dasspat diwujudkan dengan
pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi.
Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam
kemajuan teknologi yang lebih canggih sehingga dapat meningkatkan efisiensi
produksi.
Pembangunan ekonomi
daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi salah
satu target penting yang perlu dicapai. Selain membutuhkan sumber daya manusia
yang berkualitas, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi juga mengharuskan
ketersediaan sarana dan prasarana yang baik yang dapat dimanfaatkan semua
masyarakat. Produktivitas pengeluaran pemerintah harus dialokasikan kepada
pengeluaran-pengeluaran yang bersifat produktif dan investasi agar dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi, (Alfirman Luki,2006).
Pemerintah akan
menggunakan APBD untuk mengelola keuangan ekonomi di daerah. Banyak
pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur
pengeluarannya. Kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah akan
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi di setiap
wilayah menjadi salah satu target penting yang perlu dicapai dalam proses
pembangunan. Proses pembangunan akan dapat dilihat dari berbagai sektor,
termasuk diantaranya sektor publik. Pembangunan yang mengabaikan tantangan
akibat buruknya kondisi pembangunan sektor transportasi, pendidikan ataupun
kesehatan secara langsung berdampak terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan
juga hubungan koneksi yang buruk antar komunitas
dan daerah. Hal tersebut akan sangat memperburuk kualitas daerah (http://nbasis.wordpress.com).
APBN merupakan
instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka
membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas
perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum
(Sonny Sumarsono,2010). Anggaran yang dialokasikan pemerintah pada APBN/APBD
secara langsung maupun tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan pelayanan publik maupun membeli barang-barang publik serta
membangun fasilitas sarana dan prasarana bagi kepentingan publik adalah sebagai
belanja publik. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan perekonomian negara
sebagai adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang publik yang tidak
dapat disediakan pihak swasta. Maka barang publik yang disediakan pemerintah
tidak dapat diproduksi dan dijual kepada masyarakat untuk mencari keuntungan
(laba) seperti barang swasta, (Sinaga,2009).
Pengembangan sumber
daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal
manusia dapat mengacu pada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan
tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah dan hal pokok untuk mencapai
kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk
kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk
mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang
berkelanjutan (Todaro,2006).
Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur
untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Infrastruktur pada
pendidikan, kesehatan dan transportasi merupakan barang publik yang dapat disediakan
pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ketersediaan kualitas
pendidikan dan standar kesehatan yang layak akan membuat kualitas hidup
masyarakat menjadi lebih baik karena dengan pendidikan akan meningkatkan
produktifitas sumber daya manusia. Dan jaringan transportasi yang terintegrasi
dengan baik akan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka
panjang dapat menjadi media pemerataan pembangunan.
Kota Medan yang
termasuk sebagai salah satu kota terbesar dan berpenduduk terbanyak di
Indonesia memiliki jumlah anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang
besar, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunannya. Berdasarkan
data BPS Kota Medan, dalam APBD Kota Medan anggaran pengeluaran pemerintah
adalah meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel perkembangan
pengeluaran pemerintah Kota Medan : Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah Kota
Medan Tahun 2006-2010 Tahun Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp) 2006 1322.42
2007 1392.70 2008 1477.95 2009 1886.59 2010 2235.19 Sumber : BPS Kota Medan Peranan
pengeluaran pemerintah dalam mengalokasikan sumberdaya (peranan fiskal) dapat
diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Tidak semua barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor
swasta. Menurut Guritno (2001), penyediaan barang publik adalah seberapa banyak
pemerintah harus menyediakan barang publik dan berapa jumlah dana yang harus
disediakan untuk penyediaan barang publik itu.
Menurut Freddy Wangke
(2001) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, tidak
mungkin sepenuhnya perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar, akan tetapi
diperlukan adanya peranan pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu daerah
otonomi. Salah satu caranya dengan melakukan desentralisasi fiskal. Kebijakan
desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perekonomian
daerah. Efisiensi ekonomi dimaksudkan sebagai peningkatan nilai dalam ukuran
uang dari pengeluaran pemerintah yang diterima oleh pembayaran pajak, sedangkan
nilai outputnya bertambah besar dari pemanfaatan sumber daya tersebut.
Dari beberapa
penelitian yang pernah dilakukan tentang hubungan antara alokasi pengeluaran
pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sering tidak konsisten,
bisa positif ataupun negatif. Hasil dan bukti sering berbeda pada negara maupun
daerah. Sifat dari dampak pengeluaran pemerintah akan tergantung dengan kondisi
daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk
menganalisis pengaruh alokasi anggaran pengeluaran pemerintah pada sektor
publik khususnya pendidikan, kesehatan dan transportasi yang terdapat pada
APBN/APBD terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis menjadikan Kota Medan sebagai
lokasi penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian
skripsi ini yang diberi judul “Analisis Alokasi Pengeluaran
Pemerintah pada Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan”.
1.2. Perumusan Masalah Perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh pengeluaran
pemerintah pada sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan? 2.
Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor transportasi terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kota Medan? 3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor
kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan?
1.3 Tujuan Penelitian Adapun
tujuan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk
menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan terhadap pertumbuhan
ekonomi Kota Medan.
2. Untuk menganalisis
pengaruh pengeluaran pemerintah atas transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi
Kota Medan.
3. Untuk menganalisis
pengaruh pengeluaran pemerintah atas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi
Kota Medan.
1.4 Manfaat penelitian Hasil
penelitian tentang pengaruh alokasi anggaran pengeluaran pemerintah pada sektor
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi Kota Medan diharapkan
mempunyai manfaat: 1. Sebagai tambahan
literatur terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.
2. Sebagai bahan studi
atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan
penelitian menyangkut topik yang sama selanjutnya.
3. Sebagai bahan
masukan yang bermanfaat dalam membuat kebijakan bagi pemerintah atau
instansi-instansi yang terkait.
4. Hasil penelitian
dapat digunakan untuk melihat pengaruh anggaran pengeluaran pemerintah pada
sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur khususnya transportasi terhadap
upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi