BAB I.
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang Masalah.
Fitrah untuk hidup secara
berdampingan merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Untuk memenuhi
dorongan biologis ini dibuatlah peraturan pernikahan yang mana dalam peraturan
tersebut dilandasi oleh kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.
Perkawinan yang bahagia adalah
perkawinan yang berteraskan kasih sayang serta kemesraan menjadi motivasi dan
penggerak ke arah kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya
perkawinan yang tidak harmonis akan menghasilkan ketidakteguhan pribadi yang
membawa kesan negatif bukan saja terhadap dirinya tetapi juga masyarakat.
Perkawinan dapat diklasifikasikan
menjadi dua, yaitu monogami dan poligami.
Monogami merupakan perkawinan seorang
laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan antara
seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.
Pada dasarnya undang-undang tentang perkawinan
No.1 tahun 19 berasaskan monogami, yaitu seorang laki-laki hanya beristeri
seorang perempuan. Seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat (1), yang berbunyi
“Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai http;//www.islam.gov.my/portal/pdf/PoligamiPPUU.pdf,diakses
pada tanggal Oktober 20 Abdur Rahman Ghazaly ,Fikih Munakahat ³Seri Buku Daras´, Jakarta: Prenada Media,
2003, hal.1 seorang isteri. Seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
Tetapi dalam pasal selanjutnya undang-undang
memberikan kelonggaran bagi suami untuk melakukan poligami, namun harus
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini dimuat dalam pasal 3 ayat
(2) yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”,
pasal ayat (1) ”Dalam hal seorang suami
akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang
ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”,
ayat (2) berbunyi “pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang
apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b.
isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c.
isteri tidak dapat melahirkan
keturunan ” dan pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Untuk dapat mengajukan permohonan
kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat sebagai berikut ; a. adanya persetujuan dari isteri
atau isteri-isteri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan
bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri, dan anak-anak mereka”.
Poligami dalam masyarakat adalah salah satu
bagian dari budaya masyarakat pra Islam. Seorang laki-laki dapat mengawini
perempuan dalam Undang-undang RI No.1
tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra
Umbara,2007, hal.
Ibid, hal.2-
jumlah yang tak terbatas. Bahkan banyaknya isteri menjadi simbol
kehebatan seorang laki-laki. Al-Qur’an membatasi kebiasaan berpoligami dengan memberikan
syarat yang tidak ringan, dan dibatasi tidak boleh lebih dari empat orang,
yakni dalam surat an-nisa’(4) : Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),
maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya (surat an-nisa¶(4) : 3).
Dalam hal ini al-Qur’an dari satu sisi
memberikan syarat kebolehan melakukan poligami bagi orang yang dapat memenuhi
persyaratannya, akan tetapi pada ayat yang lain memustahilkan persyaratan itu
dapat dicapai.
Artinya : Dan kamu sekali-kali
tidak akan dapat berlaku adil di antara isteriisteri(mu), walaupun kamu sangat
ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada
yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika
kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(An-nisa¶(4) : 129).
Departement Agama RI,Al-Qur¶an dan Terjemahnya,Kudus: Mubarakatan
Toyyibah, hal.
Munir ,Lily Zakiyah (editor), Perempuan
Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam, Bandung;
Anggota IKAPI, 1999, hal.1 Departement
Agama RI, op.cit. hal.
Di atas telah disebutkan bahwasanya salah satu
syarat poligami yang harus dipenuhi adalah suami harus mampu berlaku adil dan
benar-benar mampu mencukupi nafkah keluarganya, baik nafkah lahir maupun batin.
Pada kenyataannya praktek
poligami sering tidak didasari pertimbangan-pertimbangan yang logis
diperbolehkannya poligami, tetapi lebih didasari atas dorongan nafsu serakah
kaum laki-laki, dan tanpa mengindahkan faktor keadilan sebagaimana
disyari’atkan dalam al-Qur’an, sehingga
banyak suami yang penghasilannya sedikit ingin memiliki isteri lebih dari satu.
Akibatnya terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara keluarga mereka.
Seperti kasus poligami yang
terjadi di Tangerang, seorang isteri muda hangus terbakar akibat dibakar oleh
Ny. Jeni (isteri pertama) dari Saroni, seorang penjual sate keliling. Pada
awalnya keluarga mereka baik-baik saja dan dikaruniai 2 orang anak yan sekarang
dalam asuhan mereka berdua.
Selang 5 tahun usia
perkawinannya, saroni menikah lagi dengan seoarang gadis bernama Euis dan
perkawinannya ini direstui oleh Jeni. Antara isteri pertama dan kedua ini pada
awalnya mereka rukun-rukun saja, tetapi selang beberapa waktu saroni sering
memukul Jeni dan lebih sering bersama Euis.
Hal ini membuat Jeni terbakar api
cemburu dan pada puncaknya terjadi keributan antara Jeni dan Euis yang berakhir
pada dibakarnya Euis oleh Jeni ke seluruh anggota badannya.
Hal ini terjadi karena suami tidak M. Anshory MK, Hukum Perkawinan di
Indonesia ³masalah-masalah krusial´, Yogyakarta
: Pustaka Pelajar cet.Ke-1, hal.
http://www.tempo.co.id/hg/tangerang/2007/10/06/brk,20071006-109146,id.html,
diakses pada tanggal 23 Desember 20 mempertimbangkan
pertimbangan-pertimbangan yang logis diperbolehkannya poligami dan berimbas
pada ketidakharmonisan diantara keluarga mereka.
Kewajiban suami yang paling pokok
adalah memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya, seperti dalam firman Allah dalam surat
At-Thalaq (65) : Artinya : Hendaklah
orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang
disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan.(Surat At-Thalaq (65) : 7) Suami
yang ingin poligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.
Selanjutnya hakim memeriksa ada atau tidaknya
alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ada atau tidaknya persetujuan dari isteri,
baik persetujuan lisan maupun tertulis, ada atau tidaknya kemampuan suami untuk
menjamin keperluan hidup isteriisteri dan anak-anaknya, dan ada atau tidaknya
jaminan bahwa suami akan Abdurrafman
al-Jaziri, Al-Fiqih µAla Madzahibi
al-Arba¶ah, juz IV, Mesir, 1969, hal.
5
Departement Agama RI, op.cit. hal. 5
Dalam Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 (1),
dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 pasal 40.
Undang-undang RI No.
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam, op.cit. hal.2 dan Yakni: i.
Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ii. Bahwa isteri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, iii. Bahwa
isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (PP. No. 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 19 tentang Perkawinan). Ibid. Hal.
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam
bentuk yang ditetapkan untuk itu .
Nampaknya hakim dalam memberikan
putusan permohonan poligami kurang mempertimbangkan masalah kemampuan
memberikan nafkah. Karena dalam prakteknya penulis menemui beberapa putusan
izin poligami di Pengadilan Agama (PA) Semarang, suami yang nafkahnya sedikit
tetapi mendapatkan izin poligami.
Dalam observasi awal, ditemukan
ada 29 putusan Pengadilan Agama (PA) Semarang tentang poligami pada tahun 2007,
2008, dan 2009. Diantara putusan-putusan tersebut, peneliti hanya mengambil 5
putusan saja, yakni putusan pada tahun 2007 dan 2008 dengan pertimbangan bahwa
terdapat kesamaan jenis kasus dalam putusan itu, yakni dilihat dari alasan
permohonan izin poligami, penghasilan minim yang diperoleh pemohon, dan
pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam mengabulkan permohonan izin poligami.
Jika melihat kondisi kebutuhan
saat ini yang amat beragam dan semakin lama semakin meningkat, maka
putusan-putusan Pengadilan Agama (PA) Semarang tersebut di atas menarik untuk
dijadikan bahan penelitian dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim atas
dikabulkannya permohonan poligami tersebut. Berpijak dari latar belakang di
atas, maka penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Jaminan
Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami)”.
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi