Contohaku: Skripsi Ekonomi: Pengungkapan Akuntabilitas Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia

BAB I.

Pendahuluan.

A. Latar Belakang.

Skripsi Ekonomi: Pengungkapan Akuntabilitas Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia

Saat ini telah terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara (Nuraeni et al.,2012). Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Suhardjantodan Rena, 2011).

Penyampaian laporan pertanggungjawaban, yaitu laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas agent kepada principal (Wulandari,2008). Stanburry et al. (2003) berpendapat bahwa akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sumiatiet al., 2010). Dalam memenuhi akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu standar akuntansi pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum (BastiandanSoepriyanto, 2007), sehingga kesesuaian pengungkapan dengan standar akuntansi menunjukkan adanya kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP) (Suhardjanto dan Rena, 2011).

Pengungkapan akuntabilitas menduduki posisi penting dalam LKPD sehingga rakyat berhak mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahnya karena hal tersebut merupakan suatu konsep dasar dari akuntabilitas publik (Suryanto, 2010). Dalam hal akuntabilitas keuangan, transparansi memiliki pengertian prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sukhemi, 2011).

Schiavo-Campo and Tomasi (1999) dalam Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa pembuatan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Sukhemi,2011). Dengan diterbitkannya SAP undang-undang dan peraturan pemerintah yang mendukung, maka pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah pusat telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku meskipun kelengkapan informasi laporan keuangan sampai saat ini masih dipertanyakan (Adella, 2010).

Jones (1985) dan Stecollini (2002) berpendapat bahwa ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Mustofa, 2012). Hal tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah (Mustofa, 2012).

Masyarakat berperan sebagai shareholder dari pemerintah daerah memiliki hak untuk mengetahui penganggaran daerah, bagaimana suatu anggaran direncanakan, dan bagaimana suatu anggaran dilaksanakan sehingga dengan hal ini publik akan mampu mengukur kinerja dari anggaran daerah (Sukhemi, 2011).

Permasalahan teknis-administratif, bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi pemerintahan sehingga laporan keuangan daerah yang disampaikan belum memiliki kualitas yang diharapkan (Suryanto, 2010).

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Christine Ryanet al.(2002) di Queensland. Sampel penelitian tersebut terdiri berjumlah 3dari 125 kabupaten pada tahun 1998. Penelitian tersebut dilakukan untuk menguji kualitas pengungkapan pemerintah daerah di Queensland dengan menggunakan model Modified Accountability Disclosures (MAD) yang dikembangkan oleh Marston dan Shrives (1991) menunjukkan terdapat perbedaan pengungkapan di tiap-tiap daerah Queensland sehingga kualitas laporan tahunan tiap pemerintah daerah di Queensland juga berbeda.George dan Jennifer Law dalam penelitian ”Accountability and Local Authority Annual Reports:the case of Weilsh district councils”yang meneliti laporan tahunan tahun 1981/1982 sampai dengan 1988/1989 menyimpulkan bahwa kualitas laporan tahunan yang dihasilkan oleh Weilsh sangat rendah.

Di Indonesia terdapatpenelitian Suhardjanto dan Rena (2011) yang menguji karakteristik dan kepatuhan pengungkapan wajib serta menguji adanya perbedaan pengungkapan pemerintah kota/kabupaten Indonesia yang terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Bali,menunjukkan nilai rata-rata pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia tahun 2006,yaitu sebesar 10,49 atau 30,85% dengan nilai maksimum sebesar 55,88% (Kabupaten Sinjai) dan nilai minimum 14,70% (Kota Sukabumi).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan elemen pengungkapan wajib akuntansi.

Penelitian Suhardjanto dan Rena (2011) didukung dengan pernyataan Sumiatiet al. (2010) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah setiap daerah berbeda-beda karena dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja tersebut, yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundangan. Hal tersebut diungkapkan karena pemerintah daerah cenderung tidak mengimplementasikan peraturan perundangan dan belum ada kepedulian secara konkrit (Sumiatiet al., 2010).

Adella (2010) mengungkapkan adanya ketidakseragaman dalam pengungkapan informasi dalam LKPD karena rata-rata pemerintah daerah hanya mengungkapkan informasi umum dan tidak menjelaskan secara rinci. Munculnya ketidakseragaman dalam pengungkapan disebabkan belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai seberapa luas informasi yang harus diungkapkan dan informasi mana yang dianjurkan. Hal tersebut dikarenakan bukan hanya kinerja keuangan saja yang dibutuhkan untuk diungkapkan akan tetapi kinerja non keuangan juga penting untuk diungkapkan dengan alasan informasi tersebut juga sangat menarik bagi pengguna laporan keuangan pemerintah (Adella, 2010). Dari item-item yang harus diungkapkan berdasarkan SAP, sebagian daerah telah mengungkapkan dan sebagian lagi tidak mengungkapkan, sehingga terdapat ketidakseragaman di tiap-tiap daerah dalam pengungkapan informasi (Adella, 2010). Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia sampai detik ini masih jauh dari apa yang diharapkan (BPK,Memori Jabatan 2004-2009).

Selain itu, penelitian Hartanti (2010) dalam artikel "Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian" dengan studi kasus Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kualitas pengungkapan kedua laporan keuangan kedua pemerintah daerah tersebut, sedangkan penelitian Suhardjanto dan Rena (2011) juga menunjukkan tidak adanya perbedaan pengungkapan wajib antara pemerintah daerah di Jawa/Bali dengan pemerintah daerah di luar Jawa/Bali. Adanya ketidaksamaan hasil penelitian tentang pengungkapan akuntabilitas dalam pemerintah daerah menyebabkan peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengungkapan akuntabilitas di pemerintah daerah Indonesia.

Terdapat hubungan antara persaingan politik dengan pengungkapan pemerintah daerah melalui website (Serrano et al., 2008). Menurut Laswadet al.

(2005) kepala daerah yang terpilih melalui kompetisi politik yang besar akan mengungkapkan informasi melalui website daripada mereka yang bukan (Serrano et al., 2008). Hal tersebut terjadi pada Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pergantian kepala daerah setiap 5 tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berusaha melakukan pengungkapan secara lengkap karena kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan akan berusaha mengakomodasi pengawasan yang dilakukan oleh koalisi pemilih dengan cara menyediakan informasi yang berguna dalam pemantauan dari tindakan kepala daerah (Febriyanty, 2011).

Berbeda dengan Provinsi DIY yang mendapatkan status istimewa atau otonomi khusus dari pemerintah pusat (Kurniawati, 2013), dengan adanya status istimewa tersebut, DIY mendapatkan substansi keistimewaan diantaranya pemilihan kepala pemerintahan DIY yang dijabat oleh Sultan dan Adipati (Kurniawati, 2013).

Dengan adanya hak tersebut, persaingan politik untuk memperebutkan kursi kepemimpinan DIY tidak terjadi. Selain itu, Provinsi DIY terkenal sarat akan nilainilai budaya dan tradisinya. Menurut Abdullah (2004) jenis daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat sehingga masyarakat tradisional tidak memiliki kontrol sosial yang kuat seperti masyarakat kota (Suhardjanto dan Rena, 2011).

Terjadinya perbedaan kondisi persaingan politik dan budaya tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan uji beda dalam hal pengungkapan akuntabilitas antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menguji tingkat perbedaan pengungkapan akuntabilitas yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

1.2.Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:.

1. Bagaimana tingkat pengungkapan akuntabilitas pada masing-masing provinsi di Indonesia?.

2. Apakah terdapat perbedaan pengungkapan akuntabilitas di tiap provinsi di Indonesia?.

1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

1.3.1.Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengukur tingkat pengungkapan akuntabilitas kabupaten/kota yang terdapat di wilayah provinsi Jawa Tengah dan DIY.

2. Membuktikan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan akuntabilitas antara pemerintah daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah dan DIY.

1.3.2.Manfaat Penelitian.

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik sebagai berikut:.

1. Memberi sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu akuntansi Sector publik terutama dalam bidang akuntabilitas demi terwujudnya transparansi.

2. Memberi masukan bagi kegiatan penelitian yang lain di bidang Akuntansi sektor publik terutama mengenai pentingnya akuntabilitas bagi organisasi sektor publik.

b. Kegunaan penelitian ini bagi sektor pemerintahan adalah: 1. Memberi sumbangan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai akuntabilitas laporan keuangan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan Undang-undang Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Memberi sumbangan referensi bagi organisasi sektor publik yangberwenang dalam menentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kaitanya dengan akuntabilitas laporan keuangan.

Skripsi Ekonomi: Pengungkapan Akuntabilitas Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia

Download lengkap Versi PDF