BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada hakekatnya hukum pidana dan kegunaannya
bermaksud agar masyarakat dan setiap
orang anggota masyarakat dapat dilindungi hukum pidana, serta untuk mencapai jalan hidup yang
sejahtera lahir dan batin.
Sehubungan dengan perlindungan
hukum pidana bagi masyarakat dan anggotanya
itu perlu diingatkan tentang perkembangan pandangan hukum pidana yang baru, karena sejak lama dipikirkan
bahwa pada fungsi primer hukum pidana
itu untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi subsidier hukum pidana itu hendaknya mengingat sifat negatifnya
sanksi agar baru ditetapkan apabila upaya
lain sudah tidak memadai lagi. Hukum pidana hanyalah salah satu sarana atau upaya penanggulangan kejahatan.
Hukum mengatur masayarakat secara patut dan
bermanfaat, dengan menetapkan apa yang
harus atau yang diperbolehkan atau yang diajukan. Dengan adanya hukum dapat diketahui adanya garis
pembeda antara apa yang harus dilakukan,
tidak boleh dilakukan dan apa yang bersifat anjuran.
Pidana itu harus diusahakan agar
dapat mengubah pandangan dan sikapsikap penjahat sehingga tidak lagi akan
melakukan kejahatan di masa yang akan Bambang
Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, hal.
1 datang. Dengan adanya itu dicapai jalan
menciptakan program-program yang bersifat
nasihat-nasihat yang menyembuhkan si penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan
mengadakan pendidikan dan latihan keja
keterampilan. Lebih-lebih di Indonesia di mana kesulitan-kesulitan hidup seperti lowongan kerja semakin memperbudak
kondisi ekonomi. Bagaimanapun juga,
tujuan permasyarakatan sepeti ini merupakan hal yang paling penting dalam dunia moderen sekarang ini.
Sedangkan tujuan dari pidana yang dijatuhkan
tersebut adalah di samping untuk
memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, juga bertujuan mendidik agar pelaku kejahatan
yang bersangkutan dapat insaf, dan
menjadi baik. Di samping itu pidana penjara juga bermaksud untuk mendidik dan menakut-nakuti anggota masyarakat yang
lain agar tidak melakukan kejahatan yang
sama.
Namun demikian tidaklah berarti,
bahwa terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan
usaha-usaha penanggulangan, salah satu cara untuk menaggulangi kejahatan ialah, dengan menerapkan hukum
pidana.
Kita mengetahui bahwa pada masa-masa yang silam reaksi penghukuman
atas kejahatan sangat berat di mana
tujuannya adalah menakut-nakuti masyarakat yang melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.
Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, Pidana Mati Di Indonesia, hal.
Ninik Widiyanti & Yulius Waskita,
Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya, hal.
Ibid, hal. 23 Negara Indonesia yang berdasarkan hukum dan
bersumber pada pancasila dan UUD 45
mengartikan pidana penjara sebagai pidana pemasyarakatan, yakni bahwa pemberian pidana kepada pelakunya tidak
semata-mata memberi nestapa dan
pembalasan, akan tetapi pemberian pidana pemasyarakatan justru dititikberatkan kepada pendidik serta pemberi
bekal kehidupan bagi narapidana, agar
setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat serta
dapat di terima oleh masyarakat, di mana
dia berada, seperti layaknya anggota masyarakat yang lain.
Upaya pelaksanaan pidana penjara
baru yang didasarkan prikemanusiaan dengan
cara memperluas usaha kelonggaran pidana untuk menjauhkan pengaruh buruk tembok penjara. Berbagai alternatif dari
upaya baru tersebut berupa bentuk pidana
bersyarat, cuti bersyarat,serta peningkatan remisi, dan sosial lainnya sampai bentuk pidana penjara di tempat
terbuka. Perlakuan cara baru terhadap
narapidana dengan pendekatan pembinaan di dalam masyarakat serta lingkungannya. Berbagai usaha pembinaan yang
mengandung unsur bimbingan dan
keterampilan yang bersifat edukatif, korektif, dan defensif serta mencakup aspek individu dan sosial.
Dalam kasus pembunuhan pun hukum Islam
mengenal asas pemaafan sebagaimana yang
diperkenankan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi: Bambang Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana,
hal. 11 “Maka barang siapa yang
mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik.(Q.S
al-Baqarahayat 178) Namun, asas pemaafan
ini tidak dilakukan begitu saja tanpa diimbangi dengan pembinaan keselarasan sosial, terutama
pihak-pihak yang bersangkutan dengan
peristiwa pembunuhan, khususnya pihak-pihak keluarga yang terbunuh dan pembunuh, sehingga tidak terjadi dendam
kesumat serta terjaminnya rasa keadilan
dan ketentraman masyarakat. Dalam hukum pidana hal ini sering kali dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk
menolak hukum Islam, serta menilainya
sebagai hukum barbar dan kejam tidak berprikemanusiaan.
Pengampunan terhadap qis}a>s}dibolehkan
menurut kesepakatan para Fuqaha>‘,
bahkanlebih utama dibandingkan pelaksanaannya.
Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat
dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis.
Redaksinya bisa dengan lafaz}(kata)
memaafkan, membebaskan, menggugurkan,
melepaskan, memberikan, dan sebagainya.
Orang yang berhak memiliki dan memberikan
pengampunan adalah orang yang memiliki
hak qis}a> s}. Menurut jumhur ulama’ yang terdiri atas Imam Abu H} anifah, Imam Syafi’i, Imam Ah} mad, pemilik
qis}a>s}adalah semua ahli waris.
Akan tetapi, menurut Imam Maliki,
hak qis}a>s}dimiliki oleh as}abahlaki-laki yang Departemen Agama, al-Qur’an Dan
Terjemahannya, hal.
Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia,
hal. xx Ahmad Wardi Muslich, Hukum
Pidana Islam,hal.
Ibid, hal. 161 paling dekat derajatnya dengan korban, dan
perempuan yang mewarisi dengan syarat-syarat
tertentu.
Alternatif memberikan ampunan diserahkan pada
wali terbunuh. Mereka adalah ahli waris
dari si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukum qis}a>s}atau memberi ampun,
seandainya ada salah satu di antara mereka
memaafkan, maka gugurlah qis}a>s}itu, sebab ia adalah salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.
yaz
� n s x � ��� -spacerun:yes'> karena banyaknya intervensi dan control dari eksekutif sehingga
mau tidak mau menuruti kehendak Moh. Kusnardi
dan Bintan R.
Saragih, Susunan Pembagian
Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, h.
SF Marbun dan Moh.Mahfud MD, Pokok-Pokok, h.
45 eksekutif daripada kehendak rakyat.
Akhirnya hal tersebut menjadikan Indonesia terpuruk dalam krisis multidimensional.
Krisis yang
mendera Indonesia pada
era 1990-an, telah
menimbulkan banyak persoalan pada
berbagai aspek kehidupan baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat
menilai berbagai produk hukum, penegakan
dan penerapannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Penilaian demikian
telah mendorong masyarakat
bersikap tidak menghormati,
tidak mempercayai bahkan
mengabaikan hukum dan
lembaga-lembaga hukum yang ada.
Atau dengan kata lain, hukum sudah tidak berwibawa lagi.
Krisis
kepercayaan masyarakat terhadap
hukum ini disebabkan
antara lain karena
masih banyaknya kasus
korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) dan pelanggaran
hak asasi manusia
(HAM) yang belum
tuntas penyelesaiannya secara
hukum dan adanya
pengabaian dan pelecehan
terhadap hukum yang sekaligus diakibatkan
dan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap
hukum.
Peristiwa-peristiwa yang
terjadi pada masa-masa
terakhir ini sudah
cukup menunjukkan bahwa hukum
dianggap tidak eksis, baik oleh anggota masyarakat (misalnya dengan tingginya jumlah aksi
peradilan rakyat terhadap penjahat kelas teri),
maupun oleh lembaga
hukum sendiri (yang
membiarkan dan adakalanya justru melakukan pelanggaran hukum).
KHN, Kilas Balik 6 Tahun Komisi Hukum
Nasional, Menguak Misi KHN & Kinerjanya, h.1 Akibat
yang ditimbulkan dari
banyaknya persoalan-persoalan yang timbul dalam
berbagai aspek kehidupan
tersebut, timbul keinginan
untuk menegakkan supremasi hukum
di Indonesia, dalam penegakan supremasi hukum dibutuhkan
kemauan yang kuat
untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan
hukum seperti pelanggaran
hak asasi manusia
(HAM), kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan
ganguan keamanan.
Salah satu
cara yang ditempuh
untuk mewujudkan supremasi
hukum tersebut adalah melakukan
perubahan-perubahan, bahkan pembaharuan terhadap berbagai
aspek hukum. Program
reformasi hukum, tidak
bisa tidak harus digulirkan
secara bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat, dengan beban terbesar
diletakkan pada pundak
para penyelenggara negara.
Hal ini dipandang sebagai konsekuensi logis prinsip negara
hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum,
maka reformasi hukum
perlu direalisasikan sehingga
semua kekuasaan tunduk pada hukum.
Reformasi di
bidang hukum yang
terjadi sejak tahun
1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD
1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah
mendorong terbangunnya struktur
ketatanegaraan yang lebih demokratis.
Perubahan UUD
1945 sejak reformasi
telah dilakukan sebanyak empat kali.
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen ketiga
Hasil
perubahan UUD 1945
melahirkan bangunan kelembagaan
negara yang satu sama lain dalam
posisi setara dengan saling melakukan kontrol (checks and balances), mewujudkan supremasi hukum dan
keadilan serta menjamin dan melindungi
hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan
negara hukum.
Pasca
amandemen UUD 1945
menyebabkan berubahnya sistem ketatanegaraan yang berlaku meliputi jenis dan jumlah lembaga
negara, sistem pemerintahan,
sistem peradilan dan
sistem perwakilannya. Sejalan
dengan itu, muncul
lembaga-lembaga dalam bentuk
komisi, untuk menjawab
tuntutan masyarakat. Pembentukan
lembaga-lembaga yang berbentuk
komisi ini sangat pesat perkembangannya sepanjang reformasi.
Banyaknya tumbuh
lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun korporasi-korporasi yang
bersifat independen tersebut
menurut Jimly Asshiddiqie
merupakan gejala yang
mendunia, dalam arti
tidak hanya di Indonesia. Seperti
dalam perkembangan di
Inggris dan di
Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau
komisi-komisi itu masih
ada yang berada
dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang
bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan
eksekutif, legislatif, ataupun
yudikatif. Pada umumnya, pembentukan
lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintah dinilai
tidak dapat lagi memenuhi tuntutan Titik
Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, h.1 kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar
mutu yang semakin meningkat dan
diharapkan semakin efisien dan efektif.
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi