BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Allah SWT telah
menjadikan manusia masing-masing
saling membutuhkan satu
sama lain, supaya
mereka tolong menolong,
tukarmenukar keperluan dalam
segala urusan kepentingan
hidup, baik dengan
jalan jual beli, sewa menyewa,
bercocok tanam, atau
bentuk pertukaran lainnya,
baik dalam urusan
kepentingan sendiri maupununtuk
kemaslahatan umum. Dengan
cara demikian kehidupan
masyarakat menjadi teratur
dan subur, pertalian
yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan
tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada
manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga
kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan
dengan lancar dan
teratur.
Islam
sebagai agama yang
sempurna mengatur segala
bentuk kehidupan, salah
satunya adalah mu‟amalah.
Setiap manusia semenjak
dari mereka berada
di muka bumi
ini merasa perlu
akan bantuan orang lain dan tidak
sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksudmaksudnya yang
kian hari makin
bertambah. Oleh karena
itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan
bagi keperluan dan membatasi keinginan
hingga memungkinkan manusia
memperoleh maksudnya tanpa
memberi madharat kepada orang
lain dan mengadakan
hukum tukar-menukar keperluan
antara Sulaiman Rasjid,
FiqihIslam, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 278.
Mu‟amalah secara
harfiah berarti “
Pergaulan” atau hubungan
antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, mu‟amallah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah.
mu‟amalah merupakan perbuatan
manusia dalam menjalin hubungan
atau pergaulan antar sesama manusia.
(Baca: Ghufron A. Mas‟adi, FiqihMu‟amalahKontekstual,
jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.1).
anggota-anggota masyarakat
adalah satu jalan
yang adil, agar
manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan
memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan. Islam memberi jalan kepada manusia untuk jual
beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari
kepicikan, kesukaran dan
mendatangkan kemudahan.
Oleh karena itu Allah berfirman “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang
batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka
sama suka diantara
kamu.
Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” (Qs. An Nisaa‟ 4: 29) Dari
ayat diatas menjelaskan
tentang disyari‟atkannya jual beli.
Bahwa Allah SWT
melarang kaum muslimin
untuk memakan harta
orang lain secara batil
yang berarti melakukan
transaksi ekonomi yang
bertentangan dengan syara‟.Di samping
itu berkaitan dengan prinsip
jual beli, maka
unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.
Sebagai
sistem kehidupan, Islam
memberikan warna dalam
setiap dimensi kehidupan manusia,
tidak terkecuali dunia
ekonomi. Sistem Islam
ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah
ataupun etika.
Artinya, kegiatan ekonomi yang
dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai
materialisme dan spiritualisme. Kegiatan
ekonomi yang dilakukan
tidak Nazar Bakry, Problematika
Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.
Departement
Agama RI, Al-
Qur‟anAl-KarimdanTerjemahanBahasaIndonesia, Kudus: Menara Kudus,dzulhijjah 1427 H, h. 83.
T.M. Hasby Ash Shiddieqy, Memahami Syari‟at Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 45.
hanya
berbasis nilai materi,
akan tetapi terdapat
sandaran transendental di dalamnya,
sehingga akan bernilai ibadah.
Salah
satu sistem jual
beli yang kini
berkembang, yaitu pemberlakuan uang
panjar sebagai tanda pengikat
kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (Down of Payment), atau uang muka. Biasa
disebut dengan istilah" Tanda Jadi”.
Dijelaskan jual beli dengan sistem panjar
pada pasal 1464 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa: jual
beli dengan sistem
panjar merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli.
Di dalam jual beli pihak pembeli menyerahkan uang
panjar atas harga barang, sesuai kesepakatan
kedua belah pihak tersebut. Jual beli dengan sistem ini salah satu
pihak tidak dapat
meniadakan pembelian itu
dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya
(1464 KUH Perdata ) Bahwa jual beli
sistem panjar (bai‟al„urbun) atas keabsahan transaksi
ini, jumhur ulama
mengatakan hukumnya tidak
sah dan merupakan
jual beli yang dilarang.Menurut MadzhabHanafiyah, merupakan
jual beli yang
fasid, sebab dalam
jual beli tersebut
ada beberapa unsur
yang tidak diperbolehkan
yaitu syarat fasad dan
al-gharar, dan juga
dianggap dalam kategori
memakan harta orang
lain dengan batil
oleh sebagian ulama
lainnya. Hal ini
dilandasi Hadist Rasulullah SAW yang melarang.
Dari „Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, ia berkata: bahwa Nabi SAW bersabda:“Nabi SAW melarang
penjualan dengan lebih dahulu
memberikan uang muka
(panjar).(HR. Ahmad, AnNasa‟i, Abu
Dawud) DimyauddinDjuwaini,
Pengantar Fiqih Mu‟amalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008, h. 5.
Salim,
HukumKontrakTeoridanTeknikPenyusunanKontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h.
50.
DimyauddinDjuwaini Op, Cit., h. 90.
T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis
Hukum, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 354 Dalam hal ini Imam Ahmad menyatakan hadist
yang meriwayatkan bai‟ „urbun kedudukannya
lemah. Namun demikian,
sistem panjar disini
sudah menjadi bagian
dari transaksi jual
beli dalam perdagangan
dan perniagaan dewasa ini. Namun Wahbah Zuhaily
membolehkannya jual beli tersebut karena „urf,
yang sudah melekat dalam masyarakat tidak dapat ditinggalkan.
Dan itu
artinya hukum ini ditetapkan oleh beberapa mujtahidin bahwa jual beli secara al „urbun, tidak
disalahkan dan boleh.
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi