BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan
Nasional merupakan usaha
peningkatan kualitas manusia, yang
dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan
kemampuan dengan pemanfaatan
kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta memperhatikan tantangan
perkembangan global. Pembangunan
yang terpusat dan
tidak merata yang
dilaksanakan selama ini,
ternyata hanya mengutamakan
pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi
kehidupan sosial, politik,
ekonomi yang demokratis dan berkeadilan.
Dalam
proses pertumbuhan ekonomi
berupa sektor industri
mengalami perluasan secara
lambat. Pergerseran atau
perpindahan sumber daya
dari sektor yang
satu ke sektor
yang lain harus
dijamin mekanismenya. Karena
pergeseran tersebut terjadi
pada sebagian besar
melalui mekanisme pasar.
Sehingga pemanfaatan atau
penggunaan sumber daya
dalam pertumbuhan ekonomi
dapat dilaksanakan secara efisien.
Kebijakan fiskal
merujuk pada kebijakan
yang dibuat pemerintah
untuk mengarahkan ekonomi suatu
negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah. Kebijakan fiskal
berbeda dengan kebjikan
moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan
cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah
uang beredar. Instrument utama kebijakan
fiskal adalah pengeluaran dan Hera Susanti, Moh. Ihsan, Widyati,
Indikator-Indikator Makroekonomi, Lembaga Penerbit FE-UI dan LPEM FE-UI, Jakarta.hlm.,78
2 pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak
dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi
variabel-variabel makro ekonomi lainnya, seperti: 1.
Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi 2. Pola
persebaran sumber daya 3. Distribusi pendapatan Pengeluaran pemerintah berasal dari pajak
yang di perolehnya. Perubahan tingkat
dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi variabelvariabel
diatas, karena pengeluaran pemerintah biladisalurkan secara tepat akan meningkatkan
perekonomian di suatu
negara. Misalnya pembangunan proyek pemerintah seperti pembangunan jalan tol,
pelebaranjalan raya akan mengurangi masalah kemacetan.
Selain itu, sumber
daya yang hanya
terpusat di daerah tertentu
dapat diatasi dengan
dibangunnya fasilitas-fasilitas penting
yang dibutuhkan masyarakat
melalui pengeluaran pemerintah.
Pengeluaran
pemerintah juga mempengaruhi
distribusi pendapatan masyarakat. Karena
penghasilan yang diperoleh
karyawan atau pegawai
negeri termasuk dalam catatan
pengeluaran pemerintah. Olehsebab itu, kebijakan fiskal merupakan salah satu hal penting yang harus
diperhatikan oleh pemerintah. Agar aktivitas
perekonomian tetap stabil dan tidak menimbulkan efek akibat guncangan kebijakan fiskal.
Sebagian pendapat
berkesimpulan bahwa hampir
semua menganggap pembangunan
identik dengan pertumbuhan
ekonomi, seperti tercermin
dalam tujuan pembangunan.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi
merupakan fungsi dari Pratomo,
Wahyu Ario.2006. Buku
Ajar Teori Ekonomi
Makro.Departemen Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.hlm.1 http:///www.google.com/kebijakan
fiskal..ForeveR.htm/tanggal 12 juni 2010 3 investasi
yang berarti tergantung dari jumlah modaldan teknologi yang ditanam dan
dikembangkan dalam masyarakat.
Investasi merupakan salah
satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan
nasional. Karena melalui investasi pemerintah
akan memperoleh penerimaan (pajak).
Melihat kondisi ekonomi Indonesia, pajak sangat berperan penting
untuk meningkatkan perekonomian,
oleh karena itu
pemerintah dan swasta
berupaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada
kegiatan ekonomi produktif
yaitu dengan meningkatkan
dan menstabilitaskan sektor
pajak. Kemudian untuk
mencapai tujuan tersebut,
maka perlu adanya sosialisasi
pajak.
Sejak
reformasi pajak dilakukan
pada tahun 1984,
pajak penghasilan di Indonesia telah
tumbuh demikian cepat
sebagai sumber pendapatan
yang cukup penting.
Dalam APBN 2009
pajak penghasilan memberikan
kontribusi terbesar (lebih
dari 50 %)
pada penerimaan rutin
dalam negeri yang
berasal dari pajak, yaitu
sebesar Rp 366,8
trilyun dari total
penerimaan pajak sebesar
Rp 657,3 Trilyun.
Secara
umum pajak mempunyai dampak distorsi dalam
perekonomian.
Untuk
meminimalkan distorsi itulah,
maka biasanya pemerintah
memindahkan sumber penerimaannya
dari jenis pajak lain ke pajakpenghasilan yang dianggap mempunyai beban pajak paling minimum.
Peranan
sektor pemerintah meningkat
terus sejak terjadinya
kegagalan pasar dalam
menyelesaikan
masalah-masalah ekonomi mikro.
Itu terjadi pada masa
depresi besar tahun 1930-an. Pada masa itu perekonomian dunia mengalami Suratman, Eddy.Pengaruh Pajak Penghasilan
Terhadap Kesejahteraan,Jurnal ekonmi pembangunan
vol x, no 1, juni 2009/26 4 masa
yang paling sulit.
Ini ditandai dengan
tingkat pengangguran yang tinggi.
Keadaan ini menuntut pemerintah ikut campur
tangan dalam perekonomian. Hal ini
karena sektor swasta
tidak memungkinkan untuk
membangun sarana dan prasarana
untuk menunjang seluruh kegiatan. Jika sektor swasta ikut menyediakan sarana
dan prasarana, maka
akan menyebabkan tingginya
biaya produksi untuk barang-barangnya dan
akibatnya akan menjadikan
harga barang menjadi
tinggi.
Akibat selanjutnya, barang tidak terjual dan
perusahaan akan mengalami kerugian.
Dengan
demikian pemerintah dituntut
untuk menyediakan sarana
dan prasarana untuk
memperlancar perekonomian. Selama
pembangunan jangka panjang pertama, sudah banyak yang dinikmati antara
lain berupa pertumbuhan produksi nasional. Berdasarkan
harga konstan tahun
1983, selama 25
tahun terakhir ini perekonomian Indonesia
tumbuh rata-rata 6%
pertahun. Pertumbuhan tersebut dapat
dipertahankan dalam kurun
waktu panjang. Pertumbuhan
yang tinggi selama
periode tersebut tentu
tidak akan terjadi
tanpa disertai dengan perkembangan,
baik oleh pemerintah
maupun sektor swasta.
Sektor pemerintah selama
ini masih dianggap
sebagai leading sektor
yang mampu memberi dorongan
kuat terhadap perkembangan
ekonomi Indonesi. Peranan
pemerintah dalam perekonomian
tersebut dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Pelaku
ekonomi yang lain dalam suatu perekonomian adalah sektor bisnis.
Sektor bisnis inilah yang menginvestasikan
dananya untuk investasi yang sangat menunjang
untuk pembentukan PDB.
Meningkatnya peran sektor swasta
ini Ratnawati, Nirdukita,
dan Rizki, Rulli.
2005. Analisis Pengaruh
Variabel Indikator Ekonomi Makro Terhadap Perekonomian Indonesia:
Pendekatan Pasar Barang dan Pasar Uang Periode 1990.1-2005.4.hlm.,47 5 sangat
penting, karena untuk mencukupi kebutuhan dan barang - barang dan jasa dari
sektor lain. Maka
banyak sekali kebijakan
pemerintah dilakukan untuk mendorong adanya
investasi. Investasi sektor
swasta ini dapat berupa
swasta domestik maupun
swasta asing. Untuk
merangsang investasi asing
dilakukan dengan cara
memberikan
kemudahan-kemudahan system kerjasama
dengan pengusaha domestik,
jaminan keamanan dan lain-lain.Berdasarkan uraian diatas, maka ada keinginan untuk melakukan pengkajian
seberapa besar pengaruh pajak dan
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan
uraian di atas,
pengaruh kebijakan fiskal
yang sangat signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia maka peneliti
akan membahas tentang
pajak penghasilan (PPh)
dan pengeluaran pemerintah
berupa gaji pegawai
dengan judul: “Pengaruh
Pajak Penghasilan dan
Gaji Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”
B.
Rumusan Masalah Dari uraian
latar belakang masalah
tersebut,maka dalam penelitian
ini penulis mencoba
menganalisis pertumbuhan ekonomi
dengan indikator PDB secara
terperinci. Perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut: 1.
Adakah pengaruh pajak
penghasilan (PPh) terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 1999/2000 - 2009? 2.
Adakah pengaruh pengeluaran
rutin pemerintah (gaji
pegawai) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 1999/2000
- 2009? 6 3.
Bagaimana pengaruh Pajak
Penghasilan (PPh) dan
pengeluaran rutin pemerintah
(gaji pegawai) terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 1999/2000 - 2009?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.
Tujuan penelitian Tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a.
Untuk mengetahui apakah
variabel Pajak Penghasilan
(PPh) berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 1999/2000 - 2009.
b.
Untuk mengetahui apakah variabel
pengeluaran rutin pemerintah
(gaji pegawai) terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1999/2000 - 2009.
c.
Untuk mengetahui besarnya
pengaruh Pajak Penghasilan
(PPh) dan pengeluaran
rutin pemerintah (gaji
pegawai) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1999/2000 - 2009.
2.
Kegunaan Penelitian Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah: a. Memberikan
masukan yang berguna
untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi
pengambil kebijakan di
Indonesia dalam merumuskan
kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan
anggaran pemerintah 7 b. Sebagai
bahan acuan untuk
penelitian selanjutnya terutama
yang berminat meneliti
mengenai kebijakan fiskal
(penerimaan dan pengeluaran pemerintah) c.
Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomikhususnya tentang kebijakan fiskal.
D.
Hipotesis Penelitian Hipotesis
terbagi atas dua jenis, yakni hipotesis Nol (H
) yang menyatakan tidak ada
pengaruh atau tidak
ada hubungan atau
tidak ada perbedaan
antara variabel X dan variable Y,
sedangkan hipotesis alternatif (Ha) yang menunjukkan ada
pengaruh atau ada
hubungan atau ada
perbedaan antara variabel
X dan variabel Y.
Dengan
demikian hipotesis Nol (Ho) dalam penelitianini adalah: 1.
Tidak ada pengaruh
positif signifikan dari
pajak penghasilan (PPh) terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1999/2000 - 2009.
2.
Tidak ada pengaruh positif signifikan dari pengeluaran rutin pemerintah (gaji
pegawai) terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia 1999/2000
- 2009.
3.
Tidak ada pengaruh positif signifikan dari pajak penghasilan (PPh) dan pengeluaran
rutin pemerintah (gaji
pegawai) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1999/2000 - 2009.
Wahidmurni, Cara
Mudah menulis Proposal
dan LaporanPenelitian Lapangan, Malang:UM Press, 2008. hlm. 21 8 Adapun
hipotesis alternatif (Ha) dari penelitian ini adalah: 1)
Ada pengaruh positif
signifikan dari pajak
penghasilan (PPh) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1999/2000
- 2009.
2)
Ada pengaruh positif
signifikan dari pengeluaran
rutin pemerintah (gaji pegawai) terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 1999/2000 - 2009.
3)
Ada pengaruh positif
signifikan dari pajak
penghasilan (PPh) dan pengeluaran rutin
pemerintah (gaji pegawai)
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1999/2000 - 2009.
E.
Definisi Operasional Penegasan istilah
yang digunakan dalam
penelitian ini dimaksudkan untuk
menghindari kesalahpahaman dalam
memahami pembatasan-pembatasan yang diuraikan. Sehingga isi penelitian ini
mudah dipahami, antara lain: 1) Kebijakan Fiskal Kebijakan
fiskal adalah kebijakan
pemerintah dalam memengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan
penerimaan dalam APBN.
Kebijakan fiskal
merupakan Penggunaan APBN
untuk mencapai beberapa
tujuan ekonomi makro
seperti tingkat kesempatan
kerja penuh, pertumbuhan
ekonomi jangka panjang
yang berkelanjutan, dan
stabilitas tingkat harga.
Dalam rangka mendorong
kinerja ekonomi, kebijakan
fiskal Ratnawati, Nirdukita,
dan Rizki, Rulli.
2005. Analisis Pengaruh
Variabel Indikator Ekonomi Makro Terhadap Perekonomian Indonesia:
Pendekatan Pasar Barang dan Pasar Uang Periode 1990.1-2005.4 9 dapat berupa:
Tax cut (kesinambungan beban
pajak) Spending increase (kenaikan belanja pemerintah).
2) Pajak Penghasilan (PPh) PPh
atau Pajak Penghasilan
adalah pajak yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor / honorarium,
upah, tunjangan dan pembayaran lain yang
diterima atau diperoleh
Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan
dan kegiatan.
Pajak
Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima
atau diperoleh selama satu tahun pajak.
3) Gaji Pegawai Pengeluaran
pemerintah dalam APBN
salah satunya adalah pengeluaran
rutin. Pengeluaran rutin
digunakan untuk pemeliharaan
dan penyelenggaraan pemerintah
yang meliputi belanja
pegawai, belanja barang, pembayaran
bunga utang, subsidi,
dan pengeluaran rutin
lainnya. Selain itu, pengeluaran pembangunan
digunakan untuk membiayai
pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum baik
pembangunan secara fisik maupun non fisik.
Gaji pegawai pemerintah
(W) merupakan pos
yang penting dalam APBN.
Perubahan gaji pegawai (W) akan mempengaruhi permintaan
agregat (Z) secara
tidak langsung. Perubahan
W, misalnya kenaikan
gaji pegawai Direktorat Jenderal Angggaran, Rabu 1 April
2009.Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Mendorong
Sektor Riil http:///www.google.com/pengertian-arti-definisi-pajak-penghasilan-karyawan-pasal-21-pph21-penjelasan-tarif-pajak-ptkp-pihak-obyek-subyek-dll.htm Mardiasmo, Op.Cit., hlm.123-129 10 negeri,
mempunyai akibat langsung berupa kenaikan
disposable income (Yd) yang
diterima oleh sektor
rumah tangga (yaitu
pendapatan yang berada
di tangan masyarakat
untuk menggunakannya). Kenaikan
Y ini kemudian meningkatkan Z melalui kenaikan pengeluaran
konsumsi (∆C). ∆C ini timbul karena
prilaku masyarakat yang
tercermin pada fungsi
konsumsinya (apabila Yd naik dengan
∆Y, maka pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan ∆C =
c∆Yd = c∆W, dimana c adalah MPC).
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi