BAB I.
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang Masalah.
Skripsi Ekonomi: Analisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Di Indonesia tahun 1992-2011
Seluruh negara
di dunia memiliki
tujuan untuk memakmurkan
kehidupan masyarakatnya. Berbagai
cara pembangunan akan
dilakukan demi mencapai
tujuan tersebut. Keberhasilan
sebuah pembangunan dapat dilihat dari tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan. Di negara Indonesia sendiri
pembangunan merupakan hal yang menarik untuk
dibahas, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Pembangunan ekonomi di Indonesia
dimulai sejak tahun 1969 pada masa orde baru.
Pada masa itu angka pertumbuhan ekonomi
Indonesia menunjukkan angka yang memuaskan. Dilihat
dari Produk Domestik
Bruto (PDB) riil
rata-rata mengalami peningkatan sebanyak 7% per tahun,
inflasi dapat dikendalikan hingga mencapai angka satu
digit, dan jumlah
penduduk miskin menurun
sekitar 60% menjadi
11%. Hingga pada pertengahan tahun 1997 terjadi perubahan
situasi perekonomian yang disebabkan karena merosotnya
nilai tukar rupiah
terhadap mata uang
asing. Akibatnya terjadilah krisis
ekonomi. Krisis paling
parah terjadi pada
tahun 1998, hal
tersebut dibuktikan oleh angka PDB yang dulunya mencapai angka 7%
per tahun menjadi -13,13% di tahun tersebut
dan inflasi mencapai 78%. (Bappenas, 2003).
Krisis ekonomi
yang melanda Indonesia
dari tahun 1997
sampai 1998 tidak hanya berimbas
pada turunya pertumbuhan
ekonomi, namun juga
berimbas pada bertambahnya tingkat kemiskinan, bertambahnya
pengangguran akibat PHK, sehingga menambah
daftar panjang penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 1998
kemiskinan mencapai angka
49,5 juta jiwa.
Mengalami kenaikan angka
sekitar 15,5 juta jiwa dari tahun
1997. Perubahan jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.
Data Pertumbuhan Ekonomi Dan
Jumlah Orang Miskin Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Melihat tabel
1.1, selain menunjukkan
angka jumlah penduduk
miskin di Indonesia
juga menjelaskan tentang
tingkat pertumbuhan yang
dilihat melalui PDB.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
mulai membaik pada tahun 2000. Meski belum dapat menyamai
pertumbuhan ekonomi dimasa
orde baru, namun
perlahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang positif. Dari -13,13% di masa krisis naik menjadi Tahun
Pertumbuhan PDB (%) Jumlah
penduduk miskin (juta jiwa) 1990
7.24 27.200.0 1991 6.95
26.100.0 1992 6.46 26.567.0 1993
6.50 25.900.0 1994 7.54
23.500.0 1995 8.22 34.500.0 1996
7.82 36.000.0 1997 4.70
34.000.0 1998 -13.13 49.500.0 1999
0.79 47.970.0 2000 4.92
38.700.0 2001 3.64 37.900.0 2002
4.50 38.400.0 2003 4.78
37.300.0 2004 5.03 36.100.0 2005
5.69 35.100.0 2006 5.50
39.300.0 2007 6.35 37.170.0 2008
6.01 34.960.0 2009 4.58
32.520.0 2010 6.20 31.020.000 0,79%
di tahun 1999.
Di sepanjang tahun
2000 sampai 2010
pertumbuhan ekonomi mencapai
angka tertinggi pada
tahun 2007, yaitu
sebesar 6,32%. Meski
terkadang menunjukkan angka
naik turun, namun
bisa dikatakan pertumbuhan
ekonomi mulai stabil.
Perubahan tingkat pertumbuhan
ekonomi Indonesia memang cukup baik pasca krisis, namun pertumbuhan yang baik tersebut
belum disertai dengan perubahan jumlah penduduk miskin
dan pembangunan manusianya.
Indikator kemajuan suatu
negara tidak hanya dilihat dari
PDB saja, tetapi juga dilihat dari aspek pembangunan manusia, aspek
pendidikan masyarakat dan
aspek harapan hidup.
Apabila angka PDB
tinggi sedangkan pembangunan
manusianya rendah maka
hal tersebut akan
mengakibatkan kesenjangan tingkat
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.
Pembangunan manusia
dapat dilihat melalui
tinggi rendahnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) atau
Human Development Indeks
(HDI) yang dipublikasikan
oleh United Nations
Development Programme (UNDP).
Menurut catatan UNDP pada tahun 2011
Indonesia menduduki peringkat 124 dari 192 negara di seluruh
dunia dengan nilai
HDI sebesar 0,617.
Hal tersebut menjadikan
Indonesia masih berada
pada tingkat medium
human development. Meskipun
belum dapat dikatakan pada peringkat yang memuaskan,
setidaknya nilai HDI Indonesia mengalami kenaikan
1 peringkat dari
tahun sebelumnya. Sedangkan
pada tahun 2012
Indonesia berhasil naik 3
peringkat dari peringkat 124 menjadi peringkat 121 dengan nilai HDI sebesar
0,629. Dalam jangka
waktu satu tahun
Indonesia hanya berhasil
menaikkan nilai HDI
sebesar 0,012. Berikut
data IPM Indonesia
dari tahun 1992
sampai tahun 2011: Gambar 1.
Grafik IPM Indonesia 1992- 20 Indonesia pada
tahun 2012 masih
berada pada tingkat
medium human development
. Menurut penghitungn dari BPS pada tahun 2004 IPM Indonesia sebesar 68,70,
tahun 2005 sebesar
69,57, tahun 2006
sebesar 70,10. 2007
mencapai angka sebesar
70,59, tahun 2008
sebesar 71,17, tahun
2009 sebesar 71,76
dan pada tahun 2010 IPM
Indonesia sebesar 72, 27. Berikut untuk lebih jelasnya mengenai
kenaikan dan penurunan IPM Indonesia
secara keseluruhan beserta provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2.
19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 IPM Tahun Sumber: BPS, diolah IPM Indonesia Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi dan Nasional Tahun 2005- 20 Provinsi 2005
2006 2007 2008
2009 2010 20 Aceh
69.05 69.41 70.35
70.76 71.31 71.70
72.
Sumatera Utara 72.03
72.46 72.78 73.29
73.80 74.19 74.
Sumatera Barat 71.19
71.65 72.23 72.96
73.44 73.78 74.
Riau 73.63
73.81 74.63 75.09
75.60 76.07 76.
Jambi 70.95
71.29 71.46 71.99
72.45 72.74 73.
Sumatera Selatan 70.23
71.09 71.40 72.05
72.61 72.95 73.
Bengkulu 71.09
71.28 71.57 72.14
72.55 72.92 73.
Lampung 68.85
69.38 69.78 70.30
70.93 71.42 71.
Bangka Belitung 70.68
71.18 71.62 72.19
72.55 72.86 73.
Kepulauan Riau 72.23
72.79 73.68 74.18
74.54 75.07 75.
DKI Jakarta 76.07
76.33 76.59 77.03
77.36 77.60 77.
Jawa Barat 69.93
70.32 70.71 71.12
71.64 72.29 72.
Jawa Tengah 69.78
70.25 70.92 71.60
72.10 72.49 72.
Yogyakarta 73.50
73.70 74.15 74.88
75.23 75.77 76.
Jawa Timur 68.42
69.18 69.78 70.38
71.06 71.62 72.
Banten 68.80
69.11 69.29 69.70
70.06 70.48 70.
Bali 69.78
70.07 70.53 70.98
71.52 72.28 72.
Nusa Tenggara Barat 62.42
63.04 63.71 64.12
64.66 65.20 66.
Nusa Tenggara Timur 63.59
64.83 65.36 66.15
66.60 67.26 67.
Kalimantan Barat 66.20
67.08 67.53 68.17
68.79 69.15 69.
Kalimantan Tengah 73.22
73.40 73.49 73.88
74.36 74.64 75.
Kalimantan Selatan 67.44
67.75 68.01 68.72
69.30 69.92 70.
Kalimantan Timur 72.94
73.26 73.77 74.52
75.11 75.56 76.
Sulawesi Utara 74.21
74.37 74.68 75.16
75.68 76.09 76.
Sulawesi Tengah 68.47
68.85 69.34 70.09
70.70 71.14 71.
Sulawesi Selatan 68.06
68.81 69.62 70.22
70.94 71.62 72.
Sulawesi Tenggara 67.52
67.80 68.32 69.00
69.52 70.00 70.
Gorontalo 67.46
68.01 68.83 69.29
69.79 70.28 70.
Sulawesi Barat 65.72
67.06 67.72 68.55
69.18 69.64 70.
Maluku 69.24
69.69 69.96 70.38
70.96 71.42 71.
Maluku Utara 66.95
67.51 67.82 68.18
68.63 69.03 69.
Irian Jaya Barat 64.83
66.08 67.28 67.95
68.58 69.15 69.
Papua 62.08
62.75 63.41 64.00
64.53 64.94 65.
Indonesia 69.57 70.10
70.59 71.17 71.76
72.27 72.
Sumber: Badan Pusat Statistik
(BPS) IPM setiap provinsi
di Indonesia memang
berbeda perkembangannya. Hal tersebut
mencerminkan tingkat pembangunan tiap provinsi di Indonesia belum merata.
Membandingkan pembangunan
provinsi DKI Jakarta
dengan provinsi Papua
akan sangat terlihat jarak
yang jauh di setiap tahunnya. Berdasarkan konsep, pembangunan manusia merupakan upaya yang dilakukan demi memperluas
kesempatan atau peluang masyarakat untuk
mencapai kehidupan layak,
yang secara umum
dapat dilakukan dengan meningkatan daya beli dan kapasitas
dasar. Meningkatkan kapasitas dasar yaitu melalui
peningkatan ilmu pengetahuan
dan kesehatan maka,
dengan hal tersebut
ada dua sektor
yang perlu menjadi
perhatian pemerintah untuk
dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak yaitu
pendidikan dan kesehatan. Perhatian yang lebih pada
kedua sektor tersebut
diharapkan dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Dengan
sumber daya manusia
yang berkualitas akan
mampu mengurangi kemiskinan
dan pada akhirnya
mendukung pembangunan ekonomi.
Selain itu sektor pendidikan
dan kesehatan merupakan
komponen yang dibutuhkan
untuk mengukur IPM.
Kesehatan dan
pendidikan yang baik
harus dipersiapkan oleh
pemerintah sebagai pelayan
kebutuhan dasar itu
sendiri. Kesehatan merupakan
hak bagi setiap warga
masyarakat. Tingkat kesehatan
masyarakat akan mempengaruhi
tingkat kesejahteraan masyarakat
dan tingkat kesejahteraan
masyarakat akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan maka, pemerintah
sebagai pelayan kebutuhan dasar harus dapat
menjamin hak masyarakat untuk dapat hidup
sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara
berkualitas, adil dan merata.
Begitu juga
dengan pendidikan, pendidikan
juga merupakan hak
bagi setiap warga negara. Dan tingkat pendidikan juga
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
Dalam pembukaan
UUD 1945 disebutkan
bahwa salah satu
tujuan negara Indonesia adalah
mencerdaskan bangsa, dan
untuk itu setiap
warga negara Indonesia
berhak memperoleh pendidikan yang
bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.
Pemerintah berusaha menjamin
semua anak dapat bersekolah. Menurut Nota Keuangan dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran
2012 pemerintah menetapkan sasaran prioritas pada bidang pendidikan yaitu: (a) rata-rata lama sekolah (tahun)
penduduk usia 15 tahun ke atas,
meningkat dari 7,50 tahun pada tahun
2008 menjadi 7,85 tahun pada tahun 2012; (b) angka buta aksara (%) penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari
5,97% pada tahun 2008 menjadi 4,8% pada tahun
2012; (c) APM
SD/SDLB/MI/ Paket A
(%) meningkat dari
95,14% pada tahun 2008 menjadi 95,7% pada tahun 2012; (d)
APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) dari 72,28%
pada tahun 2008
menjadi 75,4% pada
tahun 2012; (e)
APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)
meningkat dari 64,28% pada tahun 2008 menjadi 79,0% pada tahun 2012; (f) APK PT usia 19-23 tahun
(%) meningkat dari 21,26% pada tahun 2008
menjadi 27,4% pada tahun 2012; serta (g) menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas
pelayanan pendidikan antarwilayah,
gender, dan sosial
ekonomi, serta antarsatuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah dan masyarakat.
Amandemen UUD 1945 telah menetapkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan minimal
20% dari keseluruhan
anggaran. Dana pengembangan
pendidikan ditetapkan 20%
dari keseluruhan anggaran
bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya. Dalam
APBN 2012, alokasi anggaran untuk dana pengembangan
pendidikan nasional ditetapkan sebesar Rp1,0 triliun. Jumlah ini berarti turun
sekitar Rp1,6 triliun
atau sekitar 61,8%
dari alokasinya dalam
APBN-P 2011 yaitu sebesar Rp2,6 triliun.
Pemerintah mengalokasikan angggaran
dana yang cukup
besar dalam komponen belanja pemerintah pusat menurut
fungsi untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Seperti yang tercantum pada tabel
berikut.
Tabel 1.
Belanja Pemerintah Pusat Menurut
Fungsi Pendidikan dan Kesehatan, 2006-20 (miliar rupiah) Tahun Pengeluaran
Bidang Pendidikan Pengeluaran Bidang Kesehatan 2006
45.303,90 12.189, 2007 50.843,40
16.004, 2008 55.298,00 14.038, 2009
84.919,50 15.743, 2010 90.818,30
18.793, 2011 97.854,00 14.088, 2012
95.599.60 14.693, Sumber: Data
Pokok APBN 2006-20 Dari tahun ke
tahun belanja pemerintah
di bidang kesehatan
dan di bidang pendidikan
terus mengalami kenaikan.
Tingkat kemiskinan sudah
seharusnya mengalami penurunan
secara tajam. Pembangunan
manusia sudah seharusnya mengalami peningkatan secara signifikan sesuai
dengan besarnya peningkatan alokasi belanja
pemerintah pada kedua bidang tersebut. Namun pada kenyataanya, hal tersebut belum
terwujud secara penuh
pada kehidupan masyarakat
Indonesia. IPM Indonesia belum mengalami kenaikan secara signifikan.
Berdasarkan latar belakang yang
telah diuraikan diatas menarik untuk dibahas mengenai pembangunan manusia di Indonesia.
Melihat seberapa besar pengaruh jumlah penduduk miskin
terhadap pembangunan manusia
di Indonesia. Selain
itu di dalam penelitian ini
juga melihat bagaimana
pengaruh pengeluaran pemerintah
di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan terhadap
pembangunan manusia di Indonesia pada tahun
1992 sampai tahun 2011.
Skripsi Ekonomi: Analisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Di Indonesia tahun 1992-2011
Download lengkap Versi PDF
 | ||
| ||
| ||
| ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi