Skripsi Syariah: DENDA KETERLAMBATAN (LATE CHARGE) PADA KARTU KREDIT SYARIAH

BAB I.

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Syariat Islam mengatur tata kehidupan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dunia dan akhirat.

Salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan sosial adalah tegaknya hukum utang piutang, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

 Zaman telah berkembang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern, begitu juga dengan cara hutang piutang yang berkembang menjadi berbagai macam caranya, hal ini bertujuan untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk dari hutang piutang zaman sekarang adalah dapat dilihat dalam bentuk kartu kredit yang dalam perbankan syariah disebut syariah card.

Kartu kredit (Credit card)adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau bayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga  Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam,Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994, hlm. 3 (retail interest)merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.

 Sedangkan syariah cardadalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Syariah card terdapat tiga macam akad, yaitu: 1. Kafalah: dalam hal ini penerbit adalah penjamin (kafil)bagi pemegang kartu terhadap merchantatas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee.

2. Ijarah: dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarahini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

3. Qard: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh)melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

 Dari sini dapat dilihat bahwa syariah card adalah salah satu bentuk dari hutang piutang yang modern, dimana selain qard(hutang piutang) juga terdapat akad lain yaitu kafalahdanijarah. Dari akad kafalahdan ijarahbank mendapatkan feeatas jasa yang dilakukan, dan itu memang dibenarkan dalam hukum Islam. Namun bagaimana dengan akad qard, yang menggunakan denda finansial bagi nasabah yang terlambat membayar tagihannya.

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 2  Dikutip dari http: http/www.MUI.or.id/MUI_ln/product_2/fatwa.php?id=64&pg=3, tanggal 3 Agustus 20 Dalam mekanisme kartu kredit, jika card holder(peminjam) terlambat dalam melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan maka ia berkewajiban untuk membayar denda (late charge).

 Ternyata late chargeini identik dengan riba nasi’ah yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah. Ditangguhkan piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutangnya itu.

 Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya ”Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan” mengutip suatu penjelasan dari Syeh Qurtuby dalam kitabnya ’’Tafsir Qurtubi” juz 2 halaman 1157, yang menyebutkan: “ Pada zaman jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo akan bekata pada debitur: ” lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan”. Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran, kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru.” Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

 Allah Ta’ala telah berfirman: Artinya:“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(al baqarah: 275).

  Dimyauddin Djuwaini, op. cit., hlm. 2  Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.

 Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm. 43-  Departement RI, Al-Quran Terjemahan Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm.

 Rasulullah SAW telah bersabda: Artinya:“Dari Jabir ra. Ia berkata: Rasulullah saw telah melaknati orang-orang yang suka makan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisnya, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: “ mereka semuanya sama”.(HR. Baihaqi).

 Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya,  dan memberikan kelonggaran waktu bagi muqtaridhyang belum mampu melunasi hutangnya adalah sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak muqridhberkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasannya.

 Firman Allah swt: Artinya: ”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(al maidah: 2)  Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280: bÎ )ur š c%x. rè Œ ; ouŽô £ã ã î ot•Ï àoYsù 4 ’n<Î ) ; ouŽy£÷ •t B 4 br&ur ( #qè %£ ‰| Ás?

× Žö •yz ó Oà 6© 9 ( bÎ ) ó Oç FZä . š cqß Jn=÷ ès?

Artinya:”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah : 280).

 Namun hal itu menjadi berbeda ketika muqridhmemberikan penangguhan dengan syarat muqtaridhharus membayar sejumlah uang atau  Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-baihaqi, Sunan Kubro,Beirut: Darul Kutubul Ilmiyah, 458, hlm. 4  Sulaiman Rasyid, op. cit., hlm. 3  Ghufron A.Mas’adi,Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Gradindo Persada, 2002, hlm. 175.

 Departemen Agama RI, op. cit.,hlm. 1  Departemen Agama RI, op.cit.,hlm.

denda, sebagai ganti penangguhan waktu pembayaran hutang, karena hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang dizaman jahiliyah, ditangguhkan piutangnya dan penundaan tempo ini mengakibatkan bertambah juga jumlah piutangnya dan inilah yang disebut dengan riba jahiliyah.

Akan tetapi dalam ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, DSN memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (late charge) yang disebutkan dalam ketentuan keenam point ”b” yaitu: ”Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial”.

 Fatwa diatas menyebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang mempunyai kemiripan dengan riba pada zaman jahiliah, lalu mengapa denda ini masih diterapkan dalam syariah card.

Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang ”DENDA KETERLAMBATAN (LATE CHARGE)PADA KARTU KREDIT SYARIAH (STUDI ANALISIS FATWA DSN MUI NO:54/DSNMUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD)”.

B. Perumusan Masalah.

Untuk membatasi permasalahan agar terarah, maka dari permasalahan diatas penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimana hukum denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah dalam Islam?

2) Apakah dasar hukum denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Cardtepat penggunaannya?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 1. Untuk mengetahui apa hukum denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah dalam islam?

2. Untuk mengetahui ketepatan penggunaan dasar hukum denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card?

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download