Skripsi Siyasah:TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KASUS PEMBUNUHAN DAN PENGEROYOKAN DI SIDOARJO (STUDI EKSEKUSI PUTUSAN NO. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA)

BAB I .PENDAHULUAN .

A. Latar Belakang Masalah .

Dalam rangka mengisi pembangunan di bidang hukum, maka .

Indonesia berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/ 1983, tentang .

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah dinyatakan bahwa azasazas pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang azas .

kesadaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, merupakan suatu bukti nyata .

Indonesia adalah negara yang berkembang di mana dalam .

perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas .

atau pembatas. .

Sejalan dengan itu, di dalam Undang-Undang Dasar Republik .

Indonesia tahun 1945 juga secara tegas ditentukan bahwa Negara Indonesia .

menjamin kepastian hukum bagi setiap warganya..Hal ini juga berarti .

bahwa bangsa Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang .

berdasarkan kekuasaan semata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan .

dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan .

agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat .

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002, Pasal 28 D ayat ke-hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian .

hukum kepada setiap masyarakat. .

Dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, peran serta .

aparat pemerintah untuk memberikan penyuluhan serta membina dan .

mengarahkan masyarakat khususnya masyarakat kecil supaya sadar akan .

hukum bahwa hal tersebut jelas-jelas telah melanggar norma-norma yang .

terkandung di dalam Undang-Undang, sehingga bisa terciptanya suatu .

pembangunan tentang asas kesadaran hukum. .

Sebagai salah satu instrumen di dalam penegakkan hukum nasional, .

keberadaan Hukum Acara Pidana memiliki peranan yang sangat vital dalam .

menegakkan supremasi hukum di republik ini. Sebab secara fungsional .

terdapat hubungan saling membutuhkan antara hukum formil dan materiil, .

di mana bila hukum pidana materiil tersebut tanpa adanya hukum acara .

pidana akan menjadi tidak berdaya. Begitu pula sebaliknya, bila hukum .

acara pidana tanpa adanya hukum pidana materiil, maka penerapannya pun .

tidak akan berdasar..

..

Hakekat dari lahirnya KUHAP merupakan gambaran konkrit betapa .

bangsa ini menginginkan supaya masyarakatnya menghayati hak dan .

kewajibanya atas perlindungan terhadap harkat dan martabat sesuai dengan .

hak dan kewajiban asasinya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para .

..

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana,h. 1-2 .

..

pelaksana penegak hukum sehingga sesuai dengan wewenang masingmasing kearah tegaknya hukum dan keadilan.  .

Tujuan dasar dari eksekusi putusan merupakan satu gambaran .

bahwa hukum telah benar-benar ditegakkan sesuai dengan peraturan .

perundang-undangan yang ada. .

Dalam Islam pun menegakkan hukum juga merupakan suatu .

keharusan, hal ini sesuai dengan firman Allah: .

 Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah .

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara .

manusia dengan adil (Surah Shaad ayat 26). .

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download