Skripsi Ekonomi: Analisis Kinerja Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Klaten (Tahun 2006-2011)

  BAB I.

PENDAHULUAN.

A.LATAR BELAKANG.

Skripsi Ekonomi: Analisis Kinerja Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Klaten (Tahun 2006-2011)

Kinerja  keuangan  pada  suatu  kabupaten/kota  merupakan  tolok  ukur  suatu  kemandirian  daerah.  Seperti  penelitian  Ronal  dan  Sarmiyatiningsih  (2010) di  Kabupaten  Kulonprogo,  Sasana  (2009)  di  Jawa  Tengah,  Hairunisa  (2008)  di  Kabupaten  Probolonggo,  Atmaja  (2008)  di  Bandar  Lampung,  Landiyanto  (2006)  di  Surabaya  menunjukan  pelaksanaan  otonomi  daerah  memberikan  peluang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk  meningkatkan  kinerja  (kemampuan)  keuangannya.  Daerah  dianggap  lebih  sensitif  terhadap  kebutuhan  dan  potensi  lokalnya  yang  mendorong  percepatan  pembangunan  ekonomi. Beberapa penelitian itu menunjukan peran pemerintah daerah masih  tergatung  dengan  pemerintah  pusat,  di  karenakan  pertumbuhan  ekonomi  secara umum tidak di ikuti peran PAD terhadap belanja. Apakah situasi yang  sama  juga  terjadi  pada  daerah  yang  lain?  Oleh  sebab  itu,  skripsi  akan  mengeksplorasi kinerja keuangan daerah di Kabupaten Klaten.

Wirawan dan Adi (2007) memberikan gambaran kesiapan daerah  memasuki   era   otonomi,   dengan   menggunakan   indikator   kemampuan  keuangan daerah. Kedua peneliti ini menunjukkan bahwa hanya sebagian  kecil  kabupaten/kota  yang  siap  memasuki  era  otonomi.  Nanga  (2005)  memberikan indikasi yang sama mengenai perbedaan kesiapan memasuki    otonomi  daerah  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  perbedaan  kapasitas  fiskal  antar daerah.

Lebih   lanjut,   Adi   (2005)   menunjukkan   adanya   disparitas  pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antardaerah sebelum memasuki  era  otonomi. Akibatnya  daerah   yang  sebelum  era  otonomi mempunyai  pertumbuhan ekonomi tinggi, pada era otonomi juga mempunyai tingkat  pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding dengan daerah-daerah  yang relatif kurang siap. Hal ini paling tidak memberikan gambaran awal  bahwa,  pemerintah  daerahdengan  tingkat  pertumbuhan   ekonomi   (sebelum  pelaksanaan otonomi) tinggi relatif lebih siap untuk memasuki otonomi  daerah.

Sejalan   dengan   hal   itu,  Saragih   (2003)   menyatakan   bahwa  peningkatan   kemampuan   keuangan  daerah   (dhi   PAD)   pada dasarnya  merupakan  ekses  dari  pertumbuhan ekonomi.  Pendapat  ini  memberikan  gambaran awal bahwa daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang  relatif   baik   mempunyai  kemungkinan  mengalami  peningkatan  kinerja  keuangan  yang  lebih  baik. Selain   itu,   dari   pendapat  Saragih   ini  (2003)  juga   bisa   diperoleh  pemahaman,   bahwa   dalam   upaya   peningkatan  kemampuan   keuangan  daerah,  daerah  perlu  melakukan  upaya-upaya  peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian  yang  dilakukan  Lewis   (2003)  menunjukan  bahwa daerahdaerah  sangat  agresif  dalam  mengeluarkan  Perda  terkait  dengan  PAD,  khususnya  menyangkut  retribusi  dan  pajak  daerah.  Peningkatan  produk    perundangan  (perda)  secara  signifikan  terkait  retribusi  maupun  pajak  daerah  memberikan  gambaran  adanya  respon  daerah  yang  berlebihan  dala  menghadapi  otonomi  daerah.  Hal  ini  menjadi  kontra  produktif  karena  menambahkan  beban  masyarakat  dan  juga  menghambat  masuknya  investasi  ke  daerah.  Penelitian  Susilo  dan  Adi  (2007),  seta  Setiaji  dan  Adi  (2007)  memberikanfakta  empirik  tidak  adanya  peningkatan share PAD  terhadap  belanja daerah.

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah  akan  dapat berjalan lancar  jika  memperhatikan  5  kondisi  strategis  berikut  ;  (1) self  regulating  power yaitu  kemampuan  mengatur  dan  melaksanakan  otonomi  daerah  untuk  kepentingan  masyarakat,  (2)  self  modifying  power berupa  kemampuan  menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai  kondisi  daerah  termasuk  terobosan  inovatif  kemajuan  dalam  menyikapi  potensi  daerah,  (3) creating  local  political  support yaitu  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  mempunyai  legitimasi  kuat  dari  masyarakat,  baik  kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai kekuasaan legislatif,  (4) managing  financial  resourceyaitu  mengembangkan  kompetensi  dalam  mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan untuk membiayai  aktivitas  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  publik,  (5) developing  brain  powerdalam  arti  membangun  SDM  yang  handal  dan  selalu  bertumpu  pada kapabilitas penyelesaian masalah.

Faktor  kamampuan  mengelola  keuangan  daerah  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  bagi  keberhasilan  Pemerintah  Daerah  dalam    pelaksanaan  otonomi  daerah.  Maka  diharapkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah  yang  lebih  baik  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Maka  dari  itu  peranan  data  keuangan  daerah  sangat  penting  dalam  mengidentifikasi  sumber-sumber  pembiayaan  daerah  serta jenis belanja daerah agar perencanaan keuangan pemerintah daerah dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Data  keuangan  daerah  yang  menyajikan  gambaran  statistik  perkembangan  anggaran  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  merupakan  instrumen  penting  dalam  membuat  kebijakan  pengelolaan keuangan daerah.

Cara  untuk  mengetahui  kesiapan  suatu  daerah  dalam  menghadapi  otonomi  daerah,  maka  perlu  dilakukan  suatu  analisis  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  demi  mewujudkan  tingkat  kemandirian  dalam  era  otonomi  daerah.  Dalam  mengukur  suatu  kinerja,  perlu  diketahui  juga  indikator-indikator  kinerja  sebagai  dasar  penilaian  kinerja  dan  adanya  indikator  kinerja  akan  membantu  pemerintah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  anggaran  serta  mengawasi  kinerja  anggaran pemerintah.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu yang berada di Provinsi Jawa  Tengah, dimana dalam pembangunan merupakan bagian yang tak terpisahkan  dari  pembangunan  nasional  namun  disesuaikan  dengan  potensi  dan  permasalahan  pembangunan  di  daerahnya.  Kabupaten  Klaten  merupakan  bagian  dari  kawasan  ekonomi  Subosukawonosraten  yang  memiliki  kondisi  geografis  yang  cukup  strategis  untuk  menjalankan  pembangunan  ekonomi    serta  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Dari  pernyataan  di  atas  tampak  bahwa  faktor  kemampuan  dalam  mengelola  keuangan  daerah  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  bagi  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah,  yang  akan  berpengaruh  pada  perencanaan  keuangan pemerintah  daerah  apakah berjalan  secara  efektif  dan  efisien atau tidak.

Transparansi  yang sangat  diperlukan  oleh  publik  adalah  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  akuntabilitas  atas  pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem ekonomi pemerintah  yang  mampu  menyediakan  informasi  untuk  tujuan  pertanggungjawaban  (stewardship  and  accountability),  mengontrol  dan  pengawasan  atau  pengendalian  manajemen  pemerintah  daerah.  Akuntabilitas  menjadi  sangat  penting  karena  akuntabilitas  merupakan  salah  satu  elemen  manajemen  keuangan  pemerintah  untuk  mengontrol  kebijakan  pengelolaan  keuangan  disamping konsep value for money, kejujuran, transparansi dan pengendalian.

Berikut  ini  gambaran  realitas  pendapatan  dan  realisasi  belanja  daerah  Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:    Tabel  1.1  Realisasi  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  2006-2010di  Kabupaten Klaten.

Tahun Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) Realisasi Belanja Daerah (Rp) 2006 760.141.004.532 787.030.950.002007 873.832.498.538 926.519.103.002008 976.911.471.112 1.032.951.973.002009 992.329.082.350 1.035.249.426.002010 1.064.060.274.652 1.124.521.936.85Sumber:BPS, Klaten dalam Angka Tahun 2006-2010 (diolah) Dilihat  pada  tebel  1.1  dipaparkan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  Kabupaten  Klaten  mengalami  defisit  dalam  tahun  ketahun.  Defisit  tertinggi  terjadi pada  tahun 2010  sebesar  Rp  60.461.662.200  jika dilihat dari  realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut.

Dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparan,  jujur,  demokrasi,  efektif,  efisien  dan  fleksibel,  analisis rasio  terhadap  APBD  perlu  dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan  laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim, 2002 :127).

Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka  penulisan  skripsi  ini  mengambil  judul  ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA ERA OTONOMI DAERAH  DI KABUPATEN KLATEN TAHUN2006-2011.

 B.RUMUSAN MASALAH.

Dari  uraian  latar  belakang  di  atas  penulis  merumuskan  masalah  penelitian sebagai berikut: .

1. Bagaimana  potensi  kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Klaten  selama  otonomi  daerah  diukur  dengan  indikator  DDF  (Derajat  Desentralisasi  Fiskal),  DOF  (Derajat  Otonomi  Fiskal),  upaya  fiskal,  analisis  surplus/defisit  APBD,  rasio efektivitas  serta  indikator kinerja  pajak dan retribusi daerah dan pola hubungannya tahun 2006-2011?.

2. Bagaimana kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Klaten selama  otonomi  daerah   jika  diukur  dengan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah dan pola hubungannya tahun 2006-2011?.

C.TUJUAN PENELITIAN.

Dari  beberapa  perumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:.

1. Mengetahui  potensi  atau  kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Klaten selama otonomi daerah ditinjau dengan indikator DDF (Derajat  Desentralisasi  Fiskal),  DOF  (Derajat  Otonomi  Fiskal),  upaya  fiskal,  analisis  surplus/defisit  APBD,  rasio efektivitas  serta indikator kinerja  pajak dan retribusi daerah dan pola hubungannya tahun 2006-2011.

2. Menilai  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Klaten  selama  otonomi  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  diukur  dengan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah dan  pola  hubungannya tahun 2006-2011.

D.MANFAAT PENELITIAN.

1. Bagi pemerintah daerah.

Sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  bahan  pemikiran  dalam menentukan kebijakan khususnya masalah keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti.

Sebagai tambahan  pengetahuan secara  nyata  untuk mengaplikasikan teori  yang didapat di bangku kuliah.

3. Bagi Pihak lain.

Pihak  lain  dapat  memberikan  informasi  bagi  pihak  yang  berkepentingan  untuk penelitian lebih lanjut.

 Skripsi Ekonomi: Analisis Kinerja Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Klaten (Tahun 2006-2011)

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download