Skripsi Syariah:ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR 207Pdt. G2011PA. Kdr. OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 375Pdt. G2011PTA. Sby. TENTANG GUGATAN WARIS

BAB I PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah Di  dalam  masyarakat  yang  beradab,  seseorang  meninggal  dunia  tidak  cukup hanya dimandikan, ataupun dimakamkan. Lebih dari itu, perlu dirinci dan  dibagi pula harta peninggalannya untuk diserahkan kepada  ahli warisnya yang  berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Inilah yang disebut  pembagian warisan.

 Mengapa  pembagian  waris  perlu  diatur  ?  Sebab,  dengan  aturan  tersebut  setiap pembagian harta waris bisa  mengikuti suatu aturan yang bermuara pada  terciptanya  keadilan  dan  kesetaraan  di  antara  para  ahli  waris.  Selain  itu,  persoalan  pembagian  harta  waris  terkadang  menimbulkan  pertikaian  dan  perselisihan  karena  bersinggungan  dengan  persoalan  materi  dan  hak  kepemilikan.  Sering  kali,  saudara  berselisih  dengan  saudaranya,  anak  dengan  bapaknya, suami dengan istrinya dan kerabat satu dengan kerabat yang lainnya.

 Intinya, persoalan waris bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga.

   M.  Sanusi,  Panduan  Lengkap  &  Mudah  Membagi  Harta  Waris,  (Yogjakarta:  Diva  Press,  2012), 6-7.

  Sudah  jelas  bahwa  dalam  al-Quran  bagian-bagian  dari  ahli  waris  yang  berhak menerima harta waris asalkan tidak terhalang/terhijab oleh alasan yang  menyebabkan  seseorang  tidak  mendapatkan  warisan.  Allah  telah  berfirman  dalam Surat an-Nisa> ayat 7Artinya  :  “Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  kedua orang  tua  dan  kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  kedua  orang  tua  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bagian yang telah ditetapkan”.

  Tidak  jarang  terjadi  bahwa  persoalan  harta  waris  itu  baru  muncul  ke  permukaan  dalam  bentuk  gugatan  di  pengadilan  setelah  relatif  lama  interval  waktunya  dengan  saat  kematian  pewaris  dan  itu  dipersengketan  oleh  satu  generasi baik anak maupun cucu.  Atau dengan kata  lain bahwa sengketa harta  waris itu baru muncul ke permukaan setelah jauh jarak waktunya.

  Dalam  interval  waktu  yang  relatif  panjang  itu  sangat  tidak  tertutup  kemungkinannya  kalau ada di antara atau bahkan  mungkin seluruh harta waris  itu dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau  dikuasai oleh salah satu pihak   Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  Al-Qur’an  Terjemah  Indonesia,  (Jakarta:  Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), 142.

  Abdul  Manaf,  Refleksi  Beberapa  Materi  Cara  Beracara  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  (Bandung: Mandar Maju, 2008), 212.

  yang mungkin sudah beralih status kepemilikannya tanpa diketahui oleh pihak  yang lainnya.

  Kemudian untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan  perdata yang  terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang  bersengketa harus  mengajukan  permintaan  pemeriksaan  kepada  pengadilan.  Apabila  salah  satu  pihak  mengajukan  permintaan,  persengketaan  menjelma  menjadi  “perkara”  di  sidang pengadilan.

 Seseorang yang mengajukan gugatan bermaksud menuntut haknya. Kalau  tergugat telah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara diputuskan, maka  tidak  ada  lagi  alasan  untuk  melanjutkan  tuntutannya  bagi  penggugat sepenuhnya  berhak  untuk  mencabut  gugatan  atau  tuntutannya.  Kemungkinan  lain  sebagai  alasan  pencabutan  gugatan  ialah  karena  penggugat  menyadari  kekeliruannya dalam mengajukan gugatannya.

  Pencabutan  gugatan  perkara  perdata  pada  tingkat  pertama,  tingkat banding,  tingkat  kasasi,  dan  bahkan  pada  tingkat  peninjauan  kembali  (request  civil) dimungkinkan dapat terjadi. Pencabutan perkara, sekalipun  tidak diatur di  dalam  HIR  (Het  Herziene  Indoneisch  Reglement)  dan  R.Bg.  (Reglement  Buitteegewesten),  namun  kebutuhan  praktik  peradilan  mengharuskan  adanya  pedoman dalam pelaksanaan. Karena kekosongan  hukum (Rechtvacuum)  aturan   Ibid.,  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogjakarta: Liberty, 1981), 69.

  itulah,  Pasal  271-272  Rv.  (Reglement  op  de  burgerlijke  rechsvordering)  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  oleh  pengadilan.  Ada  suatu  prinsip  yang  harus  dijunjung oleh pengadilan, bahwa pencabutan perkara merupakan hak penggugat  yang  melekat  pada  diri  penggugat  seperti  halnya  pengajuan  gugatan  bagi  Penggugat.

 Kalau  pencabutan  perkara  dilakukan  sebelum  perkara  diperiksa  di  persidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya, maka tergugat secara  resmi  belum  tahu  akan  adanya  gugatan  itu,  yang  berarti  bahwa  secara  resmi  tergugat  belum  terserang  kepentingannya.  Dalam  hal  ini  tidak  perlu  adanya  persetujuan dari pihak tergugat.

  Sebaliknya  jika  pencabutan  itu  terjadi  setelah  tergugat  memberi  jawabannya  atas  gugatan  penggugat,  kecuali  bahwa  secara  resmi  tergugat  diserang  kepentingannya,  kemungkinan  besar  sekali  bahwa  tergugat  telah  mengeluarkan  biaya  yang  tidak  sedikit  untuk  menanggapi  gugatan  penggugat.

 Tergugat  sudah  terlanjur  mengeluarkan  biaya  banyak,  nama  baiknya  tersinggung;  baginya  lebih  baik  kalau  perkaranya  dilanjutkan.  Oleh  karena  kemungkinan timbul pertentangan kepentingan antara penggugat dan tergugat,  maka pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu diminta  persetujuan dari tergugat.

   Ibid.,  Ibid.,   Sebagai  akibat  dari  pencabutan  perkara,  berdasarkan  pasal  272  Rv.

 Mengatur akibat hukum pencabutan gugatan, akibat hukum pencabutan gugatan  yang  dianggap  penting  diperhatikan,  dapat  dijelaskan  hal-hal  berikut:  pencabutan mengakhiri  perkara, tertutup segala upaya hukum bagi para pihak,  para pihak kembali kepada keadaan semula (restitution in integrum) dan biaya  perkara dibebankan kepada penggugat.

  Walaupun  pada  asasnya  semua  perkara  dapat  dicabut  dengan  cara  tertentu,  apabila  pencabutan  terjadi  karena  kesepakatan  (perdamaian)  antara penggugat  dan  tergugat  dengan  akta  perdamaian  yang  sudah  diwujudkan  di  muka hakim, maka perkara itu tidak boleh diajukan lagi selama-lamanya, sebab perdamaian dianggap sama dengan putusan, sedangkan putusan ada asas nebis in  idem.

  Dalam  praktik  Peradilan  Agama,  ada  dua  cara  yang  ditempuh  dalam  pelaksananaan  pencabutan  perkara  yang  sudah  disidangkan.  Pertama,  jika  pencabutan  perkara  terjadi  setelah  perkara  didaftarkan  di  kepaniteraan,  maka  pencabutannya cukup dilaksanakan oleh Panitera dengan mengeluarkannya dari  register perkara, tidak perlu dibuat penetapan atau produk pengadilan lainnya,   M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 87-89.

  Yang dimaksud dengan  asas nebis in idem  adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk  kedua kalinya dalam perkara yang sama mengenai subjeknya, objeknya, dan alasannya telah diputus  oleh pengadilan yang sama.  Nebis in idem  ini diatur dalam  Pasal 1917 BW. Lihat di buku Sarwono,  Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90-91.

  pada  kolom  keterangan  register  perkara  cukup  ditulis  bahwa  perkara  telah  di  cabut  sejak  tanggal  pencabutan  perkara  dilaksanakan.  Kedua,  jika  terjadi  pencabutan perkara sesudah disidangkan, pencabutan tidak cukup dilaksanakan  oleh Panitera tetapi harus dicatat oleh Panitera yang ikut sidang dalam Berita  Acara Sidang dan Majelis Hakim membuat produk pengadilan berupa penetapan  yang menyatakan bahwa perkara yang disidangkan telah dicabut.

  Akan tetapi jika telah mendapat putusan dari Majelis Hakim  Pengadilan  Agama,  dan  para  pihak  beranggapan  penetapan  atau  putusan  tidak  tepat  atau  tidak  adil,  maka  ada  jalan  bagi  mereka  untuk  meminta  agar  penetapan  atau  putusan  dikoreksi  dan  diperiksa  kembali  oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi tingkatannya  dari  Pengadilan  Agama.  Pihak  yang  berkepentingan  dapat mengajukan upaya hukum dalam hal ini banding.

 Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  mendapatkan  putusan dan  ingin  melakukan  penelitian  terhadap  Pembatalan  Putusan  Pengadilan  Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. oleh Pengadilan Tinggi Agama  Surabaya Nomor : 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris.

