Skripsi Syariah:TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN DI BAWAH ANCAMAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI DESA KLAPAYAN KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN

BAB I PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah Islam  adalah  agama  yang  sempurna,  kesempurnaan  islam  antara  lain  terletak pada  ruang lingkup aspek yang mencakup seluruh dimensi kehidupan  umat manusia termasuk didalamnya perkawinan. Perkawinan merupakan  salah  satu  Sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada  semua  makhluk  Tuhan,  baik  manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

 Firman Allah dalam surat adz-Dza> riyat: 49 Artinya:  ‚Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu mengingat akan kebesaran Allah.‛  Firman-Nya pula dalam surat Ya>sin: 36  ّ Artinya:  ‚Maha  Suci  Tuhan  yang  telah  menciptakan  pasangan-pasangan  semuanya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri  mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.‛    Sayyid sabiq, fiqh sunnah, jilid VI, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992), 1.

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005 ), 862.

1   Manusia  merupakan  makhluk  sosial  (zoonpoliticoon),  sehingga  tidak  bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi  dengan  naluri  untuk  hidup   bersama  dengan  orang  lain.  Naluri  untuk  hidup  bersama  dengan  orang  lain  mengakibatkan  hasrat  yang  kuat  untuk  hidup  teratur  .  Demikian  pula  diantara  perempuan  dan  laki-laki  itu  saling  membutuhkan,  saling  mengisi,  saling  berkaitan,  tidak  bisa  dilepaskan  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Rasanya  tidak  sempurna  hidupnya  seorang  perempuan  tanpa didampingi seorang laki-laki  sekalipun dia beralaskan  emas  dan permata, demikian sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang laki-laki  tanpa kehadiran seorang perempuan sebagai pelengkapnya.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang  tidak  terpisahkan  dari  dimensi  akidah  dan  akhlak  islami.  Atas  dasar  inilah  hukum  perkawinan  ingin  mewujudkan  perkawinan  di  kalangan  orang  muslim  menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam  inilah  yang  bisa  diharapkan  memiliki  nilai  transedental  dan  sakral  untuk  mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar’iat Islam.

  Ibid.,   Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV rajwali,1982), 9.

 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang seharusnya berdasarkan  persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan tidak  boleh  ada  paksaan  dari  pihak  manapun.  Dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  6  Ayat  1  dinyatakan  bahwa  perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan kedua calon mempelai.

 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  ada  beberapa  asas-asas  atau  prinsip  perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974.

 adalah sebagai berikut: 1.  Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

2.  Dalam UU perkawinan dinyataka sah bilamana dilakukan menurut hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

3.  Undang-undang ini menganut asas monogami.

4.  Undang-undang  ini  juga  menganut  prinsip,  bahwa  calon  suami  isteri  itu  harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

5.  Mempersukar proses terjadinya perceraian.

6.  Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik  dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

 Soemiyati,  hukum  perkawinan  islam  dan  Undang-undang  perkawinan  islam,  (Yokyakarta:  Liberty, 2007), 140.

 Ibid., 4-7.

 Kedudukan  perkawinan  dalam  kehidupan  masyarakat  sangatlah  penting,  bahkan  hidup  bersama  ini  yang  kemudian  melahirkan  keturunan  merupakan sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan Bangsa.

 Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  untuk  membina  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa.

 Oleh  karena  itu,  kesukarelaan  dan  kesepakatan  yang  akan  melahirkan ikatan lahir batin yang menjadi unsur  penting timbulnya hubungan  perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat dilandasi dengan suatu hal yang  di paksakan dan ancaman yang melanggar hukum.

Perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  pihak-pihak  tidak  memenuhi syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.

 Unsur  ancaman  yang  melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27  ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawian dan Pasal 72  ayat (1) KHI sedangkan unsur paksaan diatur dalam Pasal 71 huruf (f) KHI.

Salah  satu  contoh  kasus  perkawinan  yang  berkaitan  dengan  unsur  paksaan dan adanya unsur ancaman yang melanggar hukum adalah kasus kawin  paksa  yang  dilakukan  oleh  pihak  perempuan  (selanjutnya  disebut  AZ  )   Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Hukum Keluaraga Persepektif Hukum Perdata dan  Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

 Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

 Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

 terhadap seorang laki-laki (selanjutnya disebut MB). Alasan perkawinan antara  AZ dengan MB yaitu karena dipaksa dan diancam oleh pihak perempuan  dan  keluarganya. Jika MB tidak mengawini  AZ yang cacat karena kecelakaan yang  dianggap  kesalahan  MB  tersebut,  maka  MB  akan  dilaporkan  kepada  pihak  yang berwajib, yaitu pihak kepolisian.

Kasus  kecelakaan  ini  bermula  dari  kejadian  pada  suatu  hari  dimana  seorang  laki-laki  bersama  seorang  perempuan  yang  dikenal  beberapa  hari  sebelumnya  lewat  Telepon,  perempuan  tersebut  adalah  warga  Kampak  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Bangkalan,  mereka   pergi  ke  Batu  Ampar  Pamekasan untuk wisata religi yang biasa dilakukan oleh warga Klapayan pada  hari-hari  besar  seperti  hari  raya  idul  fitri  setelah  melakukan  shalat  ied.  Saat  perjalanan  pulang  dari  Batu  Ampar  Pamekasan,  terjadi  kecelakaan  di  sekitar  daerah  Sampang  yang  mengakibatkan  perempuan  itu  mengalami  cacat  di  bagian  wajahnya,  sehingga  dianggap  perempuan  cacat  di  desanya.  Karena  kejadian  ini,  keluarga  dari  pihak  perempuan  meminta  pertanggungjawaban  sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak laki-laki dengan mengawini perempuan cacat tersebut. Namun, pihak laki-laki menolak permintaan dari keluarga pihak  perempuan,  karena  ia  merasa  bentuk  pertanggungjawaban  bukanlah  harus  perkawinan,  sebab  dalam  perkawinan  paksa  tidak  akan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  perkawinan  tidak  akan  berjalan  sesuai  tujuan  perkawinan pada  hakekatnya,  apalagi  perempuan  tersebut  bukanlah  perempuan  yang   disenanginya.  Karena  berbagai  paksaan  dan  ancaman  dari  pihak  perempuan,  perkawinanpun  berlangsung  dan  perjalanan  rumah  tangga  mereka  tidak  berjalan mulus dan bahagia. Bahkan sempat terjadi t}alaq ba{‘In sughra>.

Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  akan  timbul  beberapa  pertanyaan  dan  spekulasi  dalam  masyarakat.  Apakah  perkawinan  yang  dilakukan  karena  ancaman  dibenarkan  dalam  hukum  islam  ?,  dan  bagaimanakah  upaya  hukum  yang dapat dilakukan oleh pihak yang diancam tersebut ?.

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  bentuk  kawin  dibawah  ancaman  karena  kecelakaan  ,  yang  penulis  tuangkan  dalam  judul  ‚Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Kawin  di  Bawah  Ancaman  Terhadap  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas   di  Desa  Klapayan  Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan‛.

B.  Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah Sebagaimana  latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa  masalah sebagai berikut : 1.  Pengertian perkawinan, dasar perkawinan, syarat dan rukun perkawinan.

2.  Pengertian kawin di bawah ancaman.

3.  Sebab-sebab terjadinya kawin di bawah ancaman.

4.  Landasan hukum perkawinan di bawah ancaman.

5.  Perkawinan di bawah ancaman dalam perundang-undangan.

 6.  Upaya hukum terhadap perkawinan di bawah ancaman.

Uraian  permasalahan  di  atas  sudah  jelas,  kemudian  untuk  memberikan  arah yang jelas dalam penelitian ini,  peneliti membatasi pada masalah-masalah  berikut ini: 1.  Proses  terjadinya  kawin  di  bawah  ancaman  terhadap  korban  kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

2.  Tinjauan hukum islam terhadap kawin di bawah ancaman  terhadap korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Desa  Klapayan  Kecamatan  Sepulu  Kabupaten Bangkalan.

C.  Rumusan Masalah Agar lebih praktis dan operasional dalam penelitian ini, maka penulis akan  merumuskan dalam bentuk permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1.  Bagaimana  proses  terjadinya  kawin  di  bawah  ancaman  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Desa  Klapayan  Kecamatan  Sepulu  Kabupaten  Bangkalan ? 2.  Bagaimana  tinjauan  hukum  islam  terhadap  kawin  di  bawah  ancaman terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Desa  Klapayan  Kecamatan  Sepulu Kabupaten Bangkalan ?  D.  Kajian Pustaka Sebelumnya  masalah  kawin  di  Bawah  Ancaman  belum  pernah  dibahasa  dalam  sebuah  penelitian.  Namun,  pembahasan  tentang  kawin  di  Bawah  Ancaman  terhadap  korban  kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Desa  Klapayan  Kecamatan  Sepulu  Kabupaten  Bangkalan  juga  mengandung  unsur  paksaan,  sehingga  penelitian  ini  dikaitkan  dengan  penelitian  kawin  paksa  yang  sebelumnya pernah dibahas.

Pembahasan  tentang  kawin  paksa  dalam  penelitian  sebelumnya,  diantaranya dibahas oleh : 1.  Hatijah  pada  Tahun  2000  dalam  skripsinya  ‚pengaruh  kawin  paksa  terhadap  jumlah  perceraian‛.

 Faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  dikarenakan perkawinan dilakukan secara paksa.

2.  Sa’diyah pada tahun 2003 dalam skripsinya ‚Dampak kawin Paksa di Desa  Petis  Benem  Kecamatan  Duduk  Sampeyan  Gresik‛.

 Faktor  yang  menyebabkan  kawin  paksa  yaitu  karena  faktor  ekonomi.  Dampak  yang  ditimbulkan  adalah  dampak  positif,  sehingga  perkawinan  paksa  tidak  dilarang di daerah petis benem.

 Hatijah,  Pengaruh  Kawin  Paksa  Terhadap  Jumlah  Perceraian  di  Kecamatan  Modung  Kabupaten Bangkalan, (fak.syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000),  Sa’diyah, dampak kawin paksa di desa petis benem kecamatan duduk sampeyan gresik, (fak.

Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

 3.  Faulia  awalina  pada  tahun  2004  dalam  skripsinya  ‚analisis  terhadap  putusan  tahun  2000  pengadilan  agama  sidoarja  tentang  permintaan  ganti  rugi  oleh  suami  dalam  perkara  cerai  gugat‛  .

 tentang  perjodohan  yang  akhirnya  mengakibatkan  perceraian,  kemudian  pihak  laki-laki  meminta  ganti rugi dalam cerai gugat.

E.  Tujuan Penelitian Berdasarkan  rumusan masalah diatas, maka studi ini antara lain betujuan  sebagai berikut: 1.  Untuk  mengetahui  proses  terjadinya  kawin  di  bawah  ancaman  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Desa  Klapayan  Kecamatan  Sepulu  Kabupaten Bangkalan.

2.  Untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  islam  terhadap  kawin  di  bawah  ancaman  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Desa  Klapayan  Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

 Faulia  awakian,  analisis  terhadap  putusan  tahun  2000  pengadilan  agama  sidoarja  tentang  permintaan  ganti  rugi  oleh  suami  dalam  perkara  cerai  gugat,  (  fak.  Syariah  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya, 2004).

 F.  Kegunaan Penelitian Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa  memberi  manfaat  sekurangkurangnya: 1.  Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  pengetahuan, dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut bagi para peneliti  dan  pemerhati  masalah-masalah  tentang  kawin  di  bawah  ancaman,  agar  tidak ada kesenjangan hukum, dan tidak ada yang dirugikan dalam sebuah  perkawinan.

2.  Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menggugah  kesadaran  masyarakat pada umumnya tentang asas dan tujuan perkawinan

o-space� j"y s �� ��� pan>Ampel  Surabaya, 20  Masyfuq  Fathoni,  Penolakan  Gugat  Cerai  Akibat  Caca  Formil  Di  Pengadilan  Agama  Lamongan  (Studi  Analisis  Putusan  No.  0488/Pdt.G/2007/PA.Lmg),  Jurusan  ahwalus  Syakhsiyah,  Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

  akan  dibahas  penulis  adalah  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Neit  Onvantkelijk  (NO) (Studi Kasus Perkara No. 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”  belum  ada yang membahas 

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download