xii BAB I.
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang Masalah.
Skripsi Ekonomi: Analisis Dan Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Pati Tahun 2001-2011
Kebijakan pembangunan
yang banyak dilakukan
oleh negara sedang berkembang
dalam pelaksanaannya banyak mengalami
kegagalan dalam memecahkan
masalah-masalah pembangunan, misalnya
masalah kemiskinan dan
kepincangan distribusi pendapatan.
Kegagalan-kegagalan tersebut menimbulkan
dorongan bagi para
ilmuwan, terutama para
ekonom, untuk memperoleh
pengetahuan mereka mengenai
masalah yang mempengaruhi sebagian besar umat manusia di bumi ini. Sejak
itu aspek-aspek yang berkaitan dengan
pembangunan ekonomi telah menjadi titik pusat perhatian yang banyak dan sering dibahas para ekonom dan melahirkan
cabang ilmu pengetahuan baru yang
disebut ekonomi pembangunan.
Kabupaten dan
Kota memiliki kewenangan
yang lebih luas.
Seperti tercantum dalam
UU No. 32
Tahun 2004, Otonomi
daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 BAB III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan
bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi
seluas-luasnya untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan
pemerintah berdasarkan asas
otonomi dan tugas
pembantuan, ada 16 kewenangan
yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, namun xiii ada
urusan pemerintah yang
oleh Undang-undang di
tentukan menjadi urusan pemerintah
pusat, yaitu, Politik
luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama.
Kegiatan ekonomi yang bervariasi,
mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota
untuk mengembangkan potensi
ekonominya. Oleh karena
itu pembangunan daerah dilaksanakan
secara terpadu dan
serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap
daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Di lain pihak, negara Indonesia sebagai salah
satu negara yang
sedang berkembang sedang
giat-giatnya melaksanakan pembangunan,
memberikan arah bagi
pembangunan negaranya melalui perencanaan-perencanaan pembangunan yang
bersifat menyeluruh, terpadu dan terus
menerus sebagaimana tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang
kemudian dijabarkan lagi
dalam bentuk Pembangunan
Lima Tahun (Pelita).
Lebih spesifik lagi
untuk masalah perencanaan
pembangunana ekonomi, Indonesia
memiliki apa yang
disebut dengan APBN
(Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara) yang
memuat perencanaan-perencanaan pembangunan beserta dengan anggaran pemasukan
dan pengeluarannya.
Untuk melaksanakan
pembangunan banyak faktor
yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia dan
faktor dana yang dimiliki oleh
masing-masing daerah. Dalam
kaitannya dengan faktor
dana ada suatu
dana yang sangat
penting peranannya dalam
pelaksanaan pembangunan, yaitu
dana yang berasal
dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Pendapatan
Asli Daerah sangat penting dalam
pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik
pemerintah daerah sendiri
sehingga pemerintah daerah
mempunyai xiv wewenang penuh
untuk mengelola dana
tersebut. Di lain
pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang
sangat besar terhadap pengelolaan keuangan
yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat
daerah setempat yang
berhak untuk mendapatkan
kembali dana tersebut
dalam bentuk pembangunan
yang dilaksanakan di
daerahnya. ( Jawa tengah
dalam angka 2011:13 ) Untuk mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah yang
optimal maka diberlakukanlah perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Perimbangan keuangan ini
diatur dalam UU
No 33 Tahun
2004.
Desentralisasi fiscal
yang di atur dalam UU Nomor 33
tahun 2004 terdiri dari tiga macam,
yaitu Pajak Daerah (Tax
Assignment), Dana Bagi
Hasil (Revenue Sharing)
dan Dana Alokasi
Umum serta Dana
Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah
diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan
daerahnya sehingga Pemerintah Daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi
ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Pendapatan Asli Daerah yang
antara lain bersumber dari pajak dan retribusi daerah
diharapkan menjadi salah
satu sumber pembiayaan
peyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah untuk
peningkatan dan pemerataan kesehjahteraan
rakyat. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa
PAD mempunyai peranan penting
dalam keuangan daerah dan merupakan tolak ukur dalam
otonomi daerah yang
nyata, dinamis dan
bertanggung jawab (Dedi, 2003:264) Produk
Domestik Regional Bruto
merupakan alat untuk
mengetahui perkembangan dan
struktur ekonomi suatu
wilayah dan merupakan
indikator xv penting dalam
menentukan arah pembangunan. Produk Domestik Regional Bruto dapat
diartikan sebagai nilai
seluruh barang dan
jasa yang diproduksi
disuatu daerah dalam
kurun waktu tertentu
yang biasanya selama
satu tahun (Sadono, 2003:33) Dalam
hal ini ada
beberapa faktor yang
mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan
Asli Daerah, yaitu
Pendapatan Daerah Regional
Bruto (PDRB), jumlah
penduduk dan inflasi.
Faktor pertama yang
mempengaruhi Pendapatan Asli
Daerah adalah Pendapatan
Domestik Regional Bruto
(PDRB). PDRB ini dapat berasal
dari sektor pertanian,
pertambangan, industri, listrik,
gas, air, konstruksi,
perdagangan, transport, bank,
dan lain-lain. Faktor
kedua yang mempengaruhi
PAD adalah jumlah
penduduk. Dalam hal
ini penduduk dapat merupakan
faktor pendukung dan sekaligus sebagai faktor penghambat di dalam pembangunan.
Sebagai faktor pendukung
karena jumlah penduduk
yang besar menyediakan
sumber tenaga kerja
yang besar pula
untuk melaksanakan pembangunan. Sebagai faktor penghambat apabila
jumlah penduduk yang besar itu tidak
mempunyai kualitas yang cukup baik untuk ikut melaksanakan program pembangunan,
sehingga jumlah penduduk
yang besar hanya
akan menambah beban pemerintah saja. Faktor terakhir yang
mempengaruhi PAD adalah tingkat inflasi. Faktor
inflasi merupakan faktor
yang penting untuk dipertimbangkan,
karena semakin tinggi angka inflasi maka
semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung pemerintah
daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat di daerahnya. Dalam
hal ini setelah
diketahui faktor-faktor yang
mempengaruhi PAD suatu daerah,
maka diharapkan dimasa yang akan datang pemerintah dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah
tersebut dengan memaksimalkan xvi pendapatan dari
sumber-sumber pendapatan daerah
dan meminimalkan kemungkinan
berkurangnya pendapatan daerah
karena faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan asli daerah, seperti inflasi. (Jawa tengah dalam angka 2011: 13) Sejalan dengan
hal tersebut maka
keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya
dapat diamati melalui beberapa indikator makro.
Indikator makro tersebut
dapat dianalisis melalui
PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai
tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh
unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode
tertentu. Jadi PDRB
adalah nilai tambah
yang pengukurannya berdasarkan
adanya aktivitas ekonomi
di suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan
produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran
dalam Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB),
dan juga sebagai
indikator untuk mengetahui
kondisi ekonomi suatu
daerah dalam suatu periode tertentu.
Data PDRB juga
dapat menggambarkan kemampuan
daerah mengelola sumberdaya
pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB
setiap daerah bervariasi
sesuai dengan potensi
yang dimiliki dan
faktor produksi masing-masing
daerah (sukirno,1978) Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Pati
pada tahun 2011
yang ditunjukan oleh Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000
mengalami pertumbuhan positif
sekitar 5,43%. kondisi
perekonomian kabupaten Pati pada
tahun 2011 menunjukan arah pertumbuhan yang lebih cepat dibanding
tahun 2010 sebesar
5,11% . kinerja
perekonomian kabupaten Pati tersebut sejalan
dengan perekonomian Jawa
tengah 6.00% , lebih tinggi xvii dibandingkan pada tahun 2010 sebesar
5,84%. Sesuai dengan kondisi Kabupaten Pati yaang
merupakan wilayah agraris,
maka pertumbuhannya ekonomiannya sangat
dipengaruhi sektor pertanian.
Besarnya kontribusi sektor
pertaniandalm PDRB tahun
2001 sampai tahun
2011 belum terjadi
pergeseran yang berarti.
Secara presentasi
atas dasar harga
berlaku pada tahun
2000 sebesar 38,48%, sedangkan tahun 2011 sebesar 36,43%. Bila
dilihat dari atas dasar harga konstan turun sebesar
6,38%, sehingga sumbangan
terhadap PDRB pada
tahun 2011 menjadi
32,05%. Sektor perdagangan,
restoran, dan hotel
merupakan sektor dominan setelah sektor pertanian. Peranan
sektor perdagangan, restoran dan hotel antara tahun
2000 dengan tahun
2011 hampir seimbang
yaitu sebesar 19,50% pada
tahun 2000, dan
sebesar 19,30% pada
tahun 2011. (
Jawa tengah dalam angka
2011 : 44 ) Sektor industri
mengalami penurunan yaitu
0,83%, dari18,18% menjadi 17,35% tahun 2011 bila kita lihat atas dasar
harga berlaku. Bila dilihat atas dasar harga konstan
mengalami kenaikan sebesar
2,11% sehingga PDRB
pada tahun 2011 menjadi 20,29%. Sektor lainnya yang cukup
besar terhadap perekonomian Kabupaten
Pati adalah sektor-sektor jasa mengalami kenaikan sebesar 1,50% dari 6,82% tahun 2000 menjadi 8,32% tahun 2011.
Skripsi Ekonomi: Analisis Dan Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Pati Tahun 2001-2011
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi