Kamis, 14 Agustus 2014

Skripsi Syariah:ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN GAJI KULI KONTRAKTOR DI HOTEL PARADISO JL. KARTIKA PLAZA KUTA BADUNG DENPASAR


BAB I PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah Pada dasarnya semua umat manusia adalah sama dalam kedudukannya,  sebagai  pekerja-pekerja  dan  sebagai  manusia  yang  berkehormatan,  meskipun  berbeda-beda  kadar  dan  kemampuan  dan  bakat  pembawaanya  serta  daerah  lingkungan kerjanya dan hasil-hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukan.
Dalam Islam pekerja bukan merupakan suatu kelas dalam masyarakat, sebab  masyarakat tidak lain adalah kumpulan para pekerja yang saling memberi dan  menerima  jasa,  serta  saling  memberi  dan  menerima  imbalan  jasa  masingmasing.
 Sudah  menjadi  fitrah  manusia  untuk  saling  membantu  dan  kerjasama,  saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Tolong menolong yang  baik,  saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak,  tidak  merugikan  salah  satu  pihak yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat alMa>idah ayat 2 Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1987), 25.

1   Artinya: ‚Dan  tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah amat berat siksa-Nya.
 Kehidupan  masyarakat  yang  harmonis  akan  terlaksana  atas  dasar  keseimbangan,  yang  kuat  menolong  yang  lemah,  yang  kaya  membantu  yang  miskin, dan sebaliknya  yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan  jalan  yang  baik,  bukan  merongrong  yang  kuat,  yang  miskin  pun  tidak  merongrong yang kaya. Dalam hal ini negara berperan untuk menyeimbangkan  kehidupan dalam masyarakat.
 Kebutuhan  hidup  menuntut  manusia  untuk  lebih  giat  dalam  mencari  kebutuhan  hidupnya  tidak  perduli  jarak  dan  lamanya  waktu  dalam  mencari  kebutuhan hidupnya. Berangkat dari kebutuhanlah kebanyakan orang memilih  bekerja di perantauan dari pada kerja di desanya masing-masing, banyak orang  yang berpendapat bekerja di luar daerah tempat tinggalnya akan menjadi lebih  terpenuhi  kebutuhan  hidupnya  dari  pada  bekerja  di  daerahnya  sendiri.  Salah  satunya adalah kota Denpasar, yang sebagian penduduknya adalah pendatang  dari  pulau  jawa  dan  banyak  lahan  pekerjaan  yang  menawarkan  pekerjaan   Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 142.
 Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, 44.
 dengan  gaji  yang  bagi  mereka  sedikit  cukup  untuk  menutupi  kebutuhan  hidupnya.
Salah  satu  dari  banyaknya  lapangan  kerja  yang  menawarkan  pekerjaan  adalah perusahaan di bidang kontruksi. Pihak manajemen bagian  kontruksi  di  hotel  Paradiso  menawarkan  pekerjaan  di  bidang  pembangunan  dan  renovasi,  perusahaan  membutuhkan  banyak  buruh  untuk  menyelesaikan  proyekproyeknya,  banyak  buruh  yang  ikut  bekerja  di  bidang  pembangunan  ini,  mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lapangan pekerjaan di  bidang  pembangunan  dan  renovasi  ini  menjaring  banyak  buruh  untuk  menyelesaikan  proyek-proyeknya.  Salah  satu  proyek  yang  ditangani  yaitu  pembangunan  dan  renovasi  villa  Kuta  Terace  yang  terletak  di  jalan  Kartika  Plaza  Kuta  Badung.  Dalam  proyek  ini  pihak  managemen  bagian  kontruksi  melaksanakan  pembangunan  dan  renovasi  dengan  bantuan  para  pengawas  pekerjaan dan mandor.
Dalam  pembangunan  dan  renovasi  ini  ada  9  mandor  yang  mengawasi  jalannya  pekerjaan  dan  masing-masing  mandor  memiliki  anak  buah/buruh  sekitar  60  orang,  Para  buruh  ini  diberi  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kemampuan di bidangnya, dengan volume pekerjaan yang sama para buruh ini  mengerjakan  pekerjaannya,  pihak  manajemen  hotel  bagian  kontraktor  ini  memilih seorang mandor untuk mengawasi jalannya pekerjaan yang dikerjakan  oleh  para  buruh.  Dengan  waktu  yang  sudah  ditentukan  para  buruh   mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan, pihak manajemen hotel hanya  meminta  hasil  penkerjaan  yang  sesuai  dengan  waktu  dan  prosedur  atau  gambarnya kepada pelaksana lapangan.
Semua  buruh  yang  bekerja  dalam  pembangunan  dan  renovasi  villa  ini  sudah  terikat  kontrak  dengan  pihak  manajemen  hotel,  oleh  karena  itu  para  buruh  harus  melaksanakan  kewajibannya  yang  sesuai  dengan  kontrak  kerja  yang di sepakatinya. Dalam pekerjaan ini pihak hotel memberikan gaji pada  para buruhnya dengan sistem harian, biasanya pihak manajemen menyalurkan  gaji setelah melakukan survei lapangan dan pemeriksaan berkas pembanguan  dan renovasi, pihak manajemen hotel membri gaji kepada para kuli sebesar Rp  65.000/hari, lewat perantara para mandor.
 Namun gaji yang disalurkan pimpinan lewat mandor ini tidak diberikan  langsung  kepada  para  kuli,  mandor  mempunyai  aturan  tersendiri  dalam  memberikan  gaji  kepada  anak  buahnya,  gaji  itu  diberikan  kepada  para  kuli  setiap  dua  minggu  sekali  atau  lebih  dan  biasanya  mandor  memberi  tahu  kepada anak buanya kapan gaji itu bisa diambil.
 Gaji yang diterima para kuli ini bervariasi, rata-rata para kuli menerima  gaji Rp. 50.000-55.000/harinya, antara kuli satu dengan kuli yang lain berbeda  penghasilannya, pemberian gaji seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para   Ganda (pimpinan bagian pembangunan), Wawancara, Kuta Terace, 23-03-2012.
 Sugisar Irawan (Mandor), Wawancara, Kuta Terace, 23-03-2012.
 mandor.
 Dengan  kebutuhan  hidup  yang  serba  mahal  para  buruh  ini  pasrah  dengan keadaan seperti ini.
Pemberian  gaji  dengan  sistem  ini  akan  menimbulkan  kesenjangan  di  antara salah satu pihak, karena kurangnya kesamaan dalam penerimaan hasil  keringatnya.  Dalam  penentuan  pemberian  gaji  diperlukan  adanya  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  (pemilik  perusahaan  dan  buruh),  karena  akan  menimbulkan  hubungan  kerja  antara  buruh  atau  karyawan  dengan  majikan  atau pengusaha yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak  dari  pihak  yang  satu  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  pihak  yang  lain.
Sedangkan  kewajiban  yang  utama  bagi  majikan  adalah  membayar  gaji  atau  upah.
 Penetapan  gaji  bagi  para  buruh  harus  mencerminkan  keadilan,  dan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  kehidupan,  sehingga  pandangan  Islam  tentang  keseimbangan  hak  kerja  dalam  menerima  upah  lebih  terwuj ud.
Sebagaimana  di  dalam  al-Quran  juga  dianjurkan  untuk  bersikap  adil  dengan  menjelaskan sifat keadilan itu sendiri, Allah berfirman dalam surat An-Nisa>’  ayat 135: َ Dani (pekerja/kuli), Wawancara, Banjar Anyar Kuta, 23-03-2012.
 Djumadi, Perjanjian Kerja, (Jakarta; Grafindo Persada, 1995), 39.
 Artinya:‚Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biar  pun  terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu…..  Agar gaji atau upah yang  diberikan oleh majikan kepada para buruh bisa  lebih  adil  dan  manusiawi,  maka  penentuannya  hendaklah  tidak  dimonopoli  oleh majikan dan suara buruh juga diperhatikan, sehingga di antara keduanya  terjadi  kesepakatan  dan  saling  merelakan  (ikhlas).  Karena  masalah  gaji  merupakan  sesuatu  yang  sangat  sensitive  dan  dalam  Islam  sendiri  tidak  menyebutkan  secara jelas  bagaimana  sistem  pengupahan  dan  berapa  batasan  penetapan  upah  minimum,  Islam  hanya  menyebutkan  bahwa  orang  yang  bekerja  hendaklah  mendapatkan  gaji  atau  upah  sebagai  bentuk  imbalan  atas  jasa yang dikeluarkan untuk bekerja dan pemberian gaji atau upah dianjurkan  untuk  sesegera  mungkin  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama. Rasul Saw bersabda: َ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 100.
 Artinya:‚Dari  ‘Abdullah  ibnu  ‘Umar  berkata:  Rasulullah  Saw.  Bersabda:  berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai  tenaganya sebelum  keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)   Atas  dasar  maslahah  mursalah  dapat  diadakan  peratuaran  perundangan  tentang  perburuhan,  yang  bukan  saja  mengatur  mengenai  upah  kerja,  tetapi  juga  tentang  mempekerjakan  anak-anak  dibawa  umur,  jam  kerja  perminggu,  cuti tahunan bagi buruh tetap, jaminan sakit  dan sebagainya. Dalam peraturan  pemerintahan No. 08 tahun 1981 tentang perlindungan buruh, pasal 20 (ayat 1  dan 2) menyebutkan:  ‚Pemotongan  upah  oleh  pengusaha  untuk  pihak  ketiga  hanya  dapat  dilakukan  bilamana  hanya  ada  surat  kuasa  dari  buruh.  Dikecualikan  dari  ketentuan ayat satu adalah semua kewajiban pembayaran oleh buruh terhadap  negara atau iuran sebagai peserta pada yang menyelenggarakan jaminan sosial  yang ditetapkan dengan aturan perundang-undangan.
Dan  dalam  hal  penilaian  hasil  kerja  ini  apakah  sudah  memenuhi  timbangan yang sama, yaitu antara penilaian seorang mandor dengan penilaian  para  kuli.  Penilaian  yang  kurang  seimbang  akan  menimbulkan  kezaliman.
Allah SWT berfirman dalam surat Al- Mutaffifin ayat 1-3:
 (  Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafa AlBaby, 1960), 81   Artinya:‚Kecelakaan  besarlah  bagi  orang-orang  yang  curang,  (yaitu)  orangorang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta  dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang  lain, mereka mengurangi.
 Pemberian  gaji  pada  kaum  buruh  setidaknya  harus  mengikuti  prosedur  yang  dibuat  oleh  pemerintahan  setempat  yaitu  UMR  (upah  minimum  regional), kebijakan ini dibuat  untuk memberi  patokan pemberian gaji kepada  para  majikan  yang  mempekerjakan  buruh.  Termasuk  kabupaten  Badung  Denpasar yang juga menetapkan UMR (upah minimum regional)  tahun 2012  yaitu  sebesar  1.290.000,  hal  ini  menegaskan  bahwa  kebijakan  tersebut  setidaknya bisa menjunnjung kepada kaum buruh.
Untuk  mengetahui  secara  dalam  tentang  pemberian  gaji  atau  upah  tersebut,  maka  diperlukan  penelitian  secara  deskriptif  tentang  praktik  pemotongan gaji  kuli  kontraktor  di Hotel Paradiso  jalan Kartika Plaza  Kuta  Badung Denpasar dalam persepektif hukum Islam.
B.  Identifikasi dan Batasan Masalah Berdasarkan  apa  yang  telah  dipaparkan  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  mencoba  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  yang  timbul,  sebagai berikut:  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 587.


Download lengkap Versi PDF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

pesan skripsi