Skripsi Siyasah:ANALISIS FIQH JINA>YAHTERHADAP PASAL 8 AYAT 5 UNDANG-UNDANG No. 16TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

BAB I .PENDAHULUAN .

A. Latar Belakang .

Negara hukum merupakan bentuk dari negara Indonesia, sesuai dengan .

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia .

.

, yang .

bermaksud bahwa dalam sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan .

hukum (rechts staat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machts staat)..

.

Sudah sepatutnya sebagai negara hukum mengharapkan supaya hukum .

dapat ditegakkan untuk mewujudkan rasa keadilan, ketertiban, ketentraman, dan .

kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pilar terpenting bagi tegaknya .

hukum terletak pada faktor penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab .

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya. .

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata .

tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha .

pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya .

pelanggaran hukum, dengan kata lain secara preventif maupun represif..

Undang-Undang Dasar RI 1945 (Penerbit: Penabur Ilmu, 2002), hlm. .

.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan .

Kehakiman di Indonesi (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1..

.

Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar .

Maju, 2001), hlm. 1. .

.

Selanjutnya, penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya memerlukan .

peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara bagaimana jika terjadi pelanggaran .

atau ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh negara .

atau norma-norma hukum. .

Adapun, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara penanganan .

tindak pidana oleh penegak hukum terdapat dalam KUHAP (Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana), yang merupakan rangkaian peraturan hukum dan .

bagaimana cara-cara mengajukan perkara pidana ke depan pengadilan, serta cara .

bagaimana menjatuhkan hukuman oleh hakim kepada pelaku tindak pidana..

.

Lembaga penegak hukum yang terdapat dalam KUHAP terdiri dari; .

kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Maka dengan adanya KUHAP, lembaga .

penegak hukum tersebut tidak boleh menjalankan tugas dan wewenangnya .

dengan semaunya sendiri. Akan tetapi, harus berdasarkan ketentuan-ketentuan .

yang terdapat dalam KUHAP, supayaproses penegakan hukum dapat .

terintegrasi dengan baik sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu (.

integrated criminal justice system). Artinya, di antara penegak hukum harus .

meiliki suatu balanced and equal of power..

.

Namun, proses awal penanganan suatu tindak pidana tidak selalu .

mengacu kepada KUHAP, ketika perkara tindak pidana dilakukan oleh para .

.

C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, .

1989), hlm. 330..

.

Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum (Jakarta: Kompas .

Media Nusantara, 2009), hlm. 5. .

.

pejabat negara. Akan tetapi mengacu kepada aturan yang bersifat sektoral, atau .

pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam suatu .

institusi tertentu. 

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download