Skripsi Ekonomi: Pengaruh corporate governance dan latar belakang pendidikan terhadap environmental disclosure

  BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  LATAR BELAKANG MASALAH.

Skripsi Ekonomi: Pengaruh corporate governance dan latar belakang pendidikan terhadap environmental disclosure

Dewasa  ini  tuntutan  terhadap  perusahaan  semakin  besar.  Perusahaan  diharapkan  tidak  hanya  mementingkan  kepentingan  manajemen  dan  pemilik  modal  (investor  dan  kreditor)  tetapi  juga  karyawan,  konsumen  serta  masyarakat (Anggraini, 2006). Pemerintah Indonesia memberikan respon yang baik terhadap  pelaksanaan  corporate  social  responsibility  dengan  menganjurkan  praktik  tanggung jawab sosial (social responsibility) sebagaimana di muat dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal; 66 ayat 2b  dan Bab V pasal 74 (Rahajeng, 2010).

Corporate  Social  Responsibility  semakin  berkembang  terkait  dengan  semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia,  mulai  dari  penggundulan  hutan,  polusi  udara  dan  air,  hingga  perubahan  iklim  (Utomo,  2007).  Permasalahan  lingkungan  menjadi  perhatian  serius,  baik  oleh  konsumen,  investor,  maupun  pemerintah.  Pada  umumnya,  para  investor  lebih  tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik dan  tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan. Adanya kepentingan bisnis  untuk  menunjukkan  reputasi,  kredibilitas  dan  value  added  bagi  perusahaan  di  mata stakeholder menjadi dorongan perusahaan untuk mengungkapakan tanggung  jawab  sosialnya  terhadap  lingkungan  dalam  annual  report  mereka  (Miranti,  2009).

1    Tanggung  jawab  perusahaan  harus  berpijak  pada  triple  bottom  lines termasuk keuangan,  sosial, dan lingkungan karena kondisi keuangan tidak cukup  untuk  menjamin  nilai  perusahaan  tumbuh  secara  berkelanjutan  (Anwar  et  al.,  2010).  Pengungkapan  informasi  CSR  dalam  laporan  tahunan  merupakan  salah  satu  cara  perusahaan  untuk  membangun,  mempertahankan,  dan  melegitimasi  kontribusi  perusahaan  dari  sisi  ekonomi  dan  politis  (Guthrie  dan  Parker,  1990;  dalam Sayekti dan Wondabio,  2007).  Tanggung jawab sosial dapat digambarkan  sebagai  ketersediaan  informasi  keuangan  dan  non-keuangan  berkaitan  dengan  interaksi  organisasi  dengan  lingkungan  fisik  dan  lingkungan  sosialnya  (Sembiring, 2003).

Pada  beberapa  tahun  terakhir  ini,  Indonesia  mengalami  permasalahan  pencemaran  lingkungan  seperti  halnya  negara-negara  yang  lain  (Suratno,  Darsono,  Mutmainah,  2006).  Hal  ini  bisa  di  lihat  dari  meningkatnya  pengaduan  masyarakat  mengenai  pencemaran  lingkungan  dari  tahun  ke  tahun.  Untuk  tahun  2009 Badan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan menerima 27 kasus, selanjutnya  tahun  2010  tercatat  18  kasus,  dan  tahun  2011  ada  25  kasus  permasalahan  pencemaran  lingkungan,  dan  tahun  2012  tercatat  35   kasus  pengaduan,  (Antara  Sumsel, 12 Desember 2012). Sedangkan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia  ada 300 kasus (Kompas, 25 Oktober 2012).

Selain  itu  Indonesia  dan  negara  di  Asia  menghadapi  ancaman  bencana  hidrometeorologi, yaitu banjir, kekeringan, tanah longsor, puting beliung, hingga  gelombang  pasang.  Menurut  Kepala  Pusat  Data,  Informasi,  dan  Humas  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  Sutopo  Purwo  Nugroho,  sejak    Januari  hingga  13  Desember  2012   tercatat  729  kejadian  bencana  di  Indonesia.

Sebanyak  85  persen  adalah  bencana  hidrometeorologi.  Kejadian  ini  lebih  besar  daripada  rata-rata  tahun  2002-2011,  yakni  77  persen  (Kompas,  14  Desember  2012).

Sutopo  mengatakan  bahwa  meningkatnya  bencana  hidrometeorologi  disebabkan  oleh  kerusakan  lingkungan  akibat  ulah  manusia  (antropogenik)  dan  faktor  perubahan  iklim.  Badan  PBB  untuk  Pengurangan  Risiko  Bencana  (UNISDR) merilis hasil penelitian yang menyebutkan banjir merupakan bencana  paling kerap terjadi di Asia sepanjang 2012, yaitu mencapai 44 persen (Kompas,  14 Desember 2012).

Kamis 17 Januari 2013 banjir melanda seluruh wilayah Kota Jakarta dan  melumpuhkan  segala  akses.  Menurut  sejumlah  pakar  di  beberapa  bidang,  banjir  Jakarta  merupakan  gabungan  dari  faktor  cuaca  ekstrem  dan  lebih-lebih,  faktor  kompleksitas Jakarta (National Geographic Indonesia, 17 Januari 2013). Selain itu  kondisi  tanah  di  Jakarta  yang  terus  menurun  menyebabkan  banjir  meluas  (Kompas, 18 Januari 2013).

Kemerosotan daya dukung lingkungan memicu terjadinya bencana yang  berujung  pada  kesengsaraan  manusia  (Suara  Merdeka,  6  Januari  2009)  dan  menyebabkan dampak korban jiwa dan kerugian ekonomi (Kompas, 14 Desember  2012).  Munculnya  banjir  lumpur  bercampur  gas  sulfur  di  daerah  Sidoarjo  Jawa  Timur  merupakan  bukti  rendahnya  perhatian  perusahaan  terhadap  dampak  lingkungan dari aktifitas industrinya (Ja`far, 2006).

  Corporate  governance  yang  baik  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  yang  memunculkan  akuntansi  pertanggungjawaban  lingkungan  hidup  (Eng  dan  Max, 2003).  Menurut Solomon (2007), corporate governance  adalah suatu sistem  check  and  balance,  baik  yang  berasal  dari  dalam  dan  luar  perusahaan,  yang  menjamin  perusahaan  untuk  melaksanakan  pertanggungjawaban  kepada  semua  stakeholder  dan  bertindak  sesuai  dengan  pertanggungjawaban  sosial  dimana  perusahaan melakukan aktivitasnya. Corporate governance merupakan kunci atau  alat  untuk  mengawasi  kinerja  perusahaan  oleh  stakeholder  termasuk  investor.

Adanya  corporate  governance  yang  baik  akan  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  perusahaan,  sehingga  tanggung  jawab  lingkungan  akan  di  ungkap  dalam annual report (Dian, 2009).

Hasil  beberapa  penelitian  mengenai  pengungkapan  lingkungan  hidup  menunjukkan  hasil  yang  beragam  karena  dasar  acuan  yang  dipakai  untuk  mengukur  tingkat  pengungkapan  tidak  sama  dan  objek  penelitian  yang  berbeda.

Umi (2010) meneliti information gap: demand supply environmental disclosure di  Indonesia.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  dari  jumlah  sampel  sebesar  100  perusahaan  hanya  terdapat  44  perusahaan  (44,00%)  yang  melakukan  pengungkapan lingkungan hidup dengan level of disclosure 4,63% dengan metode  unweighted  index  dan  4,84%  dengan  metode  weighted  index.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  profitabilitas,  leverage,  dan  proporsi  komisaris  independen  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengungkapan  lingkungan  hidup.  Sedangkan  size,  profiel,  dan  cakupan  operasional  perusahaan  tidak    berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengungkapan  lingkungan  hidup  di  Indonesia.

Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  kembali  pengaruh  corporate  governance  dengan pengungkapan lingkungan. Adanya hasil  yang tidak konsisten  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  menjadikan  isu  ini  menjadi  topik  yang  penting  untuk  diteliti.  Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  sebelumnya.  Pada  dasarnya  penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Dian  (2009).  Perbedaannya  adalah  skor  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ítem  dari  Global  Reporting  Initiatives  (GRI)  2011,  sedangkan  pada  penelitian  terdahulu  mengunakan  Indonesian  Environmental  Reporting  Indeks  (IER)  yaitu  indek  yang  digunakan  untuk  membobot  environmental  disclosure  dalam  annual  report  yang  merupakan  hasil  penelitian  dari Suhardjanto, Tower, dan Brown. Indikator GRI ini dipilih karena merupakan  aturan  internasional  yang  telah  diakui  oleh  perusahaan  di  dunia  yang  mencakup  kinerja ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial/ masyarakat  dan tanggung jawab produk dan masyarakat.

Selain  itu  sampel  yang  digunakan  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu,  pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan adalah semua jenis perusahaan.

Pada  penelitian  ini  dikhususkan  pada  perusahaan  manufaktur  karena  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  kemungkinan  untuk  merusak  dan  mencemari  lingkungan lebih besar daripada perusahaan non-manufaktur.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  corporate  governance dalam  hal  ini  mengenai  proporsi  komisaris  independen,  jumlah/  rapat  dewan    komisaris,  latar  belakang  pendidikan  komisaris  utama,  jumlah  komite  audit  independen,  dan  jumlah  rapat  komite  audit  terhadap  pengungkapan  lingkungan.

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  peneliti  akan  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Corporate  Governance  dan  Latar  Belakang  Pendidikan  terhadap  Environmental  Disclosure  :  Studi  Empiris  pada  Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia”.

B.  RUMUSAN MASALAH.

Sesuai  dengan  latar  belakang  dan  judul  penelitian,  maka  yang  menjadi  masalah dalam penelitian ini adalah.

1.  Apakah  corporate  governance  mempengaruhi  environmental  disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?.

2.  Apakah latar belakang pendidikan komisaris mempengaruhi environmental  disclosure  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia?.

C.  TUJUAN PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk:.

1.  Menguji  dan  memperoleh  bukti  empiris  mengenai  pengaruh  proporsi  dewan  komisaris,  jumlah  rapat  dewan  komisaris,  proporsi  komite  audit  independen,  dan  jumlah  rapat  komite  audit  terhadap  environmental  disclosure .

 2.  Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh latar belakang pendidikan komisaris terhadap environmental disclosure.

D.  MANFAAT PENELITIAN.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat termasuk: 1.  Dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  literatur  penelitian  akuntansi  khususnya mengenai  corporate governance  dengan  environmental disclosure pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2.  Bagi  perusahaan,  dapat  memberikan  masukan  dalam  perbaikan  dalam  penerapan  corporate  governance  dan  pelaporan  aktivitas  lingkungan  hidup  dalam annual report.

3.  Bagi investor, kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat  menjadi  acuan  tambahan  dalam  menganalisis  informasi  terkait  dengan  pengukuran   corporate  governance  dan  environmental  disclosure  dalam  annual report.

4.  Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat  memberikan masukan dalam  penentuan kebijakan lingkungan hidup.

 Skripsi Ekonomi: Pengaruh corporate governance dan latar belakang pendidikan terhadap environmental disclosure

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download