1 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi baik
itu pemerintahan maupun swasta memegang
peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki
potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas organisasi. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam
organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.
Organisasi apapun
bentuknya dan pegawai merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika pegawai berhasil
membawa kemajuan bagi organisasi, keuntungan
yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah pihak. Bagi pegawai, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi
diri sekaligus peluang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi organisasi keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan
perkembangan organisasi itu sendiri.
Kondisi ini juga
berlangsung pada organisasi pertahanan keamanan di Indonesia, dimana dalam tugas sehari-hari instansi
dari pertahanan dan keamanan juga
membutuhkan peranan sumber daya manusia yang dijelaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di
lingkungan Pertahanan dan Keamanan, yang
dalam pembahasan ini dibatasi pada organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Kudam I
Bukit Barisan.
Organisasi Angkatan
Darat sebagai salah satu instansi yang mempunyai sumber daya manusia dengan komposisi unik.
Dikatakan unik karena organisasi ini
terdiri dari dua jenis sumber daya manusia yaitu Personel Prajur it dan PNS.
2 Hubungan yang saling melengkapi antara
Personel Prajurit dan PNS dituntut untuk
meningkatkan profesionalitas agar sebagai komplemen siap dalam menghadapi berbagai tuntutan tugas,
perkembangan dan perubahan yang menuntut
PNS untuk menghasilkan nilai-nilai yang berarti yang memberikan kontribusi bagi organisasi. Organisasi
Angkatan Darat merupakan organisasi yang
khas dan menuntut PNS untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi militer.
Ketentuan mengenai
pengadaan PNS dalam lingkungan Pertahanan dan Keamanan mengacu pada Peraturan Pemerintah
No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil.
Seiring dengan
perkembangan keberadaan dan penggunaan PNS dalam suatu instansi pemerintahan dan juga
pertahanan keamanan sering kali mengabaikan
tentang pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya.
Kendati sering terdengar
isu tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi,
tetapi penanganannya secara terencana dan
terfokus, baik oleh organisasi maupun individu sebagai pegawai itu sendiri jarang dilakukan.
Sementara itu dunia
pada saat ini sedang menghadapi dua tantangan utama. Pertama, perubahan lingkungan/iklim
bisnis yang cepat diiringi dengan meningkatnya
kualitas dan kebutuhan konsumen. Dari satu sisi perubahan yang cepat itu mengakibatkan terjadinya dinamika
pekerjaan berupa perubahan dan perkembangan
yang menuntut keterampilan dan keahlian yang melebihi dari sebelumnya. Dari sisi lain ternyata keinginan
dan kebutuhan konsumen bukanlah 3 suatu
yang statis, tetapi terus berkembang secara dinamis pula. Konsumen selalu mendambakan keinginan dan kebutuhan dapat
terpenuhi secara berkualitas dan memuaskan.
Kedua, meningkatnya keberadaan sebuh organisasi mengharuskannya setiap organisasi untuk
menjalankan kegiatan operasionalnya dengan
cara yang lebih efisien, efektif dan produktif.
Untuk menghadapi
tantangan utama ini, maka organisasi perlu untuk menuntut kinerja pegawai yang tinggi dari
pegawainya, termasuk halnya pada instansi
Pertahanan Keamanan TNI AD Kudam I Bukit Barisan.
Penelitian ini
berusaha meninjau keberadaan fungsi PNS dalam sistem pengelolaan keuangan pada Keuangan Daerah
Militer (Kudam) I Bukit Barisan.
Masalah keuangan
adalah masalah yang utama dalam suatu
organisasi. Apabila pengelolaan keuangan
sangat buruk maka organisasi tersebut tidak akan dapat maju. Demikian juga halnya dengan Kudam I
Bukit Barisan perihal pengelolaan keuangan
amat penting sebagai efektivitas organisasi pada Kudam I Bukit Barisan. Penelitian ini akan berusaha
mengetengahkan pembahasan perihal peranan
PNS dalam pengelolaan keuangan Kudam I Bukit Barisan.
Penyelenggaraan administrasi keuangan di
lingkungan Kudam I Bukit Barisan
diselenggarakan oleh sebuah badan yang bertanggung jawab secara berstruktur kepada Panglima Kudam I Bukit
Barisan yaitu oleh Bagian Keuangan Daerah
Militer (Kudam) I Bukit Barisan.
Sedangkan yang
melandasi pekerjaan administrasi keuangan dari Keuangan Daerah Militer Kudam I Bukit Barisan
adalah Surat Keputusan Direktur Keuangan
Angkatan Darat No. SKEP/92/X/2004 tanggal 30 Oktober 2004 Tentang Pertanggungjawaban Keuangan.
4 Dalam administrasi keuangan terdapat
beberapa masalah penting yakni: Pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, akuntansi, laporan dan pengawasan di satu pihak dan penggunaan
dana di pihak lain. Demikian juga halnya
dengan Kudam I Bukit Barisan sebagai sebuah alat yang melakukan pengelolaan administrasi keuangan Kudam I
Bukit Barisan.
Agar diperoleh
hasil guna yang optimal dan dapat menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pembinaan satuan Angkatan
Darat maka administrasi keuangan
tersebut selanjutnya direspon dalam bentuk administrasi pertanggungjawaban keuangan diatur dalam Buku
Petunjuk Pembinaan Keuangan Angkatan
Darat dan dipergunakan untuk memberikan penjelasan tentang Prosedur Pengurusan dan Tata Cara Kegiatan
Penyelenggaraan Administrasi Pertanggungjawaban
Keuangan di lingku ngan Angkatan Darat.
Dalam pengelolaan
administrasi keuangan dijumpai permasalahan bahwa sumber daya manusia yang mengelola
administrasi keuangan di Kudam I/Bukit
Barisan kurang memiliki spesifikasi latar belakang pendidikan administrasi keuangan sehingga berimbas kepada
kurang berdisiplinnya sistem administrasi
keuangan yang diterapkan.
1. Pengertian dan
Penegasan Judul Sebelum menguraikan pembahasan atas judul yang diajukan, maka terlebih dahulu diberikan batasan dari
pengertian judul yang diajukan. Judul skripsi
ini adalah “Fungsi Dan Peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Menurut Peraturan
Pemerintah No.11 Tahun 2002 (Studi Kasus
Keuangan Daerah MIliter (Kudam) I Bukit Barisan)”.
5 -
Fungsi dan Peranan diartikan sebagai hal-hal yang diakibatkan oleh sebab
kedudukannya suatu badan atau suatu
organisasi.
1 Administrasi
Keuangan adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja suatu organisasi, yaitu mulai dari proses
penyusunan rencana anggaran, pengesahan
anggaran.
- PNS adalah singkatan Pegawai Negeri Sipil
yang diartikan dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau
diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan adalah
tugas-tugas yang ada di lingku ngan
instansi Pertahanan dan Keamanan yang dilakukan oleh PNS yang salah satunya adalah hal-hal pengelolaan
keuangan.
2 1 Dinas
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.699.
2 Soewarno
Handayaningrat, Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal.173.
- Menurut Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002
adalah peraturan pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Studi Kasus Keuangan Daerah Militer (Kudam) I
Bukit Barisan adalah merupakan lokasi
dimana penelitian skripsi ini akan dilakukan.
6 2. Alasan Pemilihan Judul Manajemen sumber
daya manusia sering juga disebut manajemen kepegawaian atau manajemen personalia yang
merupakan salah satu cabang dari ilmu
menajemen. Untuk manajemen sumber daya manusia adalah yang merupakan tenaga kerja pada suatu organisasi.
Manusia selalu berperan aktif dan dominan
dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan
organisasi.
Sampai saat ini
belum ada suatu perusahaan atau instansi yang dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya tanpa
memerlukan pegawai. Semakin besar suatu
perusahaan atau instansi, maka semakin besarlah peranan manajemen sumber daya manusia.
Berdasarkan
kenyataan tersebut dapat dibuat beberapa alasan pemilihan judul yaitu: 1. Kurangnya latar belakang pendidikan PNS di
lingkungan tugas-tugas pertahanan dan
keamanan kurang memberikan kontribusi terhadap tugas-tugas PNS di lingkungan pertahanan dan keamanan itu
sendiri khususnya dalam pengelolaan
keuangannya.
2. Ruang lingkup
tugas yang hanya bersifat ketatausahaan dan sempitnya peluang untuk berkarir menjadi kendala bagi
PNS yang bertugas di instansi pertahanan
dan keamanan sehingga kurang memotivasi PNS untuk memberikan pengabdiannya yang terbaik.
3. Sistem ko mando yang diterapkan pada instansi
pertahanan dan keamanan kurang memiliki
fleksibilitas bagi PNS yang ingin menuangkan idenya dalam pelaksanaan pekerjaannya khususnya dalam
pengelolaan keuangan.
7 B. Perumusan Masalah Dalam penulisan suatu
karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah
pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena
permasalahan inilah yang menjadi dasar
penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.
Adapun permasalahan yang dimaksud adalah
sebagai berikut: 1. Bagaimanakah
pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Kudam I Bukit Barisan oleh PNS? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam
penyelenggaraan fungsi PNS dalam instansi
pertahanan keamanan? C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini adalah: 1. Dengan dipilihnya judul ini kita dapat
melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan
pengelolaan administrasi keuangan oleh PNS di lingkungan Kudam I Bukit Barisan.
2. Melalui pembahasan skripsi ini diharapkan
dapat mengetahui kendala-kendala apa
saja yang dihadapi PNS dalam penyelenggaraan fungsinya diinstansi Pertahanan dan Keamanan khususnya di bidang
pengelolaan keuangan dan melalui
penulisan ini juga saya ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara.
8 D. Manfaat Penulisan Penulisan ini
diharapkan dapat bermanfaat: 1. Secara
teoritis, hasil penulisan ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan teori Hukum
Administrasi Negara pada umumnya dan
secara khusus diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengambilan keputusan di setiap instansi
pemerintah yang berkaitan dengan fungsi
dan peranan pegawai negeri sipil (PNS) dalam sistem pengelolaan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.11
Tahun 2002.
2. Secara praktis, sebagai aplikasi ilmu yang
telah dipelajari dan hasilnya diharapkan
dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi dan masyarakat yang
berkenaan dengan fungsi dan peranan
pegawai negeri sipil (PNS) dalam sistem
pengelolaan keuangan menurut Peraturan
Pemerintah No.11 Tahun 2002.
E. Hipotesa Hipotesa
adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Berdasarkan etimologi, perkataan
“hipotesa” berasal dari kata hypo (sebelum)
dan thesis(dalil) atau pendapat. Dengan demikian hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar
kemungkinannya untuk menjadi jawaban
yang benar.
Jadi hipotesa dapat
diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan
berikutnya. Dengan demikian yang menjadi
hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah: 9 1.
Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Kudam I
Bukit Barisan dilaksanakan berdasarkan
pengawasan komandan masing-masing satuan
komando serta dilakukan secara terkoordinir oleh Kudam I Bukit Barisan dengan melibatkan tenaga kerja atau
PNS.
2. Kendala dalam penyelenggaraan fungsi PNS
dalam instansi Pertahanan Keamanan
adalah kurangnya perkembangan sumber daya manusia dan latar belakang pendidikan PNS di bidang Pertahanan
Keamanan.
F. Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan
skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi
kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana
dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Disini penulis melakukan penelitian dengan
cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang
ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan
dan pembahasan skripsi penulis ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam penyempurnaan penelitian penulis
melakukan penelitian secara langsung
juga di Kudam I Bukit Barisan Medan, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang tata cara
kerja instansi tersebut maupun mengadakan
wawancara kepada pegawai yang berwenang memberikan informasi.
10 G. Sistematika Penulisan Sistematika
penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab
dan masing-masing bab mempunyai beberapa
sub bab. Antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan ini akan
dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah
tulisan ilmiah yaitu: Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,
Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan
Data serta Sistematika Penulisan.
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL Dalam
kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang: Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Jenis Pegawai Negeri
Sipil, Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri
Sipil, Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN ADMINISTRASI KEUANGAN Dalam bab ini
diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Hukum Administrasi Negara, Aktivitas dan Fungsi
Hukum Administrasi Negara, Pengertian
Administrasi Keuangan, Pelaksanaan Administrasi Keuangan serta Pentingnya Admnistrasi Keuangan.
11 BAB IV.
PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PNS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN DI KEUANGAN DAERAH MILITER I BUKIT BARISAN Dalam bab ini dibahas tentang:
Gambaran Umum Keuangan Daerah Militer
(Kudam) I Bukit Barisan, Tugas-Tugas PNS di Keuangan Daerah Militer (Kudam) I Bukit Barisan, Posisi
PNS dalam Pelaksanaan Tugas Keuangan
Daerah Militer (Kudam) I Bukit Barisan serta
Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi dan Usaha Yang Dilakukan BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab yang terakhir
ini penulis akan memberikan kesimpulan dan juga saran.
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi