BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Islam adalah
agama sempurna dan
satu-satunya yang diridai
Allah, sempurna dalam
artian bahwa ia
mengatur seluruh aspek
kehidupan manusia.
Sebagaimana
yang diterangkan Muhammad
Ali As-S}a>bu>ni dalam
kitab S}afwa>tut Tafa>si>r, bahwa
yang dimaksud pada
surah al-Maidah ayat
5 tentang kesempurnaan agama adalah kesempurnaan
syari’at, yaitu segala sesuatu yang bersumber
dari Allah sebagai
Sya>ri’, yang di
dalamnya tercakup hablum minalla>h dan hablum minanna>s.
Salah
satu bentuk konkrit
dari hablum minanna>s
adalah pernikahan, yaitu sebuah akad
yang menghalalkan kedua
belah pihak (suami
dan istri) untuk menikmati
pihak satunya.
Hubungan perkawinan
merupakan suatu fitrah
dan kecenderungan alami manusia sebagai
makhluk jasmaniyah, namun
ia harus diatur
sedemikian rupa demi tercapainya tujuan pernikahan yang utama,
yaitu saki>nah, mawaddah, dan rah}mah.
Hal ini disebutkan
dalam firman Allah
surat ar-Ru>m ayat
21 yang berbunyi:
Muhammad Ali As-S}a >bu>ni, S}a fwa>tut Tafa> si>r, Juz
I, (Beirut: Da>r Al-Fikr, 2001) Abu
Bakr Jabir Al-Jazairi, Minha>j Al-Muslim, (Kairo: Da>r Al- Hadi>s|,
2004), Artinya :‚Dan di
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir‛.
Demi
mewujudkan tujuan pernikahan
tersebut, ditetapkanlah hukum pernikahan
dari berbagai aspeknya di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Secara umum, hukum pernikahan tersebut mencakup apa
saja yang harus, boleh, atau dilarang dilakukan
oleh para pihak sebelum
pernikahan, saat pembacaan akad, ketika berlangsungnya pernikahan, dan pasca
berakhirnya pernikahan. Hukumhukum
tersebut kemudian dipahami
dan diajarkan oleh
para ulama madza>hib sesuai dengan latar belakang
masing-masing.
Diantara hukum-hukum tersebut misalnya sebelum
pernikahan, pihak lakilaki diharuskan untuk
bersedia membayar mahar
(maskawin) kepada pihak perempuan yang
menjadi simbol penghormatan
Islam kepada kedudukan perempuan.
dimana mahar tersebut hanya diperuntukkan kepada pihak istri dan tidak boleh
disentuh oleh siapapun tanpa
kerelaannya.
Kewajiban
menunaikan mahar tersebut diterangkan
dalam surat an-Nisa>’ ayat 4: ً Artinya Berikanlah
maskawin (mahar) kepada
wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan
penuh kerelaan‛.
H.M.A
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 37 Batasan minimal atau maksimal atas kuantitas
maupun kualitas mahar pada dasarnya tidak
ditentukan dalam syari’at,
selama ia adalah
sesuatu yang bernilai, banyak atau sedikit. Sesuatu yang
bernilai tersebut bisa berupa materi ataupun non-materi
seperti mengajarkan al-Qur’an
kepada istrinya.
Hal ini tersirat
dalam sebuah hadis yang berbunyi: Artinya
: Seorang wanita
dari suku Bani
Faza>rah menikah dengan
mahar sepasang sandal.
Rasulullah pun bertanya
‚Apakah kamu merelakan dirimu
dan segala yang
kamu punyai dengan
sepasang sandal?‛ wanita itu menjawab ‚ya‛. Maka Rasulullah
pun membolehkannya.
Adapun saat
berlangsungnya pernikahan, diperbolehkan
pula bagi para pihak untuk
mengadakan perjanjian pernikahan,
yaitu suatu persetujuan
yang dibuat oleh
kedua calon mempelai
pada waktu atau
sebelum perkawinan dilangsungkan,
dan masing-masing pihak
tersebut berjanji akan
mentaati apa yang disebutkan dalam persetujuan itu.
Hal ini
didasarkan pada salah satu hadis Nabi
yang berbunyi: Sayyid Sa>biq, Fiqh
As-Sunnah, Juz II, (Kairo: Da>r Al-Fath Lil I’la>m Al-‘Arabiy, 1999), At-Tirmiz|i, Sunan At-Tirmiz|i, Juz II,
(Beirut: Da>r Al-Garbi Al-Islami, 1998), Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat,
(Jakarta: Kencana, 2006), Artinya : ‚Syarat
yang paling berhak
untuk dipenuhi adalah
syarat yang dengannya dihalalkan kemaluan‛.
Apabila
pada masa berlangsungnya pernikahan terjanji pelanggaran atas isi perjanjian
tersebut, maka pihak
yang dirugikan boleh
menjadikannya sebagai alasan untuk meminta perceraian jika ia
menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada
saat terjadinya pelanggaran,
perceraian tidak langsung
jatuh dengan sendirinya,
melainkan harus diajukan
terlebih dahulu kepada
Pengadilan Agama.
Isi
perjanjian pernikahan ini pada dasarnya adalah bebas, namun ada sedikit batasan yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu
bahwa perjanjian tersebut boleh berupa apapun
dan harus ditepati
selama ia adalah
sesuatu yang tidak bertentangan dengan
hukum Islam dan
hakikat pernikahan, atau
dilarang oleh syariat.
Oleh karena itu
tidak sah jika
syarat pernikahannya berupa
tidak memberi nafkah
batin maupun lahir,
tidak ada pemberian
mahar, harus menceraikan
istri sebelumnya, dan
lain-lain. Syarat-syarat seperti
ini batal dengan sendirinya dan tidak boleh dipenuhi.
Al-Bukha>ri,
S}ahi>h Al-Bukha>ri, Juz III, (Boulaq: Al-Mat}ba’ah Al-Kubra>
Al-Ami>riyyah, 1312 H), Kompilasi Hukum Islam, Pasal Sayyid Sa>biq, Fiqh As-Sunnah, 34 Demikianlah
beberapa aturan fikih
yang berkaitan dengan
pernikahan.
Selain dua hal di atas masih banyak lagi
aturan fikih yang saling melengkapi satu
sama lain yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang saki>nah,
mawaddah, dan rah}mah. Sebut saja
nafkah, waris, pemeliharaan anak, talak, cerai
gugat, dan lain
sebagainya. Hal ini
dapat dipahami mengingat pernikahan merupakan sebuah ikatan paling suci dan paling kokoh atau
disebut mi>s|a>qan gali>z}an, yang melahirkan banyak akibat hukum.
Allah berfirman dalam surat an-Nisa>
ayat 4: Artinya : ‚Bagaimana
kamu akan mengambilnya
kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang
lain sebagai suami-istri.
Dan
mereka (istri-istrimu) telah
mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat‛.
Namun
betapapun banyaknya aturan-aturan
fikih mengenai pernikahan tersebut,
tentu masih ada beberapa
kasus yang baru
bermunculan dan belum tersentuh
oleh fiqih klasik. Hal ini dikarenakan seiring
dengan berkembangnya zaman, maka
akan semakin kompleks pula masalah-masalah hukum agama yang dihadapi ummat Islam.
Salah
satunya adalah kasus
yang terjadi di
Desa Pakapuran antara
Bapak Ainur dan Ibu Fathimah,
yaitu ketika Bapak Ainur mengajukan lamaran kepada calon
mertuanya, ia diminta
khuru>j terlebih dahulu
selama 40 hari
sebelum melangsungkan pernikahan.
Sang mertua dan
Bapak Ainur sendiri
memang merupakan pengikut
Jama>’ah Tabli>g.
Jama>’ah Tabli>g
adalah sebuah komunitas
informal yang pergerakannya berfokus dalam
dakwah Islam. Gerakan
tersebut didirikan tahun
1926 oleh Muhammad
Ilyas di India.
Saat ini Jama>’ah
Tabli>g merupakan salah
satu gerakan Islam terpenting di
dunia muslim kontemporer, yang mana pengikutnya tersebar
di seluruh penjuru.
Hal ini terbukti
pada tahun 1993
ketika diadakan musyawarah tahunan dalam skala internasional
di Pakistan, pertemuan tersebut dihadiri lebih
dari satu juta
muslim dari sembilan
puluh empat negara.
Pertemuan tahunan ini kemudian menjadi
perkumpulan muslim terbesar kedua di
dunia setelah ibadah haji di Makkah.
Aktivitas Jama>’ah
Tabli>g dipusatkan di
mesjid-mesjid dan mushallamushalla, dengan
tujuan untuk meramaikan
mesjid dan mengajak
kembali ummat ini agar mencintai
mesjid. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu musyawarah,
taklim, silaturahmi, muzakarah
tentang pentingnya iman
dan amal, dan sebagainya. Namun, kegiatan terpenting mereka adalah dakwah yang dikemas dalam bentuk khuru>j.
Fitrina,
wawancara via Facebook, 11 Desember Tim
Penyusun, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, Vol IV (New
York: Oxford University Press, 1995), Jamaah Tabligh,
http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh, diakses tanggal 29 Desember 2011 Khuru>j artinya
keluar, maksudnya yaitu keluar
dari daerah kediaman untuk bergerak di
jalan Allah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu mesjid ke mesjid yang lain, demi menjalin silaturahmi
dan berdakwah atau tabligh.
Pelaksanaan khuru>j didasarkan atas filosofi sederhana, yaitu
bahwa manusia telah menghabiskan
banyak waktunya untuk
kebutuhan duniawi, maka
apa artinya mengorbankan
beberapa hari saja
untuk totalitas dalam
beribadah. Ia merupakan
salah satu media
untuk melatih pengorbanan
seseorang di jalan Allah.
Pada dasarnya,
khuru>j dilaksanakan tiga
hari dalam sebulan,
empat puluh hari dalam setahun, dan
empat bulan selama seumur hidup.
Namun khuru>j juga tidak terikat
kepada bilangan-bilangan tersebut,
karena seseorang boleh melakukannya lebih
ataupun kurang dari itu. Bahkan
untuk santri atau pelajar ada khuru>j
satu hari, karena
pada umumnya pelajar
hanya memiliki satu
hari libur dalam setiap
minggunya, dan kegiatan belajar adalah hal yang lebih utama bagi mereka. Jadi jangka waktu khuru>j
ini lebih tergantung kepada kemampuan dan kesempatan masing-masing individunya.
Khuru>j
ini kemudian menimbulkan
beberapa permasalahan hukum, terutama
tentang apa-apa yang
berhubungan dengan pernikahan.
Sebut saja masalah
nafkah lahir untuk
keluarga yang ditinggalkan,
nafkah biologis untuk Abu Muhammad Ahmad Abduh, Kupas tuntas Jamaah
Tabligh 3, (Bandung: Khoiru Umat, 2008),
148 istri, pemeliharaan
anak, dan lain-lain.
Namun yang lebih
menarik perhatian penulis
adalah kasus salah
satu pengikut Jama>’ah
Tabli>g yang menjadikan khuru>j
sebagai syarat nikah,
yaitu ketika seorang
laki-laki mengajukan lamarannya, wali atau perempuan yang ingin
dinikahi itu sendiri mensyaratkan sang
laki-laki untuk melakukan khuru>j terlebih dahulu sebelum menikah.
Kasus ini menjadi masalah karena dalam teori
fiqih sendiri tidak pernah ada pembahasan mengenai
syarat nikah dari
pihak istri atau
mertua yang dilaksanakan
sebelum pelaksanaan pernikahan.
Kajian fiqih yang
paling mendekati hal ini adalah
mahar yang seyogyanya harus dipenuhi sebelum akad nikah,
atau perjanjian pernikahan.
Namun khuru>j yang
menjadi syarat nikah disini bukanlah
termasuk mahar maupun
perjanjian pernikahan, karena
ia bukanlah sesuatu yang bernilai langsung kepada pihak istri, sedangkan
ia harus dilaksanakan sebelum
pernikahan, berbeda dengan
perjanjian pernikahan yang berlangsung saat
berjalannya pernikahan dan
bisa menjadi alasan
permintaan cerai jika terjadi
pelanggaran.
Hal ini menarik perhatian penulis untuk
mengkaji lebih dalam lagi tentang khuru>j sebagai syarat nikah.Untuk itu penulis mengambil
judul Khuru>j Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi