BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan pada
dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan
ekonomi adalah proses yang dapat menyebabkan pendapatan perkapita sebuah negara
meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, jumlah orang yang hidup
dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik dan distribusi pendapatan tidak
semakin timpang. Pembangunan nasional mempunyai beberapa tujuan, salah satu
diantaranya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi manusia
seutuhnya berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembangunan haruslah
diartikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan
besar, baik terhadap struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau
menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks
pertumbuhan ekonomi (Todaro : 2000) Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah
bertujuan meningkatkan jenis dan jumlah peluang kerja. Pembangunan ekonomi
daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun
eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi, yang akhirnya
menuntut tiap-tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri.
Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi, kabupaten/kota untuk
melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi
daerah berdasarkan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing
daerah.
Terbitnya
Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
menyebabkan kewenangan gubernur menjadi lebih luas lagi.
Terbitnya
Undang-Undang yang baru tersebut, pada Provinsi Sumatera Utara beban kerja
Bappeda Provinsi Sumatera Utara semakin bertambah. Berbagai permasalahan di
Provinsi Sumatera Utara memerlukan solusi yang tepat yang diperoleh melalui
perencanaan pembangunan daerah antar sektor dan regional, baik Pusat, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota. Beban tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah
(Bappeda) harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di
Provinsi Sumatera Utara secara lebih komprehensif, terpadu, cepat dan tepat
yang salah satunya dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini
disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima
tahunan. Pemerintah (Daerah) sebagai penyelenggara pembangunan dan sekaligus
abdi masyarakat, harus dapat merencanakan pembangunan, kini dan di masa yang
akan datang secara menyeluruh dari Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota. Pembangunan
kota memiliki dimensi yang luas, hal itu disebabkan kompleksnya permintaan dan
penawaran, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Di sisi lain sumber daya
pembangunan yang dikelola masih sangat terbatas. Hal ini mendorong perlunya
Pemerintah Kota merumuskan kebijakan dan melaksanakannya secara konsisten dalam
rangka mewujudkan tujuan – tujuan pembangunan. Pembangunan kota harus
menyeluruh, terintegrasi, berimbang, dan tanggap terhadap aspirasi serta dapat
dievaluasi. Untuk itu, pemerintah Kota Medan telah merumuskan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan tahun 2006 – 2010.
Pembangunan
ekonomi Kota Medan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional
yang harus dilaksanakan dan diselaraskan secara terpadu antara sektor yang satu
dengan sektor lain. Pembangunan ekonomi Kota Medan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2006.
Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi,
arah kebijakan, dan program yang telah disampaikan melalui sidang Paripurna
DPRD. Didalam menyusun RPJM daerah Kota Medan juga mengacu kepada dokumen
perencanaan Provinsi Sumatera Utara dan berbagai kebijakan dan prioritas
program Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya
efektifitas dan relevansi kebijakan. RPJM ini juga disusun dengan memperhatikan
statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan
di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan
rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat
dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan
kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya
daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya,
seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan,
tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni
pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik infrastruktur,
seperti pola-pola penataan ruang, pengadaan sarana dan prasarana publik. Dari
statistik tersebut, selanjutnya dapat kita lihat gambaran umum mengenai keadaan
Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan
infrastruktur.
Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus
meningkat walaupun relatif kecil. Selain karena faktor konsumsi, pertumbuhan
ekonomi juga dicapai karena investasi khususnya disektor perkebunan swasta dan
rakyat. Hal ini juga menyebabkan tingkat pengangguran menurun. Capaian
indikator ekonomi makro Kota Medan akan terlihat melalui indikator PDRB Kota
Medan, persentase pertumbuhan ekonomi Kota Medan, PDRB per kapita dan laju
inflasi. Di bidang sosial budaya Provinsi Sumatera Utara, dapat kita lihat dari
tiga indikator yaitu, kependudukan, kemiskinan, dan sumber daya manusia. Jumlah
penduduk Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data BPS pada tahun 2003 adalah
11.890.399 jiwa dan 2004 sebanyak 12.123.000 jiwa. Dengan jumlah Keluarga yang
didata pada tahun 2004 sebanyak 2.553.618 KK sedangkan pada tahun 2003 sebanyak
2.454.216.
Jumlah penduduk
Kota Medan yang sampai saat ini diperkirakan 2,1 juta jiwa lebih dan
diproyeksikan mencapai 2,139 juta jiwa pada tahun 2010 serta ditambah beban
arus penglaju yang tinggi dipastikan menjadi beban pembangunan Kota Medan.
Untuk itu
diperlukan kebijakan yang terintegrasi sekaligus antisipatif untuk
mengendalikan perkembangan penduduk sehingga harus ditangani secara terpadu dan
komprehensif. Kebijakan pembangunan kota tidak semata-mata diarahkan hanya
untuk mengejar pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, tetapi juga ditujukan
kepada upaya mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi laju pertumbuhan
Penduduk yang tinggi serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Indikator
yang paling sering dan paling utama digunakan dalam mengukur tingkat
kesejahteraan ialah adalah persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran
terbuka. Persentase tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara dan
Kota Medan tahun 2004 – 2008 dapa dilihat melalui tabel berikut : Tabel 1.2
Indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan
Tahun 2004-2008
Indikator
Prov. Sumatera
Utara Tahun 2004-2008
Kota Medan Tahun
2004-2008
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
Laju Pertumbuhan
Penduduk %
1,57
1,57
1,37
1,37
1,58
0,63
1,50
1,53
0,77
0,91
Penduduk miskin %
14,93
14,68
15,01
13,9
12,55
7,13
8,62
7,77
7,09
6,63
Tingkat
Pengangguran Terbuka %
11,08
14,55
11,51
10,10
9,55
13,75
12,46
15,01
14,49
13,08
Indeks
Pembangunan Manusia
71,40
72,00
72,50
72,60
72,70
74,70
75,40
75,8
75,60
76,00
Angka Partisipasi
Murni SD %
93,53
94,05
94,45
94,35
94,81
91,50
91,36
91,04
91,79
92,54
Angka Partisipasi
Kasar SD %
101,5
106,5
109,9
110,0
109,3
103,7
104,2
111,5
112,1
112,8
Total Fertility
Rate %
2,96
2,63
2,58
2,52
2,49
2,37
2,27
2,25
2.13
2.11
Umur Harapan
Hidup (%)
68,20
70,50
70,86
71,17
71,84
69,90
70,70
70,70
71,10
71,20
Angka Kematian
Bayi %
36,70
29,60
28,20
26,90
23,52
21,00
15,84
15,09
13,80
10,50
Angka Kematian
Ibu
322
320
315
305
-
162
120
110
330
-
Sumber : Biro
Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Kemiskinan
sering dianggap sebagai musuh utama pembangunan dan kemiskinan ini terjadi
salah satunya disebabkan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di tengah
masyarakat. Oleh sebab itu, kedua masalah sosial ini sering dianggap memiliki
keterkaitan yang erat dan kuat. Penanganan masalah ini diupayakan oleh
pemerintah dengan menyalurkan berbagai bantuan dan subsidi serta membuka
lapangan kerja dengan meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat di
samping memperluas kesempatan investasi langsung bagi semua pihak. Tingkat
sumber daya manusia juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja
pembangunan. Capaian indikator kualitas sumber daya manusia dapat dilihat
melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan, dan kesehatan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai
tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari
kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM
memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada
suatu daerah. Tingkat kualitas sumber daya manusia juga dilihat melalui capaian
dibidang pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk
pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang
cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara
ekonomi maupun sosial. Beberapa aspek yang berkaitan dengan indikator tingkat
keberhasilan pada bidang pendidikan di Sumatera Utara, yaitu Angka Partisipasi Murni
(APM) untuk tingkat SD dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD.
Angka
Partisipasi Murni menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah atau
kelompok usia 7 – 18 tahun di Sumatera Utara dengan formulasi
perbandingan
antara jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia
sekolah pada semua jenjang pendidikan pada waktu tertentu. Secara umum kondisi
tingkat pendidikan di Sumatera Utara berdasarkan APM menunjukkan peningkatan
yang lebih baik. Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan proporsi anak
sekolah baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu
dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini
memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan
pada jenjang pendidikan tertentu dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa.
Melalui capaian indikator kesehatan dapat terlihat tingkat kualitas sumber daya
manusia. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk
sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi
pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai
upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat
serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, baik program kesehatan untuk
laki-laki maupun perempuan haruslah sama. Beberapa aspek yang berkaitan dengan
indikator tingkat keberhasilan pada bidang kesehatan di Sumatera Utara, yaitu
angka kelahiran total (Total Fertility Rate), umur harapan hidup, angka
kematian bayi, angka kematian ibu. Tingkat rata-rata kelahiran dikalangan
pasangan usia subur juga mendapat perhatian dan penanganan yang berterusan dari
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan laju
pertumbuhan penduduk Sumatera Utara ke arah tingkat pertumbuhan yang dianggap
ideal. Persentase angka harapan hidup di Sumatera Utara tahun 2004-2008
cenderung mengalami peningkatan selama periode 2006-2008.
Angka kematian
bayi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program
pembangunan kesehatan di Sumatera Utara yang telah dilaksanakan adalah mengukur
perkembangan angka kematian bayi dari tahun ke tahun. Capaian tingkat kualitas
sumberdaya manusia dikota medan dilihat dari indikator Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), pendidikan dan kesehatan. Aspek yang berkaitan dengan indikator
tingkat keberhasilan pada bidang pendidikan di Kota medan, yaitu Angka
Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
untuk tingkat SD. Untuk tahun 2006, nilai APK SD/MI di Kota Medan sebesar
111,51%, sedangkan pada tahun 2007 menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi
yakni sebesar 112,18% dan terus meningkat menjadi 112,85% di tahun 2008. Berdasarkan
nilai APM Kota Medan selama kurun waktu 2004–2008 menunjukkan kecenderungan
yang semakin meningkat. Derajat kesehatan masyarakat Kota Medan juga merupakan
indikator penting yang mengindikasikan kemajuan pembangunan kota selama tahun
2004– 2008. Hal ini disebabkan, derajat kesehatan pada dasarnya dapat digunakan
untuk mengukur peningkatan kualitas SDM yang ada. Masyarakat dengan pendidikan
yang memadai dan didukung dengan kesehatan yang baik maka akan menjadi asset
pembagunan kota yang berkualitas. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas
perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang
kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak
diskriminatif dalam pelaksanaannya, baik program kesehatan untuk laki-laki
maupun perempuan haruslah sama.
Beberapa aspek
yang berkaitan dengan indikator tingkat keberhasilan pada bidang kesehatan di
Kota Medan, yaitu angka kelahiran total (Total Fertility Rate), umur
harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu. Angka kematian bayi dan
angka kematian ibu ini harus dapat diturunkan dengan melakukan berbagai program
dan kebijakan kesehatan yang berkesinambungan dengan memaksimalkan fungsi dan
peranan semua pihak. Salah satu indikator yang dapat dijadikan alat untuk
mengukur kualitas kesehatan kaum wanita adalah dengan melihat dan membandingkan
angka kematian ibu setiap tahun. Masalah kesehatan ini terutama berkaitan
dengan program-program kesehatan reproduksi kaum ibu. Dari segi infrastruktur
sarana dan prasarana daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga
menyediakan sarana dan prasarana umum seperti transportasi darat, laut dan
udara, penerangan listrik PLN dan pelayanan air bersih. Peningkatan sarana dan
prasarana ini diharapkan sebagai salah satu indikator yang dapat memacu
pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara. Panjang jalan di Sumatera Utara
tahun 2005 mencapai 32.027,735 Km yang terdiri dari jalan negara 2.098,05 Km,
jalan Provinsi 2.752,41 Km dan jalan Kabupaten/Kota 27.177,275 Km.
Pada bidang
sarana dan prasarana, gambaran umum Kota Medan sebagai Kota Metropolitan, masa
depan Kota Medan yang ingin diwujudkan adalah Kota Medan Metropolitan dengan
fisiknya yang modern didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial yang lengkap
dan handal dengan masyarakat yang menguasai iptek, imtaq dan diwarnai oleh
adanya mobilitas orang, produksi dan perdagangan yang tinggi dan berskala
besar. Sedangkan Kota Medan yang berwawasan lingkungan berarti
terpenuhinya
unsur-unsur lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah
(bestari). Sarana dan prasarana perhubungan di Kota Medan terdiri dari
prasarana perhubungan darat, laut, udara. Transportasi lainnya adalah kereta
api. Disamping itu juga telah tersedia prasarana listrik, gas, telekomunikasi,
air bersih dan Kawasan Industri Medan (KIM) I. Peningkatan sarana dan prasarana
ini diharapkan sebagai salah satu indikator yang dapat memacu pertumbuhan
perekonomian di Sumatera Utara. Persentase kondisi jalan nasional dan jalan
provinsi yang baik di Sumatera Utara dan Kota Medan tahun 2005-2008 dapat
terlihat melalui tabel berikut: Tabel 1.3 Persentase Jalan Nasional dan
Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan Tahun 2005-2008
Indikator
Prov. Sumatera
Utara Tahun 2005-2008
Kota Medan Tahun
2005-2008
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
Jalan Nasional Jalan Provinsi
85,90 65,20
87,2 52,55
88,83 59,92
80,00 59,92
56,86 70,70
56,86 70,70
56,86 70,70
66,33 60,64
Sumber : Biro
Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Gambaran umum mengenai Kota Medan akan
dilihat melalui tiga statistik regional, yaitu statistik dibidang ekonomi,
sosial budaya, dan infrastruktur. Dibidang sosial budaya Kota Medan, gambaran
umum dilihat dari indikator kependudukan, kemiskinan, dan sumber daya manusia.
Permasalahan dan
prospek pembangunan di Kota Medan pada saat ini adalah kebutuhan akan
peningkatan sarana dan prasarana perkotaan pada bidang jalan dan
permukiman yang
bertujuan untuk mengimbangi pertumbuhan Kota Medan yang sangat pesat.
Implementasi RPJM Kota Medan tahun 2006 – 2010 kini telah berjalan selama 5
tahun sesuai dengan seluruh tahapannya. Evaluasi terhadap capaian keberhasilan
implementasi RPJM di setiap Provinsi termasuk Provinsi Sumatera Utara hingga
tahun ke empat telah dilakukan yaitu mulai tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008.
Derajad capaian kinerja pembangunan setiap tahun telah berhasil dievaluasi dan
berbagai masalah dan isu-isu strategis juga telah diidentifikasi. Evaluasi
kinerja pembangunan di Kota Medan dilaksanakan untuk menilai efektifitas dan
relevansi kinerja pembangunan Kota Medan dalam rentang waktu 2006 – 2010 secara
utuh. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan pembangunan di
Kota Medan telah sinkron dengan rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara
serta mencapai tujuan sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat dalam semua
lapisan dan bagian wilayah benar-benar telah mendapatkan manfaat dari
pembangunan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pembangunan nasional.
Seperti halnya dengan evaluasi tahun-tahun lalu, evaluasi ini secara
kuantitatif diharapkan akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai
alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pembangunan
dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan selama lima
tahun terakhir. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan rekomendasi
yang spesifik sesuai dengan kondisi Kota Medan terhadap Sumatera Utara guna mempertajam
perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah Sumatera Utara untuk
periode berikutnya termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Dana Konsentrasi (Dekon) bagi Daerah Sumatera Utara.
Berdasarkan
kajian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian melalui
penulisan skripsi yang berjudul “ EFEKTIFITAS DAN RELEVANSI KINERJA
PEMBANGUNAN KOTA MEDAN TERHADAP SUMATERA UTARA“
1.2 Perumusan
Masalah
Berdasarkan
uraian pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang menjadi
dasar kajian sebagai berikut :
1. Bagaimana
efektifitas dan relevansi perekonomian Kota Medan terhadap Sumatera Utara ?
2. Bagaimana
efektifitas dan relevansi kondisi sosial budaya Kota Medan terhadap Sumatera
Utara ?
3. Bagaimana
efektifitas dan relevansi infrastruktur Kota Medan terhadap Sumatera Utara ?
1.3 Tujuan
Penelitian
Adapun tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk
mengetahui efektifitas dan relevansi perekonomian Kota Medan terhadap Sumatera
Utara.
2. Untuk
mengetahui efektifitas dan relevansi kondisi sosial budaya Kota Medan terhadap
Sumatera Utara.
3. Untuk
mengetahui efektifitas dan relevansi infrastruktur Kota Medan terhadap Sumatera
Utara.
1.4 Manfaat
Penelitian
Adapun manfaat
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Sebagai bahan
pertimbangan dan masukan bagi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.
2) Sebagai bahan
studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi terutama
Departemen Ekonomi Pembangunan yang ingin malakukan penelitian selanjutnya.
3) Sebagai
penambah, pelengkap, sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian
menyangkut topik yang sama.
4) Untuk
menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dibidang ekonomi
pembangunan.
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi