BAB I.
PENDAHULUAN.
1.1. Latar Belakang.
Skripsi Ekonomi: Karakteristik Keuangan Daerah, Nonkeuangan Daerah, Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia
Penelitian ini
bertujuan untuk menguji
pengaruh karakteristik keuangan
dan karakteristik
nonkeuangan (karakteristik pemerintah
daerah, eksekutif, legislatif) terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintah daearah
di Indonesia. Dengan dikeluarkanny a UU No 22 Tahun
1999 y ang direvisi menjadi UU No. 32
Tahun 200 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No.
33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
membawa perubahan besar
dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu
dari sentralisasi menjadi
desentralisasi.
Desentralisasi melibatkan perpindahan tingkat
dalam pengambilan keputusan
dan sumber daya
dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah (Babajanian,
2008). Salah satu
hal y ang mendorong perubahan sistem
pemerintahan tersebut adalah
krisis ekonomi y ang
terjadi di Indonesia tahun
1997 hingga 1998
serta krisis ekonomi
Asia yang berkepanjangan pada tahun
1990an (Firman, 2009).
Oleh karena itu
dengan adany a desentralisasi diharapkan dapat
meningkatkankan
kesejahteraan,
akuntabilitas dan transparasi (Eduardo, 2003; Pilcher, 2005;
Firman, 2009).
Pelaksanaan otonomi daerah
di I ndonesia telah berjalan lebih dari
satu dekade, namun akuntabilitas pemerintah
daerah masih jauh
dari target yang
diharapkan.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Azwar
Abubakar dalam Peny ampaian Laporan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKI P) tahun
2011 mengungkapkan bahwa
akuntabilitas pemerintah daerah
masih rendah.
Dari pemerintah
daerah yang menyerahkan
LAKI P, terdapat 92
pemerintah daerah mendapat nilai
agak kurang dan
perlu bany ak perbaikan mendasar (nilai
C) dan tidak ada daerah yang mendapat nilai sangat baik (A) apalagi
memuaskan (AA). Pada acara tersebut
beliau menghimbau kepada
pimpinan daerah untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerjany a
(www.kompas.com). Selain itu,
pelaporan keuangan juga merupakan salah
satu masalah y ang
signifikan di I ndonesia
(Sutary o dan Winarna, 2013). Dari
hasil audit BPK tahun
2009 atas LKPD
menunjukkan bahwa pada tahun 2009
hanya 4% LKPD
seluruh I ndonesia yang
memperoleh opini wajar
tanpa pengecualian dan terdapat
sekitar 20% pemerintah
daerah yang gagal
memenuhi tenggat waktu peny usunan
laporan keuangan. Berdasarkan
fakta tersebut menunjukkan bahwa
kinerja peny elenggaraan pemerintah daerah masih buruk.
Bhinadi (2010)
meny ebutkan bahwa pelaksanaan
otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan
dengan baik, karena
perkembangan ekonomi antar
daerah di Indonesia masih
memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara
pulau Jawa dengan pulau-pulau
lainnya sehingga hal
tersebut menunjukan bahwa
ada permasalahan
kesenjangan antar daerah.
Perkembangan ekonomi di
Pulau Jawa dinilai jauh lebih cepat
dibandingkan dengan lainnya di luar Pulau Jawa.
Adanya desentralisasi dan
otonomi daerah dapat
menjadikan peluang bagi pemerintah daerah
untuk meningkatkan kinerja
keuanganny a dalam rangka mewujudakan kemandirian
entitas (Harianto dan
Priy o, 2007). Suatu daerah dikatakan mandiri
apabila dalam peny elenggaraan pemerintahannya tidak
terlalu tergantung dari
perolehan dana dari pemerintah
pusat, namun dapat didanai dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Direktorat
Perimbangan Keuangan Daerah
merilis data bahwa proporsi
PAD dalam pendapatan
daerah masih sangat
rendah yaitu sebesar 7,5%,
sedangkan 81,1% sumber
pendapatan daerah berasal
dari dana perimbangan dan
sisanya berasal dari
pendapatan daerah lain-lain
yang sah. Dengan melihat fakta
tersebut dapat dikatakan
bahwa pemerintah daerah
masih belum mandiri dalam
mendanai pemerintahan daerahny a
dan masih sangat
bergantung pada pemerintah pusat.
Hal tersebut tidak
hanya terjadi di
pemerintah daerah Indonesia saja, namun
tingginy a ketergantungan pemerintah
daerah terhadap dana
pemerintah pusat juga terjadi
di beberapa negara
lain, yaitu di
Anglophone Afrika, Tanzania, Ghana dan Uganda (Fjeldstad dan
Kari, 2012).
Peningkatan transparansi
pengelolaan keuangan pemerintah
daerah, sistem kelembagaan dan sumber daya
manusia merupakan usaha
dalam mewujudkan tata kelola
yang baik (Suhardjanto
dan Yulianingtyas, 2011).
Di sektor pemerintahan Indonesia disebutkan
bahwa DPRD (legislatif)
dan gubernur, bupati
atau Walikota (eksekutif) merupakan
unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Sutaryo
dan Winarna (2013)
berpendapat bahwa kinerja
penyelenggaran pemerintah
merupakan preferensi kebijakan
y ang diambil eksekutif
dan komposisi DPRD dapat mempengaruhi
preferensi kebijakan yang
diambil oleh eksekutif.
Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa DPRD
dan gubernur, bupati
atau walikota mempuny ai peran
penting dalam peny elenggaran pemerintahan daerah.
Kinerja organisasi di sektor
publik lebih kompleks
dan multidimensi dibandingkan
sektor swasta, karena
kinerja organisasi sektor
publik dipengaruhi oleh
konstitusi dan faktor politik (strong political) (Boy ne,
2003 dan Babajanian, 2008).
Beberapa penelitian
terkait kinerja organisasi
telah dilakukan baik
di sektor publik maupun
di sektor swasta.
Di sektor publik,
penelitian tentang kinerja dilakukan oleh
Sutary o dan Winarna
(2013), Sumarjo (2010),
Patrick (2010), Johansson (2008),
Boy ne (2010), Sebaa
et al. (2009)
serta Hiskey dan
Seligson (2003). Berdasarkan penelitian
tersebut dijelaskan bahwa
kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh peran eksektutif (Boy
ne, 2010; Sebaa et al., 2009;
Babajanian, 2008) serta peran DPRD (Sutaryo
dan Winarna 2013; Sumarjo 2010; Bourdeaux dan Grace, 2008). Sumarjo
(2010) menyebutkan bahwa
kinerja pemerintah daerah
diperngaruhi oleh ukuran (size)
pemerintah, leverage dan
intergovernmental revenue. Sutaryo
dan Winarna (2013) menguji
tentang pengaruh karakteristik DPRD
terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah di Indonesia,
yang meny ebutkan bahwa
ukuran, komposisi, masa kerja
dan latar belakang
DPRD berpengaruh terhadap
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Di sektor
swasta penelitian tentang
kinerja dilakukan oleh
Wagner et al.
(1998), Cohen dan Kaimenakis
(2007), Watson et al. (2011),
Adams et al.
(2005) serta Agrawal dan
Knoeber (1996). Watson
et al. (2011)
menguji tentang pengaruh karakteristik manajer,
kebijakan organisasi terhadap
kinerja perusahaan kecil
di AS dan Meksiko,
sedangkan Agrawal dan
Knoeber (1996) dan
Wagner et al.
(1998), menjelaskan bahwa governance merupakan kunci keberhasilan
kinerja organisasi.
Walaupun proses reformasi
birokrasi dan pengelolaan
keuangan daerah telah lama
berjalan namun akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
masih jauh dari y
ang diharapkan. Oleh karena
itu mengidentifikasikan adanya
permasalahan, hal ini memotivasi peneliti
untuk melakukan penelitian
terkait kinerja peny elenggaraan pemerintah daerah.
Berdasarkan uraian
diatas peneliti akan
melakukan penelitian y ang
berjudul “Karakteristik
Keuangan Daerah, Nonkeuangan
Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Indonesia”.
1.2. Perumusan Masalah.
Pemerintah daerah
berperan penting dalam
mewujudkan desentralisasi dan otonomi
daerah yang diharapkan,
namun setelah beberapa
tahun diberlakukannnya undang-undang tentang
pemerintah daerah, dinilai
bahwa kinerja pemerintah
dalam meny elenggaran
pemerintahan y ang baik
masih belum dapat
tercapai dimana hal tersebut dapat dilihat dari akuntabilitas
pemerintah daerah yang masih jauh dari
target dan terdapatny a masalah
dalam pelaporan keuangan
pemerintah daera. Atas
dasar latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah
seperti berikut ini.
1. Apakah
karakteristik nonkeuangan daerah
(tipe pemerintah daerah,
letak geografis pemerintah daerah,
tingkat pendidikan kepala
daerah, latar belakang kepala daerah,
ukuran DPRD dan
struktur kepemimpinan DPRD)
berpengaruh terhadap peny elenggaraan pemerintah daerah?.
2. Apakah karakteristik keuangan
(likuiditas dan surplustabilitas) berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah?.
1.3. Tujuan Penelian.
Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan sebagai berikut ini.
1. Untuk
memperoleh bukti empiris
tentang pengaruh karakteristik
nonkeuangan daerah (tipe pemerintah
daerah, letak geografis
pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala
daerah, latar belakang
kepala daerah, ukuran
DPRD dan struktur kepemimpinan
DPRD) terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Untuk
memperoleh bukti empiris
tentang pengaruh karakteristik keuangan (likuiditas dan
surplustabilitas) terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintah Daerah.
1.4. Manfaat Penelitian.
Adapun kegunaaan penelitian ini
adalah sebagai berikut ini.
1. Pemerintah Daerah.
Hasil penelitian
ini diharapkan dapat
memberikan masukan kepada
pemerintah daerah mengenai pengaruh
karakteristik keuangan daerah
dan nonkeuangan daerah terhadap
kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan.
2. Bagi Penelitian Berikutnya.
Hasil penelitian
ini diharapkan dapat
menjadi masukan dan
inspirasi untuk mengembangkan penelitian
y ang lebih luas
mengenai karakteristik keuangan daerah, nonkeuangan daerah dan
kinerja peny elenggaraan pemerintah daerah.
Skripsi Ekonomi: Karakteristik Keuangan Daerah, Nonkeuangan Daerah, Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia
Download lengkap Versi PDF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi