Skripsi Siyasah:PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PASCA PERKARA DIPUTUSKAN (ANALISIS MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN FIQIH SIYASAH)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini sedang membangun, mengadakan pembangun

jasmani dan rohaniah. Semua warga negara dan pemerintah ikut serta bersamasama dalam pembangunan semesta ini. Pembangunan ini, yang merupakan suatu

proses modernisasi membawa akibat yang positif maupun negatif. Ini berarti

bahwa pihak pemerintah maupun masyarakat secara kelompok atau pribadi ikut

bertanggung jawab terjadinya akibat-akibat yang positif maupun negatif, yang

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja Banyak kejadian atau fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya

mengenai masalah saksi dan korban. Contohnya saja mengenai kasus auditor

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Khairiansyah Salman, langkah beliau berani

membongkar dugaan kasus korupsi di KPU. Langkah tersebut menjadi bumerang

bagi dirinya karena mendapat ancaman dan sanksi pemecatan. Kasus lain

mengenai mantan anggota Kejaksaan Agung, Kito Irkhami yang berakhir

mendekamnya di LP Cipinang. Kito dituduh telah menggelapkan uang. Kasus

Kito terkait erat dengan keberanian dia memberikan kesaksian dengan

mengungkap kekayaan Jaksa Agung, M.A. Rachman yang kebetulan mendapat

sorotan publik atas perolehan kekayaan yang dianggap tidak wajar. Ada juga

saksi dan pelapor mengalami nasib yang tidak menyenangkan karena justru di

adukan ke polisi dengan delik pencemaran nama baik atau digugat secara perdata

oleh pihak yang dilaporkan

Suksesnya suatu proses peradilan pidanabergantung pada alat bukti yang

berhasil diungkap atau ditemukan di dalam proses peradilan, terutama yang

berkenaan dengan saksi dan korban, tidak sedikit kasus yang pembuktiannya

sulit terungkap akibat tidak adanya saksi dan korban yang mendukung tugas

penegak hukum; misalnya kasus-kasus di atas banyak saksi maupun korban yang

mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau mendapatkan ancaman keselamatan

dari pihak yang dirugikan Saksi merupakan kunci dalam membuktikan dalam suatu proses

persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184–185 KUHAP yang

berbunyi:

Pasal 184

1.  Alat bukti yang sah ialah

a.  Keterangan saksi

b.  Keterangan ahli

c.  Surat

d.  Petunjuk

e.  Keterangan terdakwa

2.  Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dipertegas dengan pasal 185 KUHAP yang berbunyi:

1.  Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang

pengadilan

www.balipost.co.id/Balipostcetak/fenomenaPembahasan RUU Perlindungan Saksi dan

Korban di tulis oleh Hardianto/2006/5/5/f2 di akses tanggal 5/5/2006

2.  Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

3.  Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai

dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

4.  Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian

atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila

keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian

rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan

tertentu

5.  Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,

bukan merupakan keterangan saksi 

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download