Skripsi Hukum: Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia

 BAB I.

PENDAHULUAN.

A.  Latar Belakang Masalah .

Skripsi Hukum: Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia

Kehidupan  seorang  manusia  tidak  akan  pernah  lepas  dari  kegiatan  ekonomi.  Dalam  kehidupannya,  manusia  membutuhkan  uang  untuk  membeli  seluruh  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari.  Didalam  masyarakat  terdapat  orang  yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tetapi tidak bisa mengusahakan  uangnya  secara  maksimal.  Namun  disisi  lain,  terdapat  juga  masyarakat  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  berusaha  namun  terkendala  modal  dalam  berusaha.  Untuk  bisa  mempertemukan  kedua  kepentingan  tersebut  dibutuhkan  sebuah  lembaga  untuk  dapat  menyalurkan  uang  kepada  kelompok  orang  yang  mempunyai kemampuan berusaha namun terkendala masalah permodalan.

Penyaluran dana sangat diperlukan agar terjadi pemerataan ekonomi di  Indonesia.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  Pancasila  dan  Undang -Undang  Dasar  1945  yang  mengupayakan  pembangunan  nasional  yang  merata,  serasi,  dan  berkesinambungan  agar  kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai.  Penyaluran  dana  tersebut  dapat  diberikan  oleh  orang  yang  memiliki  kemampuan  ekonomi  kepada  orang  yang  membutuhkan  modal  melalui  sebuah  kredit .  “Lembaga      pembiayaan sebagai bagian dari lembaga keuangan mempunyai peranan sangat  penting   sebagai   salah   satu  lembaga  sumber  pembiayaan  alternatif  yang  potensial   untuk   menunjang   pertumbuhan  perekonomian  nasional”  (Yoan  Budianto,  Jurnal,  2012:5).     Lembaga  bank  mempunyai  peranan  yang  penting  dan strategis dalam proses penyaluran dana tersebut. Disebutkan dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor  7 Tahun 1992 Pasal 1, dalam ketentuan umum  bahwa perbankan adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  menyangkut  kelembagaan,  kegiatan  usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Mengingat bahwa bank memegang peranan penting dan stategis yaitu  sebagai  perantara  antara  pihak  yang  mempu nyai  modal  dengan  orang  yang  membutuhkan modal maka bank harus bekerja efektif dalam proses penyaluran  tersebut  sehingga  dana  dapat  disalurkan  kepada  pihak  yang  tepat.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sebuah pinjaman  atau kredit.

Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  10   tahun  1998  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1  ayat (11)  yang dimaksud dengan kredit adalah    ”penyediaan uang  atau tagihan  yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  setelah   jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga.”.  Kredit  modal  kerja  adalah  kredit  berjangka  waktu  pendek  yang  diberikan oleh bank kepada pengusaha atau perusahaan untuk membiayai modal  lancar.  Kredit  modal  kerja  mampunyai  tujuan  meningkatkan  produksi  suatu  perusahaan. “Untuk  itu kredit  modal kerja  biasanya sangat lekat dengan umkm  dimana  umkm  memanfaatkan  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  untuk  meningkatkan  produksinya.  Bank  Indonesia  mencatat  total  penyaluran  kredit      umkm  hingga Agustus 2012 sebesar 513 Triltun  rupiah atau tumbuh 14 persen  dibanding  periode  yang  sama  tahun  lalu”  (m.antaranews.com/berita/350808/bank-indonesia-prediksi-kredit-umkmtumbuhpesat-2013, diakses tanggal 9 September 2013, pukul 20.00 WIB).

Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan   atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  disebutkan bahwa terdapat 2 jenis bank, yaitu : 1.  Bank Umum, dan; 2.  Bank Perkreditan Rakyat.

Pada penelitian  ini penulis  mengkhususkan pada  jenis dan usaha  Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa  “Bank  Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran”.  Dalam  proses  pemberian  kredit  pihak  bank  mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undangundang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  berbunyi  :”Dalam  memberikan kredit atau pembiayaan  berdasarkan prinsip Syariah, Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  baik  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang  diperjanjikan”.

Pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh  bank  kepada  debitur  mempunyai  resiko  yang  sangat  besar  bagi  bank.  Untuk  itu  bank  harus  menerapkan analisia yang ketat untuk mengetahui apakah seorang debitur layak  untuk diberikan pinjaman. “Bank BRI merupakan bank dengan penyaluran kredit terbesar  di  Indonesia  bahkan  dunia.  Outstanding  kredit  mikro  saja,  tercatat  sebesar Rp106,8 triliun pada akhir 2012,  hal  ini  menjadikan BRI sebagai salah      satu  pelaku  bisnis  microbanking  terbesar  di  dunia  mengalahkanGrameen  Bank  dari  Bangladesh,  Compartamos  dari  Meksiko  maupun  Equity  dari  Kenya” (http://www.infobanknews.com/2013/03/bri-klaim-jadi -penyalur-kredit-mikroterbesar-di-dunia/, diakses tanggal 1 Oktober, pukul 20.00 WIB).

Contoh  kasus  yang  terjadi  pegawai  sebuah  bank  dipidana  karena  dianggap  tidak  cermat  melakukan  analisis  modal  kerja  yang  diajukan  oleh  CV  Asia  Jaya.  Pegawai  bank  dianggap  menyalahgunakan  wewenang  dan  salah  dalam  menganalisisa  permohonan  perjanjian  kredit  modal  kerja  sehingga  berpotensi merugikan Negara 20 Milyar rupiah karena uang  yang diberikan oleh  bank tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan demi  peningkatan produksi  melainkan  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  (m.detik.com/news/read/2013/07/09/  1723/20,  diakses  tanggal  9  September,  pukul  20.00  WIB).  Bank  BRI  Cabang  Cik  Ditiro  Jogjakarta  berupaya  untuk  berupaya mempermudah fasilitas penyaluran kredit ke masyarakat, ada sejumlah  prosedur  administratif  yang  tak  dapat  dihapus  dan  harus  ditaati  masyarakat.

Misalnya  syarat  izin  usaha  dan  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak).  Bank  tak mau  mengambil  risiko  menyalurkan  kredit  yang  berpotensi  macet.  Untuk  penyaluran  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pun  menurutnya,  BRI  tetap  meminta  jaminan  cash flow ke konsumen. Bila tingkat risiko pinjamanya tinggi bank akan  meminta jaminan lain seperti sertifikat. “Sembilan puluh persen (90%)  pedagang  di pasar-pasar di  Yogjakarta  terjerat rentenir yang memberlakukan bunga tinggi.

Padahal banyak perbankan yang menyediakan suku bunga pinjaman lebih rendah  namun  belum  sepenuhnya  mampu  merangkul  masyarakat  terutama  pedagang”  (http://www.solopos.com/2012/04/23/kredit-mikro-perbankan-sulitgeserrentenir-180246,  diakses tanggal  1 Oktober,  pukul  20.00 WIB).  Menurut Bapak Suwarna  Selaku Supervisor Bank BRI cabang Cik Ditiro realisasi krsdit  yang dilakukan  oleh  Bank  BRI  cabang  Cik  Ditiro  sebesar  Rp  508.608.298.547  (  Lima  Ratus      Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan  Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terbagi dalam 1305 debitur.

Digalakkannya  program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  oleh pemerintah sebagai upaya dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia di saat  krisis seperti ini membuat banyak pengusaha UMKM mendapatkan angin segar  sehingga  hal  ini  dimanfaatkan  dengan  semakin  banyaknya  permoho nan  kredit  modal  kerja  yang  diterima  oleh  bank.  Terbukti  dengan  adanya  krisis  ekonomi  yang  melanda  dunia  naming  UMKM  tetap  dapat  terus  berkembang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  UMKM  merupakan  salah  satu  usaha  yang  tahan  terhadap  resesi  ekonomi  yang  melanda  dunia  “Perkembangan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM) di Indonesia kian meningkat dan kini mencapai 55,2 juta yang tersebar  di seluruh Indonesia. UKM  itu saat  ini  mewakili  lebih dari 90 persen  bisnis di  Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Prod uk Domestik  Bruto (PDB) Indonesia” (http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2028949/bi-akuiukm-tahan-krisis,  diakses tanggal 1 Oktober, jam 20.00 WIB). Pada Tahun 2010  Menurut  Ketua  Kadin  DIY,  Nurrachmad  Affandi,  dari  PDRB  Rp  21,8  triliun  mayoritas  disumbang  oleh  UMKM  yang  diperkirakan  berjumlah  421.000  UMKM  (http://www.solopos.com/2010/04/08/umkm-jogja-mengkhawatirkan-138936, diakses tanggal 17 Januari, jam 20.00 WIB) . UMKM mampu menyerap  tenaga  kerja  dalam  jumlah  yang  cukup  besar.  Penyerapan  tenaga  kerja  yang  besar  membuat  UMKM  dapat  menjadi  solusi  atas  terbatasnya  lapangan  pekerjaan yang ada di Indonesia.  Melihat perkembangan UMKM yang semakin  pesat  maka  kredit  modal  kerja  juga  semakin  banyak  dibutuhkan.  Kredit  modal  kerja  dibutuhkan  oleh  pengusaha  UMKM  untuk  memperluas  pemasaran  dan  untuk meningkatkan produksi. Untuk dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank  maka  bank  akan  mensyaratkan  bahwa  setiap  pengajuan  kredit  harus  disertai  dengan  jaminan.  Dengan  adanya  jaminan  tersebut  juga  memberikan  sebuah  perlindungan  hukum  kepada  kreditur  agar  apa  yang  telah  diperjanjikan  antara      debitur dan kreditur dapat terlaksana dengan baik dan uang yang telah diberikan  kreditur  kepada  debitur  dapat  kembali.  Jaminan  yang  dilakukan  oleh  bank  kepada debiturnya dilakukan dengan  dua cara yaitu dengan hak tanggungan dan fidusia. Hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah itu untu pelunasan hutang. Sedangkan fidusia adalah  barang yang menjadi  tanggungan tetap dalam kekuasaan pemilik barang. Berbeda dengan gadai yang  mana barang yang menjadi tanggungan berada dibawah kekuasaan kreditur. Pada  dasarnya fidusia merupakan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan antara  penerima fidusia dan pemberi fidusia.

Menurut  ketentuan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Fidusia disebutkan bahwa perjanjian fidusia yang dilakukan harus didaftarkan di  Kantor  Pendaftaran  fidusia.  Hal  ini  bertujuan  agar  para  pihak  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak.  Sebagai  hak  kebendaan,  maka  jaminan  fidusia  menyandang asas-asas, antara  lain  hak  jaminan  itu  mengikuti  bendanya  (droit  de  suite),  Pasal  20  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  mempunyai  kedudukan  yang  utama  dalam  kaitannya  dengan  kreditur lainnya dan benda jaminan tidak termasuk dalam harta pailit jika debitur  dinyatakan  pailit  (Pasal  27  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999).  Namun  dalam  prakteknya  banyak  debitur  yang  melakukan  wanprestasi  dan  tidak  melakukan kewajibannya seperti apa yang telah tertuang dalam perjanjian.

Dalam  melakukan  penanganan  kredit  macet  bank  memberikan  peringatan-peringatan  kepada  debitor  bahkan  melakukan  restrukturisasi  kredit  agar  dapat  memberikan  keringanan  kepada  debitor  dalam  me mbayar  utangnya.

“Apabila  bank  telah  melakukan  berbagai  usaha-usaha  untuk  menyelesaikan  kredit  macet  tetapi  tidak  berhasil  yang  disebabkan  oleh  debitor  tidak  ada  kesediaan  dan  debitor  nakal  maka  bank  dapat  melakukan  langkah-langkah     seperti  penyerahan  piutang  pada  panitia  pengurusan  piutang  Negara,  melalui  pelelangan umum, dll” (Selamet Utomo, Skripsi, 2005:72).

Pendaftaran  terhadap  fidusia  dikantor  dilakukan  dengan  cara  manual  yaitu  dengan cara  pemohon diwajibkan  mendatangi  kantor pendaftaran  fidusia,  mengisi  formulir,  dan  membawa  dokumen  terkait  fidusia  dan  membutuhkan  waktu berbulan-bulan agar pemohon mendapatkan sertifikat fidusia. Namun saat  ini pendaftaran fidusia dapat dilakukan  dengan cara online sehingga pendaftaran  fidusia  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang  cepat  dan  efisien.Dengan  adanya  pendaftaran  online  ini  bukan  hanya  pendaftaran  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang cepat dan efisien namun dengan pendaftaran online ini Negara d iuntungkan  karena sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat drastis.  Baru  empat  bulan  diterapkan,  sistem  pendaftaran  fidusia  secara  online,  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  diterima  negara  sangat  signifikan.  Sejak  Februari  hingga  Mei  2013,  pemasukan  negara  dari  fidusia  online  mencapai  angka  Rp60,6  miliar  (http://www.hukumonline.com/berita/baca/  lt51caa35ef290e/fidusia-online-raup-pnbp-rp60-miliar,diakses  tanggal  1  Oktober, pukul 20.00 WIB).

 Skripsi Hukum: Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download