Skripsi Ekonomi: Determinan Internet Financial Local Government Reporting Di Indonesia

BAB I.

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang.

Skripsi Ekonomi: Determinan Internet Financial Local Government Reporting Di Indonesia

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berasaskan demokrasi dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.Pejabat yang dipercaya oleh rakyat untuk diberikan amanah menjadi wakil  rakyat  ditentukan  melalui  proses  pemilihan.  Terdapat  pemisahan  kekuasaan  di  tubuh  pemerintahan.  Dalam  penyelenggaraannya,  terdapat  hubungan  pendelegasian  kekuasaan  antara  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Sistem  ini  dibuat  sebagai  bentuk  pengawasan  dan  menjaga  keseimbangan atas  kemungkinan  adanya  penyimpangan  wewenang  di  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 71  Tahun  2010 tentang kerangka  konseptual  akuntansi  pemerintahan,  dijelaskan  bahwa  sebagaimana  berlaku  dalam  lingkungan  keuangan  pemerintahan,  pihak  eksekutif  menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada  pihak  legislatif  untuk  mendapatkan persetujuan.  Setelah mendapat  persetujuan,  pihak  eksekutif  melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundangundangan yang berhubungan dengan apropriasitersebut. Pihak eksekutif   bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak  legislatif dan rakyat.

Daerah dibentuk dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki  oleh  daerah  tersebut  seperti  kemampuan  ekonomi,  sosial-budaya,  sosialpolitik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang dirasa  perlu  untuk  mendukung  terselenggaranya  otonomi  daerah.  Dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun   1999  tentang  pemerintah  daerah  bahwa  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  dalam  daerah  propinsi,  daerah  kabupaten,  dan  daerah  kota  yang bersifat otonom.  Adanya otonomi  daerah secara otomatis akan  menimbulkan  tuntutan  dari  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dimuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  mengenai  pengelo laan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah,  ditegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundangundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan  dan  kepatuhan.  Bukti  kinerja  pemerintahan daerah yang baik akan tercermin melalui kinerja pemerintah  dalam  mengelola  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).

APBD  memuat  pembiayaan  apa  saja  yang  dikeluarkan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan.  Wahyuni  (2010)  menegaskan  bahwa  evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan   daerah  akan  sangat  menentukan  kedudukan  suatu pemerintah  daerah  dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Di dalam bukunya, Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa terdapat  dua macam informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah  daerah.  Pertama, penilaian  laporan  kinerja  finansial  yang  diukur berdasarkan  pada  anggaran  yang  telah  dibuat. Kedua,penilaian  laporan  kinerja  non-finansial  yang  dapat  menambah  keyakinan  terhadap  kualitas  proses  pengendalian  manajemen.  Semakin  besarnya  tuntutan  terhadap  pelaksanaan akuntabilitas sektor publik juga akanmemperbesar kebutuhan  atas  transparansi  informasi  keuangan  sektor  publik  (Nordiawan,  2006).

Pemerintah  yang tidak  secara transparan dalam menyampaikan informasi  keuangan akan menimbulkan  dampak  yang  negatif  bagi  masyarakat.

Dampak negatif  yang akan  timbul dikarenakan tidak  adanya  transparansi  adalah  dapat  menimbulkan  distorsi  dalam  alokasi  sumber  daya,  memunculkan  ketidakadilan  bagi  masyarakat,  menyuburkan  praktikpraktik  korupsi,  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan  (Ridha  dan  Basuki, 2012).

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Suhardjanto  dan  Yulianingtyas  (2011),  hasil  statistik  menunjukkan  bahwa  nilai  rerata  pengungkapan  wajib  dalam neraca  pemerintah  daerah  sebesar  10,49 atau  30,85%  dengan  nilai  maksimum  sebesar  55,88%  (Kabupaten  Sinjai)  dan  nilai  minimum  14,70%  (Kota  Sukabumi).  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia masih   sangat  rendah,  sehingga  ketaatan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  Standar  Akuntansi Publik  (SAP) dapat dikatakan  masih  rendah. Menurut  Kothari  et.al  (2009),  permintaan  atas  pengungkapan  dan  pelaporan  keuangan muncul dari asimetri informasi dan konflik keagenan. Informasi  keuangan  yang  dimiliki  salah  satu  pengguna  mejadi  tidak  sama  dengan  pengguna  informasi  keuangan  yang  lain.  Hal ini  dapat  berakibat  atas  informasi  yang  dilaporkan  oleh  perusahaan  menjadi  terbatas  dengan  mementingkan profitperusahaan saja. Hal ini dapat dimaklumi mengingat  adanya persaingan bisnis di dalam perusahaan-perusahaan profit oriented.

Namun,  hal  ini  menjadi  tidak  wajar  apabila  terjad i  pada  sektor  publik.

Penghasilan  pemerintah  daerah  sebagian  juga  dihasilkan  melalui  pajak  yang dibayarkan oleh rakyat, sehingga rakyat turut  berkontribusi sebagai  sumber  dana  pemerintahan.  Rakyat  memiliki  hak  untuk  mengakses  informasi  dan  mengetahui  informasi  keuangan  pemerintahan  sebagai  bentuk  pengawasan  apakah  penggunaan  pajak  sebagai  pembiayaan  penyelenggaraan telah dialokasikan dengan benar dan bertanggung jawab.

Menurut  Laporan  Survei  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  oleh Transparency  International  Indonesia,  rata-rata  indeks  korupsi  di  tingkat  kota  pada tahun 2006  mencapai  angka  4,72,  sedangkan  pada tahun 2010  mencapai  angka  4,93. Hal  ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar  0,20 antara tahun 2006 hingga  2010.  Akibatnya adalah  munculnya krisis  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah.   Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  RI  selaku  pihak  yang  memiliki  wewenang  dalam   membangun  tata  kelola  pemerintah  yang  baik,  mempunyai  tugas  dan  tanggung jawab berupa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab  keuangan negara serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Setiap  pemerintahan  daerah  akan  berusaha  untuk  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari  hasil  audit  BPK  sebagai  bukti  kinerja  yang baik dalam mengelola keuangan daerah.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah  banyak  mempengaruhi  perkembangan  perekonomian.  Hal  ini  ditandai  dengan  pertukaran  informasi  melalui  berbagai  media  komunikasi  yang  memanfaatkan teknologi  informasi  seperti  internet. Beberapa  tahun  yang  lalu,  beberapa  perusahaan  mulai  secara  sukarela  mengungkapkan  semua  jenis  informasi  keuangan  dan  non-keuangan  untuk  memenuhi  tuntutan  informasi dari pengguna eksternal (Bonson danEscobar, 2005). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  (2012)  menunjukkan  bahwa  rata-rata  indeks  tingkat  pengungkapan  informasi  keuangan  pada  tahun  2012  terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks non keuangan. Berdasarkan  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  banyak  pemerintah  kota/kabupaten  yang  masih  kurang  optimal  dalam  mengembangkan  pelaporan  keuangan  melalui website-nya.  Sehubungan  dengan  adanya  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  Nomor  14  Tahun  2008,  pemerintah  daerah  terkesan  hanya  sekedar  memenuhi  kewajiban  mempunyai  website agar  setiap  informasi  publik  dapat  diperoleh  secara  cepat  dan  tepat  waktu,  dengan  biaya  ringan,  dan  cara   yang sederhana. Di sisi lain, Pemerintah Kota/Kabupaten masih memilihmilih  informasi  yang dianggap aman yaitu  informasi  yang tergolong non  keuangan (Muhammad, 2012).

Penelitian  yang  terkait  dengan  pengungkapan  laporan  keuangan  belum  banyak  diterapkan  pada  laporan  keuangan  pemerintahan  jika  dibandingkan  dengan  perusahaan  di  sektor  swasta   karena  terbatasnya  informasi  dari  pemerintah  yang  dapat  diakses  publik  dan  sulitnya  mengembangkan  motif  yang  mendasari  pengungkapan  (Hilmi  dan  Martani,  2012). Penelitian yang  dilakukan  Laswad  et.al., (2005)  membandingkan  karakteristik  pemerintahan  daerah  yang  menggunakan  internet  sebagai  media  pengungkapan dengan  pemerintah  daerah  yang  memilih  untuk  tidak  menggunakan  media  internet.  Hasil  dari  penelitian  tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah  daerah di internet dapat diprediksi berdasarkan tingkat financial leverage,  municipal  wealth,  press  visibility dan council  type.  Sedangkan   local  authority  size  dan  level  of  political  competition tidak  dapat  digunakan  untuk memprediksi  ada atau  tidaknya Internet  Financial Reporting  (I FR) oleh pemerintah daerah di Selandia Baru.

Yentifa dkk,  (2010) menerangkan  bahwa  investor  dan  kreditor  membutuhkan  informasi  kondisi  keuangan,  informasi  kondisi  ekonomi,  informasi  kepatuhan  terhadap  aturan,  informasi  kinerja,  informasi  perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif di dalam pelaporan  keuangan pemerintah daerah. Sedangkan yang terjadi, pelaporan keuangan   pemerintah  belum  menggungkapkan  informasi  yang  penting  untuk  membantu investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan. Pelaporan  keuangan  saat  ini  lebih  mengutamakan  tujuan  akuntabilitas dari  pada  tujuan prospektif dan prediktif yang seharusnya sama-sama diutamakan.

Penelitian ini mengacu dari penelitian  Laswad et.al.,  (2005) yang  diterbitkan dalam Journal of Accounting and Public Policy. Terdapat tiga  perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh Laswad et.al., (2005).  Pertama,  terdapat  perbedaan  populasi yang  digunakan dalam  penelitian ini,  yaitu pemerintahan daerah  (kota/kabupaten) di Indonesia. Kedua, terdapat perbedaan jumlah variabel  independen  yang digunakan.  Dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan  lima  variabel  independen,  yaitu  kompetisi  politik (political  competition),  ukuran  pemerintahan  daerah (size),  leverage,  kekayaan  pemerintahan  daerah (municipal  wealth),  dan  tipe  pemerintahan  daerah (council  type).

Satu  variabel  yang  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  variabel  visibilitas  pers (press  visibility) yang  dikarena  tingkat  kesulitan  dalam  mendapatkan  data  yang  tergolong  tinggi.  Visibilitas  pers  diukur  dari  jumlah berita terkait pemerintahan daerah yang muncul pada media masa  daerah  setempat  di  mana  dalam  penelitian  terdahulu  data  ini  dapat  diperoleh  melalui  akun  “Newzindex”. Ketiga,  terdapat  perbedaan  rumus  untuk menghitung kelima variabel dalam penelitian  ini sebagaimana akan  dijelaskan dalam pembahasan metode penelitian.

 Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti mengambil  judul  penelitian  “Determinan Internet  Financial  Local  Government  Reportingdi Indonesia”.

B.Perumusan Masalah.

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskansebagai berikut :.

1. Apakah  kompetisi  politik (politcal  competition) berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet?.

2. Apakah  ukuran (size) pemerintahan  daerah berpengaruh  terhadap  pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet?.

3. Apakah  leverage berpengaruh  terhadap  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah di internet?.

4. Apakah  kekayaan  pemerintahan  daerah  (wealth) berpengaruh  terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet?.

5. Apakah  tipe  pemerintahan (type) berpengaruh  terhadap pelaporan  keuangan pemerintah daerah di internet?.

C.Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empirispengaruh kompetisi politik (political competition), ukuran pemerintah daerah(size),  leverage,  kekayaan  pemerintah  daerah (wealth), dantipe  pemerintahan  (type) terhadap Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR).

 D.Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan agar memberi manfaat kepada pihak-pihak  sebagai berikut ini.

1. Bagi Pemerintahan Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  terhadap  pelaporan  evaluasi  atas  kinerja  pemerintah  daerah  secara  sukarela  di  internet,  yaitu dengan cara melaporkannya melalu i website pemerintah daerah.

Melalui  internet,  informasi  yang  disampaikan  akan  lebih  cepat  dan  mudah  untuk  diakses  oleh  siapapun,  di  manapun,  dan  dengan  biaya  yang lebih murah.

2. Bagi pengguna (investor, kred itur, dan donator) Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  mengambil keputusan untuk melakukan kerjasama di bidang keuangan  atau  tidak  dengan  suatu  pemerintahan  daerah  baik  berupa  donasi,  investasi, maupun dana pinjaman kepada pemerintah daerah.

3. Bagi masyarakat Penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  sebagai  informasi  untuk  mengetahui  kinerja  pemerintah  daerah  sehingga  dapat  dipergunakan  sebagaialat  pengawasan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.

4. Bagi akademisi Penelitian  ini  dapat  menambah  pengetahuan  para  akademisi  tentang  sektor  publik dan  menjadi referensi  atas penelitian  selanjutnya dalam   hal sektor publik pada umumnya dan khususnya tentang pengungkapan  laporan keuangan oleh pemerintah daerah di internet.

 Skripsi Ekonomi: Determinan Internet Financial Local Government Reporting Di Indonesia

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download