Contohaku: Skripsi Syariah:STUDI KRITIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 149 KHI TENTANG NAFKAH IDDAH TALAK BA'IN, SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah salah satu negara yang rakyatnya mayoritas memeluk agama Islam . Dan Indonesia sendiri adalah salah satu negaraterbesar di dunia yang terdi ri dari banyak pulau, suku, ada t, dan kebudayaan.

Sedang Islam merupakan satu agama yang muncul, tumbuh, dan dikembangkan di dunia arab, walaupun dalam perkembangannya, pemikiran tentang Islam dikembangkan di negara- negara Timur Tengah ( hal ini diindikasikan dengan banyaknya mujtahid dari negara - negara Timur Tengah tersebut). Sehingga ketika Islam masuk ke Nusantara, adalah suatu keniscayaan untuk mengemasnya seramah mungkin dengan adat- budaya asli Indonesia. Dan memang pada awal penyebaran Islam di Nusantara, "tata cara beragama" memang tidak terlalu dipaksakan, sehingga muncullah akulturasi budaya. Ini bisaditelisik dari cara pen y ebaran Islam oleh Walisongo di Indonesia, yang metode dakwahnya mengadopsi beberapa kebudayaan Jawa aslinamun tidak mengurangi inti - inti agama Islam itu sendiri .

Keadaan ini tentulah sangat jauh berbeda dengan keadaan era sekarang ini, yang m ana Islam dicap sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Kondisi seperti ini wajar saja, mengingat banyak kekerasan yang mengatas namakan agama.

Namun ini bukanlah kompetensi dalam kajian ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa metode penyebaran Islam di Nusantara adalah dengan akulturasi budaya, sehingga Islam dengan mudah masuk ke penduduk lokal. Namun walaupun Islam sudah berkembang dengan pesat, mulai Islam ada di Nusantara sampai dekade akhir 80- an, belum ada kodifikasi hukum positif Is lam. Padahal Pengadilan Agama sendiri sudah dikenal sejak era penjajahan.

Dan dalam perkembangannya, ternyata kasus dalam masalah a gama semakin bertambah, terutama dalam permasalah an perkawinan, waris, dan hibah. Sehingga dirasa perlu adanya kodifikasi undang - undang tentang permasalahan agama yang kontemporer. Dan kodifikasi ini sen diri pada awal tahun 90- an dima nifestasikan dengan munculnya KHI (Kompilasi Hukum Islam ).

Ada 3 pokok ketentuan hukum Isla myang disarikan dalam KHI, yaitu ketentuan tentang perkawinan, waris, dan wakaf . Adapun spesifikasinya, hukum perkawinan diatur dalam pasal 1 - 170, hukum kewarisan diatur dalam pasal 171- 214, dan hu kum perwakafan diatur dalam pasal 215- 228.

Dalam bab perkawinan, selain membahas perkawinan, cabang ilmu yang ikut diatur adalah hadlanah dan perwalian .Dalam bab waris, cabang pembahasannya adalah wasiat dan hibah. Sedangkan dalam bab perwakafan, tidak ada cabang pembahasan.

Ketentuan nafkah dalam KHI diatur dalam pasal secara terpisah. Yaitu dalam pasal 80 ayat 4 poin a, pasal 81, pasal 149 dan pasal 152. Namun ketentuan pada pasal 80 tersebut mengatur tentang ketentuan nafkah bagi isteri akibat perkawinan , sedangkan untuk pasal 81, pasal 149,dan pasal 152 mengatur nafkah untuk isteri akibat perceraian .

Dari beberapa pasal nafkah di atas, ada satu pasal yang patut untuk dikritisi.

Yaitu ketentuan nafkah iddah talak ba'in yang diatur dalam pasal 149 poin b yang berbunyi : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib ; memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa isteri yang ditalak ba'in jika tidak hamil, maka dia tidak mendapatkan hak apapun da ri suaminya. Dalam kerangka piki r yang sederhana pun pasal ini mengindikasikan adanya diskriminasi antara hak wanita yang ditalak ba'in dan ditalak raj'i. Karena wanita sedang menjalani masa iddah, baik talak ba'in ataupun raj'i tidaklah terlalu bebas geraknya.Lalu mengapa KHI membedakan mereka? Padahal sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah agama yang berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah dalam surat an - Nakhl ayat 90 : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaj ikan" Dalam ayat ini, secara gamblang Allah telah memerintahkan mahluk- Nya untuk berbuat adil dan baik kepada sesamanya. Dan berdasarkan ketentuan KHI yang Arkola, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, h. 227f Depag, al-Quran dan Terjemahnya, h. 415 mengatur bahwa wanita yang iddah talak ba'in dan tidak hamil tidak mendapat nafkah, maka suatu keniscayaan untuk mengkaji relevansi pasal ini dengan konsep keadilan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah Dari pemaparan di atas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah : 1. Bagaimana ketentuan nafkah iddah talak ba’in dalam KHI, serta dasar hukumnya? 2. Bagaimana konsep dan dasar hukumkeadilan dalam Islam ? 3. Bagaimana relevansi konsep keadilan dalam Islam terhadap pasal KHI poin b? C. Kajian Pustaka Ada satu tulisan yang pernah membahas tentang permasalahan pemberian nafkah iddah talak ba’in. Tulisan ini di tulis oleh Ani Karoror dengan judul “ Persepsi 4 Maz|habTentang Nafkah Iddah Talak Ba’in”.

Yang membedakan tulisan yang ditulis oleh Ani Karoror dengan tulisan ini adalah, tulisan Ani Karorordifokuskan kepada pendapat masing - masing maz|hab tentang bagaimanakah hukummemberikan nafkah iddah talak ba’indan dampak sos ial nya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ketentuan - ketentuan yang telah diatur dalam KHI. Adapun fokuspada tulisan ini bukanlah kepada pendapat maz|hab, akan tetapi bagaimana relevansi pasal 149 KHI yang mengatur tentang nafkah iddah talak ba’in dengan konsep keadilan dalam Islam .

Posisi pendapat maz|hab sendiri dalam tulisan ini hanyalah sekedar instrument untuk menggali dan mengidentifikasi logika berpikir yang dikembangkan dalam menentukan pasal 149 KHI.Namun tidak menutup kemungkinan dalam tulisan ini juga menggunakan pendapat selain dari 4 madz {{ab. Sehingga kesimpulan yang diambil benar- benar akurat, ilmiah, dan bisadipertanggung jawabkan.

D. Tujuan Penelitian Dari beberapa perumusan masalah yang telah ditetapkan , maka tujuan dari studi ini adalah : 1. Mendiskripsikan ketentuan nafkah iddah talak ba’ in dalam KHI, serta mendiskripsikan beberapa pendapat mujtahid klasik, sehingga setelah menghubungkan ketentuan KHIdengan pendapat mujtahid klasik , maka akan bisadiketahui pendapat maz|hab yang diakomodasi di KHI.

2. Mendiskripsikan konsep keadilan dalam Islam dengan cara menggali dari sumber aslinya, yaitu nash al - Quran dan Hadi s| 3. Mengidentifikasi dan menyimpulkan relevansi ketentuan dalam KHI dengan konsep keadilan dalam Islam .

E. Kegunaan Hasil Penelitian Ada beberapa cabang ilmu agama yang digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam pasal 149 KHI, yaitu ilmu tafsir, hadits, dan fikih.Dan karena tulisan ini adalah studi kepustakaan murni, maka orientasi hasil penelitiannya pun lebih condong ke aspek teori tis. Namun hal ini tidaklah menegasikan hasil penelitiannya yang lainnya, yaitu aspek praktis.

Download lengkap Versi PDF