Skripsi Ekonomi: Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

 BAB I.

PENDAHULUAN.

A.Latar Belakang.

Skripsi Ekonomi: Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia 

Awal  mula  pengalihan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disebabkan  karena  faktor   krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  tahun  1996-199(Azhar,  2008).  Pengalihan  kewenangan  tersebut  dimaksudkan  agar  kelak pemerintah daerah  dapat  membiayai  pembangunan  daerah dan  pelayanan  publikdari mengelolakeuangannya  sendiridengan  meminimalisasi campur  tangan dari  pemerintah pusat. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32  Tahun  2004   tentang  Pemerintahan  Daerah  menyatakan  bahwa  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antar  susunan  pemerintahan  dan  antar  pemerintahan  daerah,  potensi dan  keanekaragaman  daerah,  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dengan  memberikan  kewenangan  yang  seluasluasnya  kepada  daerah  disertai  dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemerintah  negara. Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan  (UU  No.  32/2004). Asas  otonomi  tersebut,  berimplikasi  terhadap  peran pemerintah daerah dalam mencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah   dan penyediaan pelayanan publik. Dengan otonomi daerah aspirasi masyarakat  dapat  lebih  mudah  disalurkan  dan  dipertimbangkan  oleh  para  pembuat  kebijakan  menjadi  sebuah  kebijakan  yang  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam  laporan keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam  membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  harus  mampu  menyelenggarakan  pemerintahannya  agar  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  daerah yang baik serta membutuhkan adanya sistem evaluasi, monitoring, dan  pengukuran  kinerja  yang  sistematis  guna  mengukur  kemajuan  yang  dicapai  pemerintah daerahdalam kurun waktu tertentu.

Sejalan  dengan  perkembangan  era  globalisasi dalam  sektor  publik,  setiap  organisasi  publik  dituntut  untuk  terus  melakukan  pengukuran  kinerja.

Perhatian  publik saat ini yang  mengarah kepada  aspek  akuntabilitas menuntut  adanya  pengukuran  kinerja  pada  sektor  publik. Chowet  al. (1998: 263) menyatakan  bahwa pengukuran  kinerja  merupakan  komponen  yang  penting karena  akan  memberikan  umpan  balik atas  rencana  yang  telah  diimplementasikan.Fungsi dari pengukuran kinerja bagi sektor publik menurut  Mardiasmo  (2002: 121)  antara  lain:  (1)  membantu  memperbaiki  kinerja  pemerintah  agar  dapat  berfokus  pada  tujuan  dan  sasaran  program  unit  kerja  yang pada akhirnya akan  meningkatkan  efisiensi dan efektivitas sektor  publik  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat;  (2)  ukuran  kinerja  sektor   publik  digunakan  untuk  pengalokasian  sumber  daya  dan  pembuat  keputusan;  (3)  untuk  mewujudkan  tanggung  jawab  publik  dan  memperbaiki  komunikasi  kelembagaan.  Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  di  atas dapat disimpulkan  bahwa pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah daerah sangat penting  untuk  dilakukan mengingat pengaruhnya terhadap publik.

Penelitian  mengenai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  telah dilakukan oleh Pratidina (2012) yang meneliti mengenai kinerja keuangan  pemerintah  di  Kabupaten  Blitar,  Jawa  Timur.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  pendidikan,  tingkat  kesehatan,  dan  tingkat  kemiskinan. Penelitiantersebut menggunakan  analisis  rasio  keuangan  dalam  mengukur  kinerja  keuangan  daerah. Azhar  (2008)  meneliti  mengenai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sebelum  dan  setelah  otonomi  daerah.  Kinerja  keuangan  penelitian  tersebut  diukur  dengan  desentralisasi  fiskal,  upaya  fiskal,  dan  tingkat  kemampuan  pembiayaan.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan-perbedaan  penting  dalam  pencapaian  kinerja  keuangan  sebelum  dan  setelah  otonomi.

Hamzah (2008) meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah diJawaTimur, yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara kinerja  keuangan terhadap pengangguran dan kemiskinan. Berkaitan dengan penelitian  tersebut,  peneliti  menggunakan  rasio  efisiensi  dalam  mengukur  kinerja  keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian  terdahulu,  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  sebagai  variabel  dependen  dapat  dipengaruhi  berbagai   faktor,  antara-lain faktor  keuangan  dan  faktor  lingkungan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ningsih  (2011)  menggunakan  variabel  pengungkapan  dari  laporan  keuangan  daerah yang diwakili oleh revenue, expenditure, pajak, real  estate,  grant,  capital, dan GDP (Gross  Domestic  Product) sebagai  faktor  keuangan  dan employment sebagai  faktor  lingkungan. Patrick,  2007  dalam  Sumarjo (2010)telah meneliti mengenai  karakteristik  daerah yang  diterapkan  pada pemerintah daerah Pennsylvania. Ia meneliti tentang komponen organisasi  yang  digunakan  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  inovasi  administratif.

Variabel yang ia gunakan untuk memproksikan karakteristik daerahterdiri atas (a)  ukuran  daerah; (b) functional  differentiation; (c) umur  daerah; dan  (d) intergovernmental  revenue. Penelitian  yang  dilakukan  Suhardjanto et  al., (2011)  meneliti  tentang  pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap  kepatuhan  pengungkapan  wajib  dalam laporan  keuangan  pemerintah  daerah.

Penelitian tersebut menggunakan variabel ukuran daerah (size), jumlah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  dan  Status  Daerah  untuk  memproksikan  karakteristik  pemerintah  daerah.  PenelitianMustikarini  dan  Fitriasari (2012) menggunakan  ukuran  daerah (size),  tingkat  kekayaan  daerah,  tingkat  ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah dalam menjelaskan  karakteristik pemerintah daerah.

Dalam  memberikan  pelayanan  publik,  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  unsur  yang  erat  kaitannya  dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  suatu  pemerintah  daerah  sehingga  diperlukan  adanya  monitoring  dan  pemeriksaan  audit  yang  baik  dan  benar  guna  menghindari   terjadi  berbagai  macam  tindak  kecurangan (fraud).  Berdasarkan  UndangUndang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  menyebutkan  bahwa  pemeriksaan  adalah  proses  identifikasi  masalah,  analisis,  dan  evaluasi  yang  dilakukan  secara independen,  obyektif,  dan  profesional  berdasarkan  standar  pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan  informasi  mengenai pengelolaan dan  tanggung jawab  keuangan  negara. Hasil  pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK)  dapat  berupa  temuan  audit,  opini  audit  maupun  kesimpulan  audit. Penelitian  mengenai  hasil  audit BPK telah  dilakukan  oleh Mustikarini  dan  Fitriasari (2012) yang  menggunakan  temuan  audit  BPK  dalam  menjelaskan  hasil  pemeriksaan  audit.  Penelitian  Virgasari  (2009)   dan  Indrarti (2011)  menggunakan  opini  audit  dalam  menjelaskan  hasilpemeriksaan audit  BPK.

Berdasarkan  penelitian  tersebut,  peneliti  menggunakan  variabel  temuan  audit  BPK dan opini audit BPK dalam memproksikan hasilpemeriksaanaudit.

Sejauh  ini  belum  banyak penelitian  yang  membahas  mengenai  karakteristik  pemerintah  daerah,  dan  hasil pemeriksaan audit  BPK  terkait  pengaruhnya  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat  menambah  pengetahuan  tentang  administrasi  publik  dan  akuntansi  di  sektor  pemerintah. Oleh  karena  itu,  penulis  mengambil  judul  penelitian Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Hasil  Pemeriksaan  Audit BPK   terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah di  Indonesia (Studi  Kasus pada Kabupaten/Kota Pulau JawaTahun Anggaran 2011).

B.Orisinilitas Penelitian Penelitian ini mengacu pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012)  yang menelitipengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK  terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian  sebelumnya antara lain: 1.Obyek  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa untuk tahun anggaran 2011. Mustikarini dan Fitriasari (2012) meneliti  pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2002.Variabel  independen  yang  digunakan  sama  dengan  penelitian  Mustikarini  dan Fitriasari (2012) yaitu karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah,  tingkat kekayaan  daerah,  tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat,  belanja daerah) dan hasil pemeriksaan audit BPK (temuan audit). Penelitian  ini menambahkan dua variabel independen, yaitu ukuran legislatif dan opini  audit.  Alasan  penambahan  variabel ukuran  legislatif dikarenakan secara  logika semakin tinggi tingkat pengawasan oleh lembaga legislatif maka akan  berpengaruh  terhadap  tingkat  tanggung jawab  yang  akan  mempengaruhi  perolehan  hasil  yang  menunjukkan kinerja  pemerintah  daerah  didasarkan  padapenelitianyang  dilakukan  oleh  Sumarjo  (2010)  dan  Kusumawardani  (2012).  Penambahan  variabel  opini  audit  dikarenakan  opini  audit  dapat  menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas  entitas pemerintah sehingga   mampu  menaikkan  ataupun  menurunkan  tingkat  kepercayaan  pemangku  kepentingan  atas  pelaporan  keuangan  yang  disajikan  yang  akan  menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebutdidasarkan pada  penelitianVirgasari (2009) dan Indrarti (2011).

3.Variabel  dependenyang  digunakan  penelitian  ini  adalah  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  diukur  dengan  menggunakan  rasio  efisiensi.

Penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  menggunakan  variabel  dependen kinerja pemerintah daerah yang diproksikan dengan skor Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang diambil dari  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

C.Rumusan Masalah.

Berdasarkanlatar belakang penelitian yang telah diuraikandi atas, maka  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:.

1.Apakah  ukuran  daerah  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah?.

2.Apakah tingkat  kekayaan  daerah  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah?.

3.Apakahtingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat memiliki  pengaruh  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?.

4.Apakah belanja  daerah  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah?.

 5.Apakah  ukuran  legislatif memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah?.

6.Apakah  temuan  audit  BPK memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah?.

7.Apakah  opini  audit  BPK memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah?.

D.Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya  pengaruh  antara karakteristik  pemerintah  daerah  (ukuran daerah,  tingkat  kekayaan  daerah,  tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat,  belanja  daerah,dan  ukuran  legislatif)  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.

Serta  untuk  memperoleh  bukti  empiris  terkait  adanya  pengaruh  antara  hasil  pemeriksaan  audit  (temuan  auditdan  opini  audit) terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.

E.Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian mengenai  kinerja keuangan pemerintah daerah ini  diharapkan dapat memberikan manfaat, antara-lain :.

1.Manfaat akademis.

Penelitian  ini  diharapkan dapat  menambah  pengetahuan, gambaran,  dan  bukti-bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan  hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  bagi  para  peneliti  yang   melaksanakan  penelitian-penelitian  sejenis  dan  penelitian-penelitian  lanjutan.

2.Manfaat praktis.

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dan  menjadi  dasar  evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di  Pulau Jawa.

 Skripsi Ekonomi: Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia 

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download