xiv
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Pembangunan
merupakan agenda sentral bagi semua Negara. Pembangunan pada hakekatnya
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hajat hidup orang banyak serta
perbaikan kualitas berbagai aspek kehidupan manusia. Pembangunan dapat
diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus
menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan
merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. Mudarajat
kuncoro (2004) melihat dan mendefenisikan pembangunan sebagai suatu proses yang
berisifat multidimensional. perubahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan
manusia seperti dalam hal struktur sosial,sikap mental,dan lembaga-
lembaga
sosial. Termasuk akselerasi pertumbuhan ekonomi,perbaikan distribusi
pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.
Pada
umumnya pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu Negara memang cenderung
difokuskan terhadap pembangunan di bidang ekonomi, namun bukan berarti
pembangunan dalam bidang lain tidak dubutuhkan untuk meningkatkan kesejahtraan
masyarakat. Pembangunan di bidang ekonomi cenderung lebih difokuskan khususnya
di Negara-negara berkembang, mengingat Negara sedang berkembang memerlukan perhatian
lebih dalam hal pembangunan ekonomi. Karena pembangunan dibidang ekonomi
mempunyai efek ganda (multiplayer effect) untuk mendorong dan
mempengaruhi aspek kehidupan
xv
lainnya,
Dengan sasaran untuk meningkatkan PDRB(Produk Domestik Bruto) yang lebih
tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk ( Robinson,2004 : 18)
Pembangunan
ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan
perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai
dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan bagi
penduduk suatu Negara. Meier ( Gemmel, 1994 196 ) mendefinisikan pembangunan
ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menciptakan pendapatan rill perkapita
suatu Negara meningkat dalam periode jangka panjang dengan syarat, sejumlah
orang yang hidup dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi
pendapatan tidak semakin timpang. Namun muncul alternatif defenisi pembangunan
ekonomi yang lebih menekankan income perkapita (Pendapatan perkapita), Dimana
defenisi ini lebih menekankan pada kemampuan suatu Negara meningkatkan output
yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian Secara umum
pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP
perkapita (Gross National Product) atau pendapatan masyarakat meningkat
dalam periode waktu yang panjang yang memerlukan berbagai usaha dan cara yang
konsisten dari berbagai elemen untuk memberikan kemakmuran dan keadilan bagi
hajat hidup orang banyak.
Sebagaimana
halnya pengertian pembangunan pada umumnya, pembangunan daerah juga merupakan
hal yang multi-dimensi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana
pemerintah daerah dan komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola
xvi
kemitraan
untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Lincoln Arsyad,1999 ; Blakely E. J,
1989). Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan
ekonomi,struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar
penduduk,antar daerah dan antar sektor.
Pertumbuhan
ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam
jangka panjang dan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak
barang kepada penduduknya (Kuznetz, 1966). secara sederhananya pertumbuhan
ekonomi dapat diartikan sebagai perubahan dari Produk domestik Bruto (PDB) di
tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto di tingkat Daerah (PDRB).
Namun para teoritikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus
menyempurnakan makna,hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari pertambahan (Produk
domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi diberi bobot yang bersifat
immaterial seperti kenikmatan,kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan
tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Lincolin Arsyad, 1999).
Pertumbuhan
ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahtraan masyarakat. Suatu perekonomian
dapat dikategorikan mengalami pertumbuhan yang dinamis apabila tingkat kegiatan
ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai sebelumnya. Pertumbuhan
ekonomi yang dijadikan ukuran sebagia kesuksesan pembanguan suatu Negara,
memang secara teoritis dapat dibenarkan, namun disatu sisi jika melihat
realitasnya baik itu secara Nasional maupun regional (daerah) pertumbuhan
ekonomi yang tinggi atau dinamis yang
xvii
diharapkan
dapat dinikmati masyarakat sampai kelapisan yang paling bawah melalui proses
merambat kebawah (trickle-down effect) tidak serta merta dapat
meningkatkan kesejahtraan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari
pembangunan itu sendiri. Karena pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu di
barengi oleh kenaikan dalam ketimpangan distribusi pendapatan atau ketimpangan
relatif( Thee Kian Wie, 1980). Bahkan para ahli ekonomi mengatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang pesat dan distribusi pendapatan terdapat suatu trade-off.
Jika
melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, secara angka statistik pertumbuhan
ekonomi Sumut dapat dikategorikan bertumbuh pesat dan relatif tinggi bila
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara menggambarkan pertumbuhan ekonomi
yang dinamis dari tahun ketahun. BPS mencatat sebagai berikut : 5,74 % tahun
2004,5,48% tahun 2005,6,20% tahun 2006,6,90% 2007, dan 6,39 tahun 2008. Bila
kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional/Indonesia Badan
Pusat Statistik(BPS) mencatat sebagai berikut : tahun 2004 5,03%,tahun 2005
5,69%,tahun 2006 6,28 %,tahun 2007 6,28% dan tahun 2008 6,06%.
Secara
angka statistik pertumbuhan ekonomi Sumatera utara memang cenderung mengalami
progresif dari tahun ketahun, dan hal tersebut telah dapat menunjukkan bahwa
Sumatera Utara sudah mampu melaksanakan pembangunan dengan baik. Namun hal ini
tidak serta merta mengindikasikan bahwa pembangunan di sumut terjadi secara
merata serta mencapai apa yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan itu
sendiri yaitu kesejahtraan masyarakat. Terlebih
xviii
dahulu
perlu diperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh
kontribusi seluruh masyarakat atau hanya sebagian masyarakat saja. Karena tak
dapat dipungkiri walaupun pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur
keberhasilan pembangunan suatu Negara atau wilayah, tak dapat disangkal
bahwasanya pemerataan pembangunan merupakan salah satu indikator dari
pembangunan yang lazim digunakan oleh badan-badan dunia dalam menilai
keberhasilan pembangunan suatu Negara. (Todaro,1996 : 164).
Tolok
ukur keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari sisi pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan suatu kondisi yang diperlukan (necessary)
tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan
(Sirojuzilam,2008 :23). Keberhasilan suatu pembangunan menyangkut struktur
ekonomi,pengurangan tingkat kemiskinan, dan pengangguran secara khususnya
menyangkut distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Teriakan para
ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan yang mulai menyoroti
bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang bersifat
multidimensional (Mudrajat Kuncoro,2003).
Pembangunan
dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar
daerah sering kali menjadi permasalahan serius. Kesenjangan atau ketimpangan (disparity)
antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu
tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. perbedaan kemajuan antar daerah
yang berlebihan tentu akan meyebabkan pengaruh yang merugikan (Backwash
Effect) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effect)
terhadap pertumbuhan daerah,dalam hal ini mengakibatkan proses
ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai
xix
kekuatan
dipasar secara modal akan cenderung meningkat bukannya menurun,sehingga akan
mengakibatkan ketimpangan antar daerah.
Isu
kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia mulai mengemuka pada dua dekade
terakhir masa pemerintahan Orde Baru. Isu ini sudah menjadi kajian menarik
karena menyangkut kepentingan Negara dan bangsa,yakni: stabilitas
politik,ekonomi,dan sosial,utamanya keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Saat ini isu tersebut masih relevan Karena permasalahan
kesenjangan/ketimpangan ekonomi antar daerah belum terpecahkan secara
memuaskan,disamping berkembangnya dinamika spasial.
Secara
alamiah Ketimpangan pembangunan antar daerah terjadi sebagai konsekuensi dari
latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan itu berupa perbedaan
karakteristik alam,sosial,ekonomi,dan sumber daya alam yang penyebarannya
berbeda di setiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi penghambat dalam
pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan
perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa
wilayah/daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kelebihan kekayaan
alam yang dimiliki diharapkan memberi dampak menyebar (spread effect).
Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh wilayah secara merata
di Indonesia. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian
pendapatan dari pemerintah pusat atau peropinsi ke daerah (Mudrajat
Kuncoro,2004). Hal inilah yang meyebabkan terjadinya ketimpangan atau
kesenjanagan antar daerah. Namun demikian,kondisi tersebut tidak dapat
digunakan sebagai pembenaran untuk membiarkan ketimpangan ekonomi antar daerah
semakin melebar.
xx
Kabupaten
Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan merupakan dua kabupaten yang berada di
Provivinsi Sumatera Utara. Kedua kabupaten ini secara geografis berada dalam
satu kawasan yang saling berdekatan. Kabupaten ini memiliki pola pengembangan
wilayah yang hampir sama,namun strategi pengembangan yang berbeda,sehingga
membuat kedua daerah ini memunyai laju pertumbuhan yang juga berbeda. BPS mencatat
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi dari
setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten dari sisi penggunaan mengalami
peningkatan dari tahun-ketahun khususnya dari tahun 2001-2007. Hal ini sejalan
dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional dan keadaan ekonomi yang
mulai stabil.
Menurut
data PDRB ADHK pertumbuhan ekonomi Tapanuli Utara tahun dari tahun-ketahun (www.bpssumut.go.id)
yaitu : 4,47% pada tahun 2001, 4,32% tahun 2002, 4,76 % tahun 2003, 4,74% tahun
2004, 5,04% tahun 2005, 5,44% tahun 2006, 6,03% tahun 2007, 5,74 tahun 2008,
dan 4,98% pada Tahun 2009.
Pada
tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 4,74%
meningkat menjadi 5,04% pada tahun 2005 dan mencapai angka 6,03% pada tahun
2007 dan kemudian bertumbuh lagi sebesar 5,74% pada tahun 2008 namun mengalami
penurunan pada tahun 2009 dengan pertumbuhan 4,98%.
Pertumbuhan
tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,03 % dan pertumbuhan terendah
terjadi pada tahun 2002 sebesar 4,32%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli
Utara tahun 2007 sebesar 6,03 persen dengan kontribusi tertinggi dari sektor
pertanian mencapai 54,74% dari total PDRB. Sektor yang paling banyak memberikan
kontribusi terhadap PDRB kabupaten Tapanuli Utara adalah sektor pertanian
sebesar 54,74% disusul oleh sektor Perdagangan,hotel dan restoran sebesar
14,38%,sektor jasa sebesar 13,91% sektor lainnya sebesar 16,97% dan sektor yang
paling kecil adalah pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,13%.
Sedangkan
Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami
fluktuasi setiap tahunnya. Dan bila dibandingkan dengan Kabupaten Tapanuli
utara pertumbuhan ekonomi Humbang Hasundutan tingkat fluktuasinya lebih kecil.
Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2007 mencapai 6,06 % atau
hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2006 sebesar
6,20%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun ke
tahun (www.bpssumut.go.id) yaitu : 5,71% pada tahun 2004, 5,65%
tahun2005, 5,77% tahun 2006, 6,06% tahun 2007, 5,84% tahun 2008,dan 5,32% pada
tahun 2009. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian
sebesar 59,08% diikuti dengan sektor perdagangan,hotel dan restaurant sebesar
14,42% ,sektor jasa 13,93% dan 6 sektor lainnya sebesar 12,57%, sektor
kontributor paling sedikit adalah penggalian yang hanya menyumbangkan 0,20%.(Humbang
Hasundutan dalam angka 2009).
xxiii
Dilihat
dari segi PDRB perkapita BPS mencatat PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli utara
mencapai Rp 11.682.269 pada tahun 2008 dan 12.498.057 pada tahun 2009.Sedangkan
Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki PDRB perkapita lebih besar mencapai
Rp12.545.644 pada tahun2008 dan pada tahun2009 mencapaiRp13.767.253 dimana bila
dibandingkan dengan PDRB perkapita Tapanuli Utara pada tahun 2009 hampir sama
denga pendapatan perkapita Humbang Hasundutan pada tahun 2008. Namun hal yang
patut menjadi perhatian adalah bahwa kondisinya masih sangat jauh jika kita
bandingkan dengan Sumater Utara,dimana pada tahun 2004 saja PDRB Sumatera Utara
sudah mencapai Rp9.740.000 dan pada Tahun 2009 mencapai Rp17.840.000.hal ini
menunujukkan bahwa secara kasar tingkat kesejahtraan masyarakat Kedua daerah
ini masih jauh lebih rendah dibanding Sumatera Utara.
Meskipun
Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki banyak
kesamaan seperti halnya sektor ekonominya yang didominasi oleh sektor
pertanian,letak geografis yang sama(berada dalam satu kawasan) dan sumber daya
alamnya yang tidak jauh berbeda,tetapi masih terdapat ketimpangan pembangunan
yang signifikan yang diakibatkan oleh strategi pembangunan daerah yang berbeda,konsentrasi
kegiatan ekonomi,kondisi demografi,mobilitas barang dan jasa,kondisi
infrastruktur yang berbeda serta alokasi dana pembangunan antar daerah.
Dari
latar belakang dan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul “Analisis
Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten
Humbang Hasundutan” untuk mengetahui lebih lanjut dan menguji sejauh mana
ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten Tapanuli Utara
xxiv
dan
Kabupaten Humbang Hasundutan serta menganalisis potensi ekonomi yang dimiliki
oleh kedua daerah tersebut.
1.2
Perumusan Masalah
Berdasarkan
uraian pada latar belakan diatas,maka penulis merumuskan masalah yang menjadi
dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan,yaitu sebagai berikut :
1.
Apakah Terjadi ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan
Kabupaten Humbang Hasundutan?
2.
Apakah Hipotesis Kuznets tentang Kurva “U Terbalik” berlaku di Kabupaten
Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan?
3.
Apakah sektor-sektor ekonomi unggulan (potensi ekonomi ) yang dapat menunjang
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten
Humbang Hasundutan?
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan
uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian
ini adalah :
1.
Menganalisis ketimpangan pembangunan yang terjadi antara Kabupaten Tapanuli
Utara dan Humbang Hasundutan.
2.
Untuk mengetahui apakah Hipotesis Kuznets tentang “U terbalik” berlaku di
Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
xxv
3.
Menganalisis dan mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan (potensi ekonomi)
yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
4.
Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara Indeks Williamson
Kabupaten Tapanuli Utara dengan Humbang Hasundutan
5.
Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara Indeks LQ
(Location Quatient) Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
Selain
itu,penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut :
1.
Sebagai bahan studi,literatur,dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kalangan
akademisi,peneliti dan mahasiswa fakultas Ekonomi terutama Departemen Ekonomi
Pembangunan yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
2.
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam displin ilmu yang penulis
tekuni.
3.
Sebagai bahan informasi,masukan,dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan
yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Tapanuli
Utara dan Humbang Hasundutan.
4. Sebagai
tambahan,pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada
terutama menyangkut topik yang sama.
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi