Skripsi Siyasah:KEDUDUKAN PERKARA KONEKSITAS DALAM PASAL 8994 UU. NO. 8 TAHUN 1981 KUHAP DAN PASAL 198203 UU. NO. 31 TAHUN 1997 PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia pembentukan KUHAP dilakukan dalam rangka

memenuhi amanat GBHN (ketetapan MPR–RINO.4/MPR/1978) Untuk

melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum guna menggantikan

hukum acara pidana yang diatur dalam HIR (Herzienze Inlandsch Reglement)

sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda dulu.

KUHAP merupakan Hukum Acara Pidana Nasional yang disusun

berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila bermuatan

ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat

serta martabat manusia yang lebih dikenal dengan sebutan hak-hak asasi

manusia. Atas dasar itulah maka segala macam sikap dan tingkah laku para

pejabat penegak hukum yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap hakhak asasi sebagaimana terjadi pada masa berlakunya HIR harus dapat

dihilangkan dan dicegah agar tidak terulang lagi.

Namun dalam praktek Hukum selama ini meskipun KUHAP telah

berusia belasan tahun, ternyata cita-cita hukum yang selama ini terkandung

dalam KUHAP tersebut belum keseluruhan terlaksana sebagaimana yang

diharapkan. Dari begitu gencarnya siaran dan dari banyaknya pemberitaan

 berbagai media masa di Indonesia, warga masyarakat dapat dengan mudah

mengetahui terjadinya upaya penegakan hukum dalam masa berlakunya

KUHAP. Dewasa ini ternyata masih diwarnai adanya sikap dan tingkah laku

pejabat atau pelaksana penegak keadilan yang bertentangan atau tidak sesuai

dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sering kali disebut sebagai

penyimpangan prosedur.

Berbicara mengenai sikap dan tingkah laku pejabat atau pelaksana

penegak keadilan, ternyata di realita kehidupan negara hukum kita tidak jarang

atau sering terjadi adanya pejabat penegak hukum yang melakukan

penyimpangan prosedur tersebut disebabkan karena mereka memang kurang

memahami atau juga kurang mendalami ketentuan-ketentuan yang tersurat dan

tersirat dalam KUHAP. Sebagaimana kita ketahui bersama kasus tindak Pidana

Koneksitas yang mana kegiatan pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh

mereka yang mengemban amanat sebagai para pejabat penegak hukum dan

masyarakat sipil sebagai warga negara yang mana keduanya wajib dan patuh

terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada. Dalam Firman Allah

telah disebutkan:

M. A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum,h. 1

”Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak

bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat Dan mohonlah ampun

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang”(QS:An-Nisa’105-106).

Namun pada perkembangan masyarakat modern yang menuntut adanya

spesialisasi dan profesionalisme pada masa ini direspon oleh ajaran Islam dengan

sangat positif. Artinya didalam ajaran Islam bersifat positif terhadap tuntutan

falsafah modern bahwa profesi militer dengan profesi politik, dengan professi

ekonomi, dan professi kemasyarakatan lainnya harus menganut konsep

spesialisasi dan profesionalisme. Jadi, hubungan militer dengan politik di dalam

Islam sikapnya fleksibel, mengikuti kebutuhan masyarakat modern sesuai

dengan tuntutan tempat dan waktu tertentu. Teori-teori dan konsep-konsep

tentang hubungan kedudukan militer dalam politik (hubungan sipil dan militer)

yang selama ini kita kenal, tidak menjadi masalah dalam ajaran Islam sepanjang

implementasinya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam AlQuran dan Hadis.

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download