 Akar  masalahnya  berawal  dari  pencabutan  gugatan  oleh  Edi  Prastiyono  dan  Endrijati  yang  semula  menjadi  para  penggugat  bersama  dengan,  Endah  Prastiyowati,  Ertanto,  Eni  Retnawati,  Evi  Warianti  melawan  tergugat  Tri   Abdul Manan,  Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:  Kencana, 2009), 47.

  Atmodjowati  dan  para  turut  tergugat  Etik  Herawati  dan  Ernawati.  Dengan  alasan itu hakim menilai bahwa pencabutan oleh beberapa penggugat tadi, maka  para penggugat kolektif tersebut tidak memiliki  kedudukan dan  kapasitas yang  tepat  menurut  hukum,  oleh  karena  itu  para  penggugat  cacat  formil  sehingga  dianggap  error  in  persona  dan  akhirnya  gugatan  para  penggugat  dinyatakan  tidak diterima/ NO (Neit Ontvankelijke verklaand).

 Kemudian para  penggugat  yang tidak mencabut gugatannya  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya,  setelah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  memeriksa,  menimbang  dan  mengadili,  memutuskan membatalkan putusan Pengadilan  Agama Kediri.  Dari pemaparan  di atas timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Kediri.

 Hal  inilah  yang  kemudian  mendorong  penulis  untuk  mengkaji  dan menganalisis  produk  pengadilan  tersebut  dalam  skripsi  yang  diformulasikan  dalam sebuah judul:  “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama  Kediri  Nomor:  207/Pdt.  G/2011/PA.  Kdr.  Oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya Nomor : 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. Tentang Gugatan Waris.” B.  Identifikasi dan Batasan Masalah  Sesuai  dengan  paparan  latar  belakang  masalah  di  atas  dapat  diketahui  timbulnya  beberapa  masalah  yang  berhubungan  dengan  pembatalan  Putusan   Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor:  207/Pdt.  G/2011/PA.  Kdr.  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  Nomor:  375/Pdt.  G/2011/PTA.  Sby.  tentang  gugatan  waris  sebagai berikut :  1.  Pencabutan gugatan 2.  Dasar hukum pencabutan gugatan 3.  Prosedur pencabutan gugatan 4.  Akibat hukum pencabutan gugatan  5.  Penggabungan gugatan 6.  Perubahan gugatan 7.  Syarat-syarat error in persona 8.  Gugatan yang tidak diterima// NO (Neit Ontvankelijke verklaand).

 9.  Dasar  dan  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor:  207/Pdt.

 G/2011/PA.  Kdr.  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris.

 Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu a.  Dasar dan pertimbangan hukum  Hakim  Pengadilan Tinggi Surabaya yang  membatalkan  putusan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor:  207/Pdt.

 G/2011/PA. Kdr. tentang gugatan waris.

 b.  Analisis  yuridis  pembatalan  putusan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor:  207/Pdt.  G/2011/PA.  Kdr.  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris.

  C.  Rumusan Masalah Rumusan  masalah  berbeda  dengan  masalah.  Masalah  itu  merupakan  kesenjangan  antara  yang  diharapkan  dengan  yang  terjadi,  maka  rumusan  masalah  itu  merupakan  suatu  pertanyaan  yang  akan  dicarikan  jawabannya  melalui  pengumpulan  data.

  Berdasarkan  dari  pemaparan  latar  belakang  masalah di atas muncul beberapa rumusan masalah di antaranya : 1.  Bagaimana  pertimbangan  dan  dasar  hukum  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  membatalkan  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kediri  tentang  gugatan waris? 2.  Bagaimana  analisis  yuridis  pembatalan  putusan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor: 207/Pdt.  G/2011/PA. Kdr.  oleh  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris? D.  Kajian Pustaka Kajian  pustaka  pada  penelitian  ini  pada  dasarnya  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan  penelitian sejenis  yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada  pengulangan penelitian secara mutlak.

  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D,  (Bandung: Alfabeta, 2010),  35.

  Waris merupakan salah satu masalah yang penting untuk dikaji, karena Hukum  Kewarisan  Islam  merupakan  bagian  dari  Hukum  Keluarga,  sehingga  yang  membahas  dan  mengkaji  masalah  waris  ini  cukup  banyak.  Setelah  menelusuri  tentang  masalah  gugatan  waris  pada  Pengadilan  Agama  yang  mengalami upaya hukum banding antara lain dilakukan oleh Citra Puspita Sari  Jurusan  Ahwa>l  Al  Syakhsiyyah  Syariah  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya  pada  tahun 2006 tentang judul skripsi “Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya  dan  PTA  Surabaya  dalam  menyelesaikan  gugatan  Waris” 

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download