BAB 1.
PENDAHULUAN.
A. Latar belakang .
Skripsi Ekonomi: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan di propinsi Jawa Tengah (1981-2007)
Pembangunan ekonomi mengarah pada
pemerataan seluruh sektor perekonomian untuk kesejahteraan
masyarakat. Konsep pembangunan
sering dikait-kaitkan dengan
adanya proses industrialisasi karena
dianggap mempunyai pengertian yang
sama, hal ini
mempunyai arti bahwa
pembangunan ekonomi menekankan pada
semua sektor, baik
itu sektor industri,
pertanian, maupun sektor
lain (Boediono, 1986
:17). Proses industrialisasi dan
pembangunan industri ini sebenarnya merupakan
satu jalur kegiatan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
dalam arti tingkat
hidup yang lebih
maju maupun taraf
hidup yang lebih bermutu.
Pembangunan industri
juga merupakan suatu
fungsi dari tujuan
pokok kesejahteraan rakyat,
bukan merupakan kegiatan
yang mandiri untuk
hanya sekedar mencapai
fisik saja. Industrialisasi juga
tidak lepas dari
usaha untuk meningkatkan
mutu sumberdaya manusia
dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula
sebagai
suatu usaha untuk
meningkatkan produktifitas tenaga
manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan
manusia.
Pembangunan nasional
di negara berkembang
pada umumnya, terfokus
pada pembangunan ekonomi
melalui usaha pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan
produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain
melalui Produk Domestik
Bruto (PDB) tingkat
nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat
daerah baik propinsi, kabupaten, maupun
kota.
Sumber pertumbuhan ekonomi
juga terdiri dari
kenaikan kualitas dan
jumlah tenaga kerja,
penambahan modal melalui
tabungan investasi, serta adanya
penyempurnaan teknologi.
Pembangunan ekonomi daerah
merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan
masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang
ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah
dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja,
serta dapat merangsang
pertumbuhan ekonomi di
daerah bersangkutan (Soeparmoko,
2002). Keberhasilan pembangunan
ekonomi daerah, sangat
ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan
yang berlandaskan pada
upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang mampu
menciptakan lapangan kerja secara
optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan
kebijakan, haruslah memperhitungkan kondisi
internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi
internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah,
dimana kondisi internal
meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah
nasional.
Pembangunan ekonomi daerah
melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga
diperlukan kerjasama dan
koordinasi diantara semua
pihak yang berkepentingan. Pemerintah
daerah akan bertanggung
jawab secara lebih
penuh terhadap kebijakan
dasar yang diperlukan bagi pembangunan
daerah, khususnya yang menyangkut
pembangunan sarana dan
prasarana, investasi dan akses terhadap sumber
dana, kebijakan lingkungan,
pelayanan dasar (pendidikan
dan kesehatan) serta pengembangan
sumberdaya manusia.
Semenjak diberlakukannya UU
No. 22 dan
25 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah di
Indonesia, perhatian terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat.
Hal ini cukup beralasan dan logis karena pada era otonomi daerah saat ini
masing-masing daerah bersaing
untuk meningkatkan ekonomi
daerahnya masing-masing guna
meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakatnya.
Faktor pertumbuhan ekonomi
merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan
daerah. Pada hakekatnya
pelaksanaan dan penerapan
Otonomi Daerah diharapkan untuk
mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat untuk melaksanakan
pembangunan di daerah.
Mengingat bahwa penentu
kebijakan di daerah
lebih dekat dengan
masyarakat dan lebih
tahu tentang apa
yang menjadi aspirasi dari masyarakat tersebut.
Pada kenyataannya,
otonomi daerah belum
sepenuhnya efektif dilaksanakan.
Daerah masih sangat tergantung
terhadap pusat terutama dalam merencanakan dan melaksanakan
program-program daerah dan
kegiatan-kegiatan pembangunan.
Daerah belum mampu untuk mengurus
rumah tangganya sendiri. Oleh sebab itu pada masa
yang akan datang
diharapkan adanya sumberdaya
manusia yang berkualitas
sehingga daerah tidak
lagi bergantung pada
pemerintah pusat tetapi mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
ada di daerah. Karena setiap perubahan
di masyarakat perlu waktu untuk menghadapi perubahan tersebut.
Sektor industri merupakan sektor
yang paling diprioritaskan dari berbagai sektor, sebab
dianggap mampu mendorong
pembangunan secara cepat.
Kemajuan dan peran yang besar dari industri dalam
perekonomian bahkan sering dijadikan tolok ukur
dalam kemajuan suatu
bangsa (Boediono, 1986:17).
Sektor industri juga sering
disebut sebagai “sektor
pemimpin” (leading sector)
yang artinya adalah dengan
adanya pembangunan industri
maka akan memacu
dan mengangkat pembangunan
sektor-sektor lainnya seperti
sektor pertanian dan
sektor jasa, misalnya (Payaman J. Simanjuntak, 1998).
Peran sektor
industri secara keseluruhan
dalam perkembangan perekonomian nasional
sangat penting antara
lain pertumbuhan tenaga
kerja dan nilai
ekspor.
Persoalan yang perlu diperhatikan dalam sektor ini
adalah kebijakan pemerintah sangat
menentukan perkembangan di sektor industri, maka keterpaduan kebijakan antara departemen atau lembaga lain yang
terkait saling diperlukan.
Kesejahteran Pembangunan
daerah di Jawa
Tengah adalah bagian
dari pembangunan nasional
yang merupakan upaya
peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat
dengan terus meningkatkan
kesejahteran secara adil
dan merata. Potensi sumber daya
alam yang banyak tersedia di Propinsi Jawa Tengah merupakan
salah satu modal
dalam meningkatkan perekonomian
daerah. Sektor industri
pengolahan di Propinsi
Jawa Tengah dilihat
dari agregat pembentuk PDRB
merupakan sektor yang
memegang peranan yang
cukup penting dalam perekonomian
Propinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Tabel 1.PDRB Dan Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2011 (Jutaan Rupiah) No. Lapangan Usaha Jawa Tengah Nilai PDRB Proporsi 1.
Pertanian 35.421.522,97 0,12.
Pertambangan dan Penggalian
2.193.964,23 0,03. Industri Pengolahan 65.528.810,98
0,34. Listrik, gas, dan air
bersih 1.684.217,01 0,05.
Konstruksi 11.712.447,46 0,06.
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
43.072.198,15 0,27. Pengangkatan dan Komunikasi 10.645.260,49
0,08.
Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan
7.503.725,18 0,09. Jasa-jasa
20.464.202,99 0,1Jumlah 198.226.349,47 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 201Berdasarkan
tabel 1.1 maka dapat dilihat nilai PDRB atas harga konstan Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2011
untuk sektor industri
pengolahan adalah sebesar
Rp.
65.528.810,98 yang merupakan
sektor unggulan di Propinsi Jawa Tengah dengan nilai
PDRB paling tinggi.
Sedangkan Proporsi PDRB
di Propinsi Jawa
Tengah untuk sektor
industri pengolahan tahun
2011 adalah sebesar
0,33 persen dan paling tinggi
diantara sektor yang
lainnya. Maka dapat
diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang
menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB
Propinsi Jawa Tengah, menggeser peran sektor pertanian dan perdagangan yang
pernah menjadi sektor
unggulan. Hal ini
terjadi karena kontribusi
sektorsektor yang mengolah sumber daya alam primer terhadap PDRB menurun,
seiring dengan meningkatnya
sektor-sektor yang mengolah
bahan-bahan dan barangbarang jadi. Pembangunan
sektor industri menjadi sangat penting dan strategis dalam struktur perekonomian
Propinsi Jawa Tengah
karena kontribusinya terhadap
pencapaian sasaran pembangunan
ekonomi nasional, terutama
dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat
besar. Sektor industri juga
merupakan sektor yang
menjadi unggulan dalam
sebuah perekonomian menuju
sebuah kemajuan. Begitu
pula dengan Propinsi
Jawa Tengah dimana
sektor industri pengolahan
memiliki potensi yang
baik untuk perkembangan
ekonomi.
Berdasarkan latar belakang diatas
mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Di Propinsi Jawa
Tengah (1981-2007)”.
B. Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang
diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :.
1. Bagaimana
pengaruh investasi terhadap
pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Propinsi Jawa Tengah?.
2. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja
terhadap pertumbuhan PDRB sektor
industri pengolahan di Propinsi Jawa Tengah?.
3. Bagaimana
pengaruh jumlah unit
usaha terhadap pertumbuhan
PDRB sektor industri pengolahan
di Propinsi Jawa Tengah?.
C. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan perumusan masalah
diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:.
1. Untuk
mengetahui pengaruh investasi
terhadap pertumbuhan PDRB sektor
industri pengolahan di Propinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja
terhadap pertumbuhan PDRB sektor
industri pengolahan di Propinsi Jawa Tengah.
3. Untuk
mengetahui jumlah unit
usaha industri terhadap
pertumbuhan PDRB sektor industri
pengolahan di Propinsi Jawa Tengah.
D. Manfaat Penelitian.
1. Bagi
peneliti, penelitian ini
sebagai persyaratan kelulusan
untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi di
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas
Maret dan sebagai
salah satu sarana
pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan analisis.
2. Bagi
Pemerintah daerah Propinsi
Jawa Tengah, hasil
penelitian ini dapat
dijadikan masukan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
dan pembangunan daerah
khususnya sektor industri pengolahan di Propinsi Jawa Tengah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan
bisa menjadi referensi dan bahan
perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya
dan dapat memberikan
manfaat serta dapat
memberikan wawasan bagi
yang membaca.
Skripsi Ekonomi: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan di propinsi Jawa Tengah (1981-2007)
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi