BAB I.
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
Skripsi Ekonomi: Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Era Desentralisasi Fiskal Dibandingkan Dengan Era Dekonsentrasi Di Kabupaten Karanganyar
Pertumbuhan ekonomi nasional
tidak lepas dari peran serta pada sektor-sektor ekonomi.
Pada kuartal I
tahun 2013 pertumbuhan
ekonomi Indonesia tercatat
sebesar 6,02%, lebih
rendah dari periode-periode sebelumnya
yang mencapai 6,29%.
Di Indonesia sendiri
pertumbuhan ekonomi di
Indonesia masih terpusat
di pulau Jawa.Hal
tersebut dikarenakan pusat perekonomian
terbesar masih berada
di Pulau Jawa.
Pertumbuhan ekonomi
tersebut juga dibarengi
oleh menurunnya tingkat pengangguran
dari 9,86% pada
tahun 2004 menjadi
5,92% pada bulan Maret 2013.Perlambatan pertumbuhan
ini disebebkan oleh
rendahnya penyerapan APBN
pada kuartal I
2013 yang berada
dibawah 10%.
Turunnya kinerja neraca perdagangan akibat penurunan
harga komoditas dunia juga
menjadi penyebab rendahnya
pertumbuhan ekonomi kuartal
I 2013.Kondisi ini kemudian
menyebabkan perubahan asumsi
makro yang kemudian diajukan
dalam RAPBN-P 2013.
Pendapatan negara
dalam RAPBN-P 2013
yang akhirnya disepakati oleh Badan Anggaran DPR dan
pemerintah hingga 14 Juni 2013 juga berubah
dari pengajuan pemerintah
sebelumnya. Dalam postur RAPBN-P 2013 yang disepakati, pendapatan
negara ditetapkan sebesar Rp 1.502 triliun,
lebih besar dari
pengajuan pemerintah sebelumnya
yang tercatat sebesar Rp
1.488 triliun. Dengan demikian, dibandingkan dengan RAPBN-P
2013 yang pertama
kali diajukan, DPR
berhasil meminta pemerintah
menambah penerimaan negara
sebesar Rp 13,679
triliun.
Selain itu,
belanja negara dalam
RAPBN-P 2013 disepakati
sebesar Rp 1.726,19 triliun.
Gambar 1.1 RAPBN dan APBN 201Sumber : Kementerian
Keuangan 201Gambar 1.1 menunjukkan
subsidi energi masih
menjadi beban APBD
paling besar dengan
angka mencapai Rp
23,8 Triliun, disusul dengan
belanja pegawai sebesar
Rp 20,93 Triliun diikuti
dengan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar
Rp 17,39 Triliun dan Rp 15,97 Triliun.
Bisa dilihat dari
gambar tersebut praktis
hanya subsidi energi dan subsidi non energi yang tidak
melebihi target RAPBN, sisanya melebihi RAPBN.
Penggunaan BBM bersubsidi
yang masih tinggi menyebabkan
peningkatan penyerapan APBN
dibarengi dengan meningkatnya konsumsi kendaraan
bermotor.Penggunaan BBM bersubsidi pada
bulan Maret 2013
sudah 6% melewati
kuota yang ditetapkan.
Diperkirakan kuota
BBM akan kembali
jebol tahun ini
hingga mencapai 48,5 juta
kiloliter, padahal dalam
APBN 2013 kuota
BBM ditetapkan sebesar 46
juta kiloliter. Hal
ini menjadi salah
satu alasan pemerintah untuk menetapkan
pembatasan penggunaan BBM
bersubsidi, mengurangi subsidi BBM untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat dan terjaga.
Pengelolaan keuangan
daerah semakin pesat
denganadanya era baru
dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerahberpengaruh terhadap nasib
suatu daerah karena
daerah tersebut dapat menjadi daerah yang mandiri serta mampu
mengembangkan potensi-potensi yang
dimilikinya sehingga dapat meningkatkan keuangan daerah
tersebut. Keuangan daerah
merupakan dokumen publik
yang berhak diketahui
olehmasyarakat.Oleh karena itu
masyarakat dapat melihat dan meninjau keuangan daerah di buku
tahunan yang diterbitkan Badan Pusat
Statistik (BPS).
Penyajian laporan
keuangan daerah oleh
pemerintah secara garis besar bertujuan
untuk memberikan informasi
yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi, sosial, dan
politik serta sebagaibukti pertanggungjawaban (accountability) dan
pengelolaan (stewardship) serta untuk memberikan informasi yang digunakan
untuk mengevaluasi kinerja manajerial
dan organisasional.
Aspek yang
penting dari pemerintahan
daerah yang harus
diatur secara teliti
dan rinci adalah
masalah pengelolaan keuangan
daerah dan anggaran daerah.Seperti sudah diketahui,
anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah
daerah dalam bentuk
uang dalam satu
tahun.Anggaran daerah atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang
utama bagi pemerintahan
daerah.Sebagai instrumen kebijakan,
anggaran daerah menduduki
posisi sentral dalam
upaya pengembangan kapabilitas
dan efektivitas pemerintah
daerah. Anggaran daerah
digunakan sebagai alat
untuk menenetukan besar
pendapatan dan pengeluaran,
membantu peangambilan keputusan
dan perencanaan pembangunan,
otorisasi pengeluaran di
masa-masa yang akan
datang, sumber pengembangan
ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat
koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai
unit kerja dalam
kaitan ini, proses
penyusunan dan pelaksanaan
anggaran hendaknya difokuskan
pada upaya untuk mendukung
pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.
Desentralisasi fiskal
sebagaimana telah diatur
dalam UndangUndang Nomor
33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah telah
membawa perubahan terhadap kemampuan
kapasitas fiskal daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk
Kabupaten Pati. APBD
yang besar bukanlah
jaminan bahwa penduduk
daerah tersebut akan
hidup lebih sejahtera
bila dibandingkan dengan
penduduk yang hidup
pada daerah dengan
APBD yang lebih rendah. Struktur
belanja daerah akan
menentukan kinerja pembangunan daerah.
Tabel 1.1 Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten
Pati Tahun 2008-2012 (Dalam Rupiah) Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah 2012 1.477.993.189.757 1.425.840.271.102011 1.229.009.231.288 1.200.081.522.702010 1.001.675.112.579 990.687.847.932009 929.172.521.485 957.324.511.392008 886.283.394.723 900.218.508.87Sumber: BPS Kabupaten Pati
Tahun 2008-2012 (data diolah) Tabel
1.1 menunjukkan adanya
peningkatan APBD dari tahun
ke tahun. Meskipun
APBD cenderung meningkat,
namun belum menjamin akan
meningkatkan kesejahteraan mansyarakat
di Kabupaten Pati.
Pendapatan daerah
selalu meningkat dari
tahun ke tahun,akan
tetapi belanja daerah tidak
selalu meningkat dari tahun ke tahun serta target yang pemerintah
tetapkan meleset dikarenakan
beberapa faktor. Namun
dari tahun terakhir hanya di
tahun 2008 yang APBD mengalami defisit, tahun selanjutnya
mengalami surplus. Itu
berarti Pemerintah Kabupaten
Pati berhasil mencapai target
bahkan melakukan penghematan anggaran.
Jumlah APBD Kabupaten
Pati sudah termasuk
cukup tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
lainnya. Bahkan pada tahun 2012, Kabupaten Pati menempati urutan ke 4 dengan
pendapatan daerah tertinggi antar
Kabupaten di Jawa Tengah di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Cilacap, dan Kabupaten
Klaten. Bantuan pemerintah
pusat mendapat perhatian
khusus karena Kabupaten
Pati termasuk salah
satu Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah yang
mendapatkan dana yang
cukup besar dari Pemerintah Pusat
sehingga berpengaruh besar terhadap jumlah APBD di Kabupaten Pati.
Berdasarkan dari latar belakang
di atas, maka peneliti melakukan penelitian
dengan judul “Analisis
Struktur APBD di
Kabupaten Pati Tahun 2008 - 2012”.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar
belakang yang telah
diuraikan di atas,
maka rumusanmasalah yang dibahas
dalam penelitian ini adalah :.
1. Bagaimana pertumbuhan komponen APBD di
Kabupaten Pati ?.
2. Bagaimana
proporsi komponen APBD terhadap APBD
di Kabupaten Pati ?.
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah di
Kabupaten Pati ?.
C. Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan dari peneitian ini
adalah sebagai berikut :.
1. Mengetahui pertumbuhan komponen APBD di
Kabupaten Pati .
2. Bagaimana
proporsi komponen APBD terhadap APBD
di Kabupaten Pati.
3. Mengetahui kinerja keuangan daerah di
Kabupaten Pati.
D. Manfaat Penelitian.
Berdasarkan latar
belakang, rumusan masalah,
dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini
adalah sebagai berikut : 1. Bagi
Peneliti.
Sebagai sarana untuk
mengaplikasikan teori-teori ekonomi yang telah diperoleh
selama duduk di
bangku kuliah serta
menambah wawasan pengetahuan mengenai struktur APBD di suatu
daerah.
2. Bagi Pemerintah.
Peneliti berharap
penelitian ini dapat
menjadi pengetahuan dan masukan bagi
pemerintah khususnya Pemerintah
Kabupaten Pati dalam membuat
kebijakan dalam mengatasi
problematika mengenai keuangan daerah.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya.
Dari hasil
penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai
bahan referensi atau
kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya
mampu memperbaiki dan
menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.
Skripsi Ekonomi: Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Era Desentralisasi Fiskal Dibandingkan Dengan Era Dekonsentrasi Di Kabupaten Karanganyar
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi