BAB I .
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
Negara Republik
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945
menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan
dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang
Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Masalah Penggunaan Narkoba Suntik (IDU’s)
menurut asumsi umum serta beberapa hasil
pengamatan menunjukan sebab terjadinya tindakan kriminalitas, masalah ini merupakan realita sosial yang
selalu menarik dan menuntut perhatian Ide
negara hukum, terkait dengan konsep the
rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap
negara hukum atau yang disebutnya dengan
istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.
Dalam Amandemen
Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang
menyatakan “Segala warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the law seperti yang
dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang
Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum
dan pemerintahan.
Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila,
Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm.
yang serius dari masyarakat umum maupun pihak
Kepolisian dalam rangka menciptakan
suasana keamanan dan ketertiban di masyarakat yang kondusif.
Sebenarnya Narkoba,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
(NAPZA) bukanlah barang baru bagi umat
manusia,sejak jaman dulu manusia sudah mengenal NAPZA yang digunakan untuk penghilang rasa
sakit (anastesi) ataupun untuk keperluan
pengobatan (Kedokteran) lainnya.
Di Indonesia telah
ada Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan
NAPZA (Undang Undang No.5 Tahun 1997), dimana penggunaan NAPZA diluar yang telah ditentukan adalah
dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.
Karena penggunaan NAPZA khususnya yang digunakan dengan cara disuntikkan kedalam tubuh yang dapat
menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi
(ketergantungan). Penyalahgunaan jenis NAPZA ini dapat berakibat fatal,dimana kefatalan dalam penyalahgunaan
NAPZA jenis suntik (IDU’s) akan menimbulkan
gangguan mental organik yang disebabkan langsung oleh NAPZA jenis suntik
(IDU’s) pada neuro transmitter sel-sel saraf pusat (otak) dan lama kelamaan seseorang akan merasa ketagihan dan
tanpa disadari akan bertambah dosis,sampai
pada dosis keracunan,mabuk dan katagihan (Sakaw). Keadaan Sakaw tersebut yang sering kali memicu
dilakukannya tindakan pidana untuk memenuhi
kebutuhan akan NAPZA. Pada tingkat kecanduan inilah akan muncul berbagai macam permasalahan, khususnya yang
disebabkan oleh perilaku pengguna
Narkoba suntik untuk memenuhi kebutuhannya akan Narkoba. Tidak jarang mereka melakukan tindak pidana berupa
pencurian, penipuan dan kejahatan lain
untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membeli Narkoba.
Selama ini
tampaknya Negara juga hanya melihat penguna Napza sebagai penerima vonis untuk menjalani hukuman di
penjara. Selanjutnya apa yang pengguna
Napza dapatkan? Kebanyakan diantara mereka kemudian dipaksa untuk bertahan di tengah rimba penjara yang sangat
keras. Tidak heran apabila kondisi di
dalam penjara juga kerap membuat kecanduan pengguna Napza semakin parah, karena di dalam penjara kebanyakan pengguna
juga masih bisa mendapatkan Narkoba. Hal
semacam ini dapat dikatakan merupakan dampak dari kebijakan praktis dan pragmatis yang cenderung
mengkriminalkan pengguna Napza dan sekedar
ditujukan untuk membuat efek jera bagi sebagian kalangan pengguna Napza. Menjebloskan pengguna Napza ke dalam
penjara sebagai solusi untuk membuat
mereka pulih jelas merupakan pilihan yang sia-sia.
Kecanduan Napza
adalah sebuah penyakit progresif yang berdampak secara fisik, psikis, sosial dan spiritual.
Namun pada suatu titik tertentu, penyakit ini dapat disembuhkan melalui intervensi yang
efektif. Hal ini misalkan diperkuat oleh
argumentasi World Health Organization (WHO), yang menyebutkan bahwa ketergantungan Narkoba merupakan sebuah penyakit atau “disease
entitiy”.
Dalam International
classification of diseases and health related problem-tenth revision, 1992 (ICD-10), kecanduan Napza
digolongkan dalam “Mental and Behavioral
disorders due psychoactive substance abuse ”.
http://commonroom.info/2010/analitik-menggelitik-penanggulangan-hiv-aids-dan-napza-diindonesia-oleh-ginan-koesmayadi-rumah-cemara/ Semenjak di terapkan UU Narkoba dan
Psikotropika tahun 1997, dalam pelaksanaan
UU tersebut telah menempatkan pengguna
napza sebagai pelaku kriminal. Penegakkan hukum bagi pengguna napza dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir, tentunya
telah terdapat konsekwensi bagi pengguna napza itu sendiri maupun lingkungan masyarakat disekitarnya.
Penegakkan hukum bagi pengguna napza di
harapkan dapat membuat efek jera bagi pelaku penyalahgunaan napza tersebut. Hal ini bagi pelaksana hukum harus menjalankan amanah UU tersebut serta mendapat dukungan dari semua pihak,
mengingat UU telah menyatakan hal tersebut.
Tentunya, pelaksanaan penegakkan hukum tersebut harus sesuai dengan isi hukum maupun tata laksana hukum itu
sendiri, termasuk didalamnya adalah para
perangkat pelaksana hukumnya. Namun, pada kenyataanya, pelaksanaaan penegakkan hukum bagi pengguna napza, telah
terdapat ketimpangan yang cukup berarti.
Permasalahan-permasalahan yang baru timbul dalam penegakkan hukum tersebut.
Dalam penegakkan hukum bagi pengguna napza
seringkali para pelaksana hukum belum
sepenuhnya mengoptimalisasikan isi tata laksana hukum maupun penegakkan prosedur hukum. Sehingga,
permasalahan-permasalahan Hak Asasi Manusia
(HAM) bagi pengguna napza sebagai warga Negara tidak terpenuhi dalam koridor hukum tersebut. Seperti halnya
tertera dalam UU tersebut bahwa pengguna
napza dapat menerima sanksi vonis rehabilitasi, akan tetapi hingga kini ketetapan hukum tersebut hampir tidak pernah
di dapatkan oleh pengguna napza http://health.groups.yahoo.com/group/methadone-indonesia/message/5 ketika berhadapan dengan hukum. Pada
akhirnya, proses hukuman pemenjaraan seringkali
diterima Dari pelaksanaan UU tersebut,
Negara telah berhasil menyumbangkan hunian
terbesar narapidana kasus napza sejumlah 110,000 WNI. Dari jumlah tersebut 70 persennya adalah pengguna napza.
Prosentase pelanggaran kasus napza
dibanding pelanggaran kasus lain terus naik dari 10.6% pada tahun 2002 menjadi 28.4% pada tahun 2006. Disisi lain,
proses hukum dengan pemenjaraan pengguna
napza berdampak pada multi faktor. Terdapat tiga bagian dari factorfaktor
tersebut. Pada awal proses hukuman, faktor HAM bagi pengguna napza seringkali belum terpenuhi dengan tidak
terdapatnya prosedur hukum yang sesuai dengan
aturan yang berlaku. Sehingga, seringkali di temui pelangaran-pelangaran HAM pada saat penyidikan maupun penyelidikan
yang di sertai dengan kekerasan,
pemerasan dan pelecehan seksual. Sedangkan pada bagian selanjutnya, dalam menjalani proses hukuman, belum
terdapatnya faktor layanan-layanan kesehatan
yang memadai dalam mengakomodir permasalahan pengguna napza, mengingat dampak dari penggunaan napza sangat
berpengaruh pada kesehatan pengguna
napza itu sendiri. Disamping itu, perilaku pengguna napza yang sulit melepas ketergantungannya, di penjara pun
mereka dapat menggunakan napza.
.
Bagi pengguna napza suntik, permasalahan
timbul ketika perilaku tersebut tidak
didukung dengan media pendukung akses layanan kesehatan , maka tingkat permasalahan penggunaan napza pun sering kali
terjadi dan menjadikan hal tersebut
sebagai penyumbang HIV yang cukup signifikan dari pengguna napza http://health.groups.yahoo.com/group/methadone-indonesia/message/5 http://health.groups.yahoo.com/group/methadone-indonesia/message/5 suntik. Sedangkan pada bagian terakhir,
dampak pemenjaraan ketika setelah mengalami
proses hukuman adalah semakin meningkatnya angka kriminalitas yang di lakukan oleh pengguna napza. Hal ini
terjadi, dengan pertimbangan pada saat
pengguna napza menjalani proses hukuman, pencampuran dengan narapidana kasus lain yang memungkinkan pengguna napza
tersebut mendapatkan ilmu yang di
dapatnya sewaktu di dalam penjara untuk dapat menjadi lebih ahli dari sebelumnya. Sementara itu, disisi lain, dampak
psikologis dan sosial penerimaan pengguna
napza di tengah masyarakat sangat berpengaruh dengan semakin tingginya stigma dan diskriminasi yang di
alami pengguna napza tersebut.
Pelaksanaan UU
tersebut telah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, permasalahan
tersebut tidak hanya terjadi pada pengguna
napza. Turunan kebijakan napza yang berada pada tatanan system birokrasi pemerintahan maupun pada
aturan-aturan yang telah ada di masyarakat, semakin memperburuk keadaan di lingkungan masyarakat
itu sendiri. Kebijakan di sector
pendidikan maupun di lapangan pekerjaan telah menempatkan aturanaturannya yang
belum mengakomodir permasalahan pengguna napza. Sehingga yang terjadi adalah pemenuhan hak bagi
pengguna napza pada sector tersebut seringkali
tidak terpenuhi. Begitu juga pada aspek kesehatan, dampak-dampak yang timbul akibat penggunaan napza , hingga
saat ini, masih terdapat kontroversi dalam
penangganannya yang berhubungan dengan penegakkan hukum. Sehingga dampak kesehatan bagi pengguna napza telah
merembet hingga ke permasalahan masyarakat
maupun dipemerintahan.
Download lengkap Versi Word
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